Sahara, Associate CORE Indonesia, menilai pemerintah seharusnya melakukan evaluasi dulu terhadap aturan sebelumnya. Pasalnya, dia mengkhawatirkan kebutuhan industri dalam rangka pengadaan bahan baku dan modal usaha.
“Aturan DHE (ditahan) 3 bulan kemaren sudah tepat sasaran atau tidak, 100% selama setahun itu perlu diperhatikan ketika industri eksportir menerima uang itukan mereka butuh uang tersebut untuk membeli bahan baku dan modal,” papar Sahara, Selasa (21/1/2025).
Dia menyarankan seharusnya tidak perlu ditahan 100%. Harapannya ada biaya, terutama untuk pembelian bahan baku dan biaya barang modal atau kapital, yang tidak ditahan.
Pemerintah sudah merampungkan aturan terbaru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE). Keputusannya sebesar 100% dari DHE wajib disimpan di dalam negeri dalam kurun waktu satu tahun.
“Jadi 100%,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Selasa (21/1/2025)
Keputusan ini juga telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Kini tengah dipersiapkan Peraturan Pemerintah dan koordinasi bersama regulator terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Airlangga memastikan PP akan keluar dalam waktu dekat. “Ini segera, ini kan lagi harmonisasi,” jelasnya. Dia pun mengaku tidak akan ada penolakan akan kebijakan tersebut. Selain kewajiban, pemerintah juga akan memberikan insentif kepada pelaku usaha.
“Untuk perbankan disiapin, untuk cash kolateral disiapkan, penggunaan untuk pembayaran pajak pembayaran dividen semua diatur di situ,” terang Airlangga.
Kebijakan penambahan kapasitas listrik 71 GW ini akan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang akan berlaku tahun 2025-2034 mendatang.
“Kami juga laporkan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden, kami mendorong pembangkit baru yang dikembangkan akan diberikan porsi yang besar kepada swasta, IPP (Independent Power Producer). Jadi 71 GW itu porsi yang paling besar kurang lebih sekitar 60%,” bebernya dalam acara Peresmian PLTA Jatigede Sumedang, Jawa Barat, disiarkan daring, Senin (20/1/2025).
Meski akan diberikan ke pihak swasta, Bahlil menegaskan, bahwa pemerintah akan selektif memiliki investor swasta tersebut, khusus yang kredibel dan tidak akan membuat gerakan tambahan di luar kebijakan pemerintah.
“Kita akan serahkan kepada swasta. Tapi swasta yang kredibel, swasta yang sejalan dengan pemerintah bukan swasta yang membuat gerakan tambahan di luar apa yang dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
Hingga akhir perdagangan Jumat lalu, saham RATU terpantau kembali melejit 24,71% ke posisi Rp 5.400/unit. Dari pergerakan sahamnya, RATU sejak perdagangan perdananya hingga akhir perdagangan Jumat lalu sudah meroket 369,57%
Sedangkan saham CBDK juga melonjak hingga 19,77% menjadi Rp 10.450/unit. Dari pergerakan sahamnya, CBDK sejak perdagangan perdananya hingga Jumat lalu sudah terbang 157,39%.
Baik saham RATU maupun saham CBDK, keduanya hingga Jumat lalu masih menyentuh auto reject atas (ARA).
Diketahui, saham RATU sudah menyentuh ARA selama tujuh kali, dengan enam kali beruntun sejak perdagangan perdananya pada 8 Januari lalu.
Sedangkan saham CBDK terpantau sudah menyentuh ARA selama lima hari beruntun. Namun pada perdagangan kemarin, saham CBDK sempat ambruk di sesi I kemudian kembali bangkit di sesi II dan berhasil menyentuh ARA menjelang penutupan perdagangan kemarin.
