Purbaya Sebut BPJS Kesehatan Minta Anggaran Rp20 Triliun

Purbaya Sebut BPJS Kesehatan Minta Anggaran Rp20 Triliun

Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti untuk membahas laporan pendahuluan anggaran tahun depan serta mendesak perbaikan mendasar dalam operasional dan teknologi.

Purbaya mengonfirmasi bahwa BPJS Kesehatan telah mengajukan permintaan anggaran, yang disinyalir sebesar Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto.

“Tadi minta dianggarkan berapa? 20 triliun? Berarti sesuai dengan janji presiden Itu udah dianggarkan kan. Tapi nanti ditekan lebih ke depan,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Rabu (20/10/2025).

Menkeu menekankan bahwa alokasi anggaran harus diimbangi dengan perbaikan efisiensi di lapangan. Ia secara spesifik meminta BPJS Kesehatan untuk membereskan kebocoran dan pengadaan alat yang tidak perlu.

“Jadi begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin. Terus kalau ada keburukan beli alat yang nggak perlu diberesin aja,” tegas Purbaya.

Purbaya juga menyoroti potensi teknologi BPJS Kesehatan. Dengan memiliki 200 pegawai IT, ia mendorong transformasi total.

“Saya tertarik tadi gini, mereka punya IT yang besar rupanya 200 pegawai IT disana. Saya minta dibuat lebih profesional lagi,” katanya.

KRL Tanah Abang–Rangkasbitung Gangguan, Penumpang Mengeluh

KRL Tanah Abang–Rangkasbitung Gangguan, Penumpang Mengeluh

KRL

Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Tanah Abang–Rangkasbitung mengalami gangguan operasional pada Senin (20/10/2025) sore, bertepatan dengan jam pulang kerja. Gangguan terjadi pada rangkaian KA 1744 di Stasiun Kebayoran, menyebabkan keterlambatan sejumlah perjalanan.

PT KAI Commuter Indonesia (KCI) melalui akun resmi X (Twitter) @CommuterLine mengonfirmasi adanya kendala tersebut. “Terdapat gangguan operasional pada rangkaian KA 1744 (Tanah Abang–Rangkasbitung) di Stasiun Kebayoran. Saat ini sedang dalam pengecekan petugas,” tulis KAI

Gangguan ini langsung menjadi perbincangan di media sosial. Sejumlah pengguna mengeluhkan lamanya waktu tunggu dan keterlambatan keberangkatan kereta di beberapa stasiun, termasuk Palmerah dan Tanah Abang. 

Petugas saat ini masih melakukan pengecekan rangkaian untuk memastikan penyebab gangguan. Sebagai langkah antisipasi, KAI Commuter memberlakukan sistem pergantian jalur keluar-masuk stasiun di sekitar lokasi. “Perjalanan Commuter Line di lokasi mengalami pergantian jalur keluar/masuk stasiun. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tambah pihak KAI Commuter.

“Info lanjut KA 1744 (Tanah Abang–Rangkasbitung) pelayanan pelanggan hanya sampai Stasiun Kebayoran, selanjutnya pelanggan dialihkan ke KA 1746 (Tanah Abang–Tigaraksa), kemudian tersedia KA 1748 (Tanah Abang–Rangkasbitung). Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tulisnya.

KAI Commuter belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai estimasi waktu normalisasi perjalanan. Penumpang diimbau tetap memperhatikan informasi terbaru melalui aplikasi KRL Access maupun akun resmi @CommuterLine.

3 Fakta Purbaya Siap Pecat Pegawai Kemenkeu yang Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja

3 Fakta Purbaya Siap Pecat Pegawai Kemenkeu yang Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat 15.933 pengaduan masyarakat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat 15.933 pengaduan masyarakat yang diterima pada layanan pengaduan Lapor Pak Purbaya yang resmi dibuka Rabu, 15 Oktober 2025. Salah satu laporan yang mengejutkan adalah perilaku oknum pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang kerap nongkrong di Starbucks sambil mengenakan seragam dinas setiap hari.

Layanan ini memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran terkait layanan perpajakan dan bea cukai melalui WhatsApp di nomor 082240406600.

Berikut fakta-fakta menarik terkait update Lapor Purbaya dan laporan mengejutkan dari masyarakat, Minggu (17/10/2025):

1. Update Lapor Pak Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, dalam dua hari pertama, jumlah laporan yang diterima terbilang sangat tinggi.

“Ini laporan ini sudah masuk dalam dua hari ini masuk berapa? 15.933 WA (WhatsApp),” ujar Purbaya.

Layanan ini memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran terkait layanan perpajakan dan bea cukai melalui WhatsApp di nomor 082240406600.

Tujuannya untuk mencegah perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berpotensi mengarah pada pemerasan maupun tindakan ilegal lainnya.

2. Ada Laporan Pegawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks

Purbaya membagikan beberapa contoh pengaduan yang masuk kepada media. Salah satunya berasal dari whistleblower yang melaporkan adanya pegawai Bea Cukai yang sering terlihat nongkrong di gerai Starbucks sambil mengenakan seragam dinas setiap hari.

