Pesepak bola Madura United FC Maxuel De Cassio Da Silva (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Arema FC Dedik Setiawan (kiri) pada pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024). ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/nz (ANTARA FOTO/RIZAL HANAFI) Pelatih Madura United Paulo Menezes mengakui timnya tampil kurang efisien pada beberapa pertandingan terakhir Liga 1 Indonesia sehingga gagal mendapatkan poin.
“Kami kesulitan mencetak gol. Kami menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol. Tapi, kami kurang efisien untuk mencetak gol,” kata Paulo dalam laman Liga Indonesia di Jakarta pada Rabu.
Menezes mengambil contoh pertandingan melawan Semen Pedeng ketika Madura United takluk 0-1.
Menezes menjelaskan pertandingan itu menjadi sangat sulit saat hujan turun sehingga aliran bola menjadi tidak lancar dan saat hujan lebat pandangan menjadi terganggu.
Kondisi itu membuat gawang Madura United dibobol Ryohei Michibuchi dari situasi bola mati pada menit terakhir pertandingan melawan Semen Padang itu.
“Padahal, kami sudah berlatih untuk menghadapi bola mati,” kata Paulo.
Kekalahan itu membuat Madura United menjadi juru kunci Liga 1 Indonesia dengan enam poin dari 14 laga atau enam poin di bawah zona aman.
Selanjutnya Madura United melakoni partai berat menghadapi Borneo FC di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu pekan ini pukul 19.00 WIB.
Menteri PANRB Rini Widyantini (kiri) saat memberikan keterangan pers di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (11/12/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong persebaran zona integritas di seluruh Indonesia melalui program OLGOZI atau One Local Government One Zona Integritas.
“Jadi, kami akan membangun peningkatan sebaran zona-zona integritas di seluruh Indonesia,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu.
Berdasarkan paparan Rini dalam acara tersebut, masih terdapat nol Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di beberapa daerah, terutama Maluku dan Papua.
“Untuk wilayah-wilayah yang masih belum ada unit-unit yang mendapat penilaian ZI (zona integritas), tentunya kami selalu melakukan pembinaan,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa Kementerian PANRB juga akan memberikan pelatihan terhadap unit-unit kerja kementerian/lembaga yang ingin membangun WBK dan WBBM.
Rini menjelaskan bahwa wajar masih terdapat wilayah dengan nol WBK maupun WBBM karena penilaian zona integritas bukan sekadar administratif, tetapi juga memperhatikan dampak reformasi birokrasi dari unit kerja tersebut.
Pada kesempatan terpisah, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto membenarkan pernyataan Menteri PANRB tersebut.
“Seperti tadi disampaikan, WBK WBBM ini kan miniatur dari reformasi birokrasi. Jadi, kalau reformasi birokrasinya sudah baik, baru nanti bisa mendapatkan predikat WBK, minimal,” kata Erwan menjelaskan.
Pernyataan Erwan tersebut merujuk zona integritas sebagai miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi fondasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien.
Petugas PAM Jaya berjalan di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Buaran, Kalimalang, Jakarta, Kamis (2/2/2023). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/aww.
Perumda PAM Jaya menjamin penyesuaian tarif air bersih berlangganan di Jakarta Selatan tak berdampak pada pada kebutuhan dasar rumah tangga.
“Sosialisasi ini diharapkan memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh masyarakat terkait tarif air PAM Jaya,” kata Senior Manager Regional Barat dan Selatan PAM Jaya, Mohamad Faizal di Jakarta Selatan, Rabu.
Faizal menjelaskan itu dalam program kolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Dasar Air Bersih PAM Jaya.
Sosialisasi itu membahas tarif pelanggan rumah tangga sederhana yang akan mengalami penurunan dari Rp1.050 menjadi Rp1.000 per meter kubik untuk penggunaan hingga 10 meter kubik pertama.
Menurut dia, penting adanya sosialisasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menargetkan pada 2030 Jakarta seluruhnya sudah terlayani air melalui sambungan perpipaan.
“Mari kita bersama-sama mendukung upaya ini demi tercapainya Jakarta yang lebih baik, maju dan sejahtera,” ucapnya.
Sementara, Ketua Sub Kelompok Urusan Pekerjaan Umum Bagian PLH Setko Administrasi Jakarta Selatan, Asti Nihana mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata dari sinergisitas antara Pemkot Jakarta Selatan dan PAM Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penyedia layanan air bersih perpipaan di Jakarta.
“Untuk memaksimalkan sosialisasi ini, kami turut hadirkan perwakilan dari tingkat kecamatan dan kelurahan agar mendapatkan informasi yang jelas dan transparan terkait perubahan tarif air yang akan diberlakukan Januari 2025,” ujar Asti.
Asti berharap, PAM Jaya dapat terus menjaga kualitas pelayanan dan memastikan setiap warga mendapatkan akses terhadap air bersih dengan harga terjangkau.
“Mudah-mudahan melalui sosialisasi ini masyarakat dapat memahami adanya penyesuaian tarif ini. Kemudian, PAM Jaya bisa terus meningkatkan kualitas dan pelayanan PAM Jaya,” harapnya.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu (11/12/2024). ANTARA/Bayu Saputra
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menambah jam layanan untuk mengantisipasi lonjakan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang terjadi setiap akhir tahun.
Langkah itu diambil untuk memastikan pencairan anggaran berjalan lancar menjelang tutup tahun anggaran 2024.
“Jadi yang biasanya sampai jam 17.00 WIB, ini diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada yang setengah jam, ada yang satu jam. Kalau kurang juga kita ditambahkan lagi satu jam,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu.
Selain perpanjangan jam layanan, KPPN juga melakukan pengecekan terhadap sistem yang terkait dengan pembayaran yang nantinya akan berpengaruh pada kecepatan pelayanan.
Astera menjelaskan, pada akhir tahun, KPPN akan mendapat bantuan berupa pembentukan gugus tugas (task force). Tim ini diperkuat dengan personel tambahan dari pusat untuk membantu pelaksanaan penyelesaian SPM.
“Di KPPN-KPPN yang punya load tinggi, kita buatkan task force, jadi ada bantuan dari pusat untuk membantu pelaksanaan penyelesaian SPM dan tentunya pada akhirnya nanti kita akan membuat suatu manajemen dengan satuan kerja (satker), jadi tim kami di KPPN ini akan bekerja sama dengan satker untuk memastikan jadwal-jadwal penyampaian SPM kepada kami,” ujarnya pula.
Langkah tersebut dinilai krusial, mengingat volume pengajuan SPM yang cenderung melonjak menjelang akhir tahun.
Astera menyampaikan, rata-rata pengajuan SPM harian pada September atau Oktober mencapai 25.000. Angka ini meningkat menjadi 26.000 pada November, dan pada Desember saat ini telah mencapai 44.000 pengajuan per hari.
“Ini sebetulnya masih belum puncak karena kalau tahun lalu itu kita tutup pembayaran SPM di tanggal 15 (Desember) dan puncaknya nanti akan bisa sampai di 49.000. Kalau sekarang karena kita akan tutup tanggal 23 (Desember), jadi nanti mungkin puncaknya akan ada di sekitar tanggal 23 (Desember). Prediksi kami ini akan meningkat sekitar 7-8 persen dibandingkan tahun yang sebelumnya,” ujarnya.
Adapun KPPN cenderung semakin sibuk di akhir tahun. Hal ini dikarenakan banyak satuan kerja pemerintah yang berlomba-lomba merealisasikan anggaran sebelum tutup tahun, untuk menghindari dana yang tidak terserap atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Selain itu, pembayaran kontrak proyek, gaji, tunjangan, dan belanja barang sering kali dijadwalkan di triwulan terakhir tahun anggaran.
Proses rekonsiliasi keuangan negara juga membutuhkan perhatian ekstra di akhir tahun. Dalam hal ini, KPPN harus memastikan semua transaksi tercatat dengan benar, serta menyusun laporan realisasi anggaran tahunan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho saat memberikan keterangan pers terkait upah minimum sektoral (UMS) untuk provinsi di Jakarta, Rabu (11/12/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini belum dapat menetapkan upah minimum sektoral (UMS) untuk provinsi pada 2025 karena belum menentukan sektor-sektornya.
“Kami belum bicara angka, karena belum sepakat itu sektor mana yang akan dibuat, yang akan dimunculkan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho di Jakarta, Rabu.
Hari mengatakan terjadi perbedaan pendapat antara pekerja dengan pengusaha terkait sektor-sektor mana saja yang perlu diatur upahnya.
Pengusaha mengusulkan lima sektor yakni otomotif dan kimia, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, konstruksi dan real estate.
Sementara dari 13 sektor yang diusulkan pekerja yakni konstruksi; kimia, energi dan pertambangan; logam, elektronik dan mesin; otomotif; asuransi dan perbankan; makan dan minum; farmasi dan kesehatan; tekstil, sandang dan kulit; pariwisata; telekomunikasi; ritel; kelistrikan dan transportasi.
“Dari rapat tanggal 9 Desember, 10 Desember ternyata tidak terjadi kesepakatan. Pekerjanya meminta dari 13 sektor harus dimasukkan. Kemudian dari sisi pengusaha ada lima sektor,” jelas Hari.
Dengan demikian, katanya, maka Pemprov DKI belum dapat menetapkan besaran upah.
“Kami belum bicara besaran angka. Ini yang tanggal 11 kalau yang dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia 16 Tahun 2024 harus menetapkan. Namun, karena belum ada kesepakatan akhirnya UMSP belum bisa ditetapkan,” kata Hari.
Sebelumnya Pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 menyatakan Nilai Upah Minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi (UMP).
UMS ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja berbeda dari sektor lain, serta tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau diperlukan spesialisasi.
Sektor yang dimaksud tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan provinsi kepada gubernur untuk penetapan upah minimum sektoral provinsi, kemudian Dewan Pengupahan kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/wali kota untuk penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP 2025 naik naik 6,5 persen dibandingkan tahun lalu, dari semula Rp5.067.381, menjadi Rp 5.396.760.
Sebelum menetapkan di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta melakukan dialog dengan berbagai pihak seperti Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta bersama Dewan Pengupahan Provinsi untuk menetapkan UMP maupun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UPMSP), pada 9-10 Desember 2024.
Selain mereka, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Badan Pusat Statistik (BPS) dan pakar juga dilibatkan.
Pemprov DKI menerapkan ketetapan berdasarkan formula Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 sebagai dasar hukum pelaksanaannya.
Ketetapan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebanyak 6,5 persen, merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja atau buruh dan daya saing usaha.
Adapun persentase kenaikan tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.
Presiden Prabowo Subianto (kanan) bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Menkeu Sri Mulyani tiba dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden menyatakan penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2025 merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN 2025. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan penambahan kementerian/lembaga (K/L) pada Kabinet Merah Putih tidak menambah beban anggaran 2024, sementara untuk anggaran 2025 masih dalam tahap kajian.
“Untuk 2024, alhamdulillah karena rentangnya sudah menjelang akhir tahun, praktis tidak ada tambahan. K/L bisa mengoptimalkan dari anggaran yang ada. Untuk 2025, masing-masing K/L tentunya akan ada tambahan anggaran. Ini kami sedang menerima banyak usulan dari K/L,” ujar Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu.
Isa menjelaskan anggaran tahun 2025 sudah ditetapkan bersama DPR. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pun telah dibagikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12) kemarin.
Maka, bila dibutuhkan penyesuaian anggaran, hal itu akan dilakukan saat tahun anggaran 2025 berjalan.
“Kalau ada tambahan, itu akan kami lakukan di 2025. Usulan beberapa sudah masuk dan sudah mulai ditelaah. Ini tentunya akan dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Prabowo Subianto,” kata Isa.
Presiden Prabowo melantik 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 kepala lembaga untuk kabinetnya, sehingga total anggota dalam Kabinet Merah Putih mencapai 109 orang.
Pada akhir Oktober lalu, Sri Mulyani merombak Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan DIPA sisa tahun anggaran 2024 (TA) dan TA 2025 untuk mengakomodasi kemunculan kementerian/lembaga (K/L) baru.
Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan di Istana Negara, Selasa (10/12).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi Belanja Negara pada 2025 sebanyak Rp2.701,4 triliun, dengan Belanja Pemerintah Pusat akan ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi hingga program makan bergizi gratis.
Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. “Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.
Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun, dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan
Pesepak bola Persija Jakarta Gustavo Almeida melakukan selebrasi usai mencetak gol ketiga ke gawang Barito Putera pada pertandingan Liga 1 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara,Sabtu (10/8/2024). Persija Jakarta menang dengan skor 3-0 . ANTARA .FOTO/Fakhri Hermansyah/YU (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)
Penyerang Persija Jakarta Gustavo Almeida mengajak timnya bangkit pada laga selanjutnya melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Minggu pekan ini pukul 19.00 WIB, setelah diimbangi Borneo 1-1 dalam laga sebelumnya.
“Tentu tidak senang dengan hasil ini karena tidak mendapatkan tiga poin. Tapi, kerja pemain sudah bagus. Selanjutnya kami akan melawan Bali United dan harus menang,” kata Gustavo dalam laman Liga Indonesia, Rabu.
Persija harus bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama, namun unggul terlebih dahulu melalui gol Gustavo sebelum disamakan skuad Pesut Etam pada waktu tambahan babak kedua.
Gustavo memuji rekan-rekannya karena tak mudah mendapatkan poin ketika harus bermain dengan 10 pemain setelah Ondrej Kudela mendapatkan kartu merah.
“Terlebih lagi sekarang begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, sulit. Tapi harus selalu semangat, saya tidak ingin mengeluh,” pungkas Gustavo.
Persija masih menempati peringkat ketiga klasemen Liga 1 Indonesia dengan 25 poin dari 14 pertandingan.
Digelarnya rapat Pimpinan Kota (Rapimkota) III Tahun 2024 KADIN Jakarta Selatan (Jaksel), Jakarta, Rabu (11/12/2024). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Selatan
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Selatan (Kadin Jaksel) mengembangkan aplikasi “My Jaksel” untuk menggerakkan perekonomian dan mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami meyakini bahwa kami dapat menggerakkan perekonomian menjadi jauh lebih baik lagi, serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ketua Kadin Jakarta Selatan, Lafranta Siregar saat Rapat Pimpinan Kota (Rapimkota) III Tahun 2024 KADIN Jakarta Selatan (Jaksel), di Jakarta, Rabu.
Dia menerangkan, maksud dan tujuan kegiatan ini yakni untuk mengevaluasi program yang sudah dilaksanakan dan program kedepannya, termasuk masalah anggaran dan perkembangan aplikasi My Jaksel.
Untuk aplikasi My Jaksel, lanjut dia, yang sudah dapat diakses oleh iOS ini nantinya akan dikembangkan dengan berkolaborasi bersama pihak terkait terkait seperti Sudin PPAPP, Sudin PPKUKM dan lain sebagainya.
“Semoga dengan dilaksanakannya Rapimkota III ini, kami dapat terus bersinergi dengan baik bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam bentuk hal atau kegiatan apapun,” ujarnya.
Senada, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Selatan, Sayid Ali mengatakan, dengan Rapimkota III ini nantinya dapat merumuskan bentuk kolaborasi, sinergi, serta rumusan antara seluruh pemangku kepentingan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Kadin Jakarta Selatan.
“Diharapkan nantinya dapat memacu pembangunan serta pertumbuhan ekonomi dalam menyongsong Jakarta sebagai kota global,” ujar Sayid Ali.
“MyJakseľ” merupakan aplikasi media sosial yang dikelola oleh Kadin Jakarta Selatan sebagai kumpulan data pelaku dunia usaha baik anggota Kadin Jakarta Selatan, mitra meliputi pemerintah maupun lembaga terkait dunia usaha lainnya.
Kemudian, aplikasi itu menghadirkan promosi usaha secara gratis meliputi layanan seperti perijinan, sertifikasi, legalitas, dan bantuan.
Lalu, forum sebagai sarana komunikasi antar anggota pelaku usaha, mitra dunia usaha termasuk pemerintah dan lembaga terkait.
Diharapkan aplikasi ini dunia usaha di Jaksel akan mudah untuk memasarkan produk dan jasanya dengan bisa berinteraksi langsung bersama pihak terkait.
Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. ANTARA/HO-Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara
Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyatakan penyaluran bantuan pangan beras di wilayah ini sebanyak 8.168.810 kilogram (8.168 ton) pada periode Desember 2024.
“Realisasi penyaluran Desember sebesar 8.168.810 kilogram atau yang telah tersalurkan sudah 87,14 persen di sejumlah kota atau kabupaten di Sumatera Utara,”BNI yakin kredit bakal tumbuh di tahun pertama pemerintahan Prabowoujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto, di Medan, Rabu.
Budi mengatakan pagu alokasi sebanyak 937.422 penerima bantuan pangan (PBP) dengan 10 per kilogram, dan menargetkan selesai pada 16 Desember ini.
Lebih lanjut, dia mengatakan bantuan pangan ini menjamin kebutuhan masyarakat juga tak lepas dari aktivitas menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Selain itu, bantuan pangan pada 2024 ini disalurkan sudah sampai tahap ketiga. Tahap pertama alokasi Januari, Februari dan Maret, tahap kedua April, Mei dan Juni serta tahap ketiga Agustus, Oktober dan Desember.
“Saya meminta pada PT Pos selesai pada 16 Desember ini, karena terkait kebutuhan masyarakat pada natal dan tahun baru. Kami optimistis dapat selesai sesuai jadwal,” kata Budi.
Di sisi lain, Bulog Sumut mengatakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus dilaksanakan, walaupun target sudah melampaui sekitar 100 persen.
“Setiap hari terus kami lakukan bersama distributor untuk memantau pasar, karena beras SPHP untuk menjaga kestabilan pangan,” kata Budi.
Ia menambahkan untuk stok beras di gudang mencapai 45 ribu ton, artinya beras tersebut aman sampai akhir tahun.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OREI) resmi menjalin kerja sama dengan ISOL Technology Inc. dari Korea Selatan dalam pengembangan teknologi pencitraan medis MRI 0,6 Tesla. (ANTARA/HO-Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Organisasi Riset Elektronika dan Informatika Badan Riset dan Inovasi Nasional (OREI BRIN) menjalin kerja sama dengan perusahaan ISOL Technology Inc. dari Korea Selatan (Korsel) dalam pengembangan teknologi pencitraan medis.
Proyek ini bertujuan menciptakan teknologi pencitraan medis yang lebih terjangkau, mudah dioperasikan, dan hemat perawatan, khususnya untuk fasilitas kesehatan di daerah.
“Melalui program Co-Development BRIN-ISOL Technology Inc., kami berharap dapat menghadirkan produk riset MRI yang bebas helium, terjangkau, dan mudah digunakan,” kata Kepala OREI BRIN Budi Prawara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia menambahkan, program ini diinisiasi guna meningkatkan kapasitas periset dalam penguasaan teknologi pencitraan berbasis elektromagnetik.
Kerja sama ini juga mencakup pengembangan perangkat MRI 0,6 Tesla serta eksplorasi teknologi pencitraan medis lainnya, termasuk X-ray, CT scan, dan PET scan.
Kepala Pusat Riset Telekomunikasi BRIN Nasrullah Armi menambahkan bahwa proyek ini tidak hanya menjadi peluang bagi periset BRIN untuk menguasai teknologi pencitraan medis, tetapi juga di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), magnet superkonduktor, RF, dan sistem pendingin.
“BRIN telah membentuk tim pengembangan MRI yang akan bekerja sama dengan tim ISOL Technology untuk memastikan kemandirian bangsa dalam penguasaan teknologi MRI di masa depan,” ujar Nasrullah.
Sementara itu, CEO ISOL Technology Inc, Lee menekankan pentingnya kerja sama ini dalam mendukung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Kami mengembangkan MRI 0,6T dengan teknologi magnet superkonduktor dan AI, serta memproduksi komponen utama secara lokal. Jika kolaborasi ini berjalan erat, tujuan proyek ini dapat tercapai dengan sempurna,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa keberhasilan proyek ini membuka peluang pengembangan perangkat MRI dengan kapasitas lebih tinggi, seperti 1,5T hingga 7T, dan inovasi lainnya, seperti PET-MRI serta MRI dengan teknologi HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound).
“Ini adalah langkah awal kerja sama antara Coretech-ISOL dan BRIN, yang menjadi lompatan besar bagi pengembangan teknologi pencitraan medis di kedua negara,” imbuhnya.
