Penuh Makna, Ini Alasan Kardinal Memakai Jubah Merah Saat Konklaf

Para kardinal menghadiri Misa duka cita untuk Paus Fransiskus pada hari ketujuh Novendiali (sembilan hari duka setelah pemakaman Paus) di Basilika Santo Petrus di Vatikan, 2 Mei 2025. (REUTERS/Yara Nardi)

Dalam setiap konklaf, prosesi yang menandai pemilihan Paus baru, para kardinal Gereja Katolik mengenakan jubah merah mencolok yang telah menjadi simbol kuat dalam sejarah dan spiritualitas Katolik. Namun, di balik tampilan liturgis tersebut, tersembunyi makna yang lebih dalam daripada sekadar tradisi visual.

Jubah merah yang dikenakan para kardinal selama konklaf bukan hanya seragam resmi, melainkan lambang pengabdian total, kesediaan berkorban, dan keberanian moral.

Warna merah dalam tradisi Katolik telah lama dikaitkan dengan darah para martir, mereka yang rela kehilangan nyawa demi mempertahankan iman. Jubah kardinal identik dengan warna kirmizi (merah) yang menandakan kesiapan untuk bertindak dengan keberanian, bahkan untuk menumpahkan darah, untuk peningkatan iman Kristen, untuk kedamaian dan ketenangan umat Allah dan untuk kebebasan dan pertumbuhan Gereja Roma

Secara lebih spesifik, pakaian liturgis yang biasa dipakai para kardinal selama konklaf mencakup:

  1. Cassock merah (soutane) yang merupakan jubah panjang warna merah dengan kancing dan pinggiran berwarna merah tua.
  2. Mozzetta merah sebuah mantel pendek yang dikenakan di atas cassock (terutama untuk upacara liturgis).
  3. Zucchetto merah berupa kopiah kecil yang dikenakan di kepala.
  4. Biretta merah yang berbentuk topi liturgis bersudut tiga (kadang tidak digunakan saat pemungutan suara).
  5. Stola yang merupakan semacam selempang/selendang yang digunakan pada bahu untuk upacara tertentu seperti Misa sebelum konklaf.

“Merah adalah warna yang mengingatkan bahwa setiap kardinal harus siap menumpahkan darahnya demi Gereja,” demikian dijelaskan dalam berbagai dokumen liturgis Vatikan. Tradisi ini berasal dari abad ke-13, ketika Paus Innocentius IV secara resmi menetapkan pemakaian jubah merah sebagai bagian dari identitas seorang kardinal.

Dalam konteks konklaf, saat para kardinal dikurung di dalam Kapel Sistina untuk memilih Paus baru, jubah merah berfungsi sebagai pengingat visual akan beratnya tanggung jawab yang mereka emban. Proses pemilihan itu sendiri bersifat rahasia, sakral, dan sangat dijaga keutuhannya, karena hasilnya menentukan arah Gereja Katolik sedunia.

Selain pengorbanan, warna merah juga menandakan kehormatan tinggi yang melekat pada jabatan kardinal yang dikenal sebagai “Pangeran Gereja.”

Namun dalam banyak pernyataan dari Paus dan Vatikan, kehormatan ini tidak dimaksudkan sebagai gelar kekuasaan, melainkan sebagai bentuk pelayanan yang paling dalam kepada umat.

Selama Misa pembukaan konklaf, para kardinal juga memohon bimbingan Roh Kudus untuk membuat keputusan yang bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau geopolitik, melainkan berdasarkan kehendak ilahi. Dalam momen itulah, simbol-simbol seperti jubah merah menjadi bagian penting dari pengalaman spiritual kolektif.

Dengan demikian, jubah merah dalam konklaf bukan sekadar lambang status atau protokol liturgis. Ia adalah tanda kesetiaan, keberanian, dan tanggung jawab moral seorang kardinal juga nilai-nilai yang menjadi fondasi dalam menentukan pemimpin rohani bagi lebih dari satu miliar umat Katolik di seluruh dunia.

https://lpse.sulsel.go.id/

Prabowo Gelar Sidang Kabinet Ke-6, Pidato Hampir 1,5 Jam

Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/5/2025). (YouTube/Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet purna ke enam, dalam masa pemerintahannya selama enam bulan. Dalam kesempatan itu Prabowo berpidato selama satu jam lebih.

