Selain itu ada pula mantan menteri keuangan yang juga ekonom senior Universitas Indonesia M. Chatib Basri. Dasar hukum pengangkatan mereka adalah Keputusan Presiden Nomor 150 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.
Berikut adalah daftar anggota DEN:
a. Mari Elka Pangestu (Wakil Ketua) b. M. Chatib Basri c. Haryanto Adikoesoemo d. Heriyanto Irawan e. Arief Anshory Yusuf f. Septian Hario Seto (Sekretaris Eksekutif) g. Firman Hidayat (Direktur Eksekutif)
Juru Bicara DEN Jodi Mahardi menjelaskan, DEN akan menjalankan tugasnya dengan berfokus pada pemberian masukan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai kebijakan ekonomi. Masukan-masukan ini akan disusun berdasarkan data yang terverifikasi dan melalui proses penelaahan yang ketat.
“Salah satu contohnya adalah dalam hal penyaluran berbagai subsidi, tata kelola kelapa sawit, peningkatan daya beli masyarakat, dan isu-isu strategis lainnya. DEN berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang berkelanjutan dan relevan bagi perekonomian nasional,” kata Jodi melalui pesan singkat yang diterima CNBC Indonesia.
Firma riset BMI mengatakan Vietnam bisa menjadi salah satu pemain utama di kawasan Asia Tenggara untuk industri data center.
Raksasa teknologi asing selama ini diuntungkan dengan bebasnya aliran data lintas negara (cross-boarder) di Vietnam karena memangkas biaya tambahan dan diklaim meningkatkan layanan.
Namun, agaknya asing dibuat ketar-ketir dengan rancangan aturan baru di Vietnam terkait perlindungan dan penyimpanan data di dalam negeri.
PP No. 71 Tahun 2019 di RI
Rencana aturan itu serupa dengan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan PP no. 71 tahun 2019 yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) Lingkup Publik melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan sistem/data elektronik di Indonesia.
Untuk Lingkup Privat, kewajiban menyimpan data di dalam memang hanya berlaku untuk data transaksi keuangan (PSTE). Namun, PSE Lingkup Privat harus berkoordinasi dengan pemerintah terkait perlindungan data dan peredaran konten di Indonesia.
Ke depan, pemerintah Indonesia juga berencana merevisi PP no. 71 tahun 2019 dengan menekankan soal penempatan data yang lebih meluas di dalam negeri.
Aturan itu membagi data apa saja yang wajib diletakkan di dalam negeri. Revisi PP 71, dia mengharapkan bisa mendukung kebijakan data yang lebih kuat lagi.
Selain itu, diharapkan revisi PP 71 tahun 2019 itu akan mendorong investasi data center ke dalam negeri dari PSE yang beroperasi di Indonesia.
Kebijakan penyimpanan data di dalam negeri ini juga sudah dilakukan oleh beberapa negara, antara lain China, Rusia, dan Uni Eropa, untuk menjaga privasi data dan menghindari asing mengakses informasi krusial di dalam negara mereka.
Vietnam Ikut Aturan RI
Di Vietnam, pemerintah berencana memperketat aturan terkait penyimpanan data. Pejabat Vietnam mengatakan rancangan aturan itu telah didiskusikan di parlemen, dikutip dari Reuters, Selasa (5/11/2024).
Tujuannya untuk memudahkan otoritas untuk mengakses informasi, dan didorong Kementerian Keamanan Publik.
Parlemen Vietnam telah membahas rancangan aturan tersebut selama sebulan dan dijadwalkan akan disepakati pada 30 November mendatang.
Namun, hal ini membuat platform media sosial dan operator data center kesulitan untuk menumbuhkan bisnis mereka di Vietnam.
Perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS) telah memperingatkan pemerintah Vietnam soal dampak jika negara tersebut memperketat aturan soal data.
Sebagai informasi, Vietnam memiliki populasi sebanyak 100 juta dan merupakan salah satu pasar terbesar bagi Facebook dan platform online lainnya.
Vietnam juga menyasar investasi asing masuk ke negaranya di sektor industri data center dalam beberapa tahun ke depan. Namun, ambisi itu akan sulit diraih jika Vietnam tetap bersikeras menerapkan pengetatan aturan data.
“Rancangan aturan itu akan membuat perusahaan teknologi, yakni platform media sosial dan operator data center kesulitan menyasar pelanggan yang bergantung kepada mereka setiap harinya,” kata Jason Oxman, Kepala Komite Industri Teknologi Informasi (ITI), dikutip dari Reuters.
