Bila dirinci premi asuransi jiwa naik 2,74% yoy menjadi Rp150,53 triliun, sedangkan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 2,87% yoy menjadi Rp121,1 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa kinerja industri asuransi didukung oleh modal yang solid. Per Oktober 2024 risk based capital (RBC) asuransi jiwa sebesar 436,70%, sedangkan asuransi umum dan reasuransi 316,85%.
Sementara itu aset industri aset asurans komersial tercatat tumbuh 4,31% yoy menjadi Rp914,03 triliun. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana aset asuransi komersial mengalami kontraksi -1,3% yoy.
Adapun pertumbuhan nilai premi asuransi non-komersial melambat. Per Oktober 2024 naik 6,79%, sedangkan per Oktober 2023 tumbuh 9,82% yoy.
Dalam kesempatan itu dihadiri juga Menteri Koordinator bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Agama Nasaruddin Umar.
“saya sangat bergemberia menghadiri acara ini peresmian terowongan silaturahim angara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, ini merupakan salah satu simbol dari kerukunan antar umat beragama,” kata Prabowo saat memberikan sambutan.
Menurutnya terowongan ini simbol dari perbedaan. Prabowo mengatakan Indonesia merupakan bangsa yang paling majemuk di dunia, dengan 714 suku bangsa dan kelompok etnis. serta ribuan orang tinggal dipulau yang memiliki agama, budaya dan adat istiadat yang berbeda.
“oleh karena itu terowongan ini adalah satu simbol yuang sangat berharga terima kasih semua tokoh yang berhasil mewujudkan simbol ini,” kata Prabowo.
Diketahui terowongan ini memakan biaya mencapai Rp 39 miliar, yang dikerjakan sejak 2020 lalu. Berfungsi sebagai penghubung antara masjid Istiqlal dan gereja Katedral.
Terowongan ini memiliki kedalaman mencapai 6 meter, dengan panjang 34 meter, dan luas terowongan 218 meter persegi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan pembangunan terowongan ini merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Joko Widodo pada 2020 lalu, dalam rangka memudahkan akses jamaah antar bangunan, rumah ibadah, dan memenuhi ruang parkir tanpa mengganggu arus lintas.
“Filosofi pembangunan ini sebagai pengingat pentingnya toleransi antar umat beragama. Di dalamnya terhadap galeri dan diorama yang menceritakan hubungan toleransi antara agama di Indonesia,” kata Nasaruddin, dalam sambutannya.
Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta pada Rabu (11/12/2024) mengimbau para keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial program keluarga harapan (bansos pkh) dan bantuan pangan non tunai (BPNT)/sembako Kemensos agar memanfaatkan pencairan bansos tersebut dengan bijaksana. (ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos)
Kementerian Sosial mengimbau para keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial program keluarga harapan (bansos PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT)/sembako Kemensos agar memanfaatkan pencairan bansos tersebut dengan bijaksana.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu malam, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial Faisal mengatakan pencairan bansos yang akan dilaksanakan pada bulan ini hendaklah dimanfaatkan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, tidak untuk membeli rokok atau barang-barang yang tidak produktif.
“Bagi KPM yang bantuannya disalurkan melalui Himbara (Himpunan Bank Negara), bantuan sudah dapat digunakan karena telah masuk ke rekening. Yang melalui PT Pos akan cair pada minggu ketiga Desember. Kami mengingatkan agar bantuan digunakan secara bijak,” kata Faisal.
Ia menerangkan masyarakat dapat mencairkan bantuan dengan mendatangi bank atau ATM terdekat. Untuk KPM yang bantuannya disalurkan melalui PT Pos, lanjutnya, undangan pengambilan bantuan nanti akan diberikan.
Berkenaan dengan hal tersebut, Faisal menerangkan PT Pos sudah menyediakan tiga metode penyaluran, yaitu pengambilan langsung di kantor pos, penyaluran melalui komunitas, dan penyaluran langsung ke rumah KPM.
Pada metode penyaluran komunitas, petugas PT Pos akan mendatangi komunitas KPM yang lokasinya jauh dari kantor pos. Biasanya, metode tersebut digunakan untuk KPM yang tinggal di wilayah terpencil seperti daerah 3T. Penyaluran langsung ke rumah dikhususkan untuk KPM lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tidak mampu secara fisik untuk mendatangi kantor pos.