Adapun IPO RATU dibidani oleh Henan Sekuritas bersama dengan Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
RATU mematok harga IPO senilai Rp 1.150 per saham atau batas atas dari harga bookbuilding. Dalam prospektus final yang dipublikasikan Kamis lalu, RATU menyampaikan perseroan menawarkan 543,01 juta saham dalam IPO. Jumlah itu mencakup 190,05 juta saham baru dan 352,95 juta saham yang dijual oleh induk RATU yakni PT Rukun Raharha Tbk (RAJA).
Total saham IPO RATU setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO. Nilai IPO tersebut terdiri atas Rp218,56 miliar hasil penerbitan saham baru dan Rp405,9 miliar masuk kocek RAJA sebagai hasil dari divestasi saham RATU.
Dari jumlah dana IPO yang dikantongi RATU, perseroan akan menggunakan sekitar Rp157,36 miliar untuk dipinjamkan kepada anak usahanya PT Raharja Energi Tanjung Jabung.
Sedangkan CBDK melepas 566.894.500 lembar saham biasa atas nama atau sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp20,- per saham.
CBDK menetapkan harga perdana sebesar Rp 4.060 per saham. Dengan begitu, perusahaan ini berhasil meraup dana IPO sebesar Rp 2,3 triliun.
Presiden Direktur CBDK Steven Kusumo menyatakan bahwa tujuan utama dari IPO CBDK adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat guna mempercepat pengembangan CBD PIK2 secara umum dan secara khusus membangun Nusantara International Convention and Exhibition (NICE) yang merupakan bagian dari Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibition (MICE) untuk melengkapi ekosistem dalam CBD PIK 2.
“NICE dibangun di atas luas bidang tanah mencapai ± 19 hektar dan dirancang sebagai elemen strategis yang melengkapi ekosistem CBD PIK 2 dengan bertambahnya area pusat konvensi dan pameran sekitar 120.000 m2. Proyek ini diharapkan dapat mulai beroperasi secara parsial pada September 2025,” kata Steven pada seremoni pencatatan perdana, di gedung BEI, Jakarta.
Setelah aksi ini, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perseroan akan digunakan untuk melakukan penyertaan dalam bentuk ekuitas kepada Afiliasi Perseroan, yaitu PT Industri Pameran Nusantara (PT IPN).
Dana yang diperoleh dari penerbitan saham baru ini akan digunakan oleh PT IPN untuk membiayai proyek pembangunan gedung untuk tujuan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (“MICE”).
Untuk diketahui, CBDK didirikan pada tahun 2000 dengan bergerak dalam bidang real estat dan aktivitas perusahaan holding. Kemudian, perusahaan ini diakusisi emiten milik Aguan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) pada 2022.
Mengutip keterbukaan informasi, Jumat (17/1/2025), terkait insiden tersebut, SSIA menjelaskan bahwa kebakaran diduga berasal dari lantai 8 Gedung Glodok Plaza.
“Kebakaran diduga berasal dari lantai 8 Gedung Glodok Plaza. Sejak awal kejadian tersebut, kami telah bekerja sama dengan pihak pemadam kebakaran dan otoritas terkait untuk melakukan penanganan secara cepat dan maksimal,” katanya, dikutip Sabtu (18/1/2025).
SSIA juga menjelaskan bahwa kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan secara fisik atas bangunan dan saat ini telah dilakukan penghentian operasional sementara hingga dinyatakan aman oleh pihak yang berwajib. Hingga kini, kerugian akibat kebakaran belum diketahui secara pasti.
“Perseroan belum dapat melakukan perhitungan kerugian akibat kebakaran ini,” tulis manajemen.
Namun perseroan memastikan peristiwa tersebut tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha.
“Kejadian tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha perseroan,” sebutnya.
Adapun Glodok Plaza merupakan milik PT TCP Internusa, salah satu anak perusahaan dari SSIA. TCP akan memulai proses klaim asuransi atas kerugian yang terjadi. Aset yang terdampak telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran.
Sebagai informasi SSIA saat ini dimiliki PT Persada Capital (7,85%), PT Arman Investment (8,52%), Intrepid Investment (8.2%), dan publik (73,11%).
