SCRITTORINCORSO

Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau SURGE Yune Marketatmo mengatakan penetrasi internet broadband di tengah masyarakat masih rendah, dengan kecepatan yang stagnan. Bahkan kini, kecepatan internet Indonesia paling rendah kedua se-ASEAN.

Padahal, untuk memaksimalkan era internet of things (IoT) dibutuhkan kecepatan internet minimal 100 mbps.

“Saya diskusi dengan APJII, broadband penetrasinya kurang dari 15%, kecepatan internetnya masih rendah. Kecepatan internet kita urutannya tidak naik dari 6 ke 9, dari 10 negara ASEAN,” kata Yune dalam CNBC Indonesia Tech and Telco Summit 2025, Jumat (21/2/2025).

Dia menegaskan SURGE memiliki misi untuk meningkatkan penetrasi internet dan broadband di Indonesia. Dengan terbukanya akses internet, maka perekonomian pun dapat bergerak dan mencapai target 8%. Dengan akses internet, masyarakat bisa mengakses layanan keuangan hingga pendidikan.

“Dengan layanan fix broadband, kita harus menyediakan internet dengan kecepatan internet bagi mereka untuk bisa mengakses pendidikan online hingga kesehatan,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Komunikasi dan Digital ingin membangun infrastruktur internet hingga ke tingkat kecamatan agar warga Indonesia bisa menikmati jaringan yang cepat dengan harga terjangkau.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi Denny Setiawan mengatakan bahwa pemerintah menyadari bahwa akses internet di Indonesia belum optimal.

“Indonesia ingin jadi pemimpin di AI, syarat leading AI, enggak mungkin internet lelet, harus kencang,” katanya.

Beberapa ruas tol baru akan dibuka secara fungsional alias gratis pada masa arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 H atau 2025. Pembukaan beberapa tol secara fungsional tersebut untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat saat mudik Lebaran Idul Fitri 2025.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan kembali membuka ruas tol yang sempat difungsionalkan pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau Nataru 2024/2025. Hal itu disampaikan oleh Menteri PU, Dody Hanggodo usai mengikuti rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (18/2/2025) lalu.

“Tol fungsional seperti kemarin (Nataru), tetapi ada tambahan sekitar 58 km karena ada beberapa ruas tol yang kita kebut untuk membantu mengurai kemacetan saat mudik Lebaran,” kata Dody dikutip Kamis (20/2/2025).

Adapun ruas tol fungsional yang kembali dibuka pada arus mudik Lebaran Idul Fitri 2025:

• Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 ruas Padang Tiji-Seulimeum dengan jarak mencapai 24,67 km
• Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, sebagian Seksi 4 ruas Sinaksak-Pematang Siantar sepanjang 12,37 km
• Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan Paket 3 ruas Sukabungah-Sadang segmen Kutanegara-Sadang sepanjang 8,5 km
• Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Paket 1 ruas Gending-Kraksan sejauh 12,88 km

Kementerian PU juga menargetkan beberapa ruas tol akan selesai dan dibuka pada kuartal I-2025. Berikut daftarnya:

• Tol Binjai-Langsa Seksi 3 ruas Tanjung Pura-Pangkalan Brandan dengan jarak mencapai 19 km
• Tol Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Padang sepanjang 36,6 km
• Tol Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo Paket 1.2 Klaten-Purwomartani segmen Klaten-Prambanan sepanjang 8,6 km
• Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sebagian Seksi 2 ruas Kuala Tanjung-Indrapura sejauh 10,15 km.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sejumlah rekomendasi kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) agar insiden kebakaran yang terjadi di smelter milik PT Freeport Indonesia, di Gresik tidak terulang.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menjelaskan setidaknya terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan oleh tim investigasi dari Direktorat Jenderal Minerba.

Di antaranya adalah pemasangan pengatur suhu atau detektor, pemasangan kamera pemantau di area WESP, serta penjadwalan ulang start-up heating untuk memastikan kesiapan pengawas teknis dan operasional.

