Per Desember 2024, DPK bank hanya naik 4,48% secara tahunan (yoy) menjadi Rp8.837 triliun. Bila dirinci, pertumbuhan melambat karena dua komponen, yakni giro dan deposito, yang masing-masing hanya tumbuh 3,34% yoy dan 3,5% yoy.
Kendati pertumbuhan DPK melambat, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa likuiditas perbankan dalam kondisi aman. Hal tersebut terlihat dari alat likuid terhadap noncore deposit (AL/NCD) dan Al terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK).
“Likuiditas bank Desember 2024 tetap memadai. Rasio AL/NCD dan AL/DPK 112,87% dan 25,95%, jauh di atas threshold 50% dan 10%,” kata Mahendra dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (24/1/2025).
Sementara itu, sebelumnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan kondisi tabungan masyarakat makin seret pada akhir 2024. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa daya beli rendah memang masih menjadi tantangan yang berpengaruh ke pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).
Ia mengungkapkan pertumbuhan DPK sepanjang tahun lalu, sempat kencang dengan pertumbuhan 9% secara tahunan (yoy), namun kemudian turun ke 8% yoy, 7% yoy, hingga bertahan di kisaran 6% yoy. Bahkan, Purbaya mengungkapkan, DPK hanya tumbuh 4,21% per Desember 2024, jauh di bawah perkiraan LPS.
Hal ini menunjukkan bahwa fenomena masyarakat makan tabungan alias “mantab” masih terjadi, dan mungkin bakal berlanjut untuk sementara waktu, hingga ekonomi RI mulai pulih. Purbaya memperkirakan ekonomi bakal mulai pulih di pertengahan triwulan II-2024.
“Kita sih masih memperkirakan sampai sekarang, ini hanya sementara dan ekonomi akan mulai recover di pertengahan triwulan ke-2, triwulan ke-3, dan triwulan ke-4,” kata Purbaya saat Konferensi Pers TPB LPS, Kamis (23/1/2025).
Laurence Pang, 78 tahun, kehilangan hampir S$35.000 atau sekitar Rp400 juta setelah ditipu oleh “Mika”, seorang wanita yang ia temui di sebuah situs kencan. Terpikat pada pesona sang gadis Filipina, dia pun tanpa ragu mentransfer sejumlah uang untuk investasi di usaha yang fiktif.
Mengutip laporan Straits Times, Pang menceritakan musibah yang menimpanya tersebut dalam episode 17 Januari dari program layanan masyarakat Raffy Tulfo In Action.
Di acara tersebut, Pang mengatakan bahwa ia bertemu Mika melalui situs web kencan bernama PinaLove – plesetan dari Pinay, istilah sehari-hari untuk Filipina, dan cinta – pada akhir tahun 2024. Situs web tersebut diklaim sebagai platform tempat pria asing dapat menemukan pacar orang Filipina.
Pang mengakui bahwa ia langsung kepincut dengan pesona Mika. Apalagi, menurutnya, wanita tersebut tampak menunjukkan ketertarikan selama keduanya mengobrol di situs kencan.
Beberapa waktu kemudian, Mika memintanya untuk menginvestasikan ribuan dolar untuk menjadi reseller berbagai produk di platform e-commerce, dan Pang pun setuju. Baru kemudian Pang menyadari bahwa ia menjual kembali produk-produk tersebut di website versi palsu dari platform e-commerce Jepang Rakuten.
Sesuai instruksi, ia mentransfer uang ke rekening bank Mika, dan Mika kemudian menyiapkan akun platform mata uang kripto dan e-commerce untuknya.
Pada awalnya, Pang berhasil menjual kembali produk dengan cepat. Namun setelah tiga hari, ia merasakan ada yang salah ketika menyadari sistem dirancang sedemikian rupa sehingga reseller tidak dapat menarik uang mereka selama pesanan baru terus membanjiri.
“Saya tidak bisa menarik uang saya. Penjualan terus berdatangan dengan sangat cepat… tetapi saya yakin bahwa semua pelanggan ini palsu, yang dibuat oleh perusahaan untuk mencegah saya menarik uang saya,” katanya.
Setelah menyadari hal ini, ia menghapus semua produk dari toko online-nya. Namun, administrator situs web tersebut pasti telah berhasil meretas akunnya, karena produk tersebut tersedia lagi, dan pesanan baru terus menumpuk. Ia terjebak, tidak dapat menarik uang yang telah ia investasikan untuk usaha fiktif tersebut.
