Satu per satu driver Ojek online, taksi online, dan kurir mulai mendapatkan Bonus Hari Raya (BHR). BHR merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto kepada perusahaan aplikasi seperti Gojek, Grab dan lainnya.
Adapun besaran BHR adalah 20% dari rata-rata pendapatan selama 12 bulan terakhir. Adapun pemberian BHR uang tunai selambat-lambatnya H-7 sebelum Hari Raya Lebaran atau sekitar tanggal 24-25 Maret 2025.
Namun kenyataannya, kata Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesian (SPAI) Lily Pujiati ada sejumlah driver ojol yang mendapatkan BHR tidak sesuai dengan semestinya.
“Dari pengaduan yang kami terima, seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan bonus hari raya sebesar Rp 50 ribu dari pendapatannya selama 12 bulan sebesar Rp 33 juta. Ini jelas tidak adil karena platform menentukan kategori yang diskriminatif seperti hari aktif 25 hari, jam kerja online 200 jam, tingkat penerimaan order 90%, tingkat penyelesaian trip 90% setiap bulannya,” ucap dia saat bercerita kepada CNBC Indonesia, Minggu (23/3/2025).
Menurut dia nilai ini jelas jauh dari informasi yang diterima Prabowo bahwa platform akan memberikan THR ojol sebesar Rp 1 juta bagi setiap pekerjanya. Selain itu kriteria atau syarat lainnya sangat tidak adil karena sepinya orderan para pengemudi ojol disebabkan oleh skema prioritas yang diterapkan platfrom seperti akun prioritas, skema slot, skema aceng (argo goceng), skema level/tingkat prioritas. Ini sangat diskriminatif.
“Ditambah lagi potongan platform hingga 50% yang semakin menurunkan pendapatan pengemudi ojol serta membuat seolah-olah pengemudi tidak berkinerja baik,” sebutnya.
Untuk itu dia menyerukan kepada seluruh pengemudi ojol, taksol dan kurir untuk mendatangi bersama-sama Kementerian Ketenagakerjaan membuat pengaduan massal Ke Posko THR karena menolak THR Ojol yang tidak manusiawi.
“Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak pembayaran THR Ojol, taksol, kurir yang tidak manusiawi. Nilai THR Ojol tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Presiden mengenai kontribusi pengemudi ojol, taksol, kurir yang sudah menghasilkan keuntungan selama ini bagi platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Maxim, Lalamove, InDrive, Deliveree, Borzo dan lainnya,” tutupnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, skema KRIS ini akan lebih mencerminkan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional karena antara yang miskin dengan kaya sama-sama mendapatkan layanan dengan ruang rawat inap setara meski skema tarif iurannya berbeda.
“Kalau sekarang kan konsep sosial gotong royongnya banci, karena yang kaya bayar lebih dia harus dapat lebih bagus, itu bukan asuransi sosial dong,” tegas Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, beberapa saat lalu.
“Asuransi sosial itu, harusnya yang kaya itu bayar lebih untuk tanggung yang miskin, jangan dia bayar lebih minta lebih, nah konsep itu menurut saya harus diluruskan dengan KRIS,” ungkapnya.
Sejalan dengan ini, Budi mengatakan pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Meski demikian, masyarakat miskin tetap mendapatkan layanan BPJS Kesehatan secara gratis.
Budi menyatakan bahwa kenaikan iuran ini tak terhindarkan akibat inflasi yang terus meningkat, terutama dalam belanja kesehatan yang mencapai 15% per tahun.
Namun, ia menegaskan masyarakat miskin akan tetap menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) apabila iuran BPJS Kesehatan dinaikkan pada 2026.