“Baru saja kita melewati tonggak enam bulan pertama, bisa dikatakan ini semester pertama pemerintahan kita. Sekarang tibanya kita melihat rapot kita apakah merah, atau memuaskan, atau cukup memuaskan, atau sangat memuaskan,” kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Menurut Prabowo, secara objektif selama 6 bulan pemerintahannya, telah mencapai hal-hal yang cukup berarti dan bersifat fundamental. Dimana pemerintah sudah menghasulkan 28 kebijakan baru.

“Kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat kita, hal-hal ini kita lakukan dalam waktu yang cukup singkat, yang tidak diperkirakan bahwa kita mampu mencapai itu dalam waktu singkat,” katanya.

“Walaupun 28 kebijakan namun produk-produk untuk mencapai kebijakan tersebut, saya hitung mungkin lebih dari 100 bahkan mendekati 200,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo terlihat melakukan pidato dengan durasi mencapai kurang lebih 1 jam 20 menit. Ia menyinggung mengenai masa penjajahan era Belanda dan Jepang.

Selain itu, bicara mengenai proses transisi pemerintahan yang lancar, hingga tak sungkan untuk berkonsultasi dengan presiden terdahulu. Seperti Presiden RI Ke – 7 Joko Widodo, Presiden RI Ke – 6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden RI Ke – 5 Megawati Soekarnoputri.

Prabowo juga menyinggung inflasi Indonesia menjadi salah satu yang terendah di dunia, keberhasilan menjaga harga dan stok pada momentum lebaran 2025, hingga keberhasilan penyelenggaraan mudik lebaran 2025.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Gerindra itu, juga bicara mengenai keberhasilan program Makan Bergizi Gratis, keberhasilan produksi pangan seperti beras dan jagung, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, hingga aset negara. Lebih lengkapnya bisa disaksikan pada siaran Youtube Sekretariat Presiden.

https://politeknik-trijaya.ac.id/

RI Jajaki Kerja Sama dengan Jepang Garap Mineral Kritis

A worker uses the tapping process to separate nickel ore from other elements at a nickel processing plant in Sorowako, South Sulawesi Province, Indonesia March 1, 2012. REUTERS/Yusuf Ahmad

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto baru saja bertemu dengan Fumio Kishida selaku Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang. Salah satu isi pertemuan yakni membahas mengenai potensi kerja sama di bidang mineral kritis.

Menurut Airlangga, potensi kerja sama terkait mineral kritis dengan Jepang sejatinya sudah dibahas dalam negosiasi Indo Pacific-Economic Framework for Prosperity (IPEF).

“Critical mineral sudah dibahas selama dengan Jepang, terutama dalam negosiasi IPEF dan tentu apa yang sudah dibicarakan dengan Jepang dan khusus untuk tadi dengan Amerika pun critical mineral ada pembahasan,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo menyampaikan potensi kerja sama Indonesia dan Jepang di bidang mineral kritis tengah menjadi pembahasan yang cukup intens.

Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al Aula mengungkapkan pembahasan tersebut mencakup peluang pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) dan isu strategis lainnya.

Semula, ia mengatakan bahwa Jepang sejatinya memiliki ketertarikan terhadap pengembangan ekosistem EV di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sekalipun negara ini masih fokus terhadap teknologi hybrid.

“Betul tadi yang disampaikan, kalau di Jepang mereka banyak juga yang fokus di isu hybrid. Tapi bukan menutup peluang mereka untuk ikut terlibat di dalam pengembangan ekosistem elektrik di mana-mana termasuk di Indonesia,” kata dia ditemui di Kantor KBRI Tokyo beberapa waktu lalu.

Muhammad Al Aula menyebut detail mengenai keterlibatan Jepang dalam pengembangan ekosistem EV di Indonesia masih dalam tahap pembahasan. Namun, isu mengenai mineral kritis menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan antara Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Jepang.