Mengutip prospektus perusahaan, Persada Capital merupakan perusahaan milik PT Pandu Alam Persada dan PT Tri Nur Cakrawala. Kedua perusahaan tersebut merupakan milik keluarga Arini Subianto, yang juga tercatat sebagai komisaris dan pemilik PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO). Sementara itu Arman Investment adalah perusahaan milik Benjamin Arman Suriadjaja dan Johannes Suriadjaja.
“Saya akan memberikan peran yang lebih besar ke swasta. Ada yang bilang saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur itu tidak benar. Saya merubah (pembangunan) infrastruktur sebagian besar swasta yang bangun,” tegas Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di The Ritz-Carlton, Jakarta di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Prabowo menegaskan bahwa porsi swasta akan lebih besar dari BUMN untuk pembangunan infrastruktur. Dia menilai hal ini jauh lebih efisien.
“Swasta lebih efisien. Jadi jalan tol, pelabuhan, bandara saya serahkan ke swasta, swasta bergerak semua,” sebutnya.
“Terutama di bidang infrastruktur, kita serahkan ke swasta biar berperan lebih kita harapkan mereka lebih efisien tepat waktu inovatif, dan bisa membawa pertumbuhan dimana-mana,” tutup Prabowo.
Sebelumnya, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan sejumlah proyek infrastruktur baru akan ditunda dulu pembangunannya. Ini disebabkan karena adanya perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berdampak pada proyek tol.
“Semua proyek tol yang memang belum berjalan berhenti dulu. Sebenarnya ada beberapa yang masih kajian ya,” ungkap Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo di Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa lalu dikutip Kamis (26/12/2024).
Pada hari ini (15/1/2025), BI menetapkan suku bunga acuan atau BI rate pada level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung selama 14-15 Januari 2025. BI rate turun 25 bps dari periode sebelumnya.
“Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14-15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 5,75%,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025).
Sementara itu, suku bunga Deposit Facility sebesar 5%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,5%.
Hal ini sangat mengejutkan pelaku pasar karena konsensus yang dilakukan CNBC Indonesia terhadap 15 institusi menunjukkan bahwa BI akan kembali menahan suku bunganya di level 6% untuk bulan ini.
Keputusan BI dalam menurunkan suku bunga di luar dari ekspektasi pasar mengingat secara mayoritas pelaku pasar memperkirakan bahwa BI akan menahan suku bunganya karena kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus-menerus mengalami depresiasi.
Dilansir dari Refinitiv, terpantau bahwa rupiah tertekan hingga ke level Rp16.315/US$ pada penutupan perdagangan hari ini.
Jika dilihat lebih jauh, pelemahan rupiah bahkan sudah terjadi sejak awal Oktober 2024 yang pada saat itu masih berada di kisaran level Rp15.100an/US$ dan dalam kurun waktu sekitar 3-3,5 bulan, rupiah terkoreksi Rp1.200/US$.
Terpantau keputusan BI hari ini mengindikasikan bahwa BI tidak lagi berfokus dalam menstabilkan nilai tukar rupiah, melainkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.
Berkaca dari Desember 2024, pada saat itu, BI mempertahankan suku bunganya di level 6% dengan alasan untuk menjaga nilai tukar rupiah.
“Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat (AS) dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah,” dikutip dari Siaran Pers BI.
Sedangkan yang terjadi kali ini adalah fokus BI yang berubah dari yang awalnya untuk menstabilkan rupiah, namun saat ini lebih ke arah soal pertumbuhan ekonomi.
Dalam catatannya, BI menilai nilai tukar rupiah sudah terjaga dan sesuai dengan fundamental. Lebih lanjut, BI juga menegaskan diperlukannya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, BI akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional.
Hal menarik lainnya yaitu munculnya kata-kata Asta Cita dalam Siaran Pers bulan ini sebanyak dua kali.
“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program-program dalam Asta Cita,” dikutip dari Siaran Pers BI.
Bahkan dalam Siaran Pers tersebut, BI mendukung penuh implementasi program-program Pemerintah dalam Asta Cita, termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital.
