Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah menetapkan dua tersangka kasus kuota haji.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Selain Gus Yaqut, KPK juga menetapkan eks staf khusus (stafsus) Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka kedua.
“Kami sampaikan update-nya bahwa KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (9/1/2026).
“Yang pertama saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu,” sambungnya.
Budi menjelaskan, dalam perkara ini dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Presiden Prabowo Subianto menilai dunia politik di Indonesia bukanlah arena yang mudah, karena niat untuk mengabdi dan berbuat baik kerap dibalas dengan ejekan serta upaya mencari kesalahan.
“Politik di Indonesia ini pengorbanan. Ingin mengabdi, ingin berbuat baik, selalu dikuyu-kuyu, selalu dicari-cari kesalahan dan kejelekannya,” kata Prabowo saat memberikan pidato dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Prabowo menegaskan jabatan yang diembannya berasal dari mandat rakyat, sehingga sudah seharusnya seluruh pengabdian diarahkan untuk kepentingan masyarakat. “Pangkat yang saya emban adalah dari rakyat. Karena itu saya sekarang harus berbakti untuk rakyat,” ujar Prabowo.
Ia menyebut semangat pengabdian tersebut juga tercermin dari para menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Menurutnya, sebagian besar pembantunya telah memiliki kehidupan yang mapan sebelum terjun ke pemerintahan.
Prabowo pun menyinggung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang, meski telah sukses di luar pemerintahan, tetap memilih masuk kabinet demi melayani negara.
Prabowo bahkan mengaku prihatin dengan jam kerja para menterinya yang dinilai sangat berat.
“Saudara Amran pengusaha yang sukses. Beliau jadi menteri adalah pengorbanan. Beliau menteri yang saya tahu sehari mungkin tidur hanya 3–4 jam,” kata Prabowo.
Forum Solidaritas Hakim Adhoc Indonesia (FSHA) mendesak Presiden RI dan Mahkamah Agung (MA) segera mengambil langkah konkret terkait ketimpangan kesejahteraan hakim Adhoc lebih dari satu dekade persisnya 13 tahun. Pembiaran tidak naiknya tunjangan hakim Adhoc sejak 2013 yang tidak mempunyai gaji bukan sekadar persoalan administratif, melainkan telah menyentuh persoalan keadilan konstitusional dalam tubuh kekuasaan kehakiman.
“Presiden berulang kali menyampaikan bahwa hakim adalah satu kesatuan. Pernyataan itu kami catat dan kami hormati. Namun, keadilan tidak boleh berhenti pada retorika. Ia harus diwujudkan dalam kebijakan konkret, dengan merevisi Perpres yang mengatur Hak Keuangan Hakim Adhoc ” tegas Lufsiana, perwakilan hakim Tipikor, dikutip dari siaran persnya, Senin (5/1/2026).
Lufsiana mengatakan, FSHA menilai Presiden memiliki kewenangan konstitusional dan administratif untuk mengoreksi ketimpangan tersebut melalui penerbitan atau perubahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang hak keuangan hakim Adhoc, yang selama ini diatur dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2013. Selain itu, Presiden berhak melakukan penyesuaian kebijakan remunerasi agar selaras dengan kenaikan gaji hakim karir yang sudah naik Oktober 2024 dan kini Februari 2026.
Menurut FSHA, kegagalan menindaklanjuti persoalan ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam sistem peradilan, karena hakim Adhoc Tipikor, HAM, PHI, dan Perikanan yang menjalankan fungsi dan kewenangan yang sama dengan Hakim Karir justru diperlakukan berbeda oleh negara. Selain Presiden, kata Lufsiana, FSHA juga menyoroti sikap MA sebagai puncak kekuasaan kehakiman. FSHA menilai, MA tidak dapat bersikap pasif ketika terjadi ketimpangan struktural terhadap hakim Adhoc yang bekerja di bawah koordinasi peradilan umum dan khusus.
Arus Balik, Masih Banyak Penumpang Berangkat dari Stasiun Pasar Senen (Nur Khabibi)
Stasiun Pasar Senen, Jakarta, terlihat dipadati penumpang pada Sabtu (3/1/2026). Terlihat, lobi stasiun penuh dengan hilir mudik penumpang. Meski memasuki akhir libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), jumlah keberangkatan di Pasar Senen masih terbilang tinggi.
1. Arus Balik di Stasiun Pasar Senen
Berdasarkan pantuan di lokasi pada pukul 12.05 WIB, sejumlah penumpang mengantre di jalur keberangkatan. Terlihat di papan jadwal, terdapat keberangkatan tiga kereta dari pukul 12.10-13.15 tujuan Ketapang, Blitar, dan Kutoarjo.
“Yang berangkat (dari Stasiun Pasar Senen) 13.900 penumpang,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, kepada wartawan di lokasi.
Ia mengungkapkan, angka kedatangan atau arus balik berada di angka 15.300 lebih penumpang.
Sementara itu, Stasiun Gambir juga terlihat ramai oleh penumpang. Terlihat beberapa porter menawarkan jasa mereka untuk mengantar penumpang menuju peronnya masing-masing.
“Untuk Gambir ini yang kedatangan sekitar 14 ribu lebih penumpang dan yang naik 8.700 penumpang,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto menanggapi komentar nyinyir sejumlah pihak terkait penanganan bencana di wilayah Sumatera. Prabowo menegaskan hal itu tidak boleh memengaruhi fokus pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak.
Hal itu diungkapkan Prabowo saat meninjau pembangunan rumah hunian Danantara, di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
“Kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya, yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif,” ujarnya.
Prabowo mencontohkan kritik yang mempertanyakan kehadiran pejabat di lokasi bencana. Menurutnya, kehadiran pemimpin bukan untuk seremonial atau bekerja secara fisik, melainkan memastikan kebutuhan dan permasalahan di lapangan dapat segera ditangani.
“Jadi kalau ada, saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? hanya datang melihat saudara-saudara serba susah,”ujarnya.
“Menteri tidak datang dibilang tidak peduli, menteri datang ya masa menteri ikut macul, bukan itu. Pejabat datang pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat kan begitu,” lanjutnya.
Prabowo menegaskan pentingnya komunikasi langsung dengan pemerintah daerah agar keputusan bisa diambil berdasarkan kondisi nyata di wilayah terdampak.
“Saya datang ketemu Gubernur, Gubernur sampaikan kita butuh ini, kita itu, Pak ada usul ini ada saya tahu langsung saya bisa cek kan begitu ceritanya ya. Jadi ini ada tapi ya mudah-mudahan saudara saya, saya percaya dengan bukti,”tuturnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar pada 2026. Ditahun tersebut, Pemerintah resmi menghentikan impor solar.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa jika kilang RDMP Balikpapan sudah beroperasi penuh, Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus produksi Solar yang cukup signifikan.
“Solar nanti tahun 2026 itu, kalau RDMP kita sudah jadi, kita akan surplus kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta (kiloliter). Jadi, agenda kami di 2026 itu tidak ada impor Solar lagi,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Senin (30/11/2025).
Meski menargetkan nihil impor solar pada 2026, Bahlil menekankan bahwa realisasi kebijakan tersebut masih menunggu kesiapan infrastruktur dan menyesuaikan dengan jadwal operasional kilang yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero). Kementerian ESDM terus melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan.
Bahlil menjelaskan, jika operasional penuh kilang baru dimulai pada Maret 2026, maka masih ada kemungkinan dilakukan impor dalam jumlah kecil pada awal tahun untuk menjaga ketahanan stok nasional.
“Tergantung dari Pertamina ya. Kalau katakanlah bulan Maret baru bisa (beroperasi penuh), berarti Januari dan Februari mungkin masih ada sedikit (impor) yang kita eksekusi. Tapi itu perlu saya exercise ya. Kalau memang Januari-Februari tidak perlu impor, ya tidak usah,” jelasnya.
Hujan deras mengguyur Jakarta menyebabkan beberapa ruas jalan terendam banjir pada Minggu (28/12/2025) sore. Akun X @TMCPoldaMetro melaporkan genangan terjadi di Jalan D.I. Panjaitan, Jakarta Timur, pascahujan.
Adapun genangan di depan Wika Tower terpantau setinggi 30 cm. “Genangan air setinggi 30 cm merendam Jl. D.I. Panjaitan, tepatnya depan Wika Tower arah Kalimalang,” tulis keterangan akun X @TMCPoldaMetro.
Genangan air tersebut membuat pengendara memperlambat laju kendaraannya atau bahkan menepi sementara hingga menimbulkan kemacetan. Sebab, hanya ruas jalan sebelah kanan yang masih memungkinkan untuk dilintasi pengendara.
“Saat ini, pengendara hanya bisa melintas di lajur paling kanan. Diimbau bagi para pengendara agar berhati-hati bila melintas,” sambungnya.
Untuk mengurai kepadatan volume kendaraan, aparat kepolisian diterjunkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. “Satlantas Jaktim melakukan pengaturan arus lalu lintas di Jl. D.I. Panjaitan tepatnya depan Wika Tower arah Kalimalang. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat,” sambungnya.
“Sebanyak tujuh dari sembilan WNI diketahui telah berada di Kamboja lebih dari satu tahun dan diduga dipekerjakan sebagai scammer dalam jaringan penipuan daring di beberapa wilayah,” tulis keterangan Kemlu yang diterima Okezone, Jumat (26/12/2025).
Kemlu mengungkapkan seluruh WNI dipulangkan ke Indonesia pada 26 Desember 2025 dengan penerbangan komersial rute Phnom Penh–Jakarta, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 18.50 WIB.
“Mereka telah menjalani proses keimigrasian setempat, termasuk penyelesaian deportasi dan penerbitan exit permit,”ujarnya.
“KBRI Phnom Penh juga telah memfasilitasi pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi 6 WNI sebagai dokumen perjalanan pulang ke Indonesia,” lanjut keterangan Kemlu.
PKB: Gotong Royong Kunci Penanganan Bencana Sumatera
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan pentingnya persatuan dan gotong royong untuk penanganan pasca banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Diketahui, bencana Sumatera telah mengakibatkan ribuan orang meninggal.
“Persatuan dan gotong royong menjadi dua kata kunci dalam penanganan bencana di Aceh, Sumbar dan Sumut, bukan malah saling melemahkan,” ujar Ketua Bidang Komunikasi Informasi Teknologi PKB Ahmad Iman Sukri, Selasa (23/12/2025).
Lebih lanjut dia mengatakan, konsep gotong royong merupakan konsep sosial ajaran nenek moyang bangsa Indonesia.
Zaman dahulu, kata dia, gotong royong dilakukan seluruh elemen, tanpa melihat pangkat dan jabatan. Semua bahu membahu untuk mencapai hasil yang diinginkan demi kepentingan bersama.
“Nilai gotong royong menjadi bagian dari identitas budaya bangsa Indonesia yang melambangkan solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan. Untuk penanganan pasca banjir di Sumatera dan Aceh dibutuhkan gotong royong, semua elemen bergerak, tidak saling melemahkan,” tuturnya.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) ini menambahkan, konsep sosial gotong royong mulai terlupakan. Padahal, ada empat kandungan penting dalam bergoyang. Pertama, mempererat tali persaudaraan, meringankan beban, meningkatkan kerukunan dan meningkatkan efisiensi.
“Melemahkan bukan konsep bangsa ini. Menumbuhkan rasa kekeluargaan dan persatuan di tengah masyarakat itu baru konsep kita,” kata Iman.
“Saatnya seluruh elemen bersatu, jangan lagi saling serang, saling menyalahkan, saling merasa paling bisa membantu. Rendahkan ego kita semua untuk membantu saudara kita di Aceh, Sumbar dan Sumut,” ucap Ahmad Iman Syukri.
Kapolri Tegaskan Pemerintah Berikan Pelayanan Terbaik saat Libur Nataru (Ist)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap komitmen negara untuk memberikan pelayanan terbaik selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sigit menjelaskan hal tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.
1. Pelayanan Nataru
Hal itu disampaikan Sigit saat meninjau Stasiun Tawang, Minggu (21/12/2025). Sigit sekaligus memastikan kesiapan layanan publik yang akan dimanfaatkan masyarakat untuk mudik.
Kapolri menjelaskan, pemerintah telah memprediksi kenaikan jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama Nataru akan meningkat. Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai insentif untuk meringankan beban masyarakat.
Sigit menjelaskan insentif itu diberikan mulai dari pemotongan harga tarif tol, penyeberangan, hingga kereta api. Pemerintah juga memberikan program pengangkutan motor gratis melalui kereta api.