Pang sendiri sudah terbang ke Manila dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk menangkap sang penipu.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, prinsip utama dari kebijakan DHE dalam revisi PP 36/2023 ialah para pengusaha eksportir terlebih dahulu memulangkan atau repatriasi seluruh dana hasil ekspor komoditas sumber daya alam yang telah diperoleh dari tanah air Indonesia.
Setelah repatriasi dilakukan, para pengusaha ekspor itu tentu akan mengkonversikan sebagian perolehan valas hasil ekspornya itu untuk kebutuhan operasionalnya di dalam negeri, barulah sisanya diretensi atau diparkirkan ke dalam sistem keuangan domestik, seperti simpanan di bank atau instrumen investasi lainnya.
“Katakan begitu saya ekspor, saya dapat US$ 100 juta, saya perlu ngambil yang 80% untuk operasional cost saya dalam rupiah, ambillah katakan US$ 80 juta langsung dikonversi ke rupiah, itu nanti mengurangi kewajibannya,” kata Susiwijono di kantornya, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
“Jadi kewajibannya hanya 100% dari yang tinggal US$20 juta saja. Jadi kewajiban 100% tetap dapat tapi biaya-biaya operasional dalam rupiah tadi juga perusahaan ini tetap bisa jalan,” tegasnya.
Dengan begitu, Susiwijono memastikan, kebijakan ini tentu tidak akan mengganggu arus kas perusahaan-perusahaan ekspor di Indonesia. Sebab, pemerintah menurutnya juga berkepentingan untuk menjaga iklim ekspor tetap kondusif karena ekspor merupakan salah satu komponen dalam pendorong pertumbuhan ekonomi.
“Untuk mendorong mencapai pertumbuhan yang 8% itu kan andalannya satu konsumsi karena 55% kita dari konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi karena hampir 30%, dan jangan salah ekspor juga sangat penting di dalam komponen PDB kita,” ucap Susiwijono.
“Pasti kita mendorong ekspor nggak mungkin mengorbankan ekspor apalagi SDA itu ekspornya tinggi sekali share-nya. Tiga yang utama misalkan nikel, batubara, sawit itu terbesar itu kontribusinya bisa sekian persen dari total ekspor kita, tiga itu paling dominan,” tuturnya.
Sahara, Associate CORE Indonesia, menilai pemerintah seharusnya melakukan evaluasi dulu terhadap aturan sebelumnya. Pasalnya, dia mengkhawatirkan kebutuhan industri dalam rangka pengadaan bahan baku dan modal usaha.
“Aturan DHE (ditahan) 3 bulan kemaren sudah tepat sasaran atau tidak, 100% selama setahun itu perlu diperhatikan ketika industri eksportir menerima uang itukan mereka butuh uang tersebut untuk membeli bahan baku dan modal,” papar Sahara, Selasa (21/1/2025).
Dia menyarankan seharusnya tidak perlu ditahan 100%. Harapannya ada biaya, terutama untuk pembelian bahan baku dan biaya barang modal atau kapital, yang tidak ditahan.
Pemerintah sudah merampungkan aturan terbaru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE). Keputusannya sebesar 100% dari DHE wajib disimpan di dalam negeri dalam kurun waktu satu tahun.
“Jadi 100%,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Selasa (21/1/2025)
Keputusan ini juga telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Kini tengah dipersiapkan Peraturan Pemerintah dan koordinasi bersama regulator terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Airlangga memastikan PP akan keluar dalam waktu dekat. “Ini segera, ini kan lagi harmonisasi,” jelasnya. Dia pun mengaku tidak akan ada penolakan akan kebijakan tersebut. Selain kewajiban, pemerintah juga akan memberikan insentif kepada pelaku usaha.
“Untuk perbankan disiapin, untuk cash kolateral disiapkan, penggunaan untuk pembayaran pajak pembayaran dividen semua diatur di situ,” terang Airlangga.
Kebijakan penambahan kapasitas listrik 71 GW ini akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang akan berlaku tahun 2025-2034 mendatang.
“Kami juga laporkan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden, kami mendorong pembangkit baru yang dikembangkan akan diberikan porsi yang besar kepada swasta, IPP (Independent Power Producer). Jadi 71 GW itu porsi yang paling besar kurang lebih sekitar 60%,” bebernya dalam acara Peresmian PLTA Jatigede Sumedang, Jawa Barat, disiarkan daring, Senin (20/1/2025).