Lebih lanjut, ia mengatakan pada Program Keluarga Harapan, bantuan yang disalurkan mencakup Tahap III (periode Juli, Agustus, September) dan Tahap IV (periode Oktober, November, Desember). KPM yang menerima bantuan melalui Himbara akan mendapatkan bantuan Tahap IV, sedangkan KPM yang menerima bantuan melalui PT Pos akan mendapatkan bantuan Tahap III dan Tahap IV.
Bantuan yang diterima sesuai dengan komponen yang terdaftar. Pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp750.000 per tahap atau per tiga bulan. Adapun pada komponen pendidikan, anak sekolah dasar atau sederajat menerima Rp225.000 per tahap, anak SMP atau sederajat mendapat Rp375.000, dan anak SMA atau sederajat memperoleh Rp500.000.
Komponen kesejahteraan sosial mencakup penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 60 tahun ke atas, yang masing-masing dialokasikan menerima Rp600.000 per tahap.
Untuk BPNT/Sembako, bantuan yang cair pada bulan Desember mencakup periode Juli-Desember bagi KPM yang menerima melalui PT Pos, dan periode November-Desember bagi KPM yang menerima melalui Himbara. Setiap KPM BPNT/Sembako menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, didampingi Kepala Badan Pengembangan SDM Kemkomdigi Hary Budiarto melihat karya dari mahasiswa di STMM Yogyakarta, Rabu (11/12/2024). (ANTARA/Livia Kristianti)
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta generasi muda khususnya mahasiswa untuk menjaga penerapan nilai budaya saat memanfaatkan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) agar teknologi tersebut tidak menggerus warisan bangsa.
Hal itu disampaikan Meutya saat meninjau kesiapan Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) Yogyakarta yang sebentar lagi akan menjadi Politeknik Digital (Poldigi) Yogyakarta pada 2025.
“Dalam rangka menghadapi kemajuan teknologi, (generasi muda) pemimpin-pemimpin itu harus punya wisdom, harus wisdom, harus wise. Maka dari itu berhadapan dengan teknologi yang nyaris tanpa nilai tentu kita juga harus menanamkan nilainya,” kata Meutya memberikan arahan kepada para mahasiswa di STMM Yogyakarta, Rabu.
Meutya mencontohkan salah satu bukti sukses dari penerapan budaya dalam pemanfaatan teknologi telah berhasil dilakukan oleh komunitas masyarakat yang tinggal di Kampoeng Cyber, Yogyakarta.
Mereka bersama-sama menghadirkan kolaborasi untuk membentuk wadah komunal menghadirkan konektivitas digital yang terjangkau dan dapat mendukung masyarakat setempat bisa memanfaatkan teknologi terbaru, dan inisiasi ini terus berjalan hingga saat ini yang hampir dua dekade lamanya.
“Tadi saya dari Kampoeng Cyber dan melihat gerakan itu merupakan satu kekuatan di mana teknologi dipadukan dengan kebudayaan yang ternyata bisa besar dan ternyata baik dan berhasil,” kata Meutya.
Maka dari itu, para mahasiswa yang tergabung menjadi bagian STMM diharapkan dapat mengambil langkah serupa apalagi mengingat bahwa Yogyakarta merupakan Kota Pelajar yang penuh budaya sehingga nilai-nilai terkait budaya harusnya sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari.
Meutya juga mengajak para mahasiswa untuk dapat menyambut teknologi terkini seperti AI dengan berfokus pada pemanfaatannya dan tidak melihatnya sebagai ancaman.
“Saya termasuk yang merasa bahwa teknologi harus diembrace, harus kita ikuti, harus kita tanggapi, bukan dilawan, dihadapi berhadapan-hadapan. Tapi bagaimana kita bisa mengambil keuntungan, kemanfaatan semaksimal dari kecerdasan artifisial inilah yang perlu ilmu-ilmu tersendiri,” katanya.