Asosiasi tersebut merepresentasikan raksasa teknologi seperti Meta, Google, dan operator data center Equinix.
Regulasi Vietnam yang berlaku saat ini sebenarnya sudah membatasi transfer data lintas negara (cross-border) dalam beberapa kondisi. Namun, aturan itu jarang ditegakkan.
Belum jelas bagaimana aturan baru, jika diadopsi, akan memengaruhi investasi asing di Vietnam.
Pada Agustus lalu, Reuters melaporkan Google mempertimbangkan membangun data center berskala besar di wilayah selatan Vietnam, sebelum aturan itu dibahas di parlemen.
“Aturan baru ini akan sangat menantang bagi hampir semua perusahaan swasta,” kata Adam Sitkoff, executive director di American Chamber of Commerce di Hanoi.
Dalam catatannya, pada tahun 2024 ini pemerintah memberikan subsidi dan kompensasi sebesar Rp 435 triliun. Dari itu, terdapat sekitar Rp 100 triliun yang tidak tepat sasaran.
“Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede. Angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun,” bebernya saat konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Untuk membenahi itu, Bahlil diminta untuk membentuk tim terkait dengan kajian subsidi tepat sasaran. Terdapat dua formula subsidi yang tengah digodok oleh pemerintah.
Salah satu formulanya adalah dengan mengganti subsidi komoditas menjadi Bantuan Tunai Langsung (BLT). Atau opsi lainnya adalah blending. Di mana, ada yang memang langsung ke masyarakat atau subsidi ke komoditas seperti saat ini.
“Jadi kita lagi tunggu aja, 2 Minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden (Prabowo), jadi 2 Minggu ini akan kami selesaikan,” tambahnya.
Dia mengatakan hal itu dilakukan oleh pemerintah agar subsidi yang dikerahkan bisa tepat sasaran dan bukan justru dinikmati oleh masyarakat yang mampu. “Kalian kan nggak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, orang saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” tandasnya.
Keputusan ini tercatat berdasarkan keputusan No.: Peng-SPT-00014/BEI.PP3/11-2024. Adapun BEI menggarisbawahi bahwa sebelumnya efek Perseroan telah disuspensi di Seluruh Pasar sejak tanggal 18 Mei 2021.
Tiga tahun berlalu, Bursa pun mendapat informasi bahwa Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa Perseroan selaku pihak termohon pembatalan homologasi berada dalam keadaan pailit pada 21 Oktober 2024.
“Sehubungan dengan putusan pailit, adanya ketidakpastian atas kelangsungan usaha dan informasi material yang belum dipublikasikan secara merata, maka Bursa memutuskan untuk melanjutkan penghentian sementara (Suspensi) Perdagangan Efek PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) di Seluruh Pasar hingga pengumuman Bursa lebih lanjut,” sebagaimana dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Senin, (4/11/2024).
Adapun keputusan ini berdasarkan pada empat pertimbangan di antaranya, Pengumuman Bursa nomor Peng-SPT-00010/BEI.PP3/10-2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Sri Rejeki Isman Tbk (Perseroan). Kedua, adalah Pengumuman Bursa nomor Peng-SPT-00006/BEI.PP3/05-2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perseroan.
Pertimbangan ketiga berdasarkan Putusan atas Pembatalan Perdamaian pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Semarang kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg tanggal 21 Oktober 2024.
Keempat, Surat Perseroan nomor 012/CoS/X/2024/SRIL tanggal 25 Oktober 2024 perihal Permintaan Penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia terkait Pemberitaan di Media Massa.
Pengumuman baru ini merupakan koreksi dari pengumuman sebelumnya pada 28 Oktober 2024 di mana Bursa mengumumkan suspensi perdagangan SRIL di seluruh pasar terhitung sejak sesi II hari tersebut.
Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi ekspor yang sangat besar, baik di sektor migas maupun non-migas. Produk-produk non-migas yang menjadi andalan ekspor Papua meliputi kayu, produk olahan kayu, ikan, hewan air lainnya, serta berbagai produk unggulan lainnya. Potensi besar ini menjadikan Papua sebagai salah satu pemain penting dalam mendorong pertumbuhan ekspor nasional.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024, ekspor produksi dari Papua mengalami lonjakan signifikan, meningkat hingga 174,56% atau senilai 9.367 juta USD. Angka ini menggambarkan bahwa Papua memiliki kapasitas yang terus berkembang dan berpeluang untuk lebih menggerakkan roda ekonomi provinsi, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam mendukung peningkatan ekspor, Kementerian Keuangan melalui Special Mission Vehicle (SMV) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, terus menjalankan mandatnya untuk menciptakan eksportir baru. Salah satu program utamanya adalah Coaching Program for New Exporter (CPNE), yang kali ini digelar di Papua, diikuti oleh sekitar 27 UMKM dan berlangsung pada 21-22 Oktober 2024 di Jayapura.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kementerian Keuangan, Meirijal Nur, menyatakan bahwa UMKM memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, dan program CPNE diharapkan mampu melahirkan eksportir baru dari Papua. Untuk itu, Kementerian Keuangan melalui LPEI akan memberikan pelatihan intensif agar mereka dapat menjadi eksportir. Sedangkan bagi UMKM yang sudah aktif mengekspor, LPEI akan memberikan coaching lebih lanjut untuk meningkatkan skala ekspor mereka.
“Kementerian Keuangan memandang bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pelatihan eksportir seperti ini merupakan suatu langkah untuk mendorong peningkatkan pertumbuhan UMKM dalam memenuhi peran strategis pembangunan ekonomi nasional,” katanya.
Kepala Divisi SMEs Advisory Service LPEI, Maria Sidabutar, menjelaskan program CPNE sebelumnya telah sukses dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Hingga saat ini, lebih dari 5.000 pelaku UMKM dari berbagai provinsi telah mendapatkan pendampingan dan pelatihan melalui CPNE. CPNE ini memberikan pendampingan dari awal hingga proses business matching dengan buyers internasional. Melalui konsistensi dan tekad kuat, pelaku UMKM Papua diharapkan dapat menjadi eksportir yang sukses di pasar global.
“Banyak dari mereka yang berhasil menjadi eksportir baru dengan berbagai komoditas unggulan, seperti produk perikanan, kerajinan, dan komoditas lokal lainnya. Kami juga berharap Bapak dan Ibu CPNE Papua juga dapat mengikuti jejak keberhasilan tersebut dengan mengikuti setiap tahap CPNE secara berkesinambungan, karena konsistensi dan tekad kuat sangat dibutuhkan untuk menjadi eksportir. Dengan mengikuti program ini, semoga bapak dan ibu, pelaku UMKM dari Papua, bisa menjadi eksportir yang siap mendunia,” kata Maria Sidabutari.
Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Kristijanindyati Puspitasari, mengatakan Provinsi Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, dengan hasil hutan dan laut yang melimpah seperti kerajinan, ukiran Asmat, tas noken, ikan, udang, lobster, mutiara, serta produk perkebunan seperti kakao, kopi, vanili, dan kelapa sawit. Meski demikian, banyak pelaku UMKM di Papua masih menghadapi kesulitan dalam melakukan ekspor. “Melalui program CPNE ini, para pelaku UMKM Papua dapat menjadi eksportir baru dan memperluas jangkauan pasar mereka. Kementerian Keuangan berharap, ilmu yang diberikan dalam kegiatan ini dapat diimplementasikan dan dikembangkan untuk membuat produk UMKM Papua semakin dikenal di dunia internasional,” katanya.
Frans, pemilik UMKM Paon Sida, salah satu pelaku UMKM yang mengikuti program CPNE Papua mengatakan program ini memberikan pengalaman, wawasan, dan kesempatan pertama belajar tentang ekspor. “Ternyata ekspor sebenarnya tidak sulit namun perlu dipelajari lebih mendalam. Harapan saya, semoga kegiatan ini terus berlanjut dengan program lanjutan yang dapat membimbing para UMKM di Jayapura menjadi eksportir yang andal,” ujarnya.
Harapan serupa juga diungkapkan oleh Rini Eko Setiyani, pemilik UMKM Ririn Foods, UMKM asal Jayapura yang mengolah sagu Papua menjadi aneka kue kukis. “Kesempatan mengikuti program CPNE dari Kemenkeu dan LPEI menjadi motivasi kami untuk segera ekspor. Ilmu yang diberikan akan kami aplikasikan, mulai dari menyusun company pofile, hingga membuat kemasan standar ekspor. Program ini bermanfaat bagi kami dan terus berlanjut sampai kami bisa ekspor.”ungkap Rini. Kegiatan CPNE Papua merupakan wujud konkrit kehadiran negara untuk mendorong terciptanya eksportir baru di kawasan timur Indonesia, dan kegiatan ini tidak lepas dari kemitraan yang kuat antara LPEI dengan Kemenkeu Satu Papua.
