Warga Kelurahan 5 Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan menyamarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar karnaval pawai jalan kaki, Sabtu (17/8/2024). (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)
Ketua Panitia Karnaval Pawai Jalan Kaki Rusdi di Palembang, Sabtu, mengatakan karnaval pawai keliling berjalan kaki itu para ibu-ibu, bapak, dan anak-anak.
Dalam kegiatan itu para peserta menggunakan pakaian adat daerah dengan berbeda-beda kebaya sekaligus menggunakan atribut merah putih. Sedangkan, anak-anak memakai pakaian serba merah putih, dan sepeda hias
“Mudah-mudahan acara ini berjalan baik, karena dimulai acara pawai keliling, dan berbagai perlombaan baik ibu-ibu maupun anak-anak dan bapaknya di RT 57 ini,” kata dia.
Lurah 5 Ulu Palembang Muhsin mengatakan warganya itu memiliki nasionalismenya sangat tinggi, karena menggunakan pakaian seragam merah putih, dan baju adat istiadat.
“Hal ini melambangkan bahwa kebhinekaan itu adalah bukan suatu perbedaan tetapi adalah suatu kesatuan bangsa,” katanya.
Salah satu warga, Homsiah menambahkan dengan memperingati 17 Agustus dapat mempererat tali persaudaraan dan mengenang perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
“Kita harus bangga terhadap para pejuang kita terdahulu yaitu para pahlawan yang merebut kemerdekaan dengan mempertaruhkan nyawa dan darah,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi Instruktur upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke -79 Republik Indonesia di kota Tual provinsi Maluku, Sabtu (17/8). ANTARA/ Dokumentasi Kompas TV Ambon.
“Upacara HUT RI di Kota Tual tidak kalah hikmat dan wibawa dengan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan di Istana Merdeka di Jakarta. Upacara cukup rapi, tertib, Paskibraka juga tidak kalah dukungan dari masyarakat,” kata Menko PMK usai menyerahkan bantuan di Ambon, Sabtu.
Ia mengatakan atas izin Presiden Joko Widodo, tidak mengikuti upacara di Jakarta maupun IKN, tetapi memilih di Tual.
Ini bukan hanya karena Tual bagian dari Provinsi Maluku, tetapi merupakan bagian dari wilayah 3T, yakni terluar, terpencil dan tertinggal.
“Tetapi, ternyata Kota Tual tidak tertinggal, kemajuannya luar biasa, saya belum pernah ke Tual dan sebelum datang saya membayangkan Kota Tual itu masih terbelakang, karena terlalu jauh dari pusat pemerintahan, ternyata tidak, ” katanya.
Bahkan, angka kemiskinan ekstrem Kota Tual di bawah rata-rata nasional 0,6 persen, sementara di pusat masih 0,83 persen.
“Jadi, luar biasa pembangunan Provinsi Maluku, sampai wilayah 3T sudah terjangkau oleh berbagai macam kebijakan dalam rangka memberikan pemerataan, tetapi memang masih harus ada kerja yang lebih keras untuk menciptakan Provinsi Maluku ini semakin maju, semakin baik, ” katanya.
Seperti diketahui bahwa salah satu visi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN, adalah dalam rangka untuk membangun Indonesia, bukan Jakarta sentris bukan Jawa sentris.
Tetapi, ingin membangun pusat gravitasi baru Indonesia yang betul-betul berada di tengah atau mendekati tengah, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945.
Menko PMK menyebutkan jarak tempuh dari Jakarta ke Tual sekitar 2.700 km, tapi jika dari IKN akan berkurang jarak tempuhnya.
Jika kebijakan pemerintah diputuskan di IKN, nanti resonansi bisa lebih merata, terutama ke wilayah Indonesia Timur.
“Harus kita akui sampai sekarang wilayah Indonesia Timur belum bisa maju dibanding bagian barat. Saya yakin keputusan di IKN beda dengan keputusan di Jakarta untuk wilayah timur, termasuk Maluku,” katanya.
Karena itu, kata Muhadjir, mari secara bersama-sama menyiapkan diri untuk menyongsong Indonesia baru, Indonesia maju dengan perspektif Indonesia sentris.