Pesepak bola Madura United FC Maxuel De Cassio Da Silva (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Arema FC Dedik Setiawan (kiri) pada pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (21/11/2024). ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/nz (ANTARA FOTO/RIZAL HANAFI) Pelatih Madura United Paulo Menezes mengakui timnya tampil kurang efisien pada beberapa pertandingan terakhir Liga 1 Indonesia sehingga gagal mendapatkan poin.
“Kami kesulitan mencetak gol. Kami menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol. Tapi, kami kurang efisien untuk mencetak gol,” kata Paulo dalam laman Liga Indonesia di Jakarta pada Rabu.
Menezes mengambil contoh pertandingan melawan Semen Pedeng ketika Madura United takluk 0-1.
Menezes menjelaskan pertandingan itu menjadi sangat sulit saat hujan turun sehingga aliran bola menjadi tidak lancar dan saat hujan lebat pandangan menjadi terganggu.
Kondisi itu membuat gawang Madura United dibobol Ryohei Michibuchi dari situasi bola mati pada menit terakhir pertandingan melawan Semen Padang itu.
“Padahal, kami sudah berlatih untuk menghadapi bola mati,” kata Paulo.
Kekalahan itu membuat Madura United menjadi juru kunci Liga 1 Indonesia dengan enam poin dari 14 laga atau enam poin di bawah zona aman.
Selanjutnya Madura United melakoni partai berat menghadapi Borneo FC di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu pekan ini pukul 19.00 WIB.
Menteri PANRB Rini Widyantini (kiri) saat memberikan keterangan pers di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (11/12/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong persebaran zona integritas di seluruh Indonesia melalui program OLGOZI atau One Local Government One Zona Integritas.
“Jadi, kami akan membangun peningkatan sebaran zona-zona integritas di seluruh Indonesia,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu.
Berdasarkan paparan Rini dalam acara tersebut, masih terdapat nol Wilayah Bebas Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di beberapa daerah, terutama Maluku dan Papua.
“Untuk wilayah-wilayah yang masih belum ada unit-unit yang mendapat penilaian ZI (zona integritas), tentunya kami selalu melakukan pembinaan,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa Kementerian PANRB juga akan memberikan pelatihan terhadap unit-unit kerja kementerian/lembaga yang ingin membangun WBK dan WBBM.
Rini menjelaskan bahwa wajar masih terdapat wilayah dengan nol WBK maupun WBBM karena penilaian zona integritas bukan sekadar administratif, tetapi juga memperhatikan dampak reformasi birokrasi dari unit kerja tersebut.
Pada kesempatan terpisah, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto membenarkan pernyataan Menteri PANRB tersebut.
“Seperti tadi disampaikan, WBK WBBM ini kan miniatur dari reformasi birokrasi. Jadi, kalau reformasi birokrasinya sudah baik, baru nanti bisa mendapatkan predikat WBK, minimal,” kata Erwan menjelaskan.
Pernyataan Erwan tersebut merujuk zona integritas sebagai miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi fondasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien.
Petugas PAM Jaya berjalan di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Buaran, Kalimalang, Jakarta, Kamis (2/2/2023). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/aww.
Perumda PAM Jaya menjamin penyesuaian tarif air bersih berlangganan di Jakarta Selatan tak berdampak pada pada kebutuhan dasar rumah tangga.
“Sosialisasi ini diharapkan memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh masyarakat terkait tarif air PAM Jaya,” kata Senior Manager Regional Barat dan Selatan PAM Jaya, Mohamad Faizal di Jakarta Selatan, Rabu.
Faizal menjelaskan itu dalam program kolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Dasar Air Bersih PAM Jaya.
Sosialisasi itu membahas tarif pelanggan rumah tangga sederhana yang akan mengalami penurunan dari Rp1.050 menjadi Rp1.000 per meter kubik untuk penggunaan hingga 10 meter kubik pertama.
Menurut dia, penting adanya sosialisasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menargetkan pada 2030 Jakarta seluruhnya sudah terlayani air melalui sambungan perpipaan.
“Mari kita bersama-sama mendukung upaya ini demi tercapainya Jakarta yang lebih baik, maju dan sejahtera,” ucapnya.