“Kemudian dilakukan penjadwalan start-up heating yang tepat, sehingga kecukupan pengawas teknis dan pengawas operasional untuk semua peralatan yang dilakukan commissioning,” kata dia dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

Selain itu, PTFI juga diminta untuk melakukan pemasangan sistem pemadam api otomatis di area WESP, menyusun instrumen tombol darurat yang mudah diakses, serta memasang alarm indikasi kondisi darurat di control room dan lapangan.

“Kemudian mencari tahu, menerapkan referensi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan lain dengan teknologi dan kegiatan operasional pengolahan yang relatif sama,” katanya.

Selain itu, ia mengusulkan adanya assessment yang lebih mendalam terkait manajemen risiko. Kemudian melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur. “Nah, ini berdasarkan dari fakta dan lapangan yang dilakukan oleh tim Direktorat minerba,” kata dia.

SVP Technology Innovation Pertamina Oki Muraza mengungkapkan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan bioetanol yang bisa menekan impor bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil. Dia mengatakan salah satu negara yang masif mengembangkan bioetanol adalah India, dan terbukti mampu mendongkrak perekonomiannya.

Saat ini Pertamina telah mengembangkan bioetanol dari tebu, dan batang gandum. Pulau Jawa menurutnya bisa menjadi pusat pengembangan bioetanol berbasis tebu dan batang gandum, seiring dengan besarnya kebutuhan bensin di wilayah ini.

“Jadi kita kejar di hulu dan hilir untuk memecah kebutuhan BBM. Kalau diesel stream kita sudah tidak impor, karena asalnya dari FAME. Pekerjaan rumah kita adalah di gasoline stream (bensin), sekitar 36 juta kl, dan 20 juta kl masih impor,” ujarnya.

Selain menjadi solusi dari impor bensin, bioetanol juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga perlu dikejar.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023, pemerintah menargetkan penyediaan bioetanol nasional mencapai 1,2 juta kiloliter (KL) per tahun pada 2030. Sementara, kapasitas produksi bioetanol fuel grade saat ini baru mencapai 63 ribu KL per tahun.

Sebagai informasi, produksi bioetanol bisa berasal dari molase yang merupakan produk sampingan gula, kemudian dari singkong, jagung, dan sorgum.

Indonesia Battery Corporation (IBC) menyampaikan Indonesia memiliki potensi sebagai pemain kunci dalam produksi baterai kendaraan listrik. Hal tersebut didorong dengan cadangan nikel di Indonesia, yang menjadi salah satu terbesar di dunia.

Direktur Indonesia Battery Corporation (IBC), Toto Nugroho mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki seluruh cadangan bahan baku untuk pembuatan baterai berbasis Nickel-Mangan-Cobalt (NMC).

“Kita bukan saja ada nickel, tapi kita juga ada tembaga, dan juga kobalt dan mangan, dan satu lagi dari segi aluminium. Jadi kita sangat memiliki potensi untuk salah satu pemain terkuat, bahkan di dunia,” kata Toto dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/2/2025).

Meski demikian, Toto menilai Indonesia tidak dapat berdiri sendiri dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Setidaknya, RI membutuhkan mitra dengan skala global, mengingat investasi, teknologi, dan pasar EV yang dibutuhkan sangat besar.

“Kenapa kita perlu kolaborasi? Karena tadi kami sampaikan investasi yang dibutuhkan sangat besar, teknologi juga diperlukan dan pasar,” katanya.

Di sisi lain, Toto juga berharap agar pemerintah dapat mengatur penggunaan baterai berbasis NMC untuk mobil listrik yang dijual di Indonesia. Sebab, mayoritas 40 ribu mobil listrik yang terjual di Indonesia pada tahun 2024 menggunakan baterai berbasis Lithium Ferro Phosphate (LFP).

