Per pukul 09:47 WIB, saham GOTO melonjak 3,03% ke posisi Rp 68/saham. Saham GOTO pada sesi I hari ini bergerak di rentang harga Rp 66 – Rp 69 per saham. GOTO pun makin dekati level psikologis Rp 70 per saham.
Dalam sepekan terakhir, GOTO sudah melesat 7,94%, sedangkan sebulan terakhir GOTO melejit 33,33%. Sayangnya, sepanjang tahun ini masih terkoreksi hingga 20,93%.
Dari orderbook-nya, di kolom bid atau beli, pada harga Rp 65/saham menjadi yang paling banyak antrean belinya pada sesi I hari ini yakni mencapai 8 juta lot atau sekitar Rp 52,1 miliar.
Sedangkan di kolom offer atau jual, pada harga Rp 65/saham menjadi yang paling banyak antrean jual pada sesi I hari ini yakni mencapai 9,1 juta lot atau sekitar Rp 63,8 miliar.
Ternyata saham GOTO banyak diakumulasi kemarin. Tercatat broker Indo Premier Sekuritas mencatatkan pembelian bersih (net buy) saham GOTO mencapai Rp 66,4 miliar, berikutnya Mandiri Sekuritas sebesar Rp 36,6 miliar, dan Trimegah Sekuritas Indonesia seebsar Rp 24 miliar.
GOTO sendiri telah mengumumkan update terkait kemitraan strategis dengan Alibaba. Kolaborasi ini akan menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi Alibaba Cloud untuk mendukung keseluruhan ekosistem GOTO.
Penguatan kemitraan strategis ini sekaligus mengukuhkan komitmen Alibaba sebagai investor jangka panjang GOTO. Kemitraan ini akan dilakukan selama 5 tahun, dengan komitmen Alibaba untuk mempertahankan kepemilikan saham GOTO selama periode kemitraan tersebut. Per 31 Agustus 2024, Alibaba Group memiliki 88.531.124.993 saham seri A GOTO.
Setelah pengumuman kemitraan dengan Alibaba, GOTO juga melakukan kemitraan dengan Tencent, perusahaan teknologi global asal China.
Melalui kolaborasi ini, Tencent Cloud akan menyediakan rangkaian lengkap solusi infrastruktur cloud dan layanan digital yang komprehensif untuk bisnis GoTo.
Sebagai bagian dari kemitraan yang berjangka waktu lima tahun, GoTo akan memanfaatkan teknologi dan layanan Platform as a Service (PaaS) dari Tencent Cloud untuk mendukung ekosistem perseroan secara menyeluruh.
Tim engineering GoTo akan bekerja sama dengan para ahli layanan dan infrastruktur internal Tencent Cloud untuk mengembangkan teknologi lebih lanjut, sehingga memungkinkan perusahaan terus meningkatkan penawaran GOTO, sekaligus memperkuat produk yang berfokus pada konsumen dan memperkuat pengalaman para pengguna.
Berbagai layanan serta posisi GoTo sebagai ekosistem digital terbesar di Indonesia, akan semakin diperkuat oleh kehadiran server Tencent Cloud yang berlokasi di Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan nilai ekspor produk hilirisasi nikel di Indonesia hingga akhir tahun ini ditargetkan bisa menyentuh US$ 40 miliar atau setara Rp 606 triliun (asumsi kurs Rp 15.148 per US$).
Hal ini tentunya mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan nilai ekspor nikel tahun 2023 lalu yang tercatat mencapai US$ 34,8 setara Rp 528 triliun. “Di 2023, sekarang sudah masuk 2024, saya pastikan (nilai ekspor nikel) minimum US$ 40 miliar (Rp 606 triliun). Sekarang sudah US$ 34 miliar,” bebernya di Jakarta, dikutip Kamis (26/9/2024).
Bahlil mengisahkan, nilai ekspor nikel pada saat kebijakan hilirisasi nikel belum berjalan di Indonesia khususnya pada tahun 2018 lalu hanya sebesar US$ 3,3 miliar setara Rp 49,98 triliun.
Saat ini, lanjut Bahlil, Indonesia sudah disegani oleh berbagai negara termasuk China, Amerika, dan negara-negara Eropa. Hal itu diklaim lantaran Indonesia bisa mencapai peningkatan nilai ekspor nikel yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun.