Meski akan diberikan ke pihak swasta, Bahlil menegaskan, bahwa pemerintah akan selektif memiliki investor swasta tersebut, khusus yang kredibel dan tidak akan membuat gerakan tambahan di luar kebijakan pemerintah.
“Kita akan serahkan kepada swasta. Tapi swasta yang kredibel, swasta yang sejalan dengan pemerintah bukan swasta yang membuat gerakan tambahan di luar apa yang dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
Hingga akhir perdagangan Jumat lalu, saham RATU terpantau kembali melejit 24,71% ke posisi Rp 5.400/unit. Dari pergerakan sahamnya, RATU sejak perdagangan perdananya hingga akhir perdagangan Jumat lalu sudah meroket 369,57%
Sedangkan saham CBDK juga melonjak hingga 19,77% menjadi Rp 10.450/unit. Dari pergerakan sahamnya, CBDK sejak perdagangan perdananya hingga Jumat lalu sudah terbang 157,39%.
Baik saham RATU maupun saham CBDK, keduanya hingga Jumat lalu masih menyentuh auto reject atas (ARA).
Diketahui, saham RATU sudah menyentuh ARA selama tujuh kali, dengan enam kali beruntun sejak perdagangan perdananya pada 8 Januari lalu.
Sedangkan saham CBDK terpantau sudah menyentuh ARA selama lima hari beruntun. Namun pada perdagangan kemarin, saham CBDK sempat ambruk di sesi I kemudian kembali bangkit di sesi II dan berhasil menyentuh ARA menjelang penutupan perdagangan kemarin.
Adapun IPO RATU dibidani oleh Henan Sekuritas bersama dengan Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
RATU mematok harga IPO senilai Rp 1.150 per saham atau batas atas dari harga bookbuilding. Dalam prospektus final yang dipublikasikan Kamis lalu, RATU menyampaikan perseroan menawarkan 543,01 juta saham dalam IPO. Jumlah itu mencakup 190,05 juta saham baru dan 352,95 juta saham yang dijual oleh induk RATU yakni PT Rukun Raharha Tbk (RAJA).
Total saham IPO RATU setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO. Nilai IPO tersebut terdiri atas Rp218,56 miliar hasil penerbitan saham baru dan Rp405,9 miliar masuk kocek RAJA sebagai hasil dari divestasi saham RATU.
Dari jumlah dana IPO yang dikantongi RATU, perseroan akan menggunakan sekitar Rp157,36 miliar untuk dipinjamkan kepada anak usahanya PT Raharja Energi Tanjung Jabung.
Sedangkan CBDK melepas 566.894.500 lembar saham biasa atas nama atau sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp20,- per saham.
CBDK menetapkan harga perdana sebesar Rp 4.060 per saham. Dengan begitu, perusahaan ini berhasil meraup dana IPO sebesar Rp 2,3 triliun.
Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo menyatakan bahwa tujuan utama dari IPO CBDK adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat guna mempercepat pengembangan CBD PIK2 secara umum dan secara khusus membangun Nusantara International Convention and Exhibition (NICE) yang merupakan bagian dari Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibition (MICE) untuk melengkapi ekosistem dalam CBD PIK 2.
“NICE dibangun di atas luas bidang tanah mencapai ± 19 hektar dan dirancang sebagai elemen strategis yang melengkapi ekosistem CBD PIK 2 dengan bertambahnya area pusat konvensi dan pameran sekitar 120.000 m2. Proyek ini diharapkan dapat mulai beroperasi secara parsial pada September 2025,” kata Steven pada seremoni pencatatan perdana, di gedung BEI, Jakarta.
Setelah aksi ini, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perseroan akan digunakan untuk melakukan penyertaan dalam bentuk ekuitas kepada Afiliasi Perseroan, yaitu PT Industri Pameran Nusantara (PT IPN).
Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru ini akan digunakan oleh PT IPN untuk membiayai proyek pembangunan gedung untuk tujuan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (“MICE”).
Untuk diketahui, CBDK didirikan pada tahun 2000 dengan bergerak dalam bidang real estat dan aktivitas perusahaan holding. Kemudian, perusahaan ini diakusisi emiten milik Aguan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) pada 2022.