Kerjasama antara BSI dan Askrindo Syariah bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga keuangan dalam menyediakan penjaminan pembiayaan melalui kontra bank garansi senilai Rp1 triliun. Melalui kolaborasi ini, kedua perusahaan berharap dapat memberikan solusi inovatif bagi pelaku usaha, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.
Seremoni penandatanganan kerjasama berlangsung di acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 dilakukan oleh Direktur Treasury & International Banking BSI Ari Rizaldi dan Direktur Pemasaran Askrindo Syariah Achmad Rizali. Disaksikan oleh Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta dan Direktur Utama Askrindo Syariah Kokok Alun Akbar (31/10/2024)
Bob mengatakan, sinergi dengan Askrindo Syariah merupakan upaya BSI untuk terus memperluas ekosistem keuangan syariah di berbagai lini perbankan. Kolaborasi ini tidak hanya akan memperkuat posisi BSI di pasar, tetapi juga mendukung perkembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, memastikan bahwa lebih banyak masyarakat dapat mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
“Kerjasama ini tidak hanya menguntungkan BSI dan Askrindo Syariah, tetapi juga masyarakat luas, terutama kontraktor yang memerlukan layanan bank garansi berakad syariah dengan nominal potensi mencapai Rp1 triliun pada proyek-proyek pemerintah,” jelas Bob.
Selain itu, Ari menjelaskan bahwa kerja sama ini juga dapat mendukung sektor usaha travel haji dan umrah di Tanah Air yang jumlah totalnya lebih dari 2.000 perusahaan.
“Perusahaan travel haji dan umrah membutuhkan layanan bank garansi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Sehingga harapannya dengan kerjasama kontra bank garansi ini akan memberikan keamanan dan kepastian penjaminan bagi para pelaku usaha yang harus memiliki kesiapan dana dalam jumlah besar,” kata Bob.
Lebih lanjut, Bob menambahkan bahwa pola kerja sama kontra bank garansi yang dilakukan ini nantinya akan mempermudah nasabah BSI maupun Askrindo Syariah dalam mendapatkan bank garansi yang sesuai dengan prinsip syariah.
Adapun layanan bank garansi yang sesuai dengan prinsip syariah ini akan memenuhi berbagai macam kebutuhan, di antaranya bank garansi penawaran, uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan, pelaksanaan penyelenggaraan haji khusus dan umrah, dan surat perintah pencairan dana (SP2D).
“Kami percaya bahwa layanan ini akan memberikan rasa aman bagi pemberi kerja atas proyek yang dijalankan, serta mendorong inklusi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha. Dengan adanya jaminan yang kuat, para kontraktor dapat lebih fokus pada pengembangan proyek mereka tanpa khawatir akan risiko finansial, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tutup Bob.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Sym Indradi tidak memperinci sosok tersangka dari Komdigi. Dia hanya mengatakan beberapa orang merupakan staf ahli.
“(Sebanyak) 11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada sipil dan beberapa di antaranya Komdigi, ada juga beberapa staf ahli Komdigi,” kata Ade dikutip dari Detik.com, Jumat (1/11/2024).
Dia menambahkan sejumlah tersangka masih buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Pada Kamis (31/10/2024), pihak kepolisian juga mengonfirmasi telah menangkap satu pegawai Komdigi terkait persoalan serupa. Saat itu masih dilakukan pemeriksaan pada karyawan tersebut.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan kasus tersebut sudah masuk tahap penyelidikan. “Terkait salah satu pegawai pada kementerian Komdigi (Kominfo) masih dilakukan pemeriksaan,” ucapnya.
Menteri Komdigi, Meutya Hafid juga telah angkat bicara soal hal ini. Dia mengapresiasi langkah pihak kepolisian untuk menangkap dan mengambil tindakan hukum pada pihak terlibat.
Pihak Komdigi, Meutya menuturkan akan berkoordinasi dengan kepolisian. Yakni sebagai wujud komitmen menciptakan ruang digital yang nyaman.
“Kami telah dan akan berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk menciptakan ruang digital, yang bersih, aman dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya dalam keterangan resmi.
Meutya juga menyatakan ASN di Komdigi telah menandatangani pakta integritas khusus terkait perang judi online. Pihak kementerian akan menindak tegas semua pelanggaran termasuk yang melakukan judi online.
Penegakan hukum akan dilakukan dengan tegas dan tidak pandang bulu. Khususnya pada mereka pejabat yang ada di lingkungan kementerian.
“Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital adalah komitmen kami sesuai arahan presiden,” jelas Meutya.
“Kami mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi mematuhi pakta tersebut,” imbuhnya
Namun, Raja RI bernama Raden Mas Sudira ini punya sikap berbeda. Alih-alih berdiam diri di istana, dia memilih menjadi pengusaha dan jualan gula demi mencari pendapatan baru.
Bagaimana Kisahnya?
Dalam sejarah orang lebih mengenal Raden Mas Sudira sebagai Mangkunegara IV. Sebab, pada 1853 dia menjadi Raja Jawa dari Kesultanan Mangkunegaran. Ketika bertakhta, dia sebenarnya sudah kaya raya berkat warisan pendahulu dan sistem feodalisme kerajaan berupa pajak atau upeti.
Namun, Mangkunegara IV sadar bahwa kekayaannya diperoleh dari sistem ekonomi tradisional. Maksudnya, bisa saja hartanya hilang atau tak lagi bertambah sebab tidak mempunyai mesin pendulang uang mumpuni yang keberlanjutan.
Atas dasar ini, dia memilih turun gunung menjadi pengusaha untuk mencari sumber pendapatan baru. Dalam hal ini dia menjalankan ekonomi modern guna mencari sumber pendapatan baru. Toh, jika usaha berjalan, maka dia bisa melakukan banyak hal untuk rakyat.
Bisnis yang dipilihnya adalah tebu yang menghasilkan gula. Menurut riset “Bisnis Keluarga Mangkunegaran” (2016) kala itu, gula sudah menjadi komoditas ekspor penting seiring meningkatnya permintaan pasar dunia. Indonesia yang saat itu disebut Hindia Belanda memang sudah menjadi negara pengekspor gula di dunia. Tercatat, total ekspornya hanya kalah dari Kuba.
Selain itu, bisnis gula juga dipilih karena di kawasan kesultanan sudah banyak perkebunan tebu. Jadi, Mangkunegara IV tak perlu susah payah lagi.
Ketika berbisnis, Mangkunegara IV sebenarnya mematahkan mitos larangan bahwa raja tak boleh berwirausaha seperti rakyat jelata. Namun, dia tak peduli dan tetap menjalankan bisnis gula demi mencari pendapatan baru.
Sejarawan Wasino dalam Kapitalisme Bumiputera (2008) menjelaskan, langkah awal Mangkunegara IV adalah mengambilalih tanah kerajaan yang disewakan ke para pengusaha Barat.
Selanjutnya, pria kelahiran 1811 ini mendirikan pabrik gula di tanah kerajaan bermodalkan uang pinjaman sebesar 400.000 Gulden. Dari sini, berdiri pabrik gula Colomadu dan tak lama berdiri juga pabrik gula Tasikmadu.
Kedua pabrik dan ratusan hektar kebun tebu dikelola oleh orang Jerman kepercayaan, yakni R. Kamp dan digantikan G. Smith. Saat pengelolaan ini terjadi, Mangkunegara IV bertindak di luar kebiasaan Raja Jawa lain.
Dia tidak menyerahkan manajemen perusahaan ke keluarga yang tidak kompeten. Namun, diserahkan ke orang yang benar-benar ahli.
Hasilnya kemudian terlihat pada kecemerlangan produksi gula yang tercatat mencapai ratusan ribu ton per tahun. Total keuntungan pun setara 1-1,5 ton emas. Jika dalam perhitungan masa kini, berarti keuntungan bisa setara Rp1 triliun.
Semua keuntungan perlahan bisa digunakan untuk melunasi utang pinjaman, membangun pabrik baru, membuka perkebunan, hingga menggaji penuh para karyawan dan bangsawan.
Selain gula, Mangkunegara IV juga berbisnis kopi. Hasilnya juga tak kalah moncer. Produksi kopinya mencapai hasil belasan ribu kwintal setiap tahun. Total, dalam kurun 1868-1878, Mangkunegara IV berhasil memproduksi 52.000 ton kopi per tahun dan gula 207.000 ton per tahun.
Sikap anti-mainstream yang diambilnya sebagai pengusaha meski sudah jadi raja lantas membuahkan hasil. Dia tercatat berubah nasib menjadi orang terkaya Indonesia pada abad ke-19 berkat bisnis gula.