Tidak sampai di situ, Perry dalam siaran pers juga menyebutkan kata-kata “Asta Cita” sebanyak empat kali yang menandakan bahwa ia benar-benar ingin mendorong dan mendukung program pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dibandingkan saat ini.
Target Pertumbuhan Presiden Prabowo
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan rentetan target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8% selama periode 2025-2029. Target ini telah dirancang beriringan strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.
“RPJMN ini juga menegaskan 8 strategi dan 1 langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh berkelanjutan menjadi 8%,” kata Rachmat dalam acara Musrenbangnas dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Rachmat memaparkan, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri sebesar 5,3% pada 2025. Lalu, tumbuh melesat menjadi 6,3% pada 2026 dan terus naik menjadi 7,5% pada 2027, 7,7% pada 2026, hingga akhirnya mencapai 8% pada 2029.
Rachmat mengatakan, untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi ini, setidaknya ada 8 strategi yang akan ditempuh. Pertama ialah dengan meningkatkan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan. Instansi utama yang bertanggung jawab dalam strategi ini ialah Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BUMN ataupun instansi yang ditunjuk lainnya dengan sumber pendanaan dari APBN dan BUMN.
Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 sebesar 4,95% secara year on year (yoy). Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2024 tetap terjaga di level 5%. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers APBN 2024, Senin (6/1/2025).
“Untuk kuartal IV kita masih menunggu dari data BPS, kami masih perkirakan tetap perkirakan terjaga di sekitar 5% (pertumbuhan ekonomi),” kata Sri Mulyani.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, pihaknya telah memiliki kesepakatan dengan Kementerian BUMN terkait IPO perusahaan pelat merah. Pihaknya pun akan bertemu dengan perwakilan kementerian untuk membahas rencana tersebut.
“Kami sedang berkomunikasi secepatnya,” ungkap Nyoman kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Senin, (13/1/2025).
Bursa pun optimis proses IPO BUMN akan lebih mudah karena pemerintahan baru telah terbentuk.
Untuk mengawal IPO perusahaan pelat merah ini, BEI menyatakan siap untuk melakukan pendampingan pendaftaran diri sebagai perusahaan terbuka.
Meski demikian, Nyoman tidak bisa memastikan kapan pertemuan BEI dan Kementerian BUMN ini dilakukan. Ia pun enggan menjawab soal identitas perusahaan yang dimaksud.
Sebelumnnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memberi sinyal bahwa perusahaan yang akan dicalonkan menjadi emiten berasal dari holding group BUMN tambang MIND ID.
“Sementara ini belum ada ya, belum ada yang kita lihat, Jangka pendek. tapi jangka menengah menurut kami yang paling bagus untuk IPO itu di grup MIND ID,” ungkap Tiko kepada wartawan, di Depok, Jumat (27/12/2024).
Tiko tidak menjelaskan lebih lanjut terkait sosok IPO BUMN tersebut. Meski demikian, Ia membuka kemungkinan untuk membawa holding MIND ID atau pun salah satu anak usahanya yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
“Bisa diholdingnya, bisa di inalumnya. Bisa dua-duanya, jadi kita kaji,” paparnya.
Fakta baru soal WhatsApp diungkapkan oleh Zuckerberg dalam wawancara di seri podcast The Joe Rogan Experience. Sebagai CEO Meta, Zuckerberg mengelola platform media sosial Instagram, Facebook, WhatsApp dan Threads.
Zuckerberg mengatakan fitur end-to-end encryption yang ada di WhatsApp bertujuan agar WhatsApp, sebagai perusahaan penyedia layanan chat, tidak bisa membaca pesan yang dikirim oleh penggunanya.
“Cara enkripsi bekerja adalah membuat perusahaan yang mengelola layanan tak bisa melihatnya,” katanya.
Namun, fitur tersebut tidak bisa melindungi data dan chat yang tersimpan di HP tiap pengguna WhatsApp, termasuk di RI. Oleh karena itu, badan intelijen dan hacker fokus untuk memanfaatkan celah yang ada di HP.