“Hampir 40 ribu terjual di tahun 2024 namun memang hampir 90 persennya yang berbasis LFP, jadi yang belum berbasis nickel. Nah ini suatu hal yang kelak kita mungkin harus minta dukungan juga bagaimana secara regulasi kita bisa memberikan prioritas untuk baterai-baterai yang sifatnya dari nikel yang di Indonesia memiliki resourcenya langsung,” katanya.

kas138

Hermès melaporkan lonjakan penjualan pada kuartal empat yang melebihi proyeksi awal. Hal ini menandakan masih kuatnya permintaan produk eksklusif di tengah gejolak pasar barang mewah.

Hermès mencatat kenaikan pendapatan tahunan sebesar 17,6% menjadi 3,96 miliar euro dalam tiga bulan terakhir 2024. Angka ini melampaui proyeksi analis LSEG yang sebelumnya memperkirakan penjualan sebesar 3,69 miliar euro.

Pendapatan tahunan Hermès meningkat 14,7% menjadi 15,2 miliar euro. Saham perusahaan sempat naik 4% pada hari itu sebelum akhirnya ditutup dengan kenaikan 0,8%.

Hermès berhasil menghindari kemerosotan yang melanda sektor barang mewah dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan tetap mempertahankan daya tarik dan eksklusivitasnya, sementara banyak pesaing menghadapi tantangan akibat kenaikan biaya dan kurangnya inovasi.

Ketua Eksekutif Hermès, Axel Dumas mengaitkan pertumbuhan penjualan perusahaan dengan loyalitas pelanggan yang tetap kuat. Terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi global.

Hal ini membuktikan bahwa strategi eksklusivitas dan kualitas tinggi yang diterapkan Hermès mampu menjaga posisinya di industri barang mewah.

“Pada 2024, dalam konteks ekonomi dan geopolitik yang tidak pasti, kinerja kuat yang kami capai menunjukkan ketangguhan model bisnis Hermès serta kelincahan tim kami,” ujar Dumas dikutip dari CNBC Internasional, Minggu (16/2/2025).

Ke depan, rumah mode asal Prancis ini memperkirakan pertumbuhan pendapatan akan terus berlanjut pada 2025, meskipun tidak menyebutkan angka spesifik. Hermès menyatakan memasuki tahun ini “dengan penuh keyakinan.”

Namun, menurut Reuters, Dumas menambahkan bahwa masih terlalu dini untuk melihat titik balik dalam industri barang mewah secara keseluruhan.

Pertumbuhan penjualan terjadi secara luas di seluruh wilayah, dengan kawasan Asia-Pasifik (tidak termasuk Jepang) mencatat kenaikan 9% pada kuartal keempat, yang disebut perusahaan sebagai pencapaian “luar biasa,” meskipun terjadi pelemahan dalam pasar barang mewah di Tiongkok.

Segmen produk kulit dan pelana Hermes, menyumbang hampir setengah dari total pendapatan grup, mengalami pertumbuhan tercepat pada kuartal keempat dengan kenaikan 21,7%.

Presiden RI, Prabowo Subianto menanggapi wacana pencalonannya kembali dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 oleh Partai Gerindra. Dalam acara HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo menyampaikan pandangannya secara terbuka dan lugas kepada para kader dan pendukungnya.

Menanggapi permintaan agar dirinya kembali maju pada Pilpres 2029, Prabowo yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra menegaskan, pencalonan itu bukan sekadar soal keinginan atau ambisi pribadi, melainkan harus berdasarkan hasil kerjanya selama menjabat sebagai presiden.

“Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Kalau saya mengecewakan kepentingan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” ujar Prabowo dalam HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

Ia menekankan bahwa tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah memastikan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Jika program-program yang ia jalankan tidak membawa hasil nyata bagi Indonesia, maka menurutnya, tidak ada alasan untuk tetap maju dalam Pilpres berikutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengungkapkan motivasi terbesarnya dalam berpolitik dan memimpin negara. Bukan soal jabatan atau kekuasaan, melainkan mimpi besar yang sudah ia miliki sejak kecil.

“Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia Hebat, dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia Hebat, sumpah saya,” tegasnya.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menilai realisasi pertumbuhan pembiayaan tahun ini akan di bawah target Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini mengingat sejumlah tantangan yang masih menghantui industri. Diketahui, OJK membidik piutang mulitifinance tumbuh 8%-10% secara tahunan (yoy) pada 2025.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menyatakan bahwa target OJK sebesar 8-10% tergolong optimistis. “Nah, 8-10% itu sih mungkin menurut saya optimis. Tapi kalau kita bicara, mungkin kita berusaha juga jangan terlalu jauh dari pertumbuhan di 2024, yaitu 6,93%. Sehingga mungkin di 2025 kita bisa tumbuh di 7%-8%,” tutur Suwandi kepada CNBC Indonesia, Jumat, (14/2/2025).

Suwandi menambahkan bahwa penurunan penjualan kendaraan baru turut menjadi faktor yang memengaruhi target tersebut. Ia menjelaskan bahwa penjualan kendaraan pada Januari 2025 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyebab utama penurunan ini akibat banyak masyarakat yang menunda pembelian atau malah sudah membeli kendaraan lebih awal pada Desember 2024 akibat adanya prediksi kenaikan harga mobil akibat opsen pajak baru dan perubahan tarif pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di tahun 2025.

“Nah, tapi kan ternyata tidak terjadi. Karena juga Gaikindo melobi Menteri Dalam Negeri terkait dengan pajak opsennya. Ini juga ada urusannya dengan pajak STNK, di mana pemerintah daerah melalui gubernur-gubernurnya juga disampaikan bahwa jangan sampai ada kenaikan yang cukup tinggi,” jelasnya.

Faktor lain yang turut memengaruhi permintaan kendaraan baru adalah jadwal libur panjang di kuartal pertama 2025. Perayaan Imlek dan periode bulan Februari yang singkat, serta libur Nyepi dan Lebaran pada Maret diperkirakan berdampak pada keputusan masyarakat dalam membeli kendaraan.

Selain faktor musiman, penurunan daya beli masyarakat juga menjadi tantangan bagi industri pembiayaan. Meskipun inflasi relatif rendah, jumlah tabungan kelas menengah ke bawah semakin berkurang, sehingga mempengaruhi keputusan konsumsi mereka.

Sebagai informasi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2024 mencapai 5,03%. Komponen terbesar masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, namun pertumbuhannya masih di bawah 5%.

“Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif, terbesar konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,94%,”Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Rabu (5/2/2025)

Adapun distribusi konsumsi rumah tangga mencapai 54,04%. Ini menjadi penanda daya beli masyarakat masih lesu.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, bahwa Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon hingga mencapai 577 giga ton.

Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan, potensi jumbo tersebut bahkan bisa dimanfaatkan hingga 200 tahun.

Dia menyebutkan Indonesia bisa memanfaatkan penyimpanan karbon tersebut salah satunya untuk menyeimbangkan penggunaan energi batu bara di dalam negeri.

“Dan Indonesia punya kemampuan sebesar 577 gigaton. Yang dalam 200 tahun juga gak bakalan penuh diisi dengan karbon,” ujarnya dalam acara Kick Off Meeting World Expo 2025 Osaka, di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Potensi penyimpanan karbon dengan jumlah besar itu juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisnis baru yakni carbon exchange.

Ke depan, potensi penyimpanan karbon yang ada di dalam negeri tersebut, sebanyak 30%-nya akan dibuka untuk ditawarkan kepada pihak asing. Sedangkan 70%-nya akan ditawarkan pada investor yang melakukan investasi di Indonesia.

“Ini akan menarik untuk bisa kita tawarkan, untuk para investor masuk berinvestasi di sektor karbon tersebut,” imbuhnya.

Potensi penyimpanan karbon dalam negeri tersebut juga dinilai bisa dijadikan sebagai jaminan produksi listrik meskipun menggunakan energi fosil, namun tetap terjamin karena karbon yang dihasilkan bisa disimpan.

“Dan kita sudah mengkonsultasikan dengan Uni Eropa dan mereka ternyata recognize kalau carbon capture and storage ini sebagai salah satu upaya untuk dekarbonisasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi penyimpanan emisi karbon hingga 570 giga ton.

Detailnya, sebesar 577,62 gigaton CO2 tersebar di 20 lokasi dengan dua sumber yakni dari reservoir migas yang habis dan akuifer garam.

Berikut daftar potensi penyimpanan CO2 di dalam negeri berdasarkan catatan Ditjen Migas Kementerian ESDM:

1. North East Java: 100.83 Giga Ton

2. Tarakan: 91,92 Giga Ton

3. North Sumatera: 53,34 Giga Ton

4. Makassar Strait: 50,70 Giga Ton

5. Central Sumatera: 43,54 Giga Ton

6. Kutai: 43,00 Giga Ton

7. Banggai: 40,31 Giga Ton

8. South Sumatera: 39,69 Giga Ton

9. Kendeng: 30,64 Giga Ton

10. West Natuna: 13,15 Giga Ton

11. Barito: 12,05 Giga Ton

12. Seram: 11,58 Giga Ton

13. Pasir: 10,36 Giga Ton

14. Salawati: 8,75 Giga Ton

15. West Java: 7,22 Giga Ton

16. Sunda Asri: 6,52 Giga Ton

17. Sengkang: 4,31 Giga Ton

18. Bintuni: 2,13 Giga Ton

19. North Serayu: 1,55 Giga Ton

20. Bawean: 1,16 Giga Ton

Efisiensi anggaran pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) berpotensi membuat tenaga pendamping desa tidak menerima gaji penuh selama setahun. Meski begitu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto memastikan pihaknya akan berupaya agar honor mereka tetap aman.

Yandri menyampaikan pada tahun 2025, Kemendes PDTT mendapatkan anggaran sebesar Rp2,19 triliun, yang terbagi menjadi dua program utama, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp588 miliar dan program daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan pedesaan sebesar Rp1,6 triliun.

Namun, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, anggaran Kemendes PDTT mengalami pemotongan sebesar Rp722 miliar atau setara 32,97% dari total pagu. Pemangkasan ini terutama menyasar belanja honor pendamping desa, yang dikurangi sebesar Rp554 miliar.

Dampak dari adanya efisiensi anggaran ini membuat Kemendes PDTT hanya mampu menggaji pendamping desa selama 10 bulan, bukan 12 bulan penuh. Meski begitu, Yandri meminta para pendamping desa tidak khawatir.

“Pendamping desa bisa digaji 10 bulan, tapi insya Allah 12 bulan aman. Nanti kami akan perjuangkan agar lengkap 12 bulan,” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Untuk menutupi kekurangan honor, Kemendes PDTT akan mengusulkan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jika usulan ini disetujui, gaji pendamping desa bisa kembali normal selama setahun penuh.

“Untuk memenuhi kekurangan honorarium pendamping selama 1 tahun, anggaran akan diusulkan kembali kepada Menteri Keuangan. Jadi kurangnya kira-kira 3 bulan, jadi insyaAllah akan kami usulkan. Sekali lagi, kami sampaikan dalam forum terbuka ini, pendamping desa tidak perlu galau, InsyaAllah aman,” ucapnya.

Adapun dari total anggaran yang tersisa setelah pemangkasan, honor pendamping desa yang tidak diblokir berjumlah Rp931 miliar. Sementara itu, pos belanja yang tidak terkena efisiensi adalah belanja gaji pegawai sebesar Rp251 miliar dan hibah luar negeri Rp18 miliar dari Bank Dunia untuk program Investing in Nutrition and Early Years (INEY).

Dengan kondisi ini, Yandri menegaskan bahwa meskipun ada tantangan dalam anggaran, pemerintah akan tetap mengupayakan agar tenaga pendamping desa tidak mengalami kerugian. “Sekali lagi, pendamping desa tidak perlu galau, insya Allah aman,” tegasnya.

Keputusan akhir soal tambahan anggaran untuk honor pendamping desa kini bergantung pada persetujuan Kementerian Keuangan. Jika disetujui, mereka tetap akan menerima gaji selama 12 bulan penuh.