“Tapi kalau kita perhatikan, BPJS itu terakhir naik tarif 2020. Setiap tahun naiknya 15 persen, kan tidak mungkin uang yang ada sekarang itu bisa menanggung kenaikan yang 15 persen itu,” kata Menkes Budi dalam rapat kerja bersama DPR-RI Komisi IX.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020, besaran iuran yang dibayar pemerintah untuk peserta kategori PBI adalah sebesar Rp 42 ribu per bulan. Diharapkan setelah kenaikan iuran nantinya tidak mengganggu skema PBI pada masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau naik kita mesti adil, gimana caranya yang miskin jangan kena. Itu sebabnya yang miskin tetap di-cover 100 persen skenario kita oleh PBI. Yang akan naik artinya beban pemerintah dan pemerintah berkonstitusi kan tugas kita memberikan layanan kesehatan,” sambungnya.
Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap dengan target penerapan total pada 30 Juni 2025. Selanjutnya iuran untuk peserta akan secara resmi ditetapkan pada 1 Juli 2025.
Lantas bagaimana dengan iuran saat ini?
Besaran iuran saat ini belum ada perubahan hingga ada kabar dari pemerintah lebih lanjut. Selama masa transisi iuran akan berlaku seperti sebelumnya.
Aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.
Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.
Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. Berikut penjelasannya:
1. Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.
2. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
3. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.
4. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
5. Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:
a. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
– Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
– Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.
b. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
c. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
Bahlil menyebut, sumber tambahan penerimaan negara ini berupa kenaikan royalti pertambangan minerba, seperti nikel, emas, hingga batu bara. Kebijakan ini akan dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“(Revisi) PP 26 (tahun 2022) terkait dengan pendapatan negara bukan pajak di sektor mineral batu bara. Dan tadi kita melakukan pembahasan untuk melakukan exercise beberapa sumber-sumber pendapatan negara baru, khususnya peningkatan royalti di sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lain, termasuk di dalamnya adalah batu bara,” ungkapnya usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, dikutip Jumat (21/3/2025).
Di samping itu, Bahlil mengatakan pihaknya juga tengah menggali potensi pendapatan negara dari jenis turunan mineral lainnya.
“Di samping itu kita juga sedang mempertimbangkan untuk menggali beberapa produk turunan lain dari mineral kita yang selama ini belum menjadi bagian dari pendapatan negara,” imbuhnya.
Hingga saat ini, Bahlil mengaku pembahasan perihal kenaikan royalti sektor minerba di Indonesia hampir final. Dia juga menilai peningkatan royalti pertambangan minerba salah satunya untuk bisa menunjang proses hilirisasi di dalam negeri.
“Royalti baik dari bahan bakunya sampai dengan barang jadinya. Ini juga dalam rangka menunjang proses hilirisasi,” ungkapnya.
Bahlil menjelaskan, rencana kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara ini berlandaskan asas keadilan, menimbang harga nikel hingga emas saat ini tengah meroket. Bahlil menjelaskan, negara juga harus mendapatkan tambahan pemasukan dari kenaikan harga nikel-emas tersebut.
“Karena kita tahu harga nikel juga sekarang bagus, harga emas bagus. Nggak fair dong kalau kemudian harganya naik, kemudian negara tidak mendapatkan pendapatan tambahan. Jadi ini dalam rangka menjaga keseimbangan saja,” tandasnya.
Asal tahu saja, pemerintah tengah merevisi aturan terkait royalti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara (minerba). Hal ini tak lain untuk meningkatkan kontribusi sektor pertambangan untuk penerimaan negara.
Ada dua aturan yang tengah direvisi, antara lain Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PP No.15 tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara.
Ada beberapa komoditas yang rencananya akan dinaikkan tarif royaltinya, antara lain batu bara, timah, tembaga, nikel, emas, perak, hingga platina.
Lantas, berapa saja besaran rencana kenaikan tarif royalti tambang tersebut? Berikut bocoran dari dokumen yang diterima CNBC Indonesia:
Batu bara:
Saat ini berlaku tarif progresif sesuai Harga Batu Bara Acuan (HBA) dan tarif PNBP IUPK 14%-28%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti naik 1% untuk HBA lebih dari sama dengan US$ 90 per ton sampai tarif maksimum 13,5%. Lalu, tarif IUPK 14%-28% dengan perubahan rentang tarif (Revisi PP no.15/2022).