“Nah ini adalah pertumbuhan ekonomi. Makanya hilirisasi, hilirisasi ini kan sebenarnya hanya sebagai bagian kecil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkit nilai ekspor dari hilirisasi nikel yang sudah dijalankan sejak beberapa tahun ini. Pada tahun 2023 lalu, nilai ekspor dari hilirisasi nikel mencapai US$ 34,8 miliar atau Rp 528 triliun (kurs Rp 15.175 per US$).
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi pada saat peresmian Injeksi Bauksit Perdana ke Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 milik PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).
Awalnya Jokowi mengatakan, bahwa kebijakan Indonesia untuk melarang kegiatan ekspor bahan mentah dan melakukan hilirisasi di dalam negeri kerap mendapatkan tekanan-tekanan dari negara maju, salah satunya adalah nikel.
Sementara untuk pelarangan ekspor bauksit tidak ada pertentangan dari negara-negara lainnya. Hal ini mungkin imbas adanya geopolitik global, covid, resesi ekonomi. Sehingga negara-negara maju sibuk dengan masalah dan problem-problem yang mereka miliki.
“Meskipun saat kita 4 tahun yang lalu kita stop nikel, Uni Eropa membawa kita ke WTO. Tapi setelah itu nggak ada, bauksit kita stop nggak ada yang komplain nggak ada yang gugat,” ungkap Jokowi.
Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menunjukkan produksi rokok pada Agustus 2024 mencapai 28,58 miliar atau turun 8,9% dibandingkan Juli ini (month to month/mtm). Produksi juga jatuh 14,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).
Secara historis, produksi rokok fluktuatif pada Agustus karena tergantung musim lebaran pada tahun-tahun sebelumnya.
Secara keseluruhan, produksi rokok Januari-Agustus 2024 mencapai 200,88 miliar batang. Artinya, produksi rokok sudah kembali ke periode normal seperti sebelum pandemi.
Sebagai catatan, jumlah produksi rokok pada Januari-Agustus 2023 sebanyak 197,59 miliar batang, Januari-Agustus 2022 sebanyak 201,75 miliar batang, dan Januari-Agustus 2021 sebanyak 201,75 miliar batang.
Turunnya produksi rokok terjadi di tengah adanya kekhawatiran daya beli. Kekhawatiran tersebut muncul setelah Indeks Harga Konsumen (IHK) mencetak deflasi selama empat bulan beruntun (Mei-Agustus) serta anjloknya sejumlah indikator ekonomi, seperti penjualan kendaraan. Daya beli juga melemah di tengah banyaknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan per akhir Agustus 2024 terjadi lonjakan pada angka tenaga kerja yang ter-PHK sebesar 23,72% menjadi 46.240, dibandingkan periode Agustus 2023 sebesar 37.375.
Dengan alasan itu pula, pemerintah berencana tidak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani, memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025.
Keputusan pemerintah ini menjadi kabar gembira bagi industri rokok dalam negeri.
“Iya 2025 tetap,” kata Askolani di Kementerian Keuangan, dikutip Selasa (24/9/2024).
Ia mengungkapkan, salah satu pertimbangan untuk tidak mengubah kebijakan CHT pada 2025 ialah terus munculnya fenomena down trading rokok, yakni fenomena yang terjadi ketika konsumen beralih pada produk rokok lebih murah.
“Kebijakan CHT 2025 ini tentunya bisa mempertimbangkan down trading, yaitu dari perbedaan antara rokok golongan I dengan golongan III,” tuturnya.
Meski begitu, Askolani mengatakan, kebijakan alternatif CHT yang dipertimbangkan pemerintah untuk dieksekusi pada tahun depan itu ialah penyesuaian harga jual rokok di tingkat industri.
Dengan batalnya perubahan terhadap tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025, maka hal ini dapat mendorong peningkatan kinerja emiten rokok. Jika cukai batal naik, maka harga rokok akan relatif stabil, sehingga tingkat konsumsi rokok dapat terjaga bahkan naik.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan, penurunan order hingga sama sekali tak ada order membuat pabrik-pabrik tekstil tersebut tutup. Hingga menyebabkan puluhan ribu pekerja menjadi korban PHK.