“Tadi saya diingatkan ada pembicaraan mengenai aspek critical minerals. Yang juga menjadi topik dalam pembahasan antara Presiden dan Perdana Menteri. Nah ini kan kalau beliau tentunya bicara di aspek yang betul-betul strategis. Kemudian saat ini memang sedang didalami lebih lanjut oleh tim dari kedua pihak Indonesia maupun dari Jepang,” katanya.

https://amglpalas.ac.id/

2 Tahun Lagi Warga Minang Bakal Punya Pembangkit Listrik Panas Bumi

Tol Listrik Sumatera PT PLN (Persero) akan memperoleh tambahan pasokan listrik sebesar 80MW dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh. (CNBC Indonesia/Monica Wareza)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh berkapasitas 88 Mega Watt (MW) di Solok Selatan, Sumatera Barat dapat mulai operasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada 2027.

Hal tersebut menyusul adanya penandatanganan tahapan kepastian pendanaan atau financial close untuk proyek tersebut antara PT Supreme Energy Muara Laboh (PT SEML) selaku pemilik proyek dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Adapun, proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi hingga US$ 500 juta atau sekitar Rp 8,2 triliun.

“Ini 88 MW, dengan nilai proyek mendekati 500 juta USD. PLTP Muara Laboh (COD) tahun 2027,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Menurut Airlangga, pendanaan proyek PLTP Muara Laboh unit 2 oleh JBIC ini merupakan komitmen kerja sama pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang terkait transisi energi melalui inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC).

Selain PLTP Muara Laboh, Airlangga membeberkan bahwa sejumlah proyek lain juga telah masuk dalam kategori pertama kerja sama Indonesia-Jepang di bawah AZEC. Adapun beberapa proyek tersebut antara lain Proyek waste-to-energy Legok Nangka, Pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF), dan PLTP Sarulla beserta proyek transmisi listrik dari Jawa ke Sumatera.

“Beberapa lagi proyek yang sudah masuk dalam kategori 1 yaitu Legok Nangka waste to energi kemudian Sustainable Aviation Fuel dan PLTP Sarulla juga termasuk dalam yang akan dibiayai yaitu transmisi line dari Jawa Sumatera dan ini diharapkan bisa masuk dalam tahapan komersial dan kunjungan mantan Perdana Menteri ini menegaskan komitmen kuat Indonesia dan Jepang untuk bekerja sama di masa depan yang berkelanjutan dan rendah karbon,” kata Airlangga.

https://stityapismkw.ac.id/category/

Gunung Zombie Puluhan Tahun Gagal Meletus, Rahasianya Terungkap

Gunung Uturuncu di Bolivia. (Dok. volcano.si.edu)

Sebuah gunung di Amerika Selatan disebut sebagai gunung berapi zombie. Pasalnya, gunung tersebut sudah 250.000 tahun tidak pernah “muntah” meskipun peneliti terus menerus mendeteksi berbagai tanda erupsi.

Gunung berapi tersebut bernama Uturuncu yang berlokasi di Pegunungan Andes di wilayah Bolivia. Sejak lama, berbagai tanda erupsi muncul dari Uturuncu seperti gempa dan gumpalan asap.

Sejak 1990-an, tanah di sekeliling Uturuncu tampak “turun” sehingga membentuk lembah sedangkan area pegunungan di tengah tampak makin tinggi. Dalam 50 tahun terakhir, wilayah tengah sudah naik sekitar 1 cm tiap hari.

Keunikan Uturuncu menarik minat peneliti dari seluruh dunia dengan berbagai keahlian. Ahli seismologi, geologi, hingga fisika dari AS hingga China bergantian menjadikannya objek penelitian untuk mencari tahu alasan di balik bergejolaknya gunung berapi tersebut.

Para peneliti menggunakan teknologi pencitraan medis untuk menangkap bagian dalam Uturuncu. Gelombang seismik memberikan gambar resolusi tinggi aktivitas di dalam gunung dalam bentuk 3 dimensi.

Lewat visualisasi komputer, para peneliti menemukan bahwa pergerakan magma dan gas di dalam gunung berapi adalah penyebab gempa dan suara yang ditimbulkan.

Peneliti kemudian menemukan cara memetakan pergerakan cairan panas menuju pucuk gunung berapi, termasuk akumulasi gas dan cairan di kawah gunung. Aktivitas ini diperkirakan sebagai alasan perubahan bentuk gunung menyerupai topi khas Meksiko, sombrero.

“Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi metode geologi dan geofisika bisa digunakan untuk memahami gunung berapi, termasuk potensi bahayanya,” kata Mike Kendall dari University of Oxford.

Metode ini bisa diterapkan untuk memantau lebih dari 1.400 gunung berapi di seluruh dunia, termasuk puluhan gunung berapi aktif yang tidak menunjukkan “tanda meletus.”

Uturuncu sendiri adalah gunung yang ada di atas timbunan magma terbesar di kerak Bumi. Jika meletus, bisa menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan besar. 

https://stityapima.ac.id/

Mesir Lawan “Riviera Timur Tengah” Trump untuk Gaza di Depan Liga Arab

Truk bantuan kemanusiaan menunggu untuk melintasi perbatasan Rafah antara Mesir dan Jalur Gaza, di Rafah, Mesir, Senin, 9 September 2024. (AP Photo/Amr Nabil)

Mesir berkukuh untuk melawan rencana pencaplokan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas wilayah Gaza, Palestina. Hal ini tertuang dalam Visi Mesir untuk Gaza, yang akan dipresentasikan pada pertemuan puncak Liga Arab, Selasa (4/3/2025).

Dalam laporan Reuters, visi ini akan menjadi penangkal ambisi Trump untuk Riviera Timur Tengah. Rencana ini juga akan menyingkirkan Hamas dan menggantinya dengan badan sementara yang dikendalikan oleh negara-negara Arab, Muslim, dan Barat.

Berdasarkan rencana Mesir, lembaga yang dinamakan Misi Bantuan Pemerintahan akan menggantikan pemerintah yang dipimpin Hamas di Gaza untuk sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Badan ini bertanggung jawab atas bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali daerah itu, yang telah hancur akibat perang Hamas dan Israel.

“Tidak akan ada pendanaan internasional yang besar untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali Gaza jika Hamas tetap menjadi elemen politik yang dominan dan bersenjata di lapangan yang mengendalikan pemerintahan lokal,” demikian bunyi pembukaan yang menguraikan tujuan rancangan rencana Mesir tersebut.

Rencana tersebut tidak menyebutkan siapa yang akan menjalankan misi tata kelola. Dikatakan bahwa rencana tersebut akan “memanfaatkan keahlian warga Palestina di Gaza dan di tempat lain untuk membantu Gaza pulih secepat mungkin”.

Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab telah berjuang selama hampir sebulan untuk merumuskan serangan diplomatik guna melawan rencana Trump mencaplok Gaza dan mengusir warganya. Sejumlah ide telah diajukan, dengan Mesir dianggap sebagai yang terdepan.

Rencana Trump, yang membayangkan pembersihan Gaza dari penduduk Palestina, tampaknya menjauh dari kebijakan Timur Tengah AS yang telah lama berfokus pada solusi dua negara dan memicu kemarahan di antara warga Palestina dan negara-negara Arab. Meski begitu, ada satu garis merah yang telah ditetapkan oleh Washington.

“Presiden Trump telah menegaskan bahwa Hamas tidak dapat terus memerintah Gaza,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Brian Hughes ketika ditanya tentang rencana Mesir untuk Gaza dan apakah AS akan mendukungnya.

“Meskipun Presiden tetap berpegang pada visinya yang berani untuk Gaza pasca perang, ia menyambut masukan dari mitra Arab kami di kawasan tersebut. Jelas usulannya telah mendorong kawasan tersebut untuk berunding daripada membiarkan masalah ini berubah menjadi krisis lebih lanjut.”

Sementara itu, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok tersebut tidak mengetahui usulan semacam itu dari Mesir. Namun ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang menguasai Gaza.

“Hari berikutnya di Gaza hanya boleh diputuskan oleh Palestina,” katanya. “Hamas menolak segala upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina, atau kehadiran pasukan asing di wilayah Jalur Gaza.”