Nikel:
Bijih nikel: Saat ini berlaku single tarif bijih nikel 10%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif 14%-19%. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 40%-90% dari tarif yang berlaku saat ini.
Nikel matte: Saat ini berlaku single tarif nikel matte 2% dan windfall profit ditambah 1%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif 4,5%-6,5% dan windfall profit dihapus. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 125%-225% dari tarif yang berlaku saat ini.
Ferro nikel: Saat ini berlaku single tarif ferro nikel 2%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif 5%-7%. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 150%-250% dari tarif yang berlaku saat ini.
Nikel pig iron (NPI): Saat ini berlaku single tarif nikel pig iron (NPI) 5%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif 5%-7%. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 0%-40% dari tarif yang berlaku saat ini.
Tembaga:
Bijih tembaga: Saat ini berlaku single tarif bijih tembaga 5%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif 10%-17%. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 100%-240% dari tarif yang berlaku saat ini.
Konsentrat tembaga: Saat ini berlaku single tarif konsentrat tembaga 4%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif 7%-10%. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 100%-250% dari tarif yang berlaku saat ini.
Katoda tembaga: Saat ini berlaku single tarif katoda tembaga 2%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif 4%-7%. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 100%-250% dari tarif yang berlaku saat ini.
Emas:
Saat ini berlaku tarif progresif mulai dari 3,75%-10%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti bersifat progresif mulai dari 7%-16%.
Perak:
Saat ini berlaku single tarif 3,25%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti single tarif 5%.
Platina:
Saat ini berlaku single tarif 2%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif royalti single tarif 3,75%.
Timah:
Logam timah: Saat ini berlaku single tarif 3%. Dalam revisi aturan, rencananya tarif bersifat progresif mulai dari 3%-10%. Sehingga besaran kenaikan tarif sekitar 0%-233% dari tarif yang berlaku saat ini.
Foto: Deputi Bidang Koordinasi Energi & Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Elen Setiadi menyampaikan paparan dalam acara Mining Forum 2025 di Jakarta, Selasa (18/3/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Hal itu diungkapkan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi & Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi dalam CNBC Indonesia Mining Forum, Selasa (18/3/2025).
“Insya Allah Minggu ini kita kembangkan 2 countries, bagaimana kita dengan China kembangakan kawasan industri KEK. Mereka bisa disitu Insyallah Batang, peluang besar bagi kita dengan hilirisasi capai pertumbuhan ekonomi,” ungkap Elen.
Berkenaan dengan itu, Pemerintah tak berhenti mengembangkan hilirisasi di tanah air. Pengembangan hilirisasi dinilai menjadi jalan bagi Indonesia untuk tidak perlu khawatir dengan adanya gejolak geopolitik di dunia.
Elen menyampaikan, yang jadi perhatian dari pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki konsentrasi atas penguasaan sumber daya alam (SDA) di tengah gejolak yang ada di dunia. “Dengan kita melakukan transformasi SDA kita bisa meminimalkan gejolak yang ada di dunia,” terang Elen.
Elen menerangkan, bahwa hilirisasi bisa dimanfaatkan untuk ketahanan energi. Dengan hilirisasi pengembangan mineral tambang bisa terjaga dengan baik.
“Beberapa konsep Jokowi diteruskan Prabowo. Sekarang disampaikan Stgas hilirisasi dalam satu ekosistem cukup kuat. Ke depan kita tidak hanya tumbuh PDB 8% tapi paling penting bagaimana angkatan kerja terserap di berbagai industri. “Dengan adanya hilirisasi di manufaktur, 25% pertumbuhan sektor tambang 4% ada hilirisasi bisa lebih cepat, kita ga terlalu khawatir atensi geopilitik yang berkembang mitigasi perencanan yang baik kita buktikan hilirsasi yang ada saat ini,” tandas Elen.