Sementara, Ketua Sub Kelompok Urusan Pekerjaan Umum Bagian PLH Setko Administrasi Jakarta Selatan, Asti Nihana mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata dari sinergisitas antara Pemkot Jakarta Selatan dan PAM Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penyedia layanan air bersih perpipaan di Jakarta.
“Untuk memaksimalkan sosialisasi ini, kami turut hadirkan perwakilan dari tingkat kecamatan dan kelurahan agar mendapatkan informasi yang jelas dan transparan terkait perubahan tarif air yang akan diberlakukan Januari 2025,” ujar Asti.
Asti berharap, PAM Jaya dapat terus menjaga kualitas pelayanan dan memastikan setiap warga mendapatkan akses terhadap air bersih dengan harga terjangkau.
“Mudah-mudahan melalui sosialisasi ini masyarakat dapat memahami adanya penyesuaian tarif ini. Kemudian, PAM Jaya bisa terus meningkatkan kualitas dan pelayanan PAM Jaya,” harapnya.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu (11/12/2024). ANTARA/Bayu Saputra
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menambah jam layanan untuk mengantisipasi lonjakan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang terjadi setiap akhir tahun.
Langkah itu diambil untuk memastikan pencairan anggaran berjalan lancar menjelang tutup tahun anggaran 2024.
“Jadi yang biasanya sampai jam 17.00 WIB, ini diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada yang setengah jam, ada yang satu jam. Kalau kurang juga kita ditambahkan lagi satu jam,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu.
Selain perpanjangan jam layanan, KPPN juga melakukan pengecekan terhadap sistem yang terkait dengan pembayaran yang nantinya akan berpengaruh pada kecepatan pelayanan.
Astera menjelaskan, pada akhir tahun, KPPN akan mendapat bantuan berupa pembentukan gugus tugas (task force). Tim ini diperkuat dengan personel tambahan dari pusat untuk membantu pelaksanaan penyelesaian SPM.
“Di KPPN-KPPN yang punya load tinggi, kita buatkan task force, jadi ada bantuan dari pusat untuk membantu pelaksanaan penyelesaian SPM dan tentunya pada akhirnya nanti kita akan membuat suatu manajemen dengan satuan kerja (satker), jadi tim kami di KPPN ini akan bekerja sama dengan satker untuk memastikan jadwal-jadwal penyampaian SPM kepada kami,” ujarnya pula.
Langkah tersebut dinilai krusial, mengingat volume pengajuan SPM yang cenderung melonjak menjelang akhir tahun.
Astera menyampaikan, rata-rata pengajuan SPM harian pada September atau Oktober mencapai 25.000. Angka ini meningkat menjadi 26.000 pada November, dan pada Desember saat ini telah mencapai 44.000 pengajuan per hari.
“Ini sebetulnya masih belum puncak karena kalau tahun lalu itu kita tutup pembayaran SPM di tanggal 15 (Desember) dan puncaknya nanti akan bisa sampai di 49.000. Kalau sekarang karena kita akan tutup tanggal 23 (Desember), jadi nanti mungkin puncaknya akan ada di sekitar tanggal 23 (Desember). Prediksi kami ini akan meningkat sekitar 7-8 persen dibandingkan tahun yang sebelumnya,” ujarnya.
Adapun KPPN cenderung semakin sibuk di akhir tahun. Hal ini dikarenakan banyak satuan kerja pemerintah yang berlomba-lomba merealisasikan anggaran sebelum tutup tahun, untuk menghindari dana yang tidak terserap atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Selain itu, pembayaran kontrak proyek, gaji, tunjangan, dan belanja barang sering kali dijadwalkan di triwulan terakhir tahun anggaran.
Proses rekonsiliasi keuangan negara juga membutuhkan perhatian ekstra di akhir tahun. Dalam hal ini, KPPN harus memastikan semua transaksi tercatat dengan benar, serta menyusun laporan realisasi anggaran tahunan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho saat memberikan keterangan pers terkait upah minimum sektoral (UMS) untuk provinsi di Jakarta, Rabu (11/12/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini belum dapat menetapkan upah minimum sektoral (UMS) untuk provinsi pada 2025 karena belum menentukan sektor-sektornya.
“Kami belum bicara angka, karena belum sepakat itu sektor mana yang akan dibuat, yang akan dimunculkan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho di Jakarta, Rabu.
Hari mengatakan terjadi perbedaan pendapat antara pekerja dengan pengusaha terkait sektor-sektor mana saja yang perlu diatur upahnya.
Pengusaha mengusulkan lima sektor yakni otomotif dan kimia, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, konstruksi dan real estate.
Sementara dari 13 sektor yang diusulkan pekerja yakni konstruksi; kimia, energi dan pertambangan; logam, elektronik dan mesin; otomotif; asuransi dan perbankan; makan dan minum; farmasi dan kesehatan; tekstil, sandang dan kulit; pariwisata; telekomunikasi; ritel; kelistrikan dan transportasi.
“Dari rapat tanggal 9 Desember, 10 Desember ternyata tidak terjadi kesepakatan. Pekerjanya meminta dari 13 sektor harus dimasukkan. Kemudian dari sisi pengusaha ada lima sektor,” jelas Hari.
Dengan demikian, katanya, maka Pemprov DKI belum dapat menetapkan besaran upah.
“Kami belum bicara besaran angka. Ini yang tanggal 11 kalau yang dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia 16 Tahun 2024 harus menetapkan. Namun, karena belum ada kesepakatan akhirnya UMSP belum bisa ditetapkan,” kata Hari.
Sebelumnya Pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 menyatakan Nilai Upah Minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi (UMP).
UMS ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja berbeda dari sektor lain, serta tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau diperlukan spesialisasi.
Sektor yang dimaksud tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan provinsi kepada gubernur untuk penetapan upah minimum sektoral provinsi, kemudian Dewan Pengupahan kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/wali kota untuk penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP 2025 naik naik 6,5 persen dibandingkan tahun lalu, dari semula Rp5.067.381, menjadi Rp 5.396.760.
Sebelum menetapkan di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta melakukan dialog dengan berbagai pihak seperti Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta bersama Dewan Pengupahan Provinsi untuk menetapkan UMP maupun Upah Minimum Sektoral Provinsi (UPMSP), pada 9-10 Desember 2024.
Selain mereka, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Badan Pusat Statistik (BPS) dan pakar juga dilibatkan.
Pemprov DKI menerapkan ketetapan berdasarkan formula Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 sebagai dasar hukum pelaksanaannya.
Ketetapan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebanyak 6,5 persen, merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja atau buruh dan daya saing usaha.
Adapun persentase kenaikan tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.
Presiden Prabowo Subianto (kanan) bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Menkeu Sri Mulyani tiba dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden menyatakan penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2025 merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN 2025. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan penambahan kementerian/lembaga (K/L) pada Kabinet Merah Putih tidak menambah beban anggaran 2024, sementara untuk anggaran 2025 masih dalam tahap kajian.
“Untuk 2024, alhamdulillah karena rentangnya sudah menjelang akhir tahun, praktis tidak ada tambahan. K/L bisa mengoptimalkan dari anggaran yang ada. Untuk 2025, masing-masing K/L tentunya akan ada tambahan anggaran. Ini kami sedang menerima banyak usulan dari K/L,” ujar Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu.
Isa menjelaskan anggaran tahun 2025 sudah ditetapkan bersama DPR. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pun telah dibagikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12) kemarin.
Maka, bila dibutuhkan penyesuaian anggaran, hal itu akan dilakukan saat tahun anggaran 2025 berjalan.
“Kalau ada tambahan, itu akan kami lakukan di 2025. Usulan beberapa sudah masuk dan sudah mulai ditelaah. Ini tentunya akan dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Prabowo Subianto,” kata Isa.
Presiden Prabowo melantik 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 kepala lembaga untuk kabinetnya, sehingga total anggota dalam Kabinet Merah Putih mencapai 109 orang.
Pada akhir Oktober lalu, Sri Mulyani merombak Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan DIPA sisa tahun anggaran 2024 (TA) dan TA 2025 untuk mengakomodasi kemunculan kementerian/lembaga (K/L) baru.
Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan di Istana Negara, Selasa (10/12).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi Belanja Negara pada 2025 sebanyak Rp2.701,4 triliun, dengan Belanja Pemerintah Pusat akan ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi hingga program makan bergizi gratis.
Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. “Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.
Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun, dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan
