SCRITTORINCORSO

Hubungan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan memburuk. Penyebab utamanya adalah penolakan Modi untuk merekomendasikan Trump sebagai kandidat penerima Hadiah Nobel Perdamaian.

Laporan tersebut disampaikan harian The New York Times, Sabtu (30/8) dengan mengutip sumber-sumber yang memahami persoalan itu.

Pada 17 Juni, saat berbicara lewat telepon dengan Modi, Trump menyampaikan rasa bangga karena dianggap berhasil meredam eskalasi militer antara India dan Pakistan. Trump juga menyebut Pakistan berencana mencalonkannya untuk Nobel Perdamaian.

Namun, menurut sumber yang mengetahui percakapan itu, Modi menilai Trump tidak berperan dalam tercapainya gencatan senjata. Trump mengabaikan komentar tersebut, tetapi perbedaan pandangan itu dan penolakan Modi untuk mendukung pencalonannya dinilai berperan besar dalam memburuknya hubungan kedua pemimpin.

Pekan lalu, harian Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung melaporkan bahwa Trump berusaha menghubungi Modi sebanyak empat kali dalam beberapa pekan terakhir. Namun, Modi menolak menjawab panggilan tersebut.

Pada Februari lalu, Trump menyatakan dirinya pantas meraih Nobel Perdamaian. Sebulan sebelumnya, Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta menyebut kemungkinan akan mencalonkan Trump jika usahanya terbukti membawa penyelesaian damai bagi konflik di Ukraina dan Gaza.

Presiden Belarus Alexander Lukashenko juga menyatakan dukungan, meskipun ia menilai penghargaan itu kini sudah kehilangan relevansinya.

Pada awal Juli, pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu memberi tahu Trump bahwa dirinya telah mengirim surat resmi ke Komite Nobel untuk mendukung pencalonan pemimpin AS itu.

Pada bulan yang sama, Menteri Luar Negeri Rwanda Olivier Nduhungirehe menyatakan Trump layak mendapat Nobel Perdamaian, seperti halnya siapa pun yang membantu menyelesaikan konflik antara Rwanda dan Republik Demokratik Kongo.

Sebelumnya, pada Juni, pemerintah Pakistan mengumumkan pencalonan Trump untuk Nobel Perdamaian 2026 atas apa yang disebut sebagai “intervensi diplomatik yang tegas dan kepemimpinan penting” selama eskalasi terbaru antara Pakistan dan India.

https://babyjoemesi.com/

Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerbangkan sebanyak 900 layang-layang tradisional besar (Dandang) dengan memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

“Target panitia hanya 500 layang-layang, ternyata peserta mencapai 900 saat penutupan pendaftaran. Ini adalah yang terbanyak di Indonesia bahkan di dunia,” kata Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto usai pembukaan Festival Layang-Layang Dandang 2025 di Pantai Batakan Baru, Tanah Laut, Minggu.

Rahmat bersyukur karena daerah ini mampu memecahkan rekor MURI tersebut bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-80 RI.

“Festival layang-layang ini bukan hanya seni dan budaya. Kegiatan ini adalah komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi pariwisata daerah,” ujar dia.

Dalam upaya melestarikan budaya tradisional ini, ratusan layang-layang diterbangkan dengan berbagai jenis dan ukuran.

Rahmat menyebut para peserta berasal dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, hingga dari mancanegara dari Malaysia, Singapura, dan Prancis.

Ia berharap kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Tanah Laut ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Rahmat juga berkomitmen akan menggelar agenda serupa untuk mencatat rekor lebih banyak hingga mencapai ribuan layang-layang jika dibutuhkan.

Setelah pembukaan festival, perwakilan MURI dari Jakarta melakukan validasi data jumlah layang-layang pada kegiatan tersebut. Selanjutnya menginput dan mengesahkan rekor MURI itu pada saat penutupan sore hari ini.

Selain rekor MURI, ratusan peserta festival layangan itu juga dipilih sebanyak 15 peserta terbaik yang memenangkan lomba untuk diberikan hadiah dan penghargaan.

kera4d login

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Zulfikar Arse Sadikin menegaskan komitmennya untuk memperkuat demokrasi dan pengawasan pemilihan umum (pemilu) di masa mendatang.