Ketika wafat, hartanya mencapai 25 juta gulden. Lebih dari itu, ekonomi modern yang dibuatnya menjadi pondasi gerak ekonomi para keturunannya hingga 6 keturunan.
Begitu juga dengan harga buyback (harga yang digunakan ketika menjual emas kembali) berada di posisi Rp1.412.000 per gram, naik Rp13.000.
Harga emas didukung oleh permintaan safe-haven karena ketegangan geopolitik dan ketidakpastian politik yang terus berlanjut, dengan Jepang sekarang ditambahkan ke dalam daftar ketidakpastian politik setelah pemilihan akhir pekan, kata Peter Grant, wakil presiden dan ahli strategi logam senior di Zaner Metals.
Mantan Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump dan Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris saat ini bersaing ketat dalam pemilihan untuk kursi Gedung Putih.
Di front geopolitik, setidaknya 93 warga Palestina tewas atau hilang dalam serangan Israel di Gaza utara, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Investor kini menantikan serangkaian data ekonomi, termasuk laporan ADP employment, Personal Consumption Expenditures AS, dan laporan penggajian, untuk menilai lebih lanjut sikap kebijakan The Fed, yang akan mengambil keputusan suku bunga berikutnya pada 7 November.
Pasar saat ini memperkirakan peluang 98% untuk pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh Federal Reserve pada bulan November, menurut FEDWATCH.
“Emas seharusnya mempertahankan bias naiknya dan mungkin mendekati $2.800 dalam beberapa hari ke depan, selama risiko pemilihan AS terus membebani sentimen pasar, sementara ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed tetap utuh,” kata Han Tan, kepala analis pasar di Exinity Group.
Semula, Yuliot menegaskan pentingnya ketahanan pangan dalam menyediakan pasokan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Program ini dirancang untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap pangan yang memenuhi standar kebutuhan nasional.
“Yang pertama adalah ketahanan pangan. Bagaimana kita bisa menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat dan juga harga yang terjangkau bagi masyarakat dan juga kualitas pangan itu sendiri,” kata Yuliot dalam peresmian 14 Penyalur BBM Satu Harga untuk klaster Maluku di Ternate Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).
Kedua, yakni ketahanan energi, menurut Yuliot ketahanan energi menjadi fokus penting bagi pemerintahan Prabowo. Baik itu yang berasal dari bahan bakar minyak (BBM) maupun batu bara.
Ia menyadari bahwa produksi minyak dalam negeri saat ini terus mengalami penurunan signifikan. Hal tersebut cukup berbeda apabila dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun lalu, dimana Indonesia mampu memproduksi minyak hingga 1,5 juta barel per hari (bph) dengan konsumsi minyak di level 600 ribu bph.
“Namun sekarang kebutuhan kita mencapai 1,5 juta barel per hari, sedangkan produksi hanya sekitar 600 ribu barel, sehingga kita terpaksa mengimpor 900 ribu barel per hari,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah dan BBM, pemerintah akan mendorong diversifikasi energi dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan, termasuk biofuel dan ekosistem kendaraan listrik.
“Untuk energi baru dan terbarukan ini, sumbernya itu bisa berasal dari bahan bakar nabati. Kemudian juga bisa berasal dari pengembangan teknologi diantaranya itu adalah kendaraan listrik dimana kalau untuk ekosistem kendaraan listrik, bahan bakunya untuk di Maluku Utara sangat tersedia,” kata dia.
Ketiga, yakni program hilirisasi, yang juga menjadi prioritas. Menurut Yuliot, pemerintahan Prabowo mewajibkan semua kementerian yang terkait untuk mendukung hilirisasi.
Ia lantas memberikan contoh sukses dengan adanya program hilirisasi. Misalnya, di Maluku Utara yang sebelumnya hanya mengekspor bahan mentah berupa bijih nikel, namun berkat hilirisasi, Maluku Utara kini memproduksi nikel dan kobalt, dua bahan penting untuk baterai kendaraan listrik.
Yuliot mencatat pada periode Januari hingga September 2024, aliran investasi yang masuk dalam rangka program hilirisasi di Maluku Utara mencapai Rp 55 triliun. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi yang tertinggi di dunia, mencapai 20,49% pada 2023.
“Jadi kalau tahun 2022 itu justru lebih tinggi lagi sekitar 24% lebih, ya tentu ini merupakan suatu dampak dari program hilirisasi,” katanya.
