SCRITTORINCORSO

Sebanyak lebih dari 100 abdi dalem Pura Mangkunegaran Solo Jawa Tengah telah terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan.

Pengageng Mangkunegaran GRAj Ancillasura Marina Sudjiwo usai menerima kepesertaan abdi dalem Pura Mangkunegaran di Solo Jawa Tengah Jumat mengatakan, jaminan perlindungan tersebut diberikan sebagai wujud kepedulian dan kesejahteraan Pura Mangkunegaran kepada abdi dalem.

“Ini upaya untuk meningkatkan kepedulian dan kesejahteraan abdi dalem, dengan catatan kinerja ditingkatkan,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini jumlah abdi dalem yang terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 102 orang. Sedangkan secara total ada 217 abdi dalem yang bertugas di luar Pura Mangkunegaran.

“Kalau saat ini baru untuk abdi dalem di dalam saja yang bekerja aktif, tetapi harapan ke depannya keseluruhan akan tersebar,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY Isnavodiar Jatmiko mengatakan, pekerja di bawah kebudayaan berbeda dengan pekerja di sektor lain. Meski demikian, para pekerja di sektor kebudayaan tetap dianggap urgensi untuk terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

“Selain itu risiko tinggi seringkali tidak disadari. Jadi kalau di seni budaya kami harus mulai masuk dari yang paling berisiko,” katanya.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta Teguh Wiyono menyampaikan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, karena banyak manfaat yang bisa diterima oleh peserta.

“Selain itu, kepesertaan ini juga menjadi jaminan perlindungan jika terjadi risiko sosial saat bekerja sehari-hari,” katanya.

Ia mengatakan, dengan memperoleh perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan itu diharapkan dapat memberikan perlindungan diri dari berbagai hal dan risiko yang tidak diinginkan selama bekerja.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta Widyastuti Pratiwiningsih mengatakan, pemerintah sudah mengoptimalkan kepesertaan untuk penerima upah.

“Saat ini kami ikut mendorong penerima non-upah yang kami sebut pekerja rentan, termasuk abdi dalem atau yang bekerja di seni budaya,” katanya.

Ditreskrimsus Polda Jambi bersama Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup setempat melakukan pengecekan ke tempat penyimpanan batubara yang terbakar di Desa Sungai Gelam, Muaro Jambi.

Kasubdit IV/ Tipidter AKBP Reza Khomeini di Jambi, Jumat, mengatakan bahwa tim mengecek ke lapangan terkait laporan masyarakat atas batubara yang terbakar di lokasi penyimpanannya.

Berdasarkan laporan yang masuk, masyarakat sekitar mengeluh dampak kebakaran ini. Oleh karena itu Polda Jambi bersama tiga instansi terkait langsung mengecek ke lokasi.

“Saat ini lokasi batubara yang terbakar sedang dilakukan pendinginan oleh BPBD Kabupaten Muaro Jambi dengan cara menyiram air dan menggunakan alat berat dengan membuat sekat antar tumpukan batubara agar tidak meluas dan segera padam,” kata Reza.

Reza menegaskan tindak lanjut dari pengecekan ini, Polda Jambi akan melakukan klarifikasi terhadap pemilik izin usaha pertambangan (IUP) dan pemilik lahan atas kejadian ini.

Hal ini untuk mengetahui keabsahan pihak perusahaan melakukan penambangan di lokasi tersebut.

Perwakilan Kementerian ESDM Zuhri mengungkapkan pihaknya akan melaporkan kepada Direktur Teknik dan lingkungan/Kepala Inspektur Tambang hasil temuan di lapangan, yang nantinya akan dikeluarkan rekomendasi kepada perusahaan dan ditembuskan ke Polda Jambi.

Selain itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan mengambil sampel kualitas udara terkait pencemaran udara akibat batu bara yang terbakar.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani meminta pemerintah mengambil langkah antisipasi dalam memastikan sistem kesehatan nasional optimal menghadapi skenario terburuk penyakit yang berpotensi menjadi pandemi.

“Pemerintah Indonesia harus menyiapkan beberapa hal untuk memastikan agar penyakit yang berpotensi menjadi pandemi ini dapat ditanggulangi,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Termasuk yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengembangkan sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif untuk mendeteksi awal adanya penyakit baru yang berpotensi menjadi pandemi.

Puan menyinggung rilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terbaru berisi daftar patogen yang berpotensi menjadi pandemi berikutnya.

Dia meminta peringatan dari WHO tersebut dijadikan perhatian mengingat penyakit-penyakit itu memiliki potensi untuk menimbulkan wabah besar dan mengancam kesehatan masyarakat.

“Data dari WHO menunjukkan adanya peningkatan patogen yang berpotensi menjadi next pandemi. Indonesia harus bersiap, termasuk upaya pemerintah memperkuat infrastruktur kesehatan di tanah air agar tidak lagi terjadi kegagapan seperti saat pandemi COVID-19 lalu,” ujarnya.

Menurut Puan, penguatan sistem kesehatan nasional untuk mengantisipasi ancaman pandemi juga harus dilakukan pada pengembangan infrastruktur laboratorium, penggunaan teknologi informasi, dan kerja sama dengan lembaga internasional.

Selain itu, dia mengingatkan pentingnya pengembangan vaksin dan obat-obatan yang efektif untuk melawan penyakit- penyakit yang berpotensi menjadi pandemi.

“Pemerintah juga harus membangun infrastruktur kesehatan yang memadai, termasuk rumah sakit, fasilitas perawatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta memastikan penyediaan tenaga kesehatan,” tuturnya.

Selain itu, tambah Puan, pemerintah harus memprioritaskan pengembangan strategi pencegahan yang komprehensif di tengah masyarakat, termasuk memaksimalkan kampanye kesadaran masyarakat terhadap adanya potensi pandemi.

“Misalnya, dengan menggalakkan lagi edukasi tentang protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (testing, tracking, dan treatment),” ucapnya.

Setelah pandemi COVID-19 berakhir, dia menambahkan masyarakat perlu kembali diingatkan tentang praktik perilaku hidup sehat untuk membantu mencegah penyebaran penyakit.

“Saya rasa kita sudah punya modal dari pengalaman saat menghadapi pandemi COVID-19 lalu, tetapi bukan berarti kita abai terhadap ancaman penyakit lain sehingga masyarakat harus selalu diingatkan untuk waspada dengan berperilaku hidup sehat,” katanya.

Dia meminta pemerintah mengembangkan sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait penyakit- penyakit yang berpotensi menjadi pandemi dalam rangka meningkatkan kemampuan negara dalam mendeteksi awal adanya penyakit baru.

“Tentunya ini merupakan tanggung jawab kita bersama dalam memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat dari ancaman penyakit, dan kerja bersama ini juga membutuhkan peran serta dari masyarakat itu sendiri,” kata Puan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banten mencari awak KM Citra Mulya, Ali Zumar (49) asal Batam, Kepulauan Riau, yang dilaporkan terjatuh di Perairan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten.

Kasie Siaga dan Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Hairoe Amir Abyan Binis dikonfirmasi di Serang, Jumat, mengatakan korban adalah seorang helper kapal tersebut.

“Info awal kecelakaan kapal, man over board, satu orang terjatuh dari kapal di Perairan Bojonegara,” ujar Hairoe.

Ia menjelaskan pada hari ini sekitar pukul 00.30 WIB, perahu motor KM Citra Mulya bersandar di buoy PT Sella Putri Wulandari dengan penumpang tujuh orang untuk beristirahat.

Penumpang tersebut diantaranya satu nakhoda, dua penyelam dan empat helper.

Hairoe mengatakan kru kapal sempat mendengar jeritan minta tolong dari Ali Zumar yang sudah terseret arus laut.

“Ketika tiga kru sedang beristirahat, terdengar suara orang minta tolong. Setelah seluruh kru berkumpul, ternyata kurang satu, yakni atas nama Ali Zumar,” ujar dia.

Hairoe mengatakan pencarian hari pertama masih belum menemukan korban sehingga pencarian akan dilanjutkan pada hari berikutnya.

Pemerintah Kota Jakarta Barat menerjunkan 200 personel untuk membersihkan kawasan Pasar Glodok, Chinatown, Jalan Pancoran Raya, RW 01 dan 02 Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, Jumat.

Kegiatan bersih-bersih itu merupakan bagian dari perawatan kawasan wisata yang sudah ditata oleh Pemprov DKI Jakarta seperti trotoar, saluran air, jalur hijau, jalan, dan lokasi pedagang kaki lima (PKL).

“Kerja bakti membersihkan trotoar dengan menyemprot dan menyikat kotoran dari debu dan minyak yang menempel karena ditempati oleh PKL,” kata Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto di lokasi, Jumat.

Uus menyebut kerja bakti melibatkan ratusan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan warga pada sisi kiri kawasan Pasar Glodok, Chinatown, Glodok.

“Dengan kegiatan bersih-bersih ini diharapkan warga dan PKL juga tergerak untuk melanjutkan dengan  menjaga kebersihannya sehingga kawasan Pasar Glodok yang sudah menjadi kebanggaan ekonomi Jakarta Barat dapat dipertahankan,” ucapnya.

Sementara itu, Camat Tamansari, Tumpal Hasiholan mengatakan untuk kegiatan kerja bakti massal melibatkan 200 personel gabungan.

Dalam kegiatan itu dilakukan pembersihan trotoar, saluran air, sampah, merapikan kabel optik, merapikan taman, penertiban PKL, dan lain sebagainya.

“Dengan kerja bakti di kawasan Pasar Glodok, Chinatown diharapkan dapat tercipta lingkungan yang bersih, rapih dan indah hingga sebagai pusat perekonomian jadi nyaman dikunjungi masyarakat,” kata dia.

PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan layanan distribusi avtur melalui pembangunan fasilitas tangki dan hydrant fuel system di Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda Surabaya, Jawa Timur, sehingga bahan bakar tersalurkan melalui sistem perpipaan bawah tanah secara otomatis.

“Dengan adanya tangki dan hydrant fuel system yang baru ini, kami dapat meningkatkan ketahanan stok avtur hingga 20 hari, atau dua kali lipat dari kapasitas sebelumnya,” ujar Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut, kata dia melanjutkan, mendukung kelancaran operasional penerbangan di Terminal 2 Bandara Juanda untuk menjadi lebih andal.

Riva menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat operasional bisnis perusahaan dan meningkatkan layanan kepada para pelanggan.

Dengan sistem ini, lanjut dia, avtur dari tangki timbun di AFT Juanda disalurkan melalui sistem perpipaan bawah tanah secara otomatis. Proses pengisian pesawat udara juga akan menggunakan armada truk jenis hydrant dispenser.

Lebih lanjut, Riva Siahaan menambahkan bahwa fasilitas baru ini juga dirancang untuk menyesuaikan karakteristik layanan penerbangan di Terminal 2 Bandara Juanda yang mayoritas melayani penerbangan internasional.

“Kami memahami bahwa penerbangan internasional, seperti penerbangan umroh dan maskapai asing dengan pesawat wide body, membutuhkan volume avtur yang besar. Dengan hydrant dispenser yang memiliki laju alir (flowrate) penyaluran avtur dua kali lebih cepat, kami dapat memenuhi kebutuhan ini dengan lebih efisien,” kata dia menjelaskan.

Selain itu, Riva menambahkan penyaluran avtur melalui hydrant ini pun telah melewati filtrasi dengan teknologi terbaru dan standar global untuk menjaga kualitas avtur yang disalurkan ke maskapai.

Pembangunan fasilitas tangki dan hydrant fuel system ini juga telah mendapatkan verifikasi dan pernyataan layak operasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub pada bulan Juni 2024 dan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM pada Juli 2024.

Selain itu, peralatan yang dipasang telah dilengkapi dengan fitur health, safety, security and environment (HSSE/kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan), seperti perlindungan terhadap api, perlindungan terhadap petir, serta perlindungan katodik yang mengacu kepada standar yang dipersyaratkan oleh Internasional.

“Saat ini, proses pengisian pesawat udara dengan hydrant fuel system sudah diimplementasikan di sejumlah bandara besar lainnya seperti Soekarno-Hatta Jakarta, Ngurah Rai Bali, Hang Nadim Batam, Kualanamu Medan dan Yogyakarta International Airport (YIA),” kata dia.

Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) dan PB PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumatera Utara Wilayah Sumatera Utara (Sumut) sepakat untuk melakukan kerja sama pengelolaan dana komersial PON 2024.

Kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur LPDUK Kemenpora Indra Jayaatmaja bersama Ketua Harian PB PON XX Wilayah Sumut Baharuddin Siagian di Kantor LPDUK Kemenpora Jakarta, Jumat.

“Penyelenggaraan PON 2024 Aceh-Sumut Khusus di Wilayah Sumatera Utara, selain pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD juga akan membutuhkan dan menggunakan pembiayaan yang bersumber dari sponsorship atau dana komersial lain, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dikelola dan diadministrasikan melalui LPDUK, karena merupakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” kata Indra Jayaatmaja dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

“Dengan adanya kerja sama ini, mudah-mudahan PON 2024 khusus di Wilayah Sumatera Utara dapat sukses dalam administrasi dan penyelenggaraan.”

Dengan adanya perjanjian tersebut, LPDUK Kemenpora dan PB PON XXI Wilayah Sumut akan bersama-sama mencari, menggalang, dan mengelola dana komersial secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.

Dana komersial yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat dan/atau badan usaha dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan PON yang bersumber dari kegiatan sponsor, sport labelling, jual beli produk sarana olahraga, hak siar dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pendapatan dari Layanan Keolahragaan dan peraturan terkait lainnya.

Seluruh pendapatan komersial PON XX Wilayah Sumut akan ditampung dan dicatatkan oleh LPDUK dan kemudian disalurkan kembali sesuai dengan kebutuhan PB PON XX Wilayah Sumut.

Ketua Harian PB PON XX Wilayah Sumut Baharuddin Siagian berharap kerja sama dengan LPDUK bisa membantu terutama dalam pengelolaan sponsor sehingga PON XXI di Wilayah Sumut berjalan sukses, lebih semarak, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kita juga berharap LPDUK bisa hadir dengan membawa sponsor, sehingga ini akan berdampak besar pada perkembangan industri olahraga di daerah,” ujar Baharuddin.

Dewan Pengawas LPDUK Ferry Kono mengapresiasi kerja sama LPDUK dan PB PON XX Wilayah Sumut sebagai pertemuan baik untuk bersinergi dalam menyukseskan multicabang nasional empat tahunan itu.

“Masukan Ketua Harian PB PON XX Wilayah Sumut agar LPDUK bisa menggairahkan industri olahraga di daerah menjadi masukan sangat positif dan harus digarisbawahi oleh para pejabat pengelola dan pegawai LPDUK,” ujar Ferry Kono.

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Aceh mendorong ormas Islam di Aceh untuk melakukan uji materiil (judicial review) terkait ketentuan penyediaan alat kontrasepsi di sekolah sebagaimana ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

“Kita mesti kecam dan tolak pelaksanaan ketentuan ini. Bukan itu saja, kita pun perlu ajak dan dorong kawan-kawan ormas Islam untuk judicial review ketentuan itu ke Mahkamah Agung (MA),” kata Bendahara ICMI Aceh, Saifuddin Rasyid, di Banda Aceh, Jumat.

Dirinya mengatakan uji materiil kebijakan tersebut perlu dilakukan karena peraturan itu dinilai bersifat liberal, sekuler, dan kapitalisme. Tidak sesuai di Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam.

“Kebijakan itu seperti melegalkan zina, dan tidak cocok untuk Aceh yang mengedepankan Syariat Islam,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris ICMI Aceh yang juga ahli serta sub spesialis kesehatan reproduksi, Prof Rajuddin menyatakan ketentuan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah tidak sesuai dengan moral bangsa ini yang menganut Pancasila.

Begitu juga dengan pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak sekolah, dinilai sebagai ketentuan “aneh” yang seakan melegalkan zina.

“Ketentuan ini sangat sekuler. Tidak sesuai dengan budaya bangsa kita,” kata Prof Rajuddin.

Di sisi lain, Wakil Ketua ICMI Aceh yang juga mantan Anggota MPR RI, Naimah Hasan merasa prihatin dan miris dengan klausul tersebut.

“Mau dibawa kemana generasi ini. Ketentuan itu jauh sekali dari nilai-nilai syariah dan budaya bangsa kita. Ketentuan itu mesti dicabut,” ujarnya.

Tak hanya kecaman, pengurus ICMI Aceh lainnya yang juga Ahli Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr Agustin Hanafi menyampaikan beberapa solusi terkait masalah tersebut.

Di mana, semua masyarakat harus menjadikan keluarga sebagai benteng pertahanan terhadap segala bentuk kebejatan moral yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Kemudian, pengawasan orang tua harus lebih optimal untuk mencermati sikap dan perilaku para anak remaja. Hal ini penting agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan seks bebas.

“Selain peran orang tua, para guru di sekolah juga mempengaruhi sikap para remaja dalam kaitannya dengan pergaulan yang menjurus ke seks bebas,” kata Dr Agustin Hanafi.

Dalam kesempatan ini, Ketua MPW ICMI Aceh, Dr Taqwaddin meminta semua pengurus ICMI baik tingkat wilayah maupun kabupaten/kota agar berkolaborasi dengan berbagai ormas Islam untuk menggalang kebersamaan guna memahami potensi sekularisasi dari ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan.

“Langkah ini ini penting karena saya khawatir generasi kini dan masa depan akan rusak dengan adanya produk hukum seperti itu,” demikian Dr Taqwaddin.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril menegaskan pemberian alat kontrasepsi untuk remaja yang sudah menikah demi menjaga kesehatan calon ibu.

“Jadi, penyediaan alat kontrasepsi itu hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah hingga umur yang aman untuk hamil, dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” katanya.

Ia lantas meminta masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut karena akan diperjelas dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan PP tersebut.

Ia menjelaskan PP tersebut memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit sekaligus menjelaskan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi, termasuk penggunaan kontrasepsi.*

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan pos pengamanan di setiap arena Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang berlangsung pada 8-20 September 2024.

“Misalkan, pos itu nanti ada di wilayah Gedung Serbaguna, Stadion Utama Sumut, dan tempat lainnya,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi di Medan, Jumat.

Hadi melanjutkan, sementara itu untuk pos pengamanan di daerah lain seperti wilayah Danau Toba, Kabupaten Karo, Kota Binjai dan wilayah lainnya dilakukan oleh polres setempat.

Lebih lanjut, dia mengatakan, personel yang bertugas di arena pertandingan ajang multicabang ini sekitar 10 sampai 15 personel untuk melakukan pengamanan.

Selain Polda Sumut menempatkan petugas di setiap arena, Hadi mengatakan pihaknya juga nantinya menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan atlet yang menginap di hotel.

“Personel yang berjaga di hotel itu sudah terangkai dengan pengamanan, pengawalan atlet maupun tim medis,” kata Hadi.

Polda Sumut terus melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) di wilayah hukum Polda Sumut beserta jajaran polres menjelang ajang nasional ini.

Ditambah pihaknya menerjunkan mobil patroli presisi di Kota Medan sebagai etalase wilayah Sumut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Seperti, pengamanan di Medan, Satuan Brimob Polda Sumut juga dilibatkan untuk melakukan patroli secara intensif di sejumlah titik rawan kejahatan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.

Patroli ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mencegah terjadinya tindak kriminalitas di wilayah ini.

Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh menyebutkan persediaan beras di gudang perusahaan tersebut hingga saat ini tercatat sebanyak 21.751 ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan hingga akhir tahun 2024 di daerah setempat.

“Artinya persediaan yang ada saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di Aceh termasuk untuk penyaluran program bantuan pangan pemerintah,” kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Aceh Saldi Aldryn di Banda Aceh, Jumat.

Ia menjelaskan, pihaknya terus memastikan persediaan beras di gudang perusahaan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) serta kebencanaan.

Ia menyebutkan setiap bulan Perum Bulog Aceh menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat di provinsi ujung barat Indonesia itu mencapai 5,3 ribu ton beras

“Alhamdulillah persediaan yang ada sudah cukup untuk penyaluran beras bantuan pangan untuk alokasi tiga bulan,” katanya.

Ia mengatakan Bulog Aceh selalu memastikan persediaan beras yang ada di Gudang Perum Bulog Aceh tersedia dengan cukup termasuk dengan melakukan pengadaan dalam negeri dengan membeli hasil panen petani.

Ia menambahkan untuk menjamin stok cukup, Bulog Aceh juga mendapat tambahan stok beras impor yang akan dipasok melalui pelabuhan di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu.

Pihaknya berharap masyarakat di provinsi paling barat Indonesia itu tidak khawatir sebab persediaan beras yang ada di Gudang Perum Bulog yang tersebar di seluruh Aceh cukup untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan masyarakat.