Foto: Maman Abdurachman di kediaman Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mencatat berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angka kredit bermasalah (Nonperforming loan/Npl) UMKM sepanjang 2024 sebesar 4,02%.
“Tentunya kita sama-sama bisa memahami dan memiliki argumentasi, karena tidak mudah mengurusi secara teknis pembiayaan peminjaman terhadap usaha mikro,” ujarnya saat rapat dengan Komisi VII di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (19/3)
Menurutnya, rasio NPL sebesar 4% masih di bawah target OJK. Akan tetapi menekan rasio NPL merupakan satu dari sekian target Kementerian.
Maman mencatat, total data pada basis data UMKM ada kurang lebih 30 juta unit usaha UMKM. Data tersebut terbagi menjadi dua, yaitu 17 juta dari Kementerian UMKM dan 13 juta dari Regsosek 2022. Jumlah unit usaha UMKM dibagi tiga tingkat, yaitu 99,71% masih didominasi oleh usaha mikro, usaha kecilnya 0,24% dan usaha menengah 0,6%.
“Sama-sama kita pahami bahwa program KUR ini adalah sebuah program yang diinisiasi oleh pemerintah dalam rangka untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM di seluruh Indonesia, di mana kalau mengakses pembiayaan dengan bunga normal, kurang lebih sekitar 15%-16% plus minus, namun dengan adanya program KUR ini, didorong menjadi 6%,” jelasnya.
Maman mengaku, selain NPL, tantangan dalam hal akses pembiayaan UMKM di antaranya, berdasarkan data OJK tahun 2023, ada sebanyak 69% UMKM yang belum mendapatkan kredit. Selain itu, rasio kredit UMKM yaitu 20,3%.
“Artinya target kita yang awalnya menargetkan kurang lebih 30%, kita sampaikan kita belum bisa mencapai target tersebut,” imbuhnya.
“Inilah tiga hal ini tantangan, saya mengatakan tantangan yang memang akan menjadi achievement ataupun pencapaian dari kami Kementerian UMKM,” pungkasnya.
Jika punya budget lebih dan mencari HP keluaran paling baru dengan rentang harga Rp 5-7 jutaan, beberapa opsi ini bisa dijadikan pertimbangan. Simak selengkapnya!
Galaxy A56 merupakan HP paling anyar dari Samsung yang resmi masuk ke Indonesia pada, Rabu (05/03/2025).
HP mid-range ini mendapat banyak peningkatan besar, salah satunya dari segi kamera.
Galaxy A56 memiliki formasi kamera utama 50MP, ultra-wide 8MP, dan macro 5MP di kamera belakang. Sementara kamera depan hadir dengan lensa 12MP yang dibenamkan teknologi Video HDR untuk hasil video lebih jernih.
Samsung Galaxy A56 5G hadir dengan layar 6,7 inci Super AMOLED HDR10+ dengan refresh rate tinggi 120 Hz.
Bicara soal spesifikasi, Galaxy A56 5G hadir dengan prosesor Exynos 1580 terbaru, dan mampu memberikan peningkatan performa CPU 1,18x lebih cepat dibanding pendahulunya.
Untuk pengalaman yang lebih canggih, Galaxy A56 5G dengan Awesome Intelligence membawa teknologi AI dari lini flagship ke tangan pengguna.
Best Face, Auto Trim, Object Eraser, Circle to Search, turut hadir di Galaxy A56 5G.
Berikut harga Samsung Galaxy A56 5G di Indonesia:
Samsung Galaxy A56 5G 8GB/128GB : Rp6.199.000
Samsung Galaxy A56 5G 8GB/256GB : Rp 6.699.000
Samsung Galaxy A56 5G 12GB/256GB: Rp7.199.000
2. Oppo Reno 13F
Oppo resmi meluncurkan seri Reno 13 di Indonesia pada Januari lalu. Salah satu varin di series tersebut adalah Reno 13 F.
Oppo menghadirkan Reno 13 F dengan dua varian yakni 5G dan 4G. Ponsel 5G memiliki opsi warna Graphite Gray, Plume Purple dan Luminious Blue. Sementara di ponsel 4G, pilihan warnanya Plume Purple dan Luminious Blue.
Dari segi kamera, terdapat tiga lensa belakang yakni 50 MP main camera, 8 MP wide angle, dan 2 MP untuk lensa monochrome. Sementara bagian depannya sebesar 32 MP.
Reno 13 F memiliki baterai 5.800 mAh dengan dukungan 45 Watt SuperVooc. Untuk chipsetnya varian 5G menggunakan Snapdragon 8 gen 1 dan Reno 13F 4G didukung Media Tek Helio G100 4G.
Dari sisi penyimpanan Reno 13 F 5G tersedia opsi RAM 8GB dan 12GB serta ROM256 GB. Varian 4G hanya tersedia satu pilihan penyimpanan 8GB + 256GB.
Berikut harga Oppo Reno 13F:
Oppo Reno 13F 5G 8GB/256GB: Rp 5.599.00
Oppo Reno 15F 4G 12GB/256GB: Rp 5,9 juta
3. Redmi Note 14 Pro Plus
Foto: Redmi Note 14 Pro Plus. (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti Dewi) Redmi Note 14 Pro Plus. (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti Dewi)
Redmi Note 14 Pro Plus rilis secara resmi di Indonesia pada Januari 2025. Ponsel ini merupakan model tertinggi dari Redmi Note 14 Series.
Redmi Note 14 Pro Plus menawarkan beberapa spesifikasi yang ‘mentereng’. Salah satunya desain baru yang mewah dan tahan banting. Ponsel ini nyaman digenggam berkat adanya sisi lengkung bodinya.
Soal performa, Xiaomi membekali Redmi Note 14 Pro Plus dengan Snapdragon 7s Gen 3 dengan pilihan RAM dan storage 8 GB/256 GB dan 12 GB/512 GB.
Redmi Note 14 Pro+ 5G membawa IP68, sertifikasi yang masih jarang ditemui pada HP kelas menengah.
Redmi Note 14 Pro Plus memiliki sistem kamera belakang yang terdiri dari sensor 200MP dengan Optical Image Stabilization (OIS). Sementara untuk kamera utama terdiri dari lensa 50MP, lensa telefoto 50MP dengan zoom optik 2.5x, dan lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP.
Harga Redmi Note 14 Pro Plus:
Redmi Note 14 Pro Plus 12GB/512GB : Rp 5.999.000
Redmi Note 14 Pro Plus 8GB/256GB : Rp 5.499.000
4. Vivo V40
Foto: Vivo V40 lite. (CNBC Indonesia/Novina) Vivo V40 lite. (CNBC Indonesia/Novina)
Vivo merilis V40 di Indonesia pada September tahun lalu.
Vivo V40 memiliki keunggulan di sektor kamera, yang didukung dengan teknologi dari pabrikan lensa asal Jerman, Zeiss. Di bagian depannya berukuran 50 MP dan bagian belakang 50 MP (lensa utama) dan 50 MP (ultra wide).
Baterai ponsel ini tergolong jumbo, yakni berdaya 5.500 mAh dengan membawa 80W flash charge.
Vivo V40 menggunakan chipset Snapdragon 7 Gen 3 dengan teknologi fabrikasi 4 nm. Chip ini dipadukan dengan tiga varian RAM dan memori penyimpanan, yang terdiri dari 8 GB/256 GB, 12 GB/256 GB, dan 12 GB/512 GB.
Harga vivo V40:
Vivo V40 8GB/256GB: Rp 6.499.000
Vivo V40 12 GB/256GB: Rp 6.999.000
Vivo V40 12GB/512GB: 7.999.000
5. Poco F6
Foto: Profil Poco F6. (CNBC Indonesia/Rindi Salsabilla) Profil Poco F6. (CNBC Indonesia/Rindi Salsabilla)
Poco F6 resmi dirilis di Indonesia Juli tahun lalu. Ponsel ini menjagokan chip Snapdragon 8s Gen 3 sebagai fitur andalannya.
Chipset ini dipadukan dengan RAM LPDDR5X hingga 12GB dan memori internal UFS 4.0 hingga 512GB.
Poco F6 memiliki dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50 MP dengan OIS dan EIS plus kamera ultrawide 8 MP.
Kamera utamanya menggunakan sensor Sony IMX882 dengan bukaan lensa f/1,59, sedangkan kamera ultrawide-nya menggunakan sensor Sony IMX355.
Di bagian depan terdapat kamera 20 MP untuk mengambil selfie.
“Kelakuan orang-orang seperti ini harus segera dihilangkan dari Sumatra Barat karenasudah banyak memakan korban rakyat kecil !! Pada Kamis, 13 Maret 2025, dalam inspeksi mendadak di Pasar Pabuokan dan Sembako, Kota Padang, kami menemukan peredaran uang palsu pecahan 100 ribu rupiah yang meresahkan pedagang dan masyarakat setempat,” katanya di Instagram resminya, Sabtu (15/3/2025).
Kejadian ini terungkap setelah seorang pedagang kentang dan sayur melaporkan uang palsu yang diterimanya langsung. Terlihat pedagang kebingungan antara perbedaan uang asli maupun palsu.
“Menanggapi hal tersebut dengan tanggap, kami segera menggantikan uang palsu tersebut dengan uang yang sah, serta mengamankan uang palsu untuk diserahkan kepada pihak berwenang. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan transaksi di pasar dan melindungi pedagang dari potensi kerugian akibat peredaran uang palsu,” ujar Vasco.
Menurutnya, kejadian ini sangat meresahkan, mengingat dampaknya yang dapat merugikan pedagang dan konsumen.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama para pedagang dan pembeli, untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa uang yang diterima. Pastikan uang yang diterima adalah uang asli dengan cara mengecek tanda pengaman yang ada pada uang tersebut, seperti watermark, benang pengaman, dan elemen-elemen lain yang dapat dikenali,” sebut Vasco.
“Kami juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan uang palsu, guna mencegah penyebaran lebih lanjut dan melindungi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Keamanan transaksi sangat penting agar semua pihak, terutama selama bulan Ramadan, dapat berbelanja dengan nyaman dan aman,” pungkasnya.
Foto: Prabowo Subianto dalam peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru dan asn daerah. (Tangkapan layar YouTube @Kemdikdasmen)
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto setuju untuk mencabut moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Nantinya ini akan dituangkan dalam kesepakatan kerja sama antar dua negara dalam waktu dekat.
Hal ini ia ungkapkan usai memberikan laporan kepada Presiden Prabowo terkait hal ini di Istana Negara, Jumat (14/3/2025). Menurut Karding, pihaknya juga sudah melakukan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial Arab Saudi untuk mendiskusikan kembali pembukaan moratorium.
“Itu kami laporkan kepada pak presiden, dan beliau alhamdullilah sangat setuju,” katanya saat memberikan keterangan pers.
Bahkan presiden meminta dilakukan percepatan hingga meminta untuk menciptakan skema pelatihan.
Karding menjelaskan Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerja sama pengiriman PMI ini akan dilakukan dalam waktu dekat di Jeddah, Arab Saudi. Setidaknya jika MoU ini sudah bisa ditandatangani pada bulan Maret ini, menurut Karding bulan Juni RI sudah bisa melakukan pemberangkatan pertama.
“Jadi kalau seandainya nanti Maret ini ada penandatanganan MoU rencana kami berdua sepakat paling lambat Juni kita sudah mulai mengirim pemberangkatan pertama,” kata Karding.
Menurut Karding pemerintah Arab Saudi menjanjikan sekitar 600 ribu jenis pekerjaan, yang terdiri dari 400 ribu pekerja domestik atau rumah tangga, dan 200 – 250 ribu pekerja formal.
Seperti diketahui moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi sudah diberlakukan sejak 2015 lalu. Sayangnya, menurut mantan anggota DPR RI ini, ada 25 ribu minimal tiap tahun orang Indonesia yang bekerja secara ilegal di sana.
Tiga BUMN karya itu ialah Virama Karya menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan, perluasan bidang usaha terhadap 3 BUMN itu melalui kebijakan repurposing itu telah dilakukan sejak awal 2025. Namun, untuk peningkatan kapasitas bisnisnya, perlu dilakukan penyuntikan modal negara.
“Pemerintah merencanakan pengalokasian penambahan PMN kepada PT Agrinas Jaladri Nusantara, PT Agrinas Pangan Nusantara, dan PT Agrinas Palma Nusantara,” kata Thomas saat konferensi pers APBN di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Meski belum mengungkapkan besaran PMN yang akan dimasukkan pemerintah kepada tiga BUMN itu, Thomas telah mengungkapkan rencana pemanfaatan PMN yang akan disuntikkan tersebut.
Untuk PT Agrinas Jaladri Nusantara, PMN yang disetorkan oleh negara akan digunakan untuk kegiatan tambak budidaya dan kegiatan perikanan tangkap.
PT Agrinas Pangan Nusantara akan memanfaatkan modal dari negara untuk kepentingan pengelolaan kawasan sentra produksi pangan.
Sedangkan, untuk PT Agrinas Palma Nusantara akan menggunakan PMN dari APBN untuk kepentingan program revitalisasi lahan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
“Penambahan PMN tersebut akan digunakan antara lain untuk kegiatan tambak budidaya dan perikanan tangkap, pengelolaan kawasan sentra produksi pangan, revitalisasi lahan, dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit,” ungkap Thomas.
Kinerja pendapatan ini terungkap dalam laporan keuangan publikasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu, (12/3/ 2025).
Selain itu, perseroan juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan penurunan beban yang mengerek naik level profitabilitas Goto.
Seiring dengan pendapatan bersih yang naik, rugi tahun berjalan GOTO di tahun lalu terpangkas hingga 94% menjadi Rp 5,5 triliun dari tahun sebelumnya merugi sebesar Rp 90,5 triliun.
Di sisi lain, beban perseroan juga turun signifikan. Total beban yang dicatat GOTO sepanjang 2024 mencapai Rp 18,1 triliun atau turun 28% dibandingkan tahun 2023.
Beberapa beban yang mengalami penurunan secara signifikan antara lain beban umum dan administrasi yang turun 22% menjadi Rp 4,4 triliun. Beban penjualan dan pemasaran juga turun 56% dari tahun lalu menjadi Rp 2,8 triliun.
Selain beban umum dan administrasi serta penjualan dan pemasaran, beban lain yang mengalami penurunan seperti beban pengembangan produk yang juga turun 50% menjadi Rp 1,8 triliun.
Beban operasional pendukung juga turun 43% menjadi Rp 976 miliar dan serta beban penyusutan dan amortisasi turun 72% menjadi Rp 744 miliar pada 2024.
Penurunan beban yang signifikan di tengah pertumbuhan pendapatan membuat rugi usaha yang dicatatkan GOTO turun drastis.
GOTO mencatatkan rugi usaha Rp 2,2 triliun atau membaik 78% dibanding tahun sebelumnya. Beban lain-lain GOTO mencapai Rp 3 triliun. Pos ini mencatatkan penurunan yang signifikan sebesar 96% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kerugian akibat goodwill yang dicatatkan oleh GOTO pada 2024 tidak sebesar pada tahun 2023.
Foto: Samsung Galaxy A56, A36, A26. (Dok. Samsung)
Foto: Redmi Note 14 Pro Plus. (CNBC Indonesia/Intan Rakhmayanti Dewi)
Foto: Vivo V40 lite. (CNBC Indonesia/Novina)
Foto: Profil Poco F6. (CNBC Indonesia/Rindi Salsabilla)
