Salah satu langkah yang diambil adalah penutupan sementara SPPG hingga waktu yang tidak ditentukan serta dinonaktifkannya Kepala SPPG.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, Naniek S Deyang, dalam konferensi pers pada Kamis (25/9/2025). Ia menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak bisa dianggap sepele, mengingat MBG merupakan program prioritas nasional untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
“SPPG ditutup, Kepala SPPG dinonaktifkan. Dan nanti, karena kita juga melibatkan polisi, bila teridentifikasi ada unsur-unsur pidana atau kesengajaan, mungkin misalnya setelah dites dari makanan sampel ini nanti ada zat apa, kami pidanakan,” kata Naniek.
Sebelumnya, Naniek mengungkap bahwa penyebab utama keracunan massal ini adalah pelanggaran SOP dalam teknik memasak makanan.
Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil tak akan menghadiri proses mediasi dengan selebgram Lisa Mariana di Bareskrim Polri, Selasa (23/9/2025). RK, sapaan akrabnya, mengutus tim pengacara untuk mewakili dirinya.
Pengacara RK, Muslim Jaya, menjelaskan bahwa kliennya cukup diwakili oleh tim kuasa hukum.
“Proses ini diwakilkan kepada kami selaku tim kuasa hukum,” kata Muslim kepada wartawan.
Ia menegaskan, Ridwan Kamil telah menutup pintu damai dengan Lisa dan memilih menghormati proses hukum hingga gelar perkara digelar serta penetapan tersangka dilakukan.
“Keteladanan Nabi Muhammad dalam menjaga alam sangat jelas. Beliau mengajarkan hemat air, melarang perusakan tanaman bahkan di masa perang, serta menanamkan kasih sayang,” ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Arsad Hidayat di Jakarta, Jumat.
Kegiatan ini digelar di tiga kota besar Indonesia yakni Yogyakarta, Depok, dan Makassar, serta menghadirkan tokoh agama, akademisi, serta aktivis muda untuk membicarakan isu lingkungan dalam perspektif Islam.
Arsad mengatakan program ini lahir dari keprihatinan terhadap krisis lingkungan global yang kian mengancam. Perubahan iklim, polusi, deforestasi, hingga kerusakan ekosistem menuntut langkah nyata dari semua kalangan, termasuk umat beragama.
Islam, kata dia, melalui konsep manusia sebagai khalifah fil ardh (wakil Allah di bumi) diyakini memiliki prinsip etika dan spiritual yang relevan untuk merawat bumi.
“Inilah nilai-nilai ekologis Islam yang ingin kita hidupkan kembali,” ujar dia.
Berbeda dengan peringatan Maulid Nabi pada umumnya, kata Arsad, Mawlid for Earth menghadirkan dialog interaktif yang mempertemukan mahasiswa, ulama, dan pembuat kebijakan.
Program ini akan diselenggarakan di tiga kampus besar yaitu Masjid Sunan Kalijaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (15/9), Masjid UIN Alauddin Makassar (22/9), dan Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia (30/9).
Dalam acara Mawlid for Earth, Kemenag menargetkan lebih dari 1.500 peserta, terutama dari kalangan mahasiswa, organisasi intra dan ekstra kampus, organisasi keagamaan Islam, serta komunitas pemuda yang peduli pada isu lingkungan.
“Generasi muda punya peran penting. Mereka bukan hanya penerima warisan bumi, tapi juga aktor yang bisa menciptakan perubahan lewat kreativitas, teknologi, dan aksi komunitas,” kata dia.
Sementara itu Kepala Subdit Hisab Rukyat dan Syariah Kemenag Ismail Fahmi menambahkan acara Bincang Syariah Goes to Campus menghadirkan tiga narasumber lintas bidang yang dikenal luas di kalangan publik.
Pertama, Husein Ja’far Al-Hadar, pendakwah muda yang dikenal melalui kanal Jeda Nulis. Gaya dakwahnya yang ringan, segar, namun tetap sarat makna menjadikan dirinya dekat dengan generasi milenial dan Gen Z.
Kedua, Fahruddin Faiz, seorang akademisi filsafat Islam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia dikenal luas sebagai penggerak kajian publik Ngaji Filsafat, yang rutin menghadirkan diskusi kritis seputar agama, filsafat, dan kehidupan.
Narasumber ketiga adalah Romzi Ahmad, pendakwah digital sekaligus influencer yang juga aktif dalam berbagai gerakan sosial. Sosok Gus Romzi dikenal dekat dengan dunia anak muda karena aktivitas dakwahnya yang banyak menggunakan media digital.
Tidak hanya mempertemukan mahasiswa dengan para ulama dan akademisi, tetapi juga menjembatani dialog antara kebijakan publik dan masyarakat kampus.
Menyikapi hal tersebut, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu menyatakan langkah pemerintah sudah sangat tepat untuk menghindari ketergantungan terhadap barang impor.
“Mencabut insentif CBU adalah keputusan yang strategis untuk mendorong industrialisasi dan menghindari ketergantungan impor,” kata Yannes Martinus Pasaribu saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Keputusan tersebut diharapkan oleh Yannes, diambil dengan langkah dan persiapan yang matang sehingga tidak berbenturan dengan cita-cita pemerintah yang menginginkan terjadinya peralihan yang cepat ke kendaraan listrik di Indonesia.
Menurut dia, jika insentif kendaraan listrik sekadar dihentikan pada 2025 tanpa adanya persiapan yang memadai, risikonya sangat besar.
Para pengusaha yang sudah mengambil slot insentif impor sesungguhnya melakukannya sebagai bentuk komitmen awal untuk berinvestasi di pabrik dalam negeri sekaligus membangun rantai pasok lokal demi memenuhi syarat TKDN 40 persen.
Tanpa transisi yang jelas, harga EV berpotensi melonjak drastis hingga 30 – 40 persen, yang berimbas pada stagnasi pasar. Dampaknya tidak hanya hilangnya momentum percepatan adopsi EV di Indonesia, tetapi juga hilangnya kepercayaan produsen multinasional untuk menanamkan investasi jangka panjang di Tanah Air.
Sehingga, yang diperlukan saat ini tidak hanya melakukan pencabutan kebijakan tersebut. Melainkan, pemerintah diminta untuk memberikan solusi lain yang konkret dengan menjalin kolaborasi kepada produsen untuk memastikan pelaku industri lokal benar-benar terlibat.
“Jadi yang dibutuhkan bukan sekadar mencabut kebijakan semata, tapi harus membangun jalan pengganti solutif yang konkret. Jika ini dilakukan dengan kolaborasi erat antara pemerintah, produsen, dan memastikan pelaku industri lokal benar-benar terlibat, kebijakan ini bisa menjadi pemicu lompatan industri otomotif nasional,” ujar dia.
Yang berbahaya adalah, ketika hal tersebut dipaksakan tanpa adanya solusi konkret. Kebijakan ini justru menjadi pedang yang dapat menghancurkan momentum pasar yang sudah terbangun selama ini hingga mengurangi kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.
“Intinya, mencabut insentif itu penting, tetapi kesuksesannya bergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan jalan langkah konkret yang memadai sebelum menghentikan insentif impor CBU, agar pasar mobil listrik tetap tumbuh sekaligus mendorong produksi lokal,” tutur dia.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan tidak akan memperpanjang insentif untuk mobil berbasis baterai listrik (battery electric vehicle/BEV) yang dijual di pasar domestik dengan skema impor utuh (Completely Built-Up/CBU) pada tahun 2026.
Adapun pemerintah memberikan insentif untuk importasi CBU mobil listrik hingga akhir Desember 2025 berupa bea masuk dan keringanan PPnBM dan PPN, dengan ketentuan perusahaan penerima manfaat insentif ini harus melakukan produksi dalam negeri 1:1 dari jumlah kendaraan CBU yang masuk ke pasar domestik.
”Insya Allah tidak akan lagi kami keluarkan izin CBU, izin CBU dalam konteks skema investasi dengan mendapatkan manfaat (insentif),” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.
Saat ini ada enam perusahaan penerima manfaat insentif importasi BEV. Diketahui bahwa enam perusahaan tersebut memiliki rencana investasi di tanah air sebesar Rp15,52 triliun yang memiliki kapasitas produksi hingga mencapai 305 ribu unit sebagai imbal balik dari mengikuti program ini.
Kemenperin mendorong para penerima manfaat untuk merealisasikan produksinya secara domestik.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan terdapat dua perwira tinggi (pati) yang naik pangkat menjadi komisaris jenderal (komjen).
“(Dua personel) Komjen Pol. Karyoto selaku Kepala Baharkam Polri dan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI,” kata Trunoyudo di Jakarta, Jumat.
Lalu, tujuh personel naik pangkat menjadi inspektur jenderal (Irjen), yaitu Kepala Polda Kaltara Irjen Polisi Djati Wiyoto Abadhy, Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, serta pejabat utama di Divisi Hubungan Internasional dan Lemdiklat Polri.
Terakhir, sebanyak 18 personel naik pangkat menjadi brigadir jenderal (brigjen) yang terdiri atas wakapolda, pejabat utama Mabes Polri, Kapusjarah Polri, dosen kepolisian, hingga pejabat di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Dengan demikian, total kenaikan pangkat ke dan dalam golongan pati Polri pada periode ini berjumlah 27 personel.
Trunoyudo menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini bukan sekadar penghargaan, melainkan juga bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang semakin besar bagi para perwira tinggi.
“Kenaikan pangkat bagi 27 pati Polri hari ini merupakan wujud apresiasi dan penghormatan atas dedikasi, pengabdian, serta kinerja yang telah ditunjukkan,” ujarnya.
Dengan pangkat baru dan tanggung jawab yang semakin besar, diharapkan seluruh perwira tinggi Polri dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi institusi, bangsa, dan negara.
Hal ini juga terutama terkait dengan penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif sesuai program prioritas pemerintah dan Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa langkah pemerintah tersebut berpotensi memperkuat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sekaligus mendorong peningkatan penyaluran kredit.
“Mengutip analisa Tim Ekonom Bank Mandiri, kondisi ini akan mendukung ketersediaan likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, sehingga perputaran uang di perekonomian dapat berlangsung lebih optimal,” kata Ashidiq atau akrab disapa Ossy.
Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengumumkan, dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI) akan ditempatkan pada lima bank.
Porsi dana yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun. Sementara Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.
Dana pemerintah tersebut diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
Rencana Menkeu ini pertama kali disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Rabu (10/9), rapat kerja perdananya di DPR RI setelah dilantik sebagai bendahara negara pada Senin (8/9).
Pada kesempatan jumpa pers di Istana Kepresidenan RI Jakarta, Rabu (10/9) malam, Purbaya pun menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencananya menarik dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI) untuk disalurkan ke perbankan.
Purbaya menyatakan pemerintah juga mengupayakan agar dana yang disalurkan kepada perbankan itu tidak ditempatkan pada instrumen obligasi seperti Surat Berharga Negara (SBN). Pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.
Sebagai catatan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), likuiditas industri perbankan saat ini dalam kondisi baik tercermin dari rasio AL/NCD sebesar 119,43 persen dan AL/DPK sebesar 27,09 persen pada Juli 2025, jauh di atas threshold minimal masing-masing 50 persen dan 10 persen.
Loan to deposit ratio (LDR) tercatat 86,54 persen pada periode yang sama, mengindikasikan ruang ekspansi kredit masih cukup terbuka.
Dari sisi intermediasi, kredit perbankan tumbuh 7,03 persen yoy pada Juli 2025, terutama didorong kredit korporasi yang naik 9,59 persen yoy. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 7,00 persen yoy.
“Selain kebiasaan, teknik menyikat yang benar juga merupakan proses belajar yang tidak bisa langsung baik caranya dalam waktu singkat. Konsisten adalah hal yang utama,” ujar Fahlevi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Dokter Fahlevi pun memberikan contoh yakni bayi yang biasa dibersihkan gusinya menggunakan kasa setelah minum susu sejak awal, padahal giginya belum tumbuh saat itu, dan hal itu tidak masalah ketika mulai menggunakan sikat gigi saat gigi sudah tumbuh.
Anak yang baru diajarkan membersihkan mulut saat gigi sudah tumbuh cenderung tidak nyaman karena adanya sikat masuk ke rongga mulut, bisa mual atau aksi menolak lainnya.
Sementara terkait cara menyikat gigi yang benar, terutama bagi anak yang gemar mengonsumsi makanan dan minuman manis, ia menjelaskan bahwa dua hal yang berbeda yang keduanya perlu menjadi perhatian.
“Makanan manis merupakan sumber energi bagi bakteri penyebab gigi berlubang. Semakin banyak konsumsi makan manis maka risiko karies meningkat,” katanya lagi.
Oleh sebab itu terkait konsumsi makanan manis menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengatur asupan pada anak sejak dini.
Sementara terkait cara menyikat gigi, ia menambahkan bahwa yang diperlukan adalah mengenai seluruh permukaan gigi, untuk anak-anak tidak ada gerakan khusus.
“Yang penting semua permukaan terkena sikat gigi dan plak hilang dari permukaan gigi,” tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan 52,67 persen atau 180.771 anak sekolah yang mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah ditemukan memiliki karies atau gigi berlubang dan jumlah anak dengan tiga atau lebih gigi berlubang sebanyak 43 ribu.
“Kalau kita bandingkan dengan penyakit lain, karies itu selalu menjadi nomor 3 atau menjadi nomor 2 dari pada penyakit gigi yang kita temukan,” kata Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam rangka Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 2025 di Jakarta, Kamis.
Dia juga menyoroti tingginya kasus karies pada orang dewasa. Ia mengatakan 45,75 persen peserta Cek Kesehatan Gratis (CKG) berusia 18 tahun ke atas yang mendapatkan skrining mulut dan gigi ditemukan mengalami karies, disusul masalah-masalah lain seperti gigi hilang, gigi goyang, dan penyakit periodontal.
“Kita harus bijak kalau memang mau dibagikan ke Jakarta, tidak bisa langsung 100 persen persis, harus ada proses adaptasi, menyesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan.
Hal tersebut dia sampaikan dalam “Podcast Sarana Obrolan Bareng tentang Serba-Serbi Kebencanaan” yang bertema “Mitigasi Bencana Ala Jepang” di Jakarta, Jumat.
Terkait mitigasi bencana di Jakarta, menurut Yohan, satu hal yang beberapa tahun terakhir mengemuka, yakni “Tas Siaga benycana”.
Tas ini perlu disiapkan setiap oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga saat datangnya bencana atau kondisi darurat lain.
“Tas Siaga Bencana” berguna sebagai persiapan untuk bertahan hidup minimal untuk tiga hari sampai bantuan datang.
Tas ini berisi antara lain dokumen dan surat berharga, pakaian ganti untuk tiga hari, peluit, alat penerangan, uang tunai, obat-obatan dan perlengkapan P3K.
Selain itu telepon seluler (ponsel) dan pengisi daya (power bank), makanan ringan tahan lama serta masker dan pencuci tangan (hand sanitizer).
“Di Indonesia ada ‘Tas Siaga Bencana’, mengemuka lagi ketika kemarin gejala-gejala Megatrust, sebuah siklus tapi sudah 276 tahun tidak terjadi sehingga menimbulkan kekhawatiran dari BMKG,” katanya.
Kalau ada suatu hal, kata dia, tinggal diangkat saja “Tas Siaga Bencana”.
Dalam siniar (podcast) itu tak dibahas rinci mengenai mitigasi bencana ala Jepang. Namun, “Managing Director NPO Federation of Bosai Education Hyogo”, Hiroyuki Nakanishi mengatakan, ini tak terlepas dari pendidikan penanganan bencana.
Pendidikan penanganan bencana itu hal yang sangat penting. “Tahun 2018 ada undang-undang bahwa dari kelas 3 SD wajib ada kurikulum penanggulangan bencana,” ujarnya.
Menurut Hiroyuki, salah satu kunci sukses pendidikan kebencanaan, yakni pemerintah dan masyarakat harus sama-sama berperan.
Di satu sisi, pemerintah menggencarkan penyebaran pengetahuan kebencanaan dan mitigasinya, di sisi lain masyarakat harus sadar bahwa pendidikan kebencanaan merupakan hal penting.
Dalam kesempatan yang sama, Chief Executive Officer Wownas.Co.Ltd, Akiko Sakaguchi menyampaikan mitigasi kebencanaan di Jepang bahkan sudah menjadi gaya hidup.
Tas sekolah anak-anak di Jepang dilengkapi peluit yang berfungsi untuk memanggil pertolongan misalnya di situasi gempa.
Berbicara pendidikan kebencanaan, kata dia, media memiliki peranan penting.
“Di Jepang ada fenomena seperti Megatrust, kapannya kita tidak tahu tapi nantinya untuk mengatasinya, di media, misalnya, televisi itu ada acara dengan video berisi simulasinya,” kata Akiko.
Per Juli 2025, DPK di perbankan tercatat tumbuh 7,0 persen (yoy) menjadi Rp9.294 triliun, sebagaimana catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Penempatan Rp200 triliun di sistem perbankan akan menambah sekitar 2 persen dari posisi DPK saat ini senilai Rp9.294 triliun, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan DPK menuju sekitar 10 persen (yoy),” ujar Asmo, sapaannya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Selain itu, lanjutnya, kebijakan pengalihan dana ke perbankan juga akan mengangkat pertumbuhan kredit melebihi di atas capaian Juli 2025 yang tumbuh 7,03 persen (yoy).
Ia menjelaskan, peningkatan dana di perbankan akan menurunkan suku bunga pasar uang antarbank atau Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) dan spread Pasar Uang Antar Bank (PUAB), sekaligus meningkatkan volume transaksi pasar uang.
Kemudian, dengan likuiditas yang meningkat, transmisi kebijakan moneter menjadi lebih efektif dan kecepatan perputaran uang atau velocity of money, berpotensi kembali ke level pra-pandemi COVID-19 di atas 2,5, yang terakhir kali tercatat pada tahun 2019.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mencairkan dana senilai Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Bank Indonesia (BI) ke sebanyak lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat (12/9) sore ini.
Adapun, kelima bank itu diantaranya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan dana masing-masing senilai Rp55 triliun.
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram mengumumkan 100% kelulusan uji kompetensi (UKOM) seluruh mahasiswanya di gelaran Yudisium dan Sumpah Tenaga Kesehatan Tahun Akademik 2024/2025 yang digelar di Hotel Golden Palace Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kelulusan ini tak lepas dari peran kemitraan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan OBATApps selama dua tahun terakhir yang berfokus pada inovasi teknologi pembelajaran mahasiswa, utamanya dalam persiapan UKOM.
Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Mataram Drs. H Abdurahman, M.M menyampaikan bahwa kelulusan 100% program studi kesehatan (S1 Kebidanan, S1 Farmasi, Pendidikan Profesi Bidan dan Tenaga Vokasi Farmasi) menjadi bukti bagaimana UMMAT menjadi salah satu kampus swasta yang memastikan kualitas dalam proses pendidikan berjalan dengan baik. “Kampus Muhammadiyah adalah kampus bertingkat internasional, hal ini dibuktikanya saat ini di UMMAT terdapat mahasiswa dari mancanegara sebanyak lebih dari 10 mahasiswa/i, itu sebabnya almamater UMMAT menjadi salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang bergengsi dan berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, apt. Nurul Qiyaam, M.Farm., Klin menyampaikan bahwa bagaimana Daya Serap Lulusan Tenaga Kesehatan di UMMAT terhadap dunia kerja juga begitu tinggi. Dekan bersama jajaran program studi memastikan betul bagaimana lulusanya bukan hanya kompeten, tapi juga memiliki softskill softskill yang dapat menunjang mereka untuk berkarir. Kedepan, Fakultas ini akan segera membuka Program Studi Profesi Apoteker, sebagai bentuk tanggung jawab universitas dalam melahirkan lebih banyak lagi tenaga kesehatan bagi bangsa dan negara, utamanya masyarakat di Nusa Tenggara Barat.
Tak lupa di akhir sambutanya, dirinya mengapresiasi OBATApps, sebagai mitra strategis yang juga mendukung mahasiswa/i berprestasi seperti lolos pendanaan PKM Diktiristek, mendapatkan Dana Hibah Penelitian, memenangkan Perlombaan di tingkat nasional maupun Internasional, serta berbagai prestasi besar lainya.
Sementara itu, Marketing Manager OBATApps apt. Damas Raja mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Universitas Muhammadiyah Mataram menjadikan OBATApps sebagai mitra dalam proses pembelajaran.
“Saya percaya bahwa Teknologi yang dilahirkan OBATApps bukan hanya menjadi solusi bagi seluruh Mahasiswa di Indonesia, namun juga bisa menunjang kemajuan Kampus melalui adanya program seperti Mobility Program, Meet The Expert (Rekognisi Dosen), Pharmaskill, Pharmapreneurship dan lainya yang mendorong Akreditasi, Ketercapaian IKU, dan Eksistensi Universitas,” tukasnya.
