Hujan deras mengguyur Jakarta menyebabkan beberapa ruas jalan terendam banjir pada Minggu (28/12/2025) sore. Akun X @TMCPoldaMetro melaporkan genangan terjadi di Jalan D.I. Panjaitan, Jakarta Timur, pascahujan.
Adapun genangan di depan Wika Tower terpantau setinggi 30 cm. “Genangan air setinggi 30 cm merendam Jl. D.I. Panjaitan, tepatnya depan Wika Tower arah Kalimalang,” tulis keterangan akun X @TMCPoldaMetro.
Genangan air tersebut membuat pengendara memperlambat laju kendaraannya atau bahkan menepi sementara hingga menimbulkan kemacetan. Sebab, hanya ruas jalan sebelah kanan yang masih memungkinkan untuk dilintasi pengendara.
“Saat ini, pengendara hanya bisa melintas di lajur paling kanan. Diimbau bagi para pengendara agar berhati-hati bila melintas,” sambungnya.
Untuk mengurai kepadatan volume kendaraan, aparat kepolisian diterjunkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. “Satlantas Jaktim melakukan pengaturan arus lalu lintas di Jl. D.I. Panjaitan tepatnya depan Wika Tower arah Kalimalang. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat,” sambungnya.
“Sebanyak tujuh dari sembilan WNI diketahui telah berada di Kamboja lebih dari satu tahun dan diduga dipekerjakan sebagai scammer dalam jaringan penipuan daring di beberapa wilayah,” tulis keterangan Kemlu yang diterima Okezone, Jumat (26/12/2025).
Kemlu mengungkapkan seluruh WNI dipulangkan ke Indonesia pada 26 Desember 2025 dengan penerbangan komersial rute Phnom Penh–Jakarta, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 18.50 WIB.
“Mereka telah menjalani proses keimigrasian setempat, termasuk penyelesaian deportasi dan penerbitan exit permit,”ujarnya.
“KBRI Phnom Penh juga telah memfasilitasi pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi 6 WNI sebagai dokumen perjalanan pulang ke Indonesia,” lanjut keterangan Kemlu.
PKB: Gotong Royong Kunci Penanganan Bencana Sumatera
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan pentingnya persatuan dan gotong royong untuk penanganan pasca banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Diketahui, bencana Sumatera telah mengakibatkan ribuan orang meninggal.
“Persatuan dan gotong royong menjadi dua kata kunci dalam penanganan bencana di Aceh, Sumbar dan Sumut, bukan malah saling melemahkan,” ujar Ketua Bidang Komunikasi Informasi Teknologi PKB Ahmad Iman Sukri, Selasa (23/12/2025).
Lebih lanjut dia mengatakan, konsep gotong royong merupakan konsep sosial ajaran nenek moyang bangsa Indonesia.
Zaman dahulu, kata dia, gotong royong dilakukan seluruh elemen, tanpa melihat pangkat dan jabatan. Semua bahu membahu untuk mencapai hasil yang diinginkan demi kepentingan bersama.
“Nilai gotong royong menjadi bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia yang melambangkan solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan. Untuk penanganan pasca banjir di Sumatera dan Aceh dibutuhkan gotong royong, semua elemen bergerak, tidak saling melemahkan,” tuturnya.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) ini menambahkan, konsep sosial gotong royong mulai terlupakan. Padahal, ada empat kandungan penting dalam bergoyang. Pertama, mempererat tali persaudaraan, meringankan beban, meningkatkan kerukunan dan meningkatkan efisiensi.
“Melemahkan bukan konsep bangsa ini. Menumbuhkan rasa kekeluargaan dan persatuan di tengah masyarakat itu baru konsep kita,” kata Iman.
“Saatnya seluruh elemen bersatu, jangan lagi saling serang, saling menyalahkan, saling merasa paling bisa membantu. Rendahkan ego kita semua untuk membantu saudara kita di Aceh, Sumbar dan Sumut,” ucap Ahmad Iman Syukri.
Kapolri Tegaskan Pemerintah Berikan Pelayanan Terbaik saat Libur Nataru (Ist)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap komitmen negara untuk memberikan pelayanan terbaik selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sigit menjelaskan hal tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.
1. Pelayanan Nataru
Hal itu disampaikan Sigit saat meninjau Stasiun Tawang, Minggu (21/12/2025). Sigit sekaligus memastikan kesiapan layanan publik yang akan dimanfaatkan masyarakat untuk mudik.
Kapolri menjelaskan, pemerintah telah memprediksi kenaikan jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama Nataru akan meningkat. Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai insentif untuk meringankan beban masyarakat.
Sigit menjelaskan insentif itu diberikan mulai dari pemotongan harga tarif tol, penyeberangan, hingga kereta api. Pemerintah juga memberikan program pengangkutan motor gratis melalui kereta api.
Banjir Sumatera Sebabkan 80 Jalan Nasional Rusak Parah, Mayoritas Mulai Berfungsi
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyebut, 81 persen jalan nasional yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut) telah berfungsi. Menurutnya, hal itu berkat kerjasama lintas sektor baik Kementerian PUPR, TNI AD, dan masyarakat setempat.
“Hasil review kami di awal ada total sekitar 80 jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Alhamdulillah per detik ini 81% sudah fungsional,” kata Dody saat jumpa pers perihal update penanganan banjir bandang Sumatera dan Aceh, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
Dody merinci, di Provinsi Aceh ada 38 jalan nasional terdampak banjir. Dari jumlah itu, sebanyak 26 jalan nasional telah berfungsi, sementara 12 jalan lainnya masih dalam proses perbaikan.
Demikian juga dengan Sumut, 12 yang terdampak, 10 alhamdulillah sudah bisa fungsional dan 2 kita masih bekerjakan bersama-sama. Sumbar 30, sudah fungsional 29, 1 masih terdampak tapi sebetulnya 1 ini sudah fungsional dari kemarin,” ucap Dody.
Dody menyampaikan, pihaknya telah menerjunkan 1.330 personel di tiga provinsi terdampak banjir. Ia membuka peluang untuk menambah jumlah personel jika dibutuhkan.
“Sementara untuk total alat berat, ekskavator, wheel loader dan seterusnya ada sekitar 872-an. Kemudian juga ada bahan-bahan material seperti geobag, tekstil dan lain sebagainya ada 5.700-an,” kata Dody.
Ia juga menyampaikan, pihaknya masih berupaya agar SPAM di kabupaten berfungsi. Salah satunya di Aceh yang sudah mulai dilakukan tender penunjukan langsung.
TNI AU Angkut 14 Ton Cabai Petani Bener Meriah (foto: dok TNI AU)
Pesawat milik TNI terus membantu pengangkutan hasil bumi petani yang terdampak bencana di Aceh. Kali ini, pesawat Hercules A-1339 milik TNI Angkatan Udara mengangkut sebanyak 14.000 kilogram cabai serta komoditas pertanian lainnya dari Kabupaten Bener Meriah menuju Medan, Sumatera Utara.
“Melaporkan dukungan pesawat untuk mengangkut logistik dan personel di Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah,” dikutip dari keterangan resmi TNI Angkatan Udara, Rabu (17/12/2025).
Selain mengangkut hasil bumi, pesawat Hercules tersebut juga mengakomodasi warga Aceh untuk menumpang. Disediakan kapasitas bagi 20 penumpang dengan prioritas lansia, perempuan, dan anak-anak.
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran di sektor kehutanan. Prabowo meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni agar tidak ragu mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan, terutama yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan bencana alam.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat menanggapi laporan Menteri Kehutanan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak menaati peraturan itu ditindak, ya. Dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut,” ujar Prabowo.
Dalam laporannya, Menhut Raja Juli menyampaikan Kementerian Kehutanan terus melakukan pembenahan menyeluruh di sektor kehutanan sesuai arahan Presiden Prabowo. Ia mengakui selain faktor alam, diperlukan evaluasi dan refleksi bersama untuk memperbaiki tata kelola hutan secara berkelanjungan.
Raja Juli menjelaskan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah memberikan sejumlah rekomendasi strategis, terutama terkait pembenahan tata ruang sebagai langkah jangka panjang. Pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan menghilangkan ego sektoral agar tata ruang menjadi acuan utama dalam pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kembali peran vital Kantor Urusan Agama (KUA) dalam struktur pelayanan negara kepada masyarakat. Menurutnya, KUA bukan sekadar unit administratif, tetapi memiliki fungsi teologis, sosial, dan kemasyarakatan yang tidak dapat digantikan oleh lembaga lain.