Kelompok Islam Palestina Hamas telah memerintah daerah kantong pantai tersebut sejak 2007. Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan memicu gempuran balik dari Tel Aviv

Serangan balik Israel sejak itu telah menewaskan 48.400 warga sipil Gaza, termasuk lansia dan anak-anak. Di sisi lain, infrastruktur di wilayah pesisir Palestina itu telah hancur hingga 70%.

Rancangan Mesir tidak membahas masalah tindakan apa yang dapat diambil jika Hamas menolak melucuti senjata atau mundur dari politik. Proposal tersebut membayangkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang sebagian besar berasal dari negara-negara Arab yang akan mengambil alih peran dalam memberikan keamanan.

“Baik badan keamanan maupun pemerintahan akan ‘diatur, dibimbing, dan diawasi’ oleh dewan pengarah. Rancangan tersebut mengatakan dewan tersebut akan terdiri dari negara-negara Arab utama, anggota Organisasi Kerja Sama Islam, AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dan lainnya,” ujar rencana Mesir itu.

“Kami sepakat dengan Mesir mengenai pembentukan komite yang terdiri dari para ahli Palestina yang akan membantu Otoritas Palestina dalam mengelola Jalur Gaza selama enam bulan. Komite tersebut terdiri dari para ahli Palestina dan berkoordinasi dengan Otoritas Palestina, dan tidak bertanggung jawab kepada badan-badan non-Palestina.”

Biaya Pembangunan

Sejak Hamas mengusir Otoritas Palestina dari Gaza setelah perang saudara singkat pada tahun 2007, Hamas telah menghancurkan semua oposisi di sana. Didukung oleh Iran, Hamas membangun aparat keamanan dan organisasi militer yang luas yang berbasis di sekitar jaringan terowongan.

Rencana Mesir sendiri tidak merinci siapa yang akan membayar untuk membangun kembali Gaza, sebuah RUU yang diperkirakan oleh PBB lebih dari US$ 53 miliar (Rp 871 triliun). Dua sumber mengatakan kepada Reuters bahwa negara-negara Teluk dan Arab perlu berkomitmen setidaknya US$ 20 miliar (Rp 328 triliun) pada tahap awal.

Proposal Mesir membayangkan bahwa negara-negara di dewan pengarah dapat membentuk dana untuk mendukung badan pemerintahan sementara dan mengatur konferensi donor untuk mencari kontribusi bagi rencana rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang untuk Gaza.

Negara-negara Teluk Arab penghasil minyak dan gas seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) dapat menjadi sumber pendanaan penting dari kawasan tersebut. Namun UEA, misalnya, melihat Hamas sebagai ancaman eksistensial dan tidak mungkin menawarkan pendanaan apapun hingga Hamas disingkirkan.

Kementerian Luar Negeri di Qatar dan UEA serta kantor media internasional Arab Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang rencana Mesir, atau pertanyaan tentang kesediaan mereka untuk memberikan dana guna membangun kembali Gaza.

Togel Online

Perang Dagang Trump Terus Makan Korban Baru: McDonald’s

A worker dismantles the McDonald's Golden Arches while removing the logo signage from a drive-through restaurant of McDonald's in the town of Kingisepp in the Leningrad region, Russia June 8, 2022. REUTERS/Anton Vaganov

Di tengah gonjang-ganjing ekonomi Amerika Serikat yang kian tak menentu, raksasa industri makanan cepat saji, McDonald’s, mengungkapkan kekhawatiran serius terhadap dampak kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang berubah-ubah.

Ketidakpastian tersebut tak hanya melemahkan performa penjualan dan laba, tapi juga mengguncang sentimen konsumen dan menambah tekanan pada perekonomian nasional yang mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

McDonald’s, jaringan makanan cepat saji terbesar di dunia, melaporkan penurunan penjualan domestik sebesar 3,6% pada kuartal pertama 2025. Ini merupakan kemerosotan kuartalan terbesar sejak pandemi Covid-19 melumpuhkan sektor ritel pada 2020. Penurunan tersebut dipicu oleh berkurangnya jumlah pelanggan yang kini lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka.

“Para konsumen saat ini sedang bergulat dengan ketidakpastian,” ujar CEO McDonald’s, Chris Kempczinski, dