SCRITTORINCORSO

_{Menteri Agama Nasaruddin Umar}

 Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kembali peran vital Kantor Urusan Agama (KUA) dalam struktur pelayanan negara kepada masyarakat. Menurutnya, KUA bukan sekadar unit administratif, tetapi memiliki fungsi teologis, sosial, dan kemasyarakatan yang tidak dapat digantikan oleh lembaga lain.

“KUA itu bukan kantor biasa. Ia mentransformasikan yang haram menjadi halal melalui akad, berfungsi sebagai wali hakim, dan menghadirkan negara dalam setiap pembentukan keluarga,” ujar Menag saat penganugerahan Anugerah Layanan KUA 2025, dikutip, Sabtu (13/12/2025).

Nasaruddin menekankan bahwa peran KUA sangat luas, mulai dari memastikan keabsahan pernikahan, mengelola ikrar wakaf, membina kehidupan keagamaan di tingkat kecamatan, hingga menjadi rujukan penyelesaian konflik sosial dan keluarga.

“Banyak tugas camat, bupati, bahkan gubernur yang dalam praktiknya dilakukan aparat Kemenag di daerah. Di lapangan, kehadiran KUA itulah yang paling dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Nasaruddin juga menyoroti beratnya tantangan yang dihadapi para penghulu dan petugas KUA, terutama dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti pernikahan usia rentan, problem diaspora WNI di luar negeri, potensi polyandry karena ketidakteraturan dokumen, hingga perkawinan daring yang memerlukan kejelasan hukum dan prosedur.

“KUA bekerja 24 jam. Mereka menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Karena itu jangan hanya melihat kekurangannya, tapi lihat betapa besar pengorbanannya,” tegasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi atas inovasi yang terus tumbuh di lingkungan KUA, termasuk gagasan-gagasan baru seperti KUA Ekoteologi, yang mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dengan kepedulian lingkungan.

“Persyaratan menanam pohon sebelum menikah, misalnya, itu bukan sekadar seremoni. Itu pendidikan tanggung jawab, bahwa merawat keluarga itu seperti merawat pohon,” ujarnya.

Dia juga memberikan apresiasi mendalam kepada seluruh penghulu, penyuluh, dan pelaksana layanan KUA di seluruh Indonesia.

“KUA adalah garda depan Kementerian Agama. Mereka bekerja dengan hati. Dan mereka adalah aparatur yang paling dekat dengan umat, bahkan paling berpeluang masuk surga karena besarnya jasa mereka,” tutup Menag Nasaruddin.

Kadobet Daftar

_{Nadiem Makarim}

Kuasa hukum mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Zaid Mushafi, menyatakan kliennya siap menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

“Menjelang persidangan seperti yang sudah disampaikan kemarin, Pak Nadiem semangat, Insya Allah siap mengikuti proses hukum yang baik dan benar,” kata Zaid di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).

Dia pun berharap dalam persidangan tersebut ada keadilan dan kebenaran yang terungkap terhadap Nadiem Makarim. “Mudah-mudahan ada keadilan dan kebenaran yang terungkap dalam proses persidangan Pak Nadiem,” ujarnya.

Sebagai informasi, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Rencananya, sidang untuk pembacaan dakwaan itu bakal digelar pada Selasa 16 Desember 2025.

Jadwal sidang perdana kasus pengadaan Chromebook Kemendikbud dengan terdakwa Nadiem Makarim dkk, yaitu pada Selasa 16 Desember 2025,” kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, M. Firman Akbar, dalam keterangannya, Rabu 10 Desember 2025. 

Selain Nadiem, mereka yang akan bersidang adalah Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020–2021 Sri Wahyuningsih; Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 Mulyatsyah; dan Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.

Selain itu, majelis hakim yang menangani persidangan tersebut juga sudah ditentukan. Adapun susunannya: Purwanto S. Abdullah selaku ketua, serta Sunoto, Eryusman, Mardiantos, dan Andi Saputra sebagai anggota.

_{Pakar Telematika Roy Suryo}

 Pakar Telematika, Roy Suryo menilai bahwa putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi membuktikan ada yang bermasalah.

Hal ini diungkapkan Roy Suryo saat menanggapi perdebatan terkait due process of law dalam kasus yang menyeret Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono, yang terjadi dalam program Rakyat Bersuara, Selasa (9/12/2025).

Roy menyinggung adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang pemberian amnesti kepada 1.178 terpidana/narapidana.

“Salah satunya termasuk Gus Nur itu diberi amnesti, kan? Berarti apa? Ada sesuatu dengan putusan itu. Berarti putusan itu salah, bermasalah,” kata Roy.

_{Warga Aceh Tamiang Nikmati Air Bersih, Cuci Pakaian dan Mandi Usai Terisolir Akibat Banjir}

Warga Aceh Tamiang mendapatkan bantuan air bersih dari Tim Pertamina Peduli setelah mengalami krisis air bersih usai bencana melanda wilayah tersebut. Diketahui, banjir bandang dan longsor di Aceh menyebabkan ratusan orang menjadi korban.

Saat ini, Ibu – ibu kembali bisa mencuci baju menggunakan air bersih yang di ambil dari mobil tangki menggunakan ember. Selain itu, nampak juga warga yang memanfaatkan bantuan air bersih tersebut untuk mandi dan bersih-bersih diri.

“Berapa hari tidak mandi Pak?,” tanya tim Pertamina peduli yang dikutip pada Minggu (7/12/2025).

“10 hari,” jawab seorang bapak yang tengah memegang ember untuk mandi.

“Jadi, baru mandi hari ini,?” tanya kembali.

“Iya, iya,” jawab serentak bapak-bapak dengan senyum ceria.

Tim Pertamina Peduli mengaku bersyukur bantuan air bersih dapat menjangkau desa-desa terdampak banjir besar di Aceh Tamiang. Bantuan lainnya seperti logistik juga akan terus disalurkan kepada warga terdampak.

Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah terdampak yang mengalami krisis air bersih akibat parahnya banjir bandang di wilayah tersebut.

Jp500 Login

_{Siklon 97S Mengepung Jawa Hoaks}

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan, bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai siklon 97S yang disebut akan mengepung Pulau Jawa adalah tidak benar. BMKG memastikan kabar tersebut merupakan hoaks dan tidak memiliki dasar meteorologis yang valid.

BMKG menyebutkan, bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan peringatan maupun informasi terkait keberadaan siklon 97S yang mengancam wilayah Jawa. Informasi yang beredar di Facebook tersebut dipastikan bukan berasal dari BMKG.

“Informasi tentang siklon 97S yang katanya akan mengepung Pulau Jawa adalah tidak benar. BMKG tidak pernah mengeluarkan peringatan terkait kejadian itu,” tulis BMKG diakun @infoBMKG, Jumat (5/12/2025).

BMKG menegaskan, bahwa seluruh informasi cuaca resmi, termasuk potensi siklon tropis, hanya dipublikasikan melalui kanal resmi lembaga tersebut seperti website, aplikasi InfoBMKG, dan media sosial terverifikasi.

“Kondisi cuaca terkini selalu kami sampaikan melalui kanal resmi BMKG dan diperbarui setiap saat. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi viral tanpa sumber,” lanjut BMKG.

BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan silang terhadap informasi cuaca yang beredar, terutama jika berasal dari akun tidak resmi atau tanpa rujukan data meteorologi.

_{Terkuak! Saksi Tegaskan CMNP yang Minta Bhakti Investama Menjadi Arranger (Dok Ist)}

 Sidang gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (kode saham: CMNP) terhadap PT MNC Asia Holding –yang dulu bernama PT Bhakti Investama– kembali digelar pada Rabu (3/12/2025). 

Sidang kali ini menghadirkan saksi dari kubu para tergugat, yaitu eks Direktur Fixed Income PT Bhakti Investama 1999 A Wishnu Handoyono. 

Dalam keterangannya, Wishnu menyebutkan CMNP yang meminta pihaknya sebagai arranger.

“Boleh Anda uraikan awal terjadinya transaksi jual-beli surat berharga antara PT CMNP, yaitu penggugat di sini, dengan Drosophila dan Bhakti investama sebagai arranger. Bisa ceritakan latar belakangnya dulu, siapa yang butuh, siapa yang berhubung siapa?,” tanya Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Hotman Paris Hutapea.

“Pada waktu itu, manajemen CMNP meminta kedatangan kami untuk menjelaskan kira-kira apa yang bisa dibantu untuk melaksanakan transaksi yang terkait dengan mata uang asing USD,” jawab Wishnu. 

Wishnu menjelaskan CMNP saat itu membutuhkan surat berharga dalam bentuk mata uang USD. Sebab, kala itu nilai tukar USD sedang mengalami kenaikan. 

“Jadi, yang membutuhkan pertama kali jasa Bhakti Investama: CMNP?,” tanya Hotman. 

“Betul,” jawab Wishnu. 

Dalam kesempatan tersebut, Wishnu mengungkapkan kerja sama CMNP dengan Bhakti Investama yang kini dipermasalahkan bukan kali pertama. 

“Di situ kita melakukan dengan baik dan berjalan dengan sesuai dengan apa yang sudah dikomitmenkan bersama antara pihak CMNP sebagai pembeli dan bank lainnya juga,” kata Wishnu. 

“Di situ waktu transaksi pertama, yang sebelum transaksi ini, peran dari Bhakti sebagai apa?,” cecar Hotman.

“Kami sebagai arranger,” jawab Wishnu. 

“Bukan sebagai bank, bukan penjamin ya?,” tanya Hotman lagi. 

“Bukan,” timpal Wishnu. 

_{Presiden Prabowo Subianto tinjau korban banjir di Padang Pariaman (Foto: Dok)}

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak akibat bencana. Janji itu disampaikan langsung di hadapan masyarakat Padang Pariaman dan disambut sorakan penuh harap dari warga.

“Jembatan-jembatan sedang kita bentuk semua, inshaallah kita akan perbaiki semuanya. Rumah-rumah yang rusak akan kita bantu,” ujar Prabowo di lokasi bencana, Senin (1/12/2025).

Mendengar itu, warga serempak berseru, “Alhamdulillah!”

Prabowo menjelaskan bahwa bantuan terus berdatangan dan kondisi cuaca mulai membaik. “Alhamdulillah cuaca membaik, alhamdulillah juga bantuan sudah banyak yang sampai,” katanya.

Meski beberapa kabupaten masih belum bisa ditembus melalui jalur darat, Prabowo memastikan bantuan tetap dikirim lewat udara. “Beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat, tapi sudah bisa kita datangi dari udara, dari helikopter, pesawat. Di Aceh pun demikian,” jelasnya.

Kepada keluarga korban, Prabowo menyampaikan duka mendalam. “Saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan. Saya berdoa bapak-bapak ibu-ibu tegar,” ucapnya.

Ia menegaskan negara tidak akan membiarkan masyarakat menghadapi masa sulit seorang diri. “Percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban,” kata Prabowo, disambut tepuk tangan warga.

_{Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court di Hong Kong (Foto: AP News)}

 Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan Warga Negara Indonesia (WNI) korban tewas akibat kebakaran hebat yang melanda kompleks apartemen Wang Fuk Court di Tai Po, Hong Kong bertambah menjadi 7 orang.

Seluruh korban merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik. Insiden kebakaran di tujuh gedung apartemen pada kawasan permukiman Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, itu dideteksi sejak Rabu 26 November 2025 menjelang pukul 15.00 waktu setempat, dengan eskalasi yang cepat sehingga mencapai tingkat peringatan tertinggi di Hong Kong, “No. 5 alarm”, pada pukul 18.22 waktu setempat

Sampai Jumat 28 November pukul 23.59 waktu setempat, jumlah korban meninggal telah mencapai 128 (seratus dua puluh delapan) orang, dan 79 (tujuh puluh sembilan) orang lainnya mengalami luka serius dan tengah mendapatkan perawatan yang tersebar di 15 rumah sakit di Hong Kong.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan Hong Kong Police Force (HKPF), hingga saat ini, Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban meninggal dunia total berjumlah 7 (tujuh) orang, keseluruhannya perempuan dan merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik,” tulis Kemlu dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/11/2025).

Sementara itu, Kemlu melaporkan bahwa satu orang WNI/PMI masih mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun berada dalam kondisi stabil dan menunggu pemulihan.

Kemlu juga melaporkan, dari hasil konsolidasi data ketenagakerjaan serta verifikasi lapangan secara langsung yang dilakukan oleh KJRI Hong Kong, tercatat sekitar 140 (seratus empat puluh) WNI/PMI sektor domestik yang bekerja pada kawasan permukiman Wang Fuk Court.

“Dari jumlah tersebut, 61 (enam puluh satu) orang di antaranya telah berhasil dikonfirmasi keberadaan dan kondisinya, termasuk WNI/PMI korban meninggal. Sementara itu, 79 (tujuh puluh sembilan) WNI/PMI lainnya masih terus diverifikasi keberadaan dan kondisinya,” tulisnya.

_KRL

 Penumpang Commuter Line atau KRL relasi Stasiun Jakarta Kota–Bogor harus bersabar karena adanya gangguan pada Kamis (27/11/2025) malam. Kendala ini disebabkan adanya masalah pada sarana di Stasiun Pasar Minggu.

“Terdapat kendala sarana pada rangkaian Commuter Line 1374F (Jakarta Kota–Bogor) di jalur 4 Stasiun Pasar Minggu,” tulis akun X @CommuterLine, Kamis.

Saat gangguan terjadi, KAI melakukan rekayasa pola operasi, yaitu perjalanan KA 1374F (Jakarta Kota–Bogor) hanya sampai Stasiun Depok. Sebaliknya, KA 1429F dari Depok hanya sampai Stasiun Jakarta Kota.

KAI menyampaikan perjalanan Commuter Line masih dalam proses penguraian kepadatan di lintasan. KAI juga menyampaikan permintaan maaf atas gangguan ini.

“Selalu ikuti arahan petugas dan mohon maaf atas ketidaknyamanan perjalanannya,” tulisnya.

_{Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun}

Mantan Hakim Agung periode 2011–2018, Gayus Lumbuun, menilai proses hukum terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya dihentikan. Termasuk di dalamnya perkara pencemaran nama baik dan fitnah yang menyeret Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya.

“Saya pikir ini harus dihentikan, proses hukum ini harus dihentikan di semua tempat, kalau memang tidak ada mediasi lagi,” ujar Gayus dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (25/11/2025).

Gayus menilai kelanjutan perkara justru berpotensi menimbulkan polarisasi hukum dan politik. Menurutnya, apa pun putusan yang akan dijatuhkan dapat berdampak pada stabilitas nasional.

“Ini akan menimbulkan polarisasi hukum dan politik. Ia akan merambat ke semua tempat dan menjadikan instabilitas negara. Ini berbahaya, bukan hanya di Indonesia tetapi juga secara internasional,” tegasnya.