“Dimana IKN menjadi episentrum dari pengambilan kebijakan, sehingga mempunyai dampak lebih merata dengan wilayah Indonesia Timur, ” ujarnya.
Tangkapan layar- Cuitan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di media sosial terkait NIK anaknya yang dicatut untuk mendukung pasangan calon perseorangan atau independen di pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di Jakarta, Jumat (16/8/2024). ANTARA/Khaerul Izan
“Kami masih merekap laporan dari tingkat kabupaten atau kota di DKI Jakarta,” kata Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Quin Pegagan di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, dari data sementara yang masuk, sudah ada 70 warga melaporkan terkait pencatutan NIK untuk mendukung pasangan calon perseorangan.
“Sudah ada masuk 70 laporan yang sudah masuk di Bawaslu DKI Jakarta,” tuturnya.
Ia mengatakan bahwa masyarakat yang ingin melaporkan
Selain itu lanjut Quin, masyarakat juga dapat mengirimkan tangkapan layar dengan #SahabatBawaslu yang tercatut sebagai pendukung.
“Atau melalui whatsapp center Bawaslu dengan nomor 081292566526 dengan keterangan nama, alamat lengkap, NIK jika berkenan,” tuturnya.
Sain itu, masyarakat juga dipersilakan datang langsung ke Bawaslu yang berada di Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, Pusat, maupun Kabupaten Kepulauan Seribu.
Quin menambahkan ketika data warga yang mengadukan telah terkumpul, selanjutnya akan bersurat ke KPU DKI untuk merekomendasikan agar diperbaiki data tersebut.
“Segera setelah terkumpul kita akan bersurat ke KPU Provinsi untuk diperbaiki,” katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan tidak ada yang janggal terkait lolosnya proses verifikasi tahap dua syarat dukungan bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana.
“Dalam proses verifikasi yang dilakukan tim di lapangan selalu mengacu pada petunjuk teknis dan pihaknya belum menemukan pelanggaran yang dilakukan verifikator,” kata Komisioner KPU Jakarta Dody Wijaya saat jumpa pers di Jakarta, Sabtu.
Ia menambahkan dalam pelaksanaan verifikasi, petugas KPU di lapangan diawasi secara melekat oleh petugas Bawaslu di tingkat kabupaten/ kota hingga kecamatan.
“Jika ada pelanggaran yang dilakukan petugas dalam verifikasi maka ada saluran untuk melapor ke Bawaslu dan nanti akan kami proses sesuai rekomendasi Bawaslu,” kata dia.
Selain itu, dirinya juga memastikan akses aplikasi pencalonan (Silon) ini terbatas sesuai peruntukan yakni hanya untuk input data dan mengunggah data. Selain itu pemeriksaan data juga dilakukan supervisi sehingga dipastikan berjalan aman dan lancar.
“HUT Ke-79 RI ini menjadi sebuah penegasan komitmen Baznas dalam memberdayakan mustahik agar lepas dari belenggu kemiskinan dan mencapai kesejahteraan,” kata Ketua Baznas RI Noor Achmad dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Noor menegaskan hal tersebut merupakan tanggung jawab besar Baznas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam upaya bersama demi menyejahterakan umat dan mencerdaskan bangsa.
Dengan mengangkat tema “Mustahik Merdeka” pada peringatan HUT ke-79 RI tahun ini, ia menyebutkan kemerdekaan Indonesia telah membawa banyak kemajuan, salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
“UU 23 Tahun 2011 merupakan tonggak sejarah bagi pengelolaan ZIS di Indonesia. Undang-undang ini memastikan adanya sinergi antara pemerintah dengan Baznas dan lembaga-lembaga zakat dalam upaya menyejahterakan umat,” ujarnya.
Menurut Noor, dalam upaya menyejahterakan dan mencerdaskan bangsa, diperlukan peningkatan kinerja dalam berbagai sektor.
Dalam meningkatkan kinerja, ungkap dia, terdapat empat unsur penguatan utama, yakni penguatan lembaga dan manajemen, penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan infrastruktur, dan penguatan jaringan.
“Penguatan lembaga dan manajemen dilakukan untuk memastikan bahwa Baznas dan LAZ di seluruh Indonesia memiliki manajemen yang baik dan profesional,” tuturnya.