“Adanya putusan MK Nomor 135 yang substansinya membagi pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal akan menguatkan peran penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu,” kata Zulfikar dalam rapat penguatan kelembagaan Bawaslu Bantul bersama mitra kerja 2025 di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, hal tersebut karena penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan KPU akan terus bekerja sepanjang periode mengingat setelah berakhirnya tahapan pemilu nasional akan dilanjutkan dengan tahapan pemilu lokal.

“Selain itu perlu juga diperkuat peran badan pengawas ‘ad hoc’ sejak dari panwascam (panitia pengawas kecamatan), pengawas desa sampai dengan pengawas TPS (tempat pemungutan suara),” katanya.

Pihaknya meyakini apabila ada penguatan kelembagaan pengawas pemilu sampai level ‘ad hoc’, maka kualitas pemilu akan semakin baik dan pemilu yang luber, jurdil serta bersih dapat terwujud.

“Saya juga melihat dengan adanya pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal akan menjadikan partai politik terus bekerja selama lima tahun, sehingga peran parpol akan benar-benar dirasakan di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Muhammad Najib mengatakan, bahwa momentum melakukan revisi undang-undang pemilu adalah momentum membuat pemilu yang ideal sehingga dapat mengarahkan pemilu dengan baik.

Selain itu, Bawaslu juga berharap bahwa kemitraan kelembagaan dengan pengawas pemilu harus terus berjalan meskipun tahapan pemilu sudah berakhir.

“Hal ini karena penguatan demokrasi tidak mengenal waktu, pemilu juga mempunyai siklus yang terus harus berjalan. Oleh karena itu kerja sama dan kemitraan kelembagaan harus terus berkesinambungan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan, Bawaslu Bantul tetap menjalankan program dan kegiatan pasca pengawasan pemilu dan pemilihan.

Dia mengatakan, dalam hal pencegahan, Bawaslu Bantul concern terhadap penguatan terhadap gerakan anti politik uang melalui Desa Anti Politik Uang (APU) yang sampai saat ini telah terbentuk 18 Desa APU dan telah mempunyai relawan masing masing.

“Dalam rangka peningkatan literasi demokrasi, Bawaslu Bantul membentuk Bawaslu Corner di Perpustakaan Daerah. Ini selain menjadi tempat literasi demokrasi, juga menjadi wahana ekpose hasil-hasil pengawasan pemilu dan pemilihan di Bantul,” katanya.

link daftar slot88

Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI menyatakan penumpang penerbangan internasional wajib mengisi deklarasi kedatangan melalui aplikasi All Indonesia mulai Senin, 1 September 2025.

Untuk saat ini, kewajiban tersebut berlaku bagi penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten; Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur; Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali; dan pelabuhan internasional di Batam, Kepulauan Riau.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas Yuldi Yusman dalam keterangan di Jakarta, Minggu, menyampaikan secara bersamaan, uji coba aplikasi All Indonesia terus diperluas ke seluruh bandara dan bagi semua maskapai, serta pelabuhan internasional dan perbatasan.

“All Indonesia adalah langkah maju dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien. Dengan aplikasi ini, proses kedatangan di bandara atau pelabuhan tidak hanya lebih singkat dan aman, tetapi juga ramah bagi semua penumpang, baik perorangan maupun grup, termasuk kelompok lansia, difabel, dan anak-anak,” katanya.

Yuldi menjelaskan aplikasi All Indonesia dihadirkan untuk menyederhanakan proses deklarasi kedatangan penumpang internasional sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang lebih mudah, cepat, dan aman.

Melalui aplikasi itu, kata Yuldi, pengisian formulir kedatangan untuk keimigrasian, bea dan cukai, kesehatan, hingga karantina menjadi terintegrasi dalam satu sistem digital. Penumpang dapat mengisi All Indonesia secara gratis sejak tiga hari sebelum ketibaan.

“Indonesia ingin memberikan pengalaman terbaik sejak langkah pertama wisatawan mancanegara maupun WNI kembali menginjakkan kaki di Indonesia. Oleh karena itu, kami integrasikan kartu kedatangan atau arrival card dalam sistem ini,” ujarnya.

Dengan adanya integrasi ini, penumpang internasional yang tiba di Indonesia tidak lagi perlu mengisi electronic customs declaration (e-CD) sebab seluruh proses deklarasi kepabeanan sudah tergabung dalam sistem digital terpadu All Indonesia.

Sementara itu, terkait deklarasi kesehatan, aplikasi All Indonesia memungkinkan Kementerian Kesehatan mendeteksi potensi risiko penyakit menular sehingga respons cepat dapat dilakukan di pintu masuk negara.