“KUA itu bukan kantor biasa. Ia mentransformasikan yang haram menjadi halal melalui akad, berfungsi sebagai wali hakim, dan menghadirkan negara dalam setiap pembentukan keluarga,” ujar Menag saat penganugerahan Anugerah Layanan KUA 2025, dikutip, Sabtu (13/12/2025).
Nasaruddin menekankan bahwa peran KUA sangat luas, mulai dari memastikan keabsahan pernikahan, mengelola ikrar wakaf, membina kehidupan keagamaan di tingkat kecamatan, hingga menjadi rujukan penyelesaian konflik sosial dan keluarga.
“Banyak tugas camat, bupati, bahkan gubernur yang dalam praktiknya dilakukan aparat Kemenag di daerah. Di lapangan, kehadiran KUA itulah yang paling dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Nasaruddin juga menyoroti beratnya tantangan yang dihadapi para penghulu dan petugas KUA, terutama dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti pernikahan usia rentan, problem diaspora WNI di luar negeri, potensi polyandry karena ketidakteraturan dokumen, hingga perkawinan daring yang memerlukan kejelasan hukum dan prosedur.
“KUA bekerja 24 jam. Mereka menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Karena itu jangan hanya melihat kekurangannya, tapi lihat betapa besar pengorbanannya,” tegasnya.
Dia juga menyampaikan apresiasi atas inovasi yang terus tumbuh di lingkungan KUA, termasuk gagasan-gagasan baru seperti KUA Ekoteologi, yang mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dengan kepedulian lingkungan.
“Persyaratan menanam pohon sebelum menikah, misalnya, itu bukan sekadar seremoni. Itu pendidikan tanggung jawab, bahwa merawat keluarga itu seperti merawat pohon,” ujarnya.
Dia juga memberikan apresiasi mendalam kepada seluruh penghulu, penyuluh, dan pelaksana layanan KUA di seluruh Indonesia.
“KUA adalah garda depan Kementerian Agama. Mereka bekerja dengan hati. Dan mereka adalah aparatur yang paling dekat dengan umat, bahkan paling berpeluang masuk surga karena besarnya jasa mereka,” tutup Menag Nasaruddin.
“Menjelang persidangan seperti yang sudah disampaikan kemarin, Pak Nadiem semangat, Insya Allah siap mengikuti proses hukum yang baik dan benar,” kata Zaid di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).
Dia pun berharap dalam persidangan tersebut ada keadilan dan kebenaran yang terungkap terhadap Nadiem Makarim. “Mudah-mudahan ada keadilan dan kebenaran yang terungkap dalam proses persidangan Pak Nadiem,” ujarnya.
Sebagai informasi, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Rencananya, sidang untuk pembacaan dakwaan itu bakal digelar pada Selasa 16 Desember 2025.
Jadwal sidang perdana kasus pengadaan Chromebook Kemendikbud dengan terdakwa Nadiem Makarim dkk, yaitu pada Selasa 16 Desember 2025,” kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, M. Firman Akbar, dalam keterangannya, Rabu 10 Desember 2025.
Selain Nadiem, mereka yang akan bersidang adalah Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020–2021 Sri Wahyuningsih; Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 Mulyatsyah; dan Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.
Selain itu, majelis hakim yang menangani persidangan tersebut juga sudah ditentukan. Adapun susunannya: Purwanto S. Abdullah selaku ketua, serta Sunoto, Eryusman, Mardiantos, dan Andi Saputra sebagai anggota.
Pakar Telematika, Roy Suryo menilai bahwa putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi membuktikan ada yang bermasalah.
Hal ini diungkapkan Roy Suryo saat menanggapi perdebatan terkait due process of law dalam kasus yang menyeret Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono, yang terjadi dalam program Rakyat Bersuara, Selasa (9/12/2025).
Roy menyinggung adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang pemberian amnesti kepada 1.178 terpidana/narapidana.
“Salah satunya termasuk Gus Nur itu diberi amnesti, kan? Berarti apa? Ada sesuatu dengan putusan itu. Berarti putusan itu salah, bermasalah,” kata Roy.