Mengutip keterbukaan informasi, Jumat (17/1/2025), terkait insiden tersebut, SSIA menjelaskan bahwa kebakaran diduga berasal dari lantai 8 Gedung Glodok Plaza.
“Kebakaran diduga berasal dari lantai 8 Gedung Glodok Plaza. Sejak awal kejadian tersebut, kami telah bekerja sama dengan pihak pemadam kebakaran dan otoritas terkait untuk melakukan penanganan secara cepat dan maksimal,” katanya, dikutip Sabtu (18/1/2025).
SSIA juga menjelaskan bahwa kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan secara fisik atas bangunan dan saat ini telah dilakukan penghentian operasional sementara hingga dinyatakan aman oleh pihak yang berwajib. Hingga kini, kerugian akibat kebakaran belum diketahui secara pasti.
“Perseroan belum dapat melakukan perhitungan kerugian akibat kebakaran ini,” tulis manajemen.
Namun perseroan memastikan peristiwa tersebut tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha.
“Kejadian tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha perseroan,” sebutnya.
Adapun Glodok Plaza merupakan milik PT TCP Internusa, salah satu anak perusahaan dari SSIA. TCP akan memulai proses klaim asuransi atas kerugian yang terjadi. Aset yang terdampak telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran.
Sebagai informasi SSIA saat ini dimiliki PT Persada Capital (7,85%), PT Arman Investment (8,52%), Intrepid Investment (8.2%), dan publik (73,11%).
Mengutip prospektus perusahaan, Persada Capital merupakan perusahaan milik PT Pandu Alam Persada dan PT Tri Nur Cakrawala. Kedua perusahaan tersebut merupakan milik keluarga Arini Subianto, yang juga tercatat sebagai komisaris dan pemilik PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO). Sementara itu Arman Investment adalah perusahaan milik Benjamin Arman Suriadjaja dan Johannes Suriadjaja.
“Saya akan memberikan peran yang lebih besar ke swasta. Ada yang bilang saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur itu tidak benar. Saya merubah (pembangunan) infrastruktur sebagian besar swasta yang bangun,” tegas Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di The Ritz-Carlton, Jakarta di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Prabowo menegaskan bahwa porsi swasta akan lebih besar dari BUMN untuk pembangunan infrastruktur. Dia menilai hal ini jauh lebih efisien.
“Swasta lebih efisien. Jadi jalan tol, pelabuhan, bandara saya serahkan ke swasta, swasta bergerak semua,” sebutnya.
“Terutama di bidang infrastruktur, kita serahkan ke swasta biar berperan lebih kita harapkan mereka lebih efisien tepat waktu inovatif, dan bisa membawa pertumbuhan dimana-mana,” tutup Prabowo.
Sebelumnya, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan sejumlah proyek infrastruktur baru akan ditunda dulu pembangunannya. Ini disebabkan karena adanya perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berdampak pada proyek tol.
“Semua proyek tol yang memang belum berjalan berhenti dulu. Sebenarnya ada beberapa yang masih kajian ya,” ungkap Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo di Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa lalu dikutip Kamis (26/12/2024).
Pada hari ini (15/1/2025), BI menetapkan suku bunga acuan atau BI rate pada level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung selama 14-15 Januari 2025. BI rate turun 25 bps dari periode sebelumnya.
“Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14-15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 5,75%,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025).
Sementara itu, suku bunga Deposit Facility sebesar 5%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,5%.
Hal ini sangat mengejutkan pelaku pasar karena konsensus yang dilakukan CNBC Indonesia terhadap 15 institusi menunjukkan bahwa BI akan kembali menahan suku bunganya di level 6% untuk bulan ini.
Keputusan BI dalam menurunkan suku bunga di luar dari ekspektasi pasar mengingat secara mayoritas pelaku pasar memperkirakan bahwa BI akan menahan suku bunganya karena kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus-menerus mengalami depresiasi.
Dilansir dari Refinitiv, terpantau bahwa rupiah tertekan hingga ke level Rp16.315/US$ pada penutupan perdagangan hari ini.
Jika dilihat lebih jauh, pelemahan rupiah bahkan sudah terjadi sejak awal Oktober 2024 yang pada saat itu masih berada di kisaran level Rp15.100an/US$ dan dalam kurun waktu sekitar 3-3,5 bulan, rupiah terkoreksi Rp1.200/US$.
Terpantau keputusan BI hari ini mengindikasikan bahwa BI tidak lagi berfokus dalam menstabilkan nilai tukar rupiah, melainkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.
Berkaca dari Desember 2024, pada saat itu, BI mempertahankan suku bunganya di level 6% dengan alasan untuk menjaga nilai tukar rupiah.
“Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat (AS) dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah,” dikutip dari Siaran Pers BI.
Sedangkan yang terjadi kali ini adalah fokus BI yang berubah dari yang awalnya untuk menstabilkan rupiah, namun saat ini lebih ke arah soal pertumbuhan ekonomi.
Dalam catatannya, BI menilai nilai tukar rupiah sudah terjaga dan sesuai dengan fundamental. Lebih lanjut, BI juga menegaskan diperlukannya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, BI akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional.
Hal menarik lainnya yaitu munculnya kata-kata Asta Cita dalam Siaran Pers bulan ini sebanyak dua kali.
“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program-program dalam Asta Cita,” dikutip dari Siaran Pers BI.
Bahkan dalam Siaran Pers tersebut, BI mendukung penuh implementasi program-program Pemerintah dalam Asta Cita, termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital.
Tidak sampai di situ, Perry dalam siaran pers juga menyebutkan kata-kata “Asta Cita” sebanyak empat kali yang menandakan bahwa ia benar-benar ingin mendorong dan mendukung program pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dibandingkan saat ini.
Target Pertumbuhan Presiden Prabowo
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan rentetan target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8% selama periode 2025-2029. Target ini telah dirancang beriringan strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.
“RPJMN ini juga menegaskan 8 strategi dan 1 langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh berkelanjutan menjadi 8%,” kata Rachmat dalam acara Musrenbangnas dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Rachmat memaparkan, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri sebesar 5,3% pada 2025. Lalu, tumbuh melesat menjadi 6,3% pada 2026 dan terus naik menjadi 7,5% pada 2027, 7,7% pada 2026, hingga akhirnya mencapai 8% pada 2029.
Rachmat mengatakan, untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi ini, setidaknya ada 8 strategi yang akan ditempuh. Pertama ialah dengan meningkatkan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan. Instansi utama yang bertanggung jawab dalam strategi ini ialah Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BUMN ataupun instansi yang ditunjuk lainnya dengan sumber pendanaan dari APBN dan BUMN.
Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 sebesar 4,95% secara year on year (yoy). Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2024 tetap terjaga di level 5%. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers APBN 2024, Senin (6/1/2025).
“Untuk kuartal IV kita masih menunggu dari data BPS, kami masih perkirakan tetap perkirakan terjaga di sekitar 5% (pertumbuhan ekonomi),” kata Sri Mulyani.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, pihaknya telah memiliki kesepakatan dengan Kementerian BUMN terkait IPO perusahaan pelat merah. Pihaknya pun akan bertemu dengan perwakilan kementerian untuk membahas rencana tersebut.
“Kami sedang berkomunikasi secepatnya,” ungkap Nyoman kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Senin, (13/1/2025).
Bursa pun optimis proses IPO BUMN akan lebih mudah karena pemerintahan baru telah terbentuk.
Untuk mengawal IPO perusahaan pelat merah ini, BEI menyatakan siap untuk melakukan pendampingan pendaftaran diri sebagai perusahaan terbuka.
Meski demikian, Nyoman tidak bisa memastikan kapan pertemuan BEI dan Kementerian BUMN ini dilakukan. Ia pun enggan menjawab soal identitas perusahaan yang dimaksud.
Sebelumnnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memberi sinyal bahwa perusahaan yang akan dicalonkan menjadi emiten berasal dari holding group BUMN tambang MIND ID.
“Sementara ini belum ada ya, belum ada yang kita lihat, Jangka pendek. tapi jangka menengah menurut kami yang paling bagus untuk IPO itu di grup MIND ID,” ungkap Tiko kepada wartawan, di Depok, Jumat (27/12/2024).
Tiko tidak menjelaskan lebih lanjut terkait sosok IPO BUMN tersebut. Meski demikian, Ia membuka kemungkinan untuk membawa holding MIND ID atau pun salah satu anak usahanya yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
“Bisa diholdingnya, bisa di inalumnya. Bisa dua-duanya, jadi kita kaji,” paparnya.