Meski lokasi dan identitas pegawai tersebut tidak disebutkan, pelapor menyebut bahwa pegawai itu sering membicarakan bisnis pengiriman mobil yang diduga miliknya sendiri.

DPR Bentuk Panja Usut Masalah Lapas, Kasus Ammar Zoni Jadi Pemicu

DPR Bentuk Panja Usut Masalah Lapas, Kasus Ammar Zoni Jadi Pemicu

Ammar Zoni

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut berbagai persoalan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Langkah ini diambil setelah mencuatnya kasus dugaan peredaran narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba yang melibatkan artis Ammar Zoni.

“Ya, terkait kasus Ammar Zoni. Peristiwa seperti ini terus berulang, sehingga perlu ada asesmen menyeluruh untuk mencari tahu penyebabnya,” ujar Andreas di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurut Andreas, pembentukan Panja diperlukan untuk menelusuri akar persoalan yang menyebabkan peredaran narkoba maupun pelanggaran lainnya terus terjadi di lapas.

Selain itu, Komisi XIII juga menerima sejumlah keluhan dari kantor wilayah (kanwil) di daerah yang mengalami kekurangan infrastruktur pengawasan serta minimnya tenaga pengamanan.

Diperiksa Kejagung 10 Jam, Nadiem: Saya Yakin Kebenaran Akan Terbuka

Diperiksa Kejagung 10 Jam, Nadiem: Saya Yakin Kebenaran Akan Terbuka

Nadiem Makarim

 Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, usai diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia dimintai keterangan perihal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook di Kemendikbudristek.

Pantauan iNews Media Group, Nadiem keluar Gedung Bundar Jampidsus Kejagung sekitar pukul 22.02 WIB. Sehingga, ia diperiksa sekitar 10 jam sejak kedatangannya sekitar pukul 11.30 WIB.

Nadiem terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda digelandang keluar dengan tangan terborgol. Sebelum melanjutkan langkah ke mobil tahanan, ia mengungkapkan proses pemeriksaan berjalan lancar.

“Alhamdulillah lancar proses pemeriksaan hari ini. Saya yakin dalam kurun waktu ini kebenaran akan terbuka,” kata Nadiem, Selasa (14/10/2025).

Lantas, ia pun mengucapkan terima kasih dan mohon doa restu pada semua pihak.
“Saya ucapkan terima kasih atas mohon dukungannya dan mohon doa,” ungkapnya.

Wacana Pembangunan Ponpes Al-Khoziny Gunakan APBN, Kemenag: Masih Kita Kaji

Wacana Pembangunan Ponpes Al-Khoziny Gunakan APBN, Kemenag: Masih Kita Kaji

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin

Kementerian Agama (Kemenag) menanggapi wacana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang roboh beberapa waktu lalu dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Wacana tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat.

Sebelumnya, rencana pembangunan ulang itu pertama kali disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Namun, tidak menutup kemungkinan sumber pendanaan juga berasal dari pihak swasta.

“Al-Khoziny ini kasus khusus. Saat ini masih kami kaji sumber dananya, apakah dari PU, dari Kementerian Agama, atau dari pihak lain. Masih kami pelajari,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag, Kamaruddin Amin, kepada awak media di Jakarta.

Kamaruddin menyampaikan rasa belasungkawa atas musibah yang menimpa Ponpes Al-Khoziny. Ia menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan standar bangunan pesantren di Indonesia.

“Ini momentum bagi kita untuk melakukan langkah-langkah perbaikan ke depan. Mudah-mudahan bisa menjadi a blessing in disguise. Jadi, dengan peristiwa Al-Khoziny kemarin, semua pihak menjadi lebih terbuka,” ujarnya.

Cegah Asusila Saat Ragunan Buka hingga Malam, Ini Strategi Gubernur

Cegah Asusila Saat Ragunan Buka hingga Malam, Ini Strategi Gubernur

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan akan menambah kamera pengawas atau CCTV saat membuka kawasan Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan sebagai upaya pencegahan tindakan asusila. Diketahui uji coba Ragunan hingga malam hari dimulai Sabtu, 11 Oktober 2025.

“Oh dengan sendirinya. Jadi gini, dulu setiap saya membuka taman, termasuk lima taman di Jakarta itu kan semua orang khawatir bahwa itu akan terjadi. Di Ragunan pun kami akan mengatur hal yang sama dengan CCTV dan sebagainya. Sekarang sebenarnya sudah dipersiapkan. Dan kalau itu terjadi maka kami tentunya akan mengambil langkah tegas,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, Kepala UP Taman Margasatwa Ragunan, Endah Rumiyati menjelaskan mulai Sabtu (11/10) Ragunan akan membuka program “Night at the Ragunan Zoo”, yang akan dilaksanakan setiap malam Minggu dengan jam operasional pukul 18.00–22.00 WIB.

Ia menyebut bagi pengunjung yang ingin berkeliling melihat satwa nokturnal (aktif di malam hari) tersedia layanan e-car yang disewakan seharga Rp250.000 per jam dengan kapasitas lima orang. Pengunjung akan diajak berkeliling ke beberapa kandang satwa nokturnal yang telah ditentukan.
Di lokasi tersebut, akan ada atraksi pemberian makan satwa dan edukasi oleh para zookeeper dengan jadwal yang berbeda-beda setiap minggunya.

Pengamat: Reformasi Polri Perlu Sejalan dengan Ideologi Pemerintahan Prabowo

Pengamat: Reformasi Polri Perlu Sejalan dengan Ideologi Pemerintahan Prabowo

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan 

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa reformasi Polri ke depan harus menjadikan kepolisian sebagai aparatur negara yang ideologis. 

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung arah kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sangat ideologis.

“Reformasi Polri harus menjadikan kepolisian sebagai aparatur negara ideologis, dalam pikiran Habermas, untuk mendukung Pemerintahan Prabowo yang programnya sangat ideologis,” ujar Syahganda dalam kegiatan “Dialog Publik: Memperkuat Posisi Humas Polri dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah untuk Terwujudnya Kamtibmas Kondusif”, Rabu (8/10/2025).

Aktivis pro-demokrasi era 1980-an itu menyebut, dibandingkan dengan rezim sebelumnya yang cenderung pragmatis, Presiden Prabowo merupakan sosok yang paling ideologis.

“Dibandingkan dengan rezim-rezim sebelumnya yang pragmatis, Prabowo ini Presiden yang sangat ideologis,” ungkap Syahganda, yang dikenal dua kali pernah ditahan pada masa pemerintahan Soeharto dan Jokowi.

Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek

Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek

Ilustrasi penangkapan bandit narkoba

 Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat lebih dari 12 kilogram. Barang haram tersebut disembunyikan dalam dua jeriken berwarna biru yang diletakkan di dalam truk pengangkut buah jeruk.

Penangkapan dilakukan pada Kamis 2 Oktober 2025, sekitar pukul 21.30 WIB di ruas Tol Jakarta–Cikampek. Polisi menghentikan truk tersebut setelah melakukan pengintaian intensif berdasarkan informasi intelijen.

Tiga orang pelaku berhasil diamankan, yakni A (30), K (39), dan D (38). Ketiganya diduga kuat merupakan bagian dari jaringan peredaran sabu lintas provinsi, mulai dari Aceh, Jakarta, hingga Jawa Tengah.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyebut sabu tersebut disembunyikan dalam jeriken biru yang disamarkan di antara muatan buah jeruk agar luput dari pemeriksaan. “Mereka berusaha mengelabui petugas dengan modus jeriken biru yang disisipkan di antara buah jeruk, mulai dari Aceh hingga Jawa. Tapi kami sudah memetakan pergerakan mereka dan berhasil mencegah peredaran barang ini,” kata Susatyo, Selasa (7/10/2025).

Barang bukti yang disita meliputi 12 kilogram sabu, truk pengangkut buah jeruk, dua jeriken warna biru. Menurut Susatyo, jika sabu tersebut lolos dari penyitaan, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Ambruknya Ponpes Al-Khoziny: 57 Sampel DNA Keluarga Korban Dikirim ke Jakarta

Ambruknya Ponpes Al-Khoziny: 57 Sampel DNA Keluarga Korban Dikirim ke Jakarta

Jumpa pers soal ambruknya Ponpes Al-Khoziny

 Sebanyak 57 sampel DNA antemortem milik keluarga korban yang anaknya masih hilang dalam peristiwa ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, telah dikirim ke RS Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri, Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

“Tim DVI sampai dengan hari ini telah melakukan pendataan dari keluarga korban, yaitu pengambilan data atau antemortem sebanyak 57 orang. Kami juga telah mengambil sampel DNA dari 9 jenazah, serta sampel DNA dari keluarga korban sebanyak 57 pasangan orang tua,” ujar Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Jatim, Kombes Pol dr. M. Khusnan Marzuki, dalam konferensi pers.

Khusnan menjelaskan, proses identifikasi jenazah dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Disaster Victim Identification (DVI). Metode identifikasi primer meliputi pencocokan sidik jari, pemeriksaan gigi, dan uji DNA. Jika data sidik jari dan gigi tidak tersedia, maka uji DNA menjadi langkah utama untuk memastikan identitas korban.

Sampel DNA pembanding dari orang tua pagi ini sudah diterbangkan ke Jakarta,” ucapnya.

Selain metode primer, Khusnan mengatakan tim DVI juga menggunakan metode identifikasi sekunder, seperti pencocokan tanda-tanda medis korban saat hidup dengan kondisi jenazah, serta data properti pribadi yang terakhir digunakan korban. Informasi tersebut banyak diperoleh dari kesaksian keluarga maupun rekan-rekan santri yang selamat