All Indonesia wajib pula diisi oleh penumpang yang membawa komoditas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit.

Dengan deklarasi kedatangan di All Indonesia, penumpang dapat dengan mudah melaporkan barang bawaannya untuk dilakukan pemeriksaan karantina dan pengawasan, sekaligus memastikan ketahanan pangan dan perlindungan ekonomi nasional tetap terjaga.

Yuldi mengimbau seluruh penumpang penerbangan internasional, baik warga negara asing maupun WNI, untuk melaporkan kedatangannya melalui aplikasi ini. Formulir dapat diakses pada laman web allindonesia.imigrasi.go.id atau dengan mengunduh aplikasi pada Google Play Store dan App Store.

“Aplikasi ini bukan hanya tentang kemudahan, tetapi juga tentang melindungi negara kita. Setiap data yang Anda berikan adalah kunci untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan integritas perbatasan kita,” imbuh Yuldi.

kera4d login

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat korban jiwa selama insiden demonstrasi sebanyak empat orang, yakni tiga orang meninggal dunia saat Kantor DPRD Kota Makassar dibakar massa dan seorang lainnya pengemudi Ojek Online (Ojol) yang dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 28 Agustus 2025.

“Empat orang korban jiwa, tiga orang di pembakaran Kantor DPRD Makassar dan satu orang di Jalan Urip Sumoharjo dikeroyok massa. Di rumah sakit, dia meninggal atas nama Rusdamdiansyah umur 21 tahun, dia bukan mahasiswa, tapi masyarakat biasa,” ujar Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli Tahar saat dikonfirmasi di Makassar, Minggu.

Laporan sebelumnya, ada empat korban tewas dalam rangkaian peristiwa kebakaran di Kantor DPRD Makassar pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Jumlah korban dalam peristiwa itu sebanyak delapan orang, empat orang dinyatakan meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka.

“Jadi, korban ini bukan korban yang menjadi rangkaian pembakaran pada dua tempat DPRD Makassar Jalan Andi Pangeran Pettarani dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo, tapi karena menjadi korban maka dimasukkan juga, tapi bukan korban di DPRD Makassar,” katanya meluruskan informasi.

Kejadian pengeroyokan oleh massa kepada Korban Rusdamdiansyah, kata dia, sebelum kejadian pembakaran Kantor DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel. Kejadiannya tidak termonitor nanti setelah dilakukan pendataan jumlah korban secara keseluruhan ada 11 orang yang jadi korban.

Setelah dikeroyok massa karena dikira intelijen aparat keamanan, korban dibawa ke RSUP OJK Kemenkes RI di Kawasan Reklamasi Central Poin of Indonesia (CPI) untuk mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan.

“Jam delapan malam pihak keluarga mendengar bahwa dia kecelakaan, tapi belakangan diketahui dikeroyok massa. Kejadian depan Kampus UMI (Universitas Muslim Indonesia),Jalan Urip Sumoharjo lorong 501,” katanya menjelaskan.

https://sammatrice.com/

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) meliburkan seluruh sekolah tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan madrasah negeri maupun swasta pada Senin (1/9) untuk mengantisipasi dampak aksi demonstrasi di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat dihubungi di Kendari, Minggu, membenarkan soal surat edaran berisi imbauan agar seluruh sekolah di Kendari agar meliburkan siswanya.

“Iya, diliburkan siswanya,” kata Siska Karina.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari Saemina menyampaikan bahwa dalam surat edaran para siswa diminta untuk belajar di rumah.

Selain itu Pemkot Kendari juga meminta para orang tua siswa agar menjaga anak mereka selama aksi demonstrasi berlangsung.

“Iya betul sebagai bentuk antisipasi dengan adanya berita demo besok jangan sampai membahayakan anak-anak,” ucap Saemina.

Selain untuk para siswa, Pemkot juga meliburkan seluruh guru, dan staf di sekolah SD, SMP maupun madrasah dari aktivitas di sekolah.

Saemina menjelaskan jika keputusan meliburkan para siswa juga untuk mengantisipasi agar pelajar SMP ikut bersama demonstran melakukan unjuk rasa.

Untuk, pihaknya meminta kepada orangtua siswa khususnya pelajar SMP agar mengawasi anak mereka selama sekolah diliburkan.

“Kita kasi belajar di Rumah supaya orang tuanya bisa menjaga anak-anaknya, Termasuk untuk mengantisipasi jangan sampai anak-anak SMP ikut-ikutan pergi Demo,” tambah Saemina.