Caranya adalah memanfaatkan perangkat spyware untuk mengakses isi HP penggunanya. Salah satunya adalah sypware Pegasus buatan Israel yang terkenal karena digunakan untuk membobol iPhone milik pejabat pemerintah di seluruh dunia.
Spyware seperti Pegasus bisa membaca chat, melihat foto, hingga mengakses data panggilan telepon tanpa harus “mencegat” komunikasi antara dua perangkat lewat internet.
Risiko ini yang mendorong WhatsApp untuk memperkenalkan fitur “hapus otomatis” atau “pesan menghilang” (disappearing message) di WhatsApp.
Fitur ini secara otomatis menghapus chat dalam bentuk teks, foto, dan video di WhatsApp setelah jangka waktu tertentu.
“Membuat [chat] terenkripsi dan menghilang adalah standar baik untuk keamanan dan privasi,” kata Zuckerberg.
Hukum mengenai pembagian warisan telah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi perdebatan. Namun, bagaimana jika orang yang meninggal dunia memiliki harta tapi tidak memiliki keluarga?
Menanggapi hal ini, walaupun dia merasa sebatang kara namun orang yang memiliki hubungan darah dengannya bisa dianggap berhak atas warisan tersebut.
Berikut adalah deretan golongan ahli waris berdasarkan KUH Perdata.
Ahli waris dalam KUH Perdata
Dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dinyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dan prinsip pewarisan yang ada di KUH Perdata adalah berdasarkan hubungan darah.
Jadi intinya, yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 832 KUH Perdata.
Sementara itu Pasal 852 KUH Perdata telah menjelaskan bahwa ada empat golongan yaitu:
– Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya
– Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
– Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
– Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.
Golongan ahli waris menunjukkan siapa ahli waris yang berhak didahulukan dalam pembagian harta si pewaris. Jika masih ada Golongan I, maka golongan II, III, IV tentu tidak berhak atas harta pewaris.
Namun jika Golongan I tidak ada maka harta itu akan jatuh ke Golongan II, dan jika Golongan I dan II tidak ada, maka Golongan III yang bakal menerimanya. Begitu pun seterusnya.
Apa jadinya kalau tabungan itu tidak kunjung diambil?
Jika memang tidak ada satupun orang yang bisa membuktikan bahwa dia adalah ahli waris yang sah, maka harta berbentuk tabungan itu akan menjadi harta terbengkalai (tak terurus).
Pasal 1127 KUH Perdata menyebutkan bahwa:
“Balai Harta Peninggalan, menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada jawatan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri. Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan. Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan Kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan.”
Mungkin saja, ada sebagian dari Anda yang penasaran kapan harta waris bisa disebut sebagai harta tak terurus. Maka Pasal 1129 telah memberikan jawabannya.
“Bila setelah lampaunya waktu tiga tahun terhitung dari saat terbukanya warisan itu, tidak ada ahli waris yang muncul, maka perhitungan penutupnya harus dibuat untuk negara, yang berwenang untuk menguasai barang-barang peninggalan itu untuk sementara.”
Saat itu, Yusril juga membawa dokumen dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait kepala daerah terpilih yang masih bersengketa dan tidak.
“Pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya. Sengketa ini jalan terus di MK, tapi yang tidak ada sengketa bisa dipertimbangkan untuk bagaimana apalah dilantik lebih dahulu,” kata Yusril kepada wartawan.
Namun, menurut dia, masih ada dua putusan MK yang perlu diklarifikasi jika ingin melantik calon kepala daerah yang tidak bersengketa.
“Karena ada dua putusan MK yang pertimbangan hukumnya itu agak menimbulkan keragu-raguan, apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti serentak apabila sudah selesai sengketa atau bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dahulu. Jadi hanya masalah teknis ini yang kami bicarakan dengan Mensesneg,” kata Yusril.
Lebih lanjut, dia akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan MK untuk menyelesaikan masalah teknis ini. Supaya tidak ada masalah ke depannya.