“Pabrik tekstil tutup bertambah lagi. PT. S.Dupantex, lokasinya di jalan Pantura, Pekalongan, Jawa Tengah. Baru tanggal 6 Juni kemarin, akibatnya PHK 700-an orang pekerja,” ungkap Ristadi kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (29/9/2024).
“Ini menambah daftar pabrik tekstil yang melakukan PHK sejak awal tahun 2024. Ada yang efisiensi ada yang pabriknya tutup karena tak bisa lagi bertahan,” tambahnya
Terlepas dari itu, terdapat orang-orang yang sempat mendapat keuntungan besar dari penjualan produk tekstil ini. Bahkan, masa jayanya berhasil membawa mereka menjadi konglomerat berharta triliunan.
Berikut merupakan daftar konglomerat tekstil di Indonesia:
1. Sri Prakash Lohia
Konglomerat Indonesia asal India Sri Prakash Lohia mencatatkan kekayaan sebesar US$8,1 miliar atau sekitar Rp131,9 triliun. Ia mendapat kekayaan ini sebagian besar dari bisnis manufakturnya.
Pada tahun 1976, orang terkaya keempat se-Indonesia ini mendirikan PT Indorama Synthetics Tbk (INDR) bersama sang Ayah yang menyediakan benang pintal. Dalam meniti karirnya, saat itu Ia masih menjadi seorang remaja yang berusia 21 tahun.
Hingga saat ini PT Indorama Synthetics Tbk (INDR) menjadi perusahaan multinasional yang memproduksi tekstil ternama di Indonesia. Performa perusahaan yang baik membuat Sri Prakash betah menduduki 10 besar daftar orang terkaya Indonesia
2. H.M Lukminto
Haji Muhammad Lukminto (H.M Lukminto) alias Le Djie Shin adalah peranakan Tionghoa yang lahir pada 1 Juni 1946. Dia memulai karir sebagai pedagang dengan berjualan tekstil di Solo sejak usia 20-an.
Dalam uraian buku Local Champion, Solo sebagai pusat tekstil di Jawa sejak masa kolonial membuat bisnis Lukminto tumbuh subur. Hingga akhirnya pada 1966 atau di usia 26 tahun dia berani menyewa kios di Pasar Klewer. Kios itu diberi nama UD Sri Redjeki.
Tak disangka bisnisnya moncer. Dua tahun berselang dia mulai membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna untuk pasar Solo. Pendirian pabrik inilah yang kemudian menjelma menjadi PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang kini bertahan hingga kini pada 1980.
Sayangnya, saat ini Sritex mencatatkan kenaikan utang dan defisit modal yang kian membengkak.
Hingga akhir Desember 2023, aset perusahaan tercatat turun 15% menjadi US$ 648,99 juta atau setara Rp 10,38 triliun (asumsi kurs Rp 16.000/US$). Sementara itu, utang perusahaan tercatat malah mengalami kenaikan 3,75% menjadi US$ 1,60 miliar atau setara Rp 25,66 triliun.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, manajemen Sritex menyebut perusahaan akan meningkatkan penjualan dan efisiensi biaya produksi salah satunya lewat pengurangan jumlah karyawan.
Perusahaan telah memangkas 2.232 karyawan dari semula 16.370 karyawan pada akhir 2022 hingga tersisa 14.138 karyawan.
3. Ludijanto Setijo
Ludijanto Setijo adalah Direktur Utama PT Pan Brothers, perusahaan garmen raksasa di Indonesia yang telah memproduksi merek-merek terkenal dunia seperti Calvin Klein, DKNY, J Crew, Old Navy, Gap dan masih banyak lagi. Ia berhasil membawa produk Pan Borthers diekspor ke mancanegara.
Melansir dari situs resminya, PT Trisetijo Manunggal Utama (TMU) merupakan pemegang saham pengendali perseroan dengan kepemilikan 31,25% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan.
Namun sama seperti Sritex, emiten tekstil PT Pan Brothers Tbk (PBRX) tengah mencatatkan rugi bersih yang cukup besar di sepanjang 2023, dari sebelumnya pada 2022 yang mencetak laba bersih.
Rugi bersih PBRX sepanjang 2023 mencapai US$ 1,21 juta atau sekitar Rp 18,63 miliar, setelah sebelumnya berbalik posisi laba dari periode yang sama tahun 2022 sebesar US$ 3,68 juta atau sekitar Rp 56,65 miliar.
Bahkan, lembaga pemeringkat internasional, Fitch Rating menurunkan peringkat surat utang Pan Brothers, dari ‘C’ menjadi ‘RD’ ( Default Rating) sejak tanggal 8 Maret 2024.
Kehidupan seolah perlahan menjauh dari tempat tersebut, meninggalkan kesan suram yang tak terhindarkan. Kondisi fisik bangunan mulai memperlihatkan tanda-tanda penurunan, menciptakan gambaran yang kontras dengan kemegahan yang pernah dimilikinya.
Di balik perubahan ini, ada proses alami yang terjadi, yang tampak tak terhindarkan ketika sebuah rumah tidak lagi menjadi tempat tinggal aktif.. Simak penjelasan berikut ini.
Alasan Rumah Tak Berpenghuni Cepat Rusak
1. Kurangnya Perawatan Rutin
Tanpa adanya perawatan rutin, kerusakan kecil seperti retak pada dinding, kebocoran atap, atau jamur yang tumbuh di tempat lembap tidak segera ditangani, sehingga berkembang menjadi masalah besar.
2. Pengaruh Cuaca dan Lingkungan
Kondisi cuaca dan lingkungan, seperti hujan, angin, panas, dan kelembapan, terus menerus mempengaruhi struktur bangunan. Tanpa penghuni yang merawat dan memperbaiki, kerusakan akibat cuaca ini akan semakin cepat memperburuk keadaan.
3. Ancaman dari Hewan Liar dan Serangga
Rumah yang kosong juga menjadi sasaran empuk bagi hewan liar dan serangga yang bisa merusak bahan bangunan, terutama kayu dan isolasi. Tanpa adanya aktivitas manusia, ventilasi alami yang biasanya terjadi saat rumah dihuni pun berhenti, menyebabkan kelembapan menumpuk dan mempercepat kerusakan.
4. Risiko Vandalisme dan Pencurian
Faktor lainnya adalah vandalisme atau pencurian yang lebih mungkin terjadi pada rumah-rumah yang terlihat kosong, yang berpotensi menambah tingkat kerusakan.
Hal itu pemerintah dalam mengejar target ambisius mengurangi emisi untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa telah terjadi pergeseran pandangan industri global yang kini sudah bergeser ke arah yang lebih hijau. “Dalam industri dan pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia sudah mulai insaf bertahap. Karena dulu kita berpikir tentang mencari uang dengan cepat tanpa memperhatikan proses lingkungan dengan baik,” ujarnya pada acara Green Initiative Conference di Jakarta, dikutip Kamis (26/9/2024).
Sejalan dengan paradigma global tersebut, tutur Bahlil, pemerintah akan membuat peraturan untuk memanfaatkan EBT di dalam industri-industri smelter secara bertahap dan perlahan, yang sebelumnya menggunakan batu bara sebagai sumber energi listriknya.
“Di Weda Bay itu membangun industri hilirisasi dari bahan baku nikel. Sekarang dia sudah punya lebih kurang lebih sekitar 8-10 Giga Watt, artinya 8-10 ribu Mega Watt,” tuturnya.
Bahlil menyebutkan bahwa sudah berdiskusi dengan pemilik smelter Weda Bay mulai tahun 2025 mendatang pengolahan nikel disana akan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di lahan bekas tambang, dengan target lima tahun selanjutnya pemanfaatan EBT sudah di atas 50%. “Puncaknya nanti di tahun 2030 minimal 60-70% mereka sudah bisa melakukan konversi memakai energi baru terbarukan,” tambahnya.
Selanjutnya, Bahlil mengatakan bahwa smelter-smelter yang produk turunannya hanya sampai dengan Nickel Iron Pig (NPI) akan diberikan persyaratan sudah harus memakai EBT, atau setidaknya menggunakan energi berbasis gas bumi, meski memiliki investasi yang lebih mahal.
“Tetapi, mahalnya Capex untuk melakukan investasi terhadap power plant yang berorientasi pada EBT itu ditutupi dengan harga produk yang memang harganya lebih mahal ketimbang produk yang dihasilkan dari energi batu bara atau fosil. Jadi kalau dihitung secara ekonomi, itu no issue,” pungkasnya.
Untuk menjalankan skema ini, masyarakat diminta melakukan pendaftaran kendaraan melalui MyPertamina. Nantinya setelah pendaftaran masyarakat akan mendapatkan QR Code untuk mendeteksi apakah mereka mendapatkan hak BBM bersubsidi.
Pendaftaran tersebut bisa dilakukan melalui langsung ke SPBU atau lewat online yakni website maupun aplikasi MyPertamina. Masyarakat perlu menyiapkan sederet dokumen pendukung sebelum melakukan pendaftaran.
“Jadi mereka tentunya harus menyiapkan perangkat-perangkatnya, terutama misalnya untuk pendaftaran daripada konsumen pengguna. Jadi nantinya semua konsumen pengguna dari BBM bersubsidi itu akan terdaftar di dalam sistem seperti itu,” ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati, dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia belum lama ini.
BPH Migas juga sedang mengembangkan aplikasi lain sebagai cara memperlancar proses penerbitan surat rekomendasi yang diterbitkan Pemda untuk BBM bersubsidi. Aplikasi akan terintegrasi dengan pihak terkait yakni BPH Migas, badan usaha penugasan seperti Pertamina dan pemerintah daerah.
“Intinya akan mempermudah nantinya dalam menerbitkan surat rekomendasi. Dan kita juga tentunya menyiapkan juga untuk sosialisasi nantinya setelah terbit peraturan itu,” kata dia.
Cara Daftar MyPertamina
Melalui Website
1. Siapkan dokumen yang dibutuhkan yaitu: KTP, STNK, Foto Kendaraan, dan dokumen pendukung lainnya
2. Buka website subsiditepat.mypertamina.id
3. Centang informasi memahami persyaratan
4. Klik daftar sekarang
5. Ikuti instruksi dalam website tersebut
6. Tunggu pencocokan data maksimal 7 hari kerja di alamat email yang telah didaftarkan, atau cek status pendaftaran di website secara berkala
7. Apabila sudah terkonfirmasi, unduh (download) kode QR dan simpan untuk bertransaksi di SPBU Pertamina.
Melalui Aplikasi MyPertamina
1 download aplikasi MyPertamina
2. Daftar dengan memasukan data lengkap seperti nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan pin transaksi
3. Kemudian masukan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS
4. log in masuk ke akun MyPertamina dengan memasukan nomor telepon dan PIN
5. Hubungkan akun MyPertamina dengan LinkAja untuk pembayaran transaksi
6. Tunggu selama 7 hari kerja agar bisa digunakan
Melalui SPBU
1 Kunjungi SPBU yang terdaftar bisa melakukan registrasi MyPertamina
2. Pindai QR Code untuk mendaftar
3. QR Code akan mengarahkan ke subsiditepat.mypertamina.id
4. Daftar dan isi dokumen sesuai Langkah registrasi
5. Setelah selesai tunggu waktu 7 hari untuk proses verifikasi
6. Jika sudah disetujui, download QR Code lalu gunakan untuk digunakan membeli BBM Subsidi tepat sasaran
Foto: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melakukan ekspose temuan baja tak sesuai SNI di Kawasan Kp Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) memamerkan hasil temuan pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor berupa produk baja tak sesuai ketentuan sebanyak 11.000 ton. Baja-baja tersebut adalah jenis baja profil siku sama kaki, dengan nilai ditaksir mencapai Rp11 miliar.
Pengungkapan hasil temuan itu dilakukan di pabrik baja yang berlokasi di Kawasan Kp Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi hari ini, Kamis (26/9/2024).
Adapun ketentuan yang tidak dipenuhi, yaitu barang tersebut tidak memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), dan tidak memiliki Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut bisa membahayakan karena baja-baja itu digunakan untuk proyek konstruksi.
“Ini harus memenuhi SNI dan NPB. Ini dua-duanya nggak ada. Tentu ini membahayakan bagi pemakai, ini kan untuk bahan konstruksi. Kalau bangun jalan tol (pakai) ini, bisa dua minggu jalan tolnya goyang. Jadi, ini penting. Oleh karena itu, harus memenuhi SNI dan NPB,” kata Zulhas.
“Jumlahnya ada 11 ribu ton atau 11 juta kg. Jadi nggak sedikit, banyak. Nilainya kira-kira Rp11 miliar,” sambungnya.
Penindakan yang dilakukan ini, kata dia, dalam rangka Satgas yang dibentuknya beberapa bulan lalu untuk terus menertibkan dan melindungi konsumen. Supaya konsumen terlindungi, serta barang-barang yang diproduksi tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
“Mulai dari besi baja, kemarin pakaian, ada juga warehouse atau pergudangan. Kemudian ada juga karpet dan lain-lain. Jadi penting sekali, sehingga konsumen kita terlindungi. Jangan sampai konsumen nggak bisa ngukur, nggak bisa ngecek, sehingga nanti bangunannya roboh,” ujarnya.
Untuk dapat mengamankan barang bukti ini, ungkapnya, Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor telah melakukan pengusutan sejak 12 September 2024 kemarin.
“Ini sudah diawasi mulai 12 September (2024),” ungkap dia.
Nantinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Zulhas mengatakan barang bukti besi/baja profil siku sama kaki ini akan dimusnahkan dengan cara dilebur oleh pelaku usahanya sendiri, dengan pendampingan Satgas Tata Niaga Impor.
“Kita lakukan penindakan secara administratif. Ini nanti harus dimusnahkan, tapi kalau ini dilebur lagi, jadi harus proses dengan ketentuan, sehingga memenuhi standar syarat-syarat yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian, sehingga tidak ada resiko bagi konsumen,” pungkasnya.
Foto: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melakukan ekspose temuan baja tak sesuai SNI di Kawasan Kp Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melakukan ekspose temuan baja tak sesuai SNI di Kawasan Kp Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan lima unit Kapal Ikan Asing (KIA) pencuri ikan yang sedang beraksi di perairan Samudera Pasifik wilayah Sulawesi, dan Selat Malaka. (Dok. Humas Ditjen PSDKP)
Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia ternyata masih terjadi. Terbukti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru saja mengamankan 5 unit Kapal Ikan Asing (KIA) pencuri ikan yang sedang beraksi di perairan Samudera Pasifik wilayah Sulawesi, dan Selat Malaka. Lima unit kapal tersebut masing-masing empat berbendera Filipina dan satu berbendera Malaysia.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan, penangkapan lima KIA tersebut merupakan bukti pemerintah, dalam hal ini KKP hadir menjaga kedaulatan NKRI dan menjaga sektor kelautan dan perikanan.
Ipunk menjelaskan, penangkapan empat KIA Filipina bermula saat Kapal Pengawas (KP) Orca 06 sedang melakukan patroli di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indoensia (WPPNRI) 717, yang kemudian berhasil menghentikan empat kapal ikan asing berbendera Filipina yang sedang melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi perizinan yang sah atau ilegal.
“Aktivitas kapal pencuri ikan asing yang sedang beroperasi di perairan Samudera Pasifik kami ketahui melalui informasi dari masyarakat, kemudian data tersebut dilakukan analisis di Pusat Pengendalian (Pusdal) milik kami. Kemudian diteruskan ke KP Orca 06 yang sedang melakukan patroli di wilayah tersebut,” kata Ipunk dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (26/9/2024).
Ipunk juga menjelaskan, satu set KIA tersebut berupa dua set jenis kapal lampu FB.LB.MV-02 dan FB.LB.MV-04 yang berukuran 23 GT, kemudian satu kapal FB.ST B 01 berukuran 75 GT dengan alat tangkap purse seine dan yang terakhir satu kapal FB.L-04 yang berukuran 85,93 GT berjenis kapal pengangkut ikan.
“Penangkapan satu kesatuan kapal operasi KIA Filipina yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan ini merupakan pertama kali. Sebelumnya, pada Bulan Juni 2024, kami juga berhasil mengamankan dua kapal jenis yang sama. Namun kapal pengangkut ikannya sudah tidak ada di lokasi. Modusnya mereka keluar masuk perbatasan dan memasang rumpon di perbatasan,” terang dia.
Terkait taksiran kerugian, lanjut Ipunk, pihaknya memastikan kerugian ekologi yang rusak akibat alat tangkap yang digunakan oleh KIA cukup besar, bahkan lebih besar dari kerugian ekonomi.
“Jika divaluasi terhadap produktivitas keempat kapal tersebut selama satu tahun sebesar Rp374 miliar kerugian negara yang dialami. Kerusakan ekologi justru yang lebih besar karena mereka menggunakan alat tangkap ikan terlarang. Untuk itu negara hadir, pemerintah dalam hal ini KKP hadir di laut untuk memastikan bahwa pelaku illegal fishing bisa ditangani dan tentunya bersinergi dengan aparat penegak hukum lain,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Nakhoda KP Orca 06 Eko Priyono membeberkan kronologis penangkapan 4 KIA tersebut. Ke-3 KIA diamankan pada waktu yang bersamaan tepatnya pada Jumat (20/9/2024) sekitar pukul 23:00 WITA kemudian satu kapal pengangkut FB.L-04 diamankan pada Sabtu, (21/9/2024) pukul 00:20 WITA.
“Kami mengamankan tiga kapal terlebih dahulu yang sedang melakukan aktivitas. kemudian selang beberapa lama kami berhasil mengamankan kapal pengangkut ikan yang stand by di lokasi lain. Total terdapat 33 orang ABK beserta nakhoda yang semua berasal dari Filipina,” ujarnya.
Eko juga menjelaskan mengapa pihaknya bisa mengamankan aktivitas pencurian ikan ilegal tersebut. Pertama, kata Eko ada tiga kapal mereka menebar rumpon (rumah ikan) kemudian dibantu oleh dua kapal lampu menerangkan lampunya untuk membuat ikan berkerumun masuk ke dalam rumpon.
“Setelah dirasa banyak ikannya, kemudian giliran kapal jaring yang kedalamannya bisa mencapai 100 meter bertugas menangkap ikan dengan cara memutari rumpon tersebut. Setelah itu kemudian diangkat dan selanjutnya ikan hasil tangkapan tersebut ditampung di kapal pengangkut yang kapasitasnya mencapai 85 GT, dengan komoditas ikan yang ditangkap yaitu tuna, tongkol, cakalang,” ujar Eko.
Kapal Trawl Ilegal Malaysia di Selat Malaka
Ditempat terpisah, KP Orca 03 berhasil mengamankan satu kapal ikan asing ilegal asal Malaysia yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, yaitu trawl di perairan Selat Malaka di WPPNRI-571.
Nakhoda KP Orca 03 Muhammad Ma’ruf menjelaskan, pada Senin (23/9/2024) pukul 13:00 berhasil mengamankan satu kapal berukuran 18 GT bernama HJF 727 B. Kapal tersebut di Nahkodai oleh seorang warga negara asing (WNA) Malaysia berinisial EWL (48) dan tiga orang ABK yang juga WNA Malaysia.
“Kami mendeteksi kapal yang teridentifikasi secara visual, merupakan kapal ikan yang diduga sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap trawl. Kemudian kami mendekati kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Muhammad Ma’ruf menjelaskan kapal bermuatan 100 kilogram ikan campur tersebut, setelah diperiksa kapal adalah kapal ikan asing berbendera Malaysia tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang berlaku.
“Barang bukti diamankan dan KAI JHF 727 B dikawal menuju Pangkalan Pengawasan SDKP Batam guna proses pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.
Berdasarkan data hingga 25 September 2024, KKP berhasil mengamankan 133 kapal pencuri ikan yang diantaranya 21 KIA dan 113 KII angka tersebut meningkat jika dibandingkan Semester I Tahun 2023 yang mencapai 75 kapal, 9 KIA dan 66 KII.
Sebelumya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahwa pihaknya terus berkomitmen dan tak pandang bulu untuk memerangi praktik penangkapan ikan secara ilegal dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang ada.
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) bali menggelar TASPEN Governance, Risk dan Compliance Insight Forum (TGIF) 2024 dengan mengambil tema “Reshaping GRC Behaviour To Maintain Sustainable Growth”. Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance/GRC).
TGIF bertujuan untuk menyatukan pemahaman seluruh Insan TASPEN dengan memperdalam pengetahuan terkait penerapan GRC melalui kegiatan seminar dengan narasumber dan pakar kompeten di bidangnya.
Kegiatan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi TASPEN, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI, R. Narendra Jatna, serta pimpinan Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun. Seluruh Kepala Unit Kerja TASPEN dari seluruh Indonesia dan mitra bisnis TASPEN juga turut berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar di Hotel Tentrem, Tangerang (19/09).
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko TASPEN, Diyantini Soesilowati mengatakan TGIF merupakan salah satu komitmen TASPEN untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, pengelolaan risiko yang efektif, dan menerapkan standar etika yang sesuai dengan regulasi dan kebijakan internal.
“Kegiatan TGIF dilaksanakan 3 kali yang dimulai di 2022-2024 dengan tema yang terus menyesuaikan sesuai kebutuhan dalam merespons tantangan ke depan dan sejalan dengan harapan dari stakeholder. Kegiatan TGIF 2024 diharapkan dapat memberikan insight dan refreshment untuk konsisten menerapkan GRC dalam segala aspek dan yakin bahwa apa yang dimulai hari ini akan berdampak besar pada Perusahaan di kemudian hari dan terus berkelanjutan,” ungkap dia dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).
Kegiatan TGIF 2024 merupakan salah satu inisiatif TASPEN untuk menginternalisasi nilai-nilai GRC dalam lingkungan perusahaan. Acara ini menghadirkan sejumlah pakar dan ahli di bidang tata kelola perusahaan untuk meningkatkan pemahaman para Insan TASPEN.
Salah satu pemateri, Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN Sila H. Pulungan memaparkan topik mengenai Fraud Risk Management dan Pencegahan Korupsi. Ketua Center for Risk Management and Sustainability (CRMS) Antonius Alijoyo menyampaikan pembahasan lebih mendalam terkait konsep GRC.
Selain itu, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Arifiyadi bersama Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum Satriyo Wibowo turut membahas isu perlindungan data pribadi yang kian relevan di era digital ini.
Komisaris Utama TASPEN, Suhardi Alius mengatakan, TASPEN sebagai salah satu BUMN berkomitmen meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau GCG.
“Penerapan GRC menjadi pondasi utama bagi TASPEN dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Bukan hanya sebagai alat untuk mematuhi regulasi, tetapi juga sebagai kerangka untuk mendorong tata kelola yang lebih baik, mengelola risiko dengan bijak, serta memastikan seluruh kegiatan operasional Perusahaan tetap berada dalam koridor yang tepat,” terang dia.
Tahun 2024, hasil penilaian tingkat kematangan manajemen risiko TASPEN yang diukur dengan penilaian Risk Maturity Index memperoleh nilai “Strong Practice Phase”. Adapun aspek dimensi yang dinilai, antara lain budaya dan kapasitas risiko, organisasi dan tata kelola risiko, kerangka risiko dan kepatuhan, proses dan kontrol risiko, dan model, data dan teknologi risiko.
Selain itu, sejak 2014 hingga 2022, penilaian GCG TASPEN berada di kategori “sangat baik”. Pada 2022, penilaian GCG TASPEN memperoleh nilai tertingginya, yakni sebesar 99,66 yang juga termasuk kategori “sangat baik”.
Dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, TASPEN melakukan pemantauan atas Kewajiban Penyampaian Laporan kepada Regulator. Sepanjang 2023, TASPEN memenuhi seluruh kewajiban penyampaian laporan pada regulator, yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Lebih dari sekadar peningkatan operasional, TGIF diharapkan dapat memperkuat posisi TASPEN sebagai perusahaan yang berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa BUMN mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara harus dioptimalkan dengan cara menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” tambah Suhardi.
Dia menegaskan dengan menjalankan prinsip GRC yang baik, TASPEN dapat memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Termasuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat keberlanjutan bisnis di masa depan. Sehingga dapat menghadirkan layanan berkualitas serta mengembangkan inovasi produk yang relevan dan sesuai kebutuhan seluruh peserta di Indonesia.