Diketahui, libur sekolah untuk jenjang SD, SMP, hingga madrasah di Kota Kendari itu karena adanya informasi aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat, pada Senin 1 September 2025. Aksi tersebut merupakan buntut dari demonstrasi yang digelar di Jakarta hingga mengakibatkan satu orang pengemudi ojek online tewas dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob Polri.

slot gacor server thailand

Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyerukan gerakan damai, sekaligus menghentikan segala bentuk kekerasan, dalam aksi massa yang eskalasinya meningkat di berbagai daerah.

Rektor UGM Prof. Ova Emilia saat membacakan seruan moral di Balairung UGM, Minggu, menegaskan bahwa kekerasan hanya akan menambah penderitaan masyarakat dan merusak nilai kemanusiaan.

“Kami menyampaikan duka yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam rangkaian aksi massa, dan mengimbau semua pihak untuk menghentikan tindakan kekerasan dan anarkisme demi menjaga nilai kemanusiaan dan kemartabatan,” kata Ova.

Menurut Ova, jalan damai dapat membuka ruang dialog yang lebih konstruktif, sementara jalan kekerasan hanya akan memperpanjang luka sosial.

“UGM mendukung gerakan damai atas tuntutan masyarakat untuk mendorong pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh, khususnya dalam penegakan hukum, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Dalam seruan moral itu, UGM juga mengingatkan pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi serta membatalkan kebijakan yang dinilai tidak adil, memperlebar kesenjangan sosial, mengancam demokrasi, dan menguntungkan kelompok elit politik maupun oligarki.

“UGM mengingatkan Pemerintah dan DPR agar membatalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan mengancam keberlangsungan demokrasi,” ucap Ova.

Kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa UGM, ia mengajak untuk tetap berperan aktif mengawal kondisi bangsa dengan cara yang konstruktif.

Mahasiswa sebagai agen perubahan, kata Ova, harus menyuarakan keadilan sekaligus menjaga keselamatan diri.

“UGM mendorong mahasiswa untuk menunjukkan kepedulian terhadap kondisi bangsa dengan cara yang konstruktif dan penuh kehati-hatian dalam setiap tindakan,” katanya.

Rektor UGM pun berpesan kepada aparat penegak hukum agar lebih responsif dan akuntabel dalam meredam konflik sosial.

“Kami mengimbau penyelenggara negara dan pihak berwenang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara saksama agar korban tidak lagi berjatuhan dan ketertiban serta keamanan masyarakat segera pulih,” ujar dia.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito menuturkan bahwa perubahan hanya bisa dicapai melalui cara damai, bukan kekerasan yang justru menambah penderitaan rakyat.

“Demonstrasi besar jangan sampai terjebak pada kekerasan, karena kekerasan hanya akan melahirkan korban dan itu sering kali merugikan rakyat,” ucapnya.

Arie menyebut langkah represif yang selama ini muncul hanya memperparah ketegangan dan memperlebar jurang ketidakpercayaan.

Ia mengingatkan pemerintah untuk segera hadir dengan solusi nyata, serta merespons dengan langkah-langkah konkret.

“Pemerintah harus segera merespons dengan langkah-langkah konkret, minimal mengurangi tindakan represif karena itu membahayakan rakyat,” tuturnya.

Menurut Arie, meningkatnya eskalasi massa tidak lepas dari akumulasi persoalan struktural, mulai ekonomi, pengangguran, hingga kebijakan anggaran yang kontroversial.

Dengan demikian, dia berharap suara kritis masyarakat harus dipandang sebagai masukan, bukan ancaman.

“Mari kita hentikan kekerasan, tapi sikap kritis dan aksi tetap harus disuarakan agar pemerintah segera melakukan perbaikan,” ujar Arie.

slot 777

Pemerintah memperkuat komitmennya untuk mengeliminasi tuberkulosis (TB), melalui dukungan dari daerah, mengingat TB masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia terutama di 8 provinsi.

Dalam Rapat Koordinasi Forum 8 Gubernur, pemerintah mempertemukan para gubernur dari provinsi dengan beban TB tertinggi, yakni Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur, guna menguatkan komitmen bersama menuju Eliminasi TB Nasional Tahun 2030.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa percepatan eliminasi TB merupakan salah satu program prioritas nasional (quick win) Presiden Prabowo Subianto, dan mengingatkan bahwa TB memiliki tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan COVID-19.

“Sejak ditemukan, TB telah merenggut hingga 1 miliar nyawa di dunia. Saat ini, setiap tahun terdapat sekitar 1 juta kematian global, termasuk 125 ribu di Indonesia. Artinya, setiap lima menit ada dua orang Indonesia meninggal karena TB,” kata Budi.

Menurutnya, tantangan utamanya adalah menemukan kasus yang belum terdeteksi. Dari estimasi 1 juta kasus per tahun, Indonesia baru mencatat 508.994 kasus hingga 25 Agustus 2025 atau 47 persen dari target nasional. Hanya Provinsi Banten yang berhasil mencapai target notifikasi kasus.

Dari kasus yang sudah ditemukan, sebanyak 90 persen pasien TB sensitif obat telah memulai pengobatan, sedangkan pengobatan bagi TB resisten obat baru 77 persen dari target 95 persen.

“Namun, tingkat keberhasilan terapi masih di bawah target. Tidak ada provinsi yang mencapai 90 persen untuk TB sensitif obat, dan hanya Kalimantan Utara yang mencapai target 80 persen untuk TB resisten obat,” katanya.

Selain itu, cakupan terapi pencegahan TB (TPT) masih rendah. Hingga Agustus 2025, baru 108.590 kontak serumah penderita TBC sekitar 8 persen yang mendapat TPT, jauh dari target nasional yakni 72 persen.

“Rendahnya capaian TPT menunjukkan pentingnya dukungan lintas sektor, peningkatan edukasi masyarakat, serta optimalisasi peran pemerintah daerah untuk memperluas cakupan pencegahan,” ujar Menkes.

Dari sisi pendanaan, Menkes menegaskan bahwa dukungan anggaran sudah tersedia baik dari hibah maupun APBN. Namun, realisasi di sejumlah daerah masih rendah.

Adapun laporan Global Tuberculosis Report 2024 mencatat Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan estimasi 1,09 juta kasus TB dan 125 ribu kematian per tahun. Angka ini menegaskan urgensi percepatan penanggulangan TB secara masif dan terintegrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat eliminasi TB.

Menurutnya, TB tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah melalui kebijakan, kewenangan, dan sumber daya yang ada.

“Kemendagri akan memastikan agar penanggulangan TB menjadi prioritas pembangunan di setiap daerah,” kata Tito.

Ia mengingatkan pengalaman Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 sebagai bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dapat membawa bangsa keluar dari krisis.

Dia juga menyoroti masih adanya kesenjangan layanan. Saat berkunjung ke Papua, dia menemukan kasus TB pada anak-anak yang tidak mendapat perawatan memadai.

slot online server thailand

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengajak peran serta seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dalam memberdayakan masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas di Jakarta, Selasa, ia mengapresiasi peran Baznas RI dalam membentuk Asosiasi Amil Zakat Republik Indonesia (AAZRI) dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS di Indonesia yang potensinya mencapai Rp327 triliun.

“Karena itu para pengurus Baznas di seluruh Indonesia, para ulama, para masyayikh, tugas kita adalah mendorong, membantu, mendukung agar semua program itu bisa berjalan dengan baik. Yang dilakukan Baznas adalah menggunakan otoritas negara untuk membantu negara, membantu rakyat dalam upaya mempercepat pencapaian-pencapaian tujuan dalam bernegara,” katanya.

Ia menilai peran AAZRI yang nantinya akan menjadi wadah bagi lebih dari satu juta amil zakat menjadi penting, khususnya dalam memaksimalkan pengelolaan dana umat.

“Tadi Ketua Baznas membisikkan kepada saya, asosiasi amil zakat jumlahnya satu juta orang di seluruh Indonesia. Kalau itu tercapai, satu amil bisa mengumpulkan dana Rp10 juta, itu berarti akan dapat Rp10 triliun, dan itu akan digunakan langsung bagi kebutuhan masyarakat, umat, dan rakyat di daerah-daerah itu. Dengan begitu, pekerjaan ini adalah pekerjaan mulia, pekerjaan ini adalah pekerjaan luhur, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang luar biasa,” katanya.

Ahmad Muzani menjelaskan tujuan utama negara adalah menjadi kuat, tidak hanya di bidang keamanan, namun juga warga yang sejahtera, sehat, dan bermanfaat.

Ia mengutip Undang-Undang Dasar 1945, di mana pihak yang bertanggung jawab untuk mengurusi fakir miskin adalah negara.

Ia menjelaskan bentuk negara melakukan advokasi pembelaan terhadap para fakir miskin dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengeluarkan dana APBN untuk memperbaiki nasib fakir miskin, anak terlantar, kesehatan rakyat, pendidikan, hingga UMKM.

“Tapi di sisi lain, negara membentuk lembaga-lembaga yang diberi mandat oleh negara untuk mengurus mereka. Baznas adalah lembaga yang diberi mandat oleh negara untuk mengurus itu,” ujarnya.

Ahmad Muzani berharap apa yang dilakukan oleh Baznas bisa mendapat rida oleh Allah SWT, sehingga seluruh niat baik tersebut bisa menjadi manfaat bagi masyarakat di kemudian hari.

situs slot online

Tim Penjaringan Kongres Persatuan PWI 2025, Selasa, menyelesaikan proses verifikasi berkas bakal calon Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan (DK).

Hasilnya, dua bakal calon Ketua Umum, Akhmad Munir dan Hendry Ch. Bangun, serta dua bakal calon Ketua Dewan Kehormatan, Atal S. Depari dan Sihono HT, resmi dinyatakan memenuhi syarat untuk maju pada kongres yang akan digelar di Cikarang, Bekasi, 29–30 Agustus 2025.

Ketua Tim Penjaringan, Zulkifli Gani Ottoh atau akrab disapa Zugito, menegaskan bahwa seluruh dokumen yang masuk telah diperiksa secara menyeluruh.

“Setelah diverifikasi oleh Tim Penjaringan, maka dua calon ketua umum dan dua calon ketua DK memenuhi syarat untuk maju dan resmi sebagai calon pada Kongres Persatuan PWI 2025,” kata Zugito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Zugito menerangkan calon ketum Akhmad Munir yang awalnya didukung oleh 17 Provinsi kini menjadi 15 Provinsi. Dukungan Riau dan Banten tidak sah. Riau karena tak bermaterai, Banten karena dukungan ganda. Untuk Hendry Ch Bangun, dari 14 dukungan, menjadi 13. Dukungan Banten tidak sah karena ganda.

Untuk calon ketua Dewan Kehormatan Atal S Depari mendapat dukungan dari 15 PWI Provinsi. Namun, setelah diverifikasi, menjadi 13. Dukungan Riau tidak sah karena tak bermaterai, Banten tidak sah karena dukungan ganda. Sedangkan untuk Sihono HT, dari semula 14 dukungan, menjadi 13. Dukungan Banten tidak sah karena ganda.

Pada kontestasi Ketua Umum dan ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat 2025-2030, Akhmad Munir berduet dengan Atal S Depari, sementara Hendry Ch Bangun bersama Sihono AT.

Kedua pasangan memenuhi persyaratan, karena mendapat dukungan lebih dari 20 persen PWI Provinsi, atau minimal menggaet delapan dukungan.

Selain verifikasi berkas, rapat tim juga membahas Pakta Integritas yang akan ditandatangani tidak hanya oleh panitia kongres (SC & OC), tetapi juga para calon Ketua Umum, calon Ketua DK, serta seluruh ketua PWI Provinsi.

Tim Penjaringan Kongres PWI 2025 yang diketuai Zulkifli Gani Ottoh dan beranggotakan IGMB Dwikora Putra, Totok Suryanto, Marah Sakti Siregar, Diapari Sibatangkayu, Zacky Antony, Lutfil Hakim, Marthen Selamet Susanto, Raja Parlindungan Pane, serta Tubagus Adhi, telah membahas Pakta Integritas secara terinci.

Zugito, yang juga ketua SC Kongres Persatuan PWI 2025, kembali menekankan jika kongres hanya menetapkan ketua umum dan ketua DK PWI Pusat periode 2025-2030, tanpa ada agenda lain.

“Insyaallah lancar. Beberapa hari lagi kita sudah punya ketua umum baru, maksudnya ketua umum PWI Pusat periode 2025-2030,” ujar Zugito.

Dirinya juga kembali menekankan bahwa tujuan utama kongres bukan hanya pemilihan, tetapi juga menjaga kebersamaan.

“Semangat persatuan dan kesatuan PWI menjadi hal yang paling penting, selain pemilihan ketua. Setelah kongres, kita berharap seluruh anggota PWI bersatu kembali demi organisasi,” tuturnya.

slot online gampang menang