Untuk itu, Noor menekankan pihaknya terus memperkuat kompetensi dan profesionalisme amil zakat Baznas di seluruh Indonesia, karena tugas menyejahterakan umat dan mencerdaskan bangsa harus ditangani oleh SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan yang baik.
Pewarta: Sean Filo Muhamad Editor: Endang Sukarelawati slot gacor
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia di Lapangan Desa Trawas, Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2024). ANTARA/HO-Humas Kemendes PDTT
“Setiap dari kita memiliki peran penting dalam menjaga dan membangun negara ini,” ujar Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Hal tersebut dia sampaikan saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia di Lapangan Desa Trawas, Mojokerto, Jawa Timur.
Berikutnya, Gus Halim memberikan penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
“Pada hari yang penuh makna ini, kita memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa kita,” ujar dia.
Dalam upacara tersebut, Peringatan Detik-Detik Proklamasi diikuti dengan Pengibaran Sang Merah Putih oleh pasukan pengibar bendera (paskibra) yang terdiri atas siswa-siswi SMA Negeri 2 Trawas, SMPN 1, dan SMPN 2 Trawas.
Pengibaran bendera berlangsung khidmat, diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh Paduan Suara dari MTS Thoriqul Ulum dan Madrasah Aliyah Wahid Hasjim Trawas. Setelah itu, para peserta upacara mengikuti rangkaian kegiatan lainnya, termasuk pembacaan doa.
Puncak acara dimeriahkan oleh penampilan tarian jaranan dari siswa-siswi SD se-Kecamatan Trawas yang menunjukkan keahlian dan semangat mereka.
Acara diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebanggaan dan rasa syukur atas pencapaian bangsa.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendes PDTT Luthfiyah Nurlaela, Sekretaris BPSDM Rosyid, dan Kepala Pusat Pemberdayaan Masyarakat Kemendes PDTT Nursaid.
Tahun ini, tema HUT RI adalah “Nusantara Baru lndonesia Maju” yang menunjukkan momentum transisi Indonesia yakni dalam menyongsong ibu kota baru Nusantara, dan transisi pemerintahan
Foto: Para pekerja National Samsung Electronics Union (NSEU) memegang plakat selama pemogokan umum untuk mengganggu produksi antara 8 dan 10 Juli, di depan Kampus Samsung Electronics Nano City Hwaseong di Hwaseong, Korea Selatan, 8 Juli 2024. (REUTERS/Soo-hyeon Kim)
Mereka menekan raksasa teknologi asal Korea Selatan itu agar menaikkan upah dan bonus setelah pembicaraan dengan manajemen gagal Juli lalu.
Lee Hyun-kuk, wakil presiden National Samsung Electronics Union (NSEU), mengatakan dalam siaran langsung YouTube bahwa mogok kerja ini dirancang secara strategis untuk “membuat perusahaan rugi”.
Ia mengatakan serikat pekerja, yang beranggotakan 36.500 orang atau sekitar 30% dari tenaga kerja Samsung Electronics Korea Selatan, memperkirakan perusahaan tidak akan memiliki cukup pekerja cadangan untuk mendukung lini produksi selama aksi mogok kerja. Ini karena banyak pekerja akan pergi untuk hari libur nasional pada Kamis.
Samsung mengatakan dalam sebuah pernyataan perusahaan berencana untuk memastikan tidak ada gangguan produksi dan mematuhi prinsip tidak bekerja, tidak dibayar.
“Sementara kami terus berupaya untuk melanjutkan pembicaraan dengan serikat pekerja,” kata Samsung dikutip dari Reuters, Rabu (14/8/2024).
Serikat pekerja telah mengumumkan aksi mogok kerja tanpa batas waktu bulan lalu, tapi akhirnya meminta anggota untuk kembali bekerja pada awal Agustus setelah serangkaian pembicaraan dengan manajemen gagal.
Serikat pekerja tersebut mengatakan akan terus menuntut gaji dan tunjangan yang lebih baik dari Samsung dengan melakukan aksi mogok yang tidak terduga.
Samsung Electronics mengatakan pada akhir Juli bahwa aksi mogok yang dilakukan bulan itu tidak mengganggu produksi.
Lumrah dijumpai di mana ada gerai Indomaret, di situ juga ada Alfamart. Tidak jarang jarak keduanya sangat berdekatan atau malah bersebelahan.
Faktanya, Indomaret lebih awal berdiri sebelum muncul Alfamart. Indomaret hadir sejak 1988, sedangkan Alfamart baru berdiri setahun setelahnya atau 1989.
Saat ini, jumlah keduanya hampir sama, yakni lebih dari 20.000 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia.
Alfamart tercatat didirikan oleh Djoko Susanto. Pada 1989, berdiri sebagai perusahaan dagang aneka produk, yang kemudian menjual mayoritas kepemilikannya kepada PT HM Sampoerna Tbk. pada Desember 1989.
Kemudian pada 2002, Akuisisi 141 gerai Alfaminimart dan berganti nama menjadi Alfamart. Kemudian pada 2006 PT Hanjaya Mandala Sampoerna menjual seluruh sahamnya di AMRT kepada PT Sigmantara Alfindo.
Selanjutnya pada 2009, Djoko membawa PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, emiten pengelola Alfamart melantai di Bursa Efek Indonesia. Saat itu, Alfamart tercatat sudah memiliki 3.300 gerai.
Bisnis Alfamart terus berkembang sehingga pada 2011, Djoko membuat debutnya dengan masuk dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi Forbes di urutan 25. Saat itu, kekayaannya sudah mencapai US$ 1,04 miliar.
Saat ini Djoko Susanto mengendalikan Alfamart melalui PT Sigmantara Alfindo yang memiliki 53,19% saham AMRT. Selain itu dia juga menempatkan kedua anaknya, Feny Djoko Susanto dan Budiyanto Djoko Susanto sebagai komisaris.
Melansir Daftar 50 Orang Terkaya Forbes tahun 2023, Djoko menduduki peringkat 12 dengan total kekayaan US$ 4,35 miliar atau setara Rp 68,36 triliun (kurs Rp 15.715). Kekayaan dia menggelembung pada tahun lalu, mengingat pada 2021 hartanya tercatat US$ 1,9 miliar.
Sementara itu, Indomaret didirikan sejak 1988. Kini perusahaan yang terafiliasi dengan Indoritel Makmur Internasional (DNET) memiliki lebih dari 19.000 gerai yang tersebar hingga pelosok negeri.
DNET yang tergabung dalam Grup Salim diketahui merupakan pemegang saham terbesar di Indomaret yang mencapai 40%. Selain di Indomaret, DNET juga menggenggam saham di perusahaan ritel lain, yakni pada Fast Food Indonesia (FAST) selaku pengelola gerai KCF dan Nippon Indosari Corpindo (ROTI), produsen Sari Roti.
Adapun pengendali dari Indomaret adalah PT Megah Eraraharja yang merupakan bagian dari Grup Salim. Anthoni salim sendiri memiliki kepemilikan langsung di DNET sebesar 25,30%, dengan Hannawell Group tercatat sebagai pemegang saham terbesar atau mencapai 39,35%.
Akan tetapi Grup Salim, Megah Eraraharja dan Anthoni Salim secara total menguasai 50,43% saham DNET.
Berdasarkan Daftar 50 Orang Terkaya Forbes tahun 2023 Anthony Salim dan keluarga tercatat sebagai orang terkaya ke-5 dengan harta US$ 10,3 miliar atau setara Rp 161,87 triliun (kurs Rp 15.715) atau lebih dari dua kali lipat kekayaan pemilik Alfamart.
Namun perlu dicatat, Indomaret bukan kontributor terbesar kekayaan Salim. Dia juga tercatat merupakan pemilik PT Indofood Sukses Makmur dan PT Bogasari Flour Mills. Produknya sangat populer seperti Indomie, tepung terigu Bogasari, Segitiga Biru, hingga susu Indomilk.
Selain produk konsumer, gurita bisnis Salim pun telah menyentuh banyak sektor, seperti otomotif, data center, hingga tambang.
The government is helping women running micro, small, and medium enterprises (MSMEs) get access to financing through the Super Micro People’s Business Credit (KUR) for Stay-at-Home Mothers scheme, which offers a lower interest rate. For 2024, the government has set the budget ceiling for the KUR program at Rp280 trillion (around Rp16,146 = USD1).
“MSMEs are currently dominated by women with a percentage of 64.5 percent of the total MSME players, or around 37 million people,” Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto said at the Indonesian Women’s Congress (KOWANI) Expo here on Tuesday.
Given the significant role of women MSME players, the government is continuing to provide attention to their development through the provision of several facilities.
Hartarto underlined that MSMEs absorb almost 90 percent of Indonesia’s workforce. Therefore, the government will continue to support the sector with various facilities.
Furthermore, he called for the improvement of human resource quality, both through education and training in the creative field, to support entrepreneurial activities.
He expressed the hope that KOWANI would play an important role in encouraging entrepreneurship among Indonesian women and accelerate the creation of jobs.
The government is also supporting the effort through the Pre-Employment Card program, which provides skilling, reskilling, and upskilling opportunities through training. The program has so far reached around 18 million participants in 514 districts and cities.
At the expo on Tuesday, the minister also underlined that Indonesia is currently seeking to join developed countries in the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
He said he hoped that women will also play a role in supporting Indonesia’s OECD accession bid. This is deemed essential considering that women earlier participated in discussing various key issues through the Women 20 (W20) forum during Indonesia’s G20 presidency in 2022.
Speaker of the House of Representatives (DPR) Puan Maharani has said that the 2nd Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) will emphasize the importance of maritime cooperation among archipelagic countries for regional stability.
“This forum aims to develop partnerships in various fields, including maritime issues and connectivity with countries in the Pacific region,” she said in a statement received here on Tuesday.
She expressed the hope that with the theme of “Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development,” the 2nd IPPP will contribute to efforts to increase stability in the Pacific region.
“This theme is applicable if we make the Pacific a peaceful and stable region. Without peace, we cannot develop connectivity and realize inclusive development,” she said.
The DPR will also raise other important issues for discussion at the forum, one of which is sustainable development, she added.
Maharani said that the first IPPP forum was held in 2018 with the aim of building connectivity and cooperation between the DPR and other parliaments of archipelagic and island countries in the Pacific region.
“As one big family in the Pacific, we must work together in building mutual trust and understanding in order to create peace and stability in the region,” she added.
For this reason, countries participating in the IPPP have the same standing and must comply with international law and the United Nations (UN) charter, she said.
The IPPP forum is expected to be a platform for exchanging ideas, strengthening cooperation, and producing real solutions to common challenges.
The 2nd IPPP, which will be attended by parliamentary delegates from 16 countries in the Pacific region, will be held on July 24–26, 2024, in Jakarta.
The Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration has forged cooperation with Fatayat Nahdlatul Ulama, a women’s organization working under Indonesia’s largest Muslim organization Nahdlatul Ulama (NU), to support women’s participation in village development.
The cooperation was marked by the signing of a memorandum of understanding (MoU) by Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Minister Abdul Halim Iskandar and Fatayat NU chair Margaret Aliyah Maimunah here on Tuesday.
According to Iskandar, the cooperation is his ministry’s strategic step to support women’s participation in village development, in keeping with Goal No. 5 of the Village Sustainable Development Goals (SDGs), namely achieving gender equality and empowering village women.
“Village residents, both men and women, must have equal access, in accordance with the Goal 5 of Village SDGs,” he said.
He further said that the MoU aims to synergize the potential of the relevant parties to utilize resources for the common good to bring about women’s empowerment.
The signing of the MoU also aims to contribute to and empower women in efforts to improve education and the economy in villages, disadvantaged regions, and transmigration areas, he added.
Furthermore, he underlined that the focus of the agreement between the ministry and Fatayat NU is community empowerment. Such empowerment can be realized through training and guidance to build the independence of women in villages.
Minister Iskandar said he hoped that going forward, the cooperation between his ministry and Fatayat NU can continue to provide opportunities for women in villages to contribute more with wider benefits.
According to him, the MoU can also be applied through various forms of cooperation, as envisaged by each article of the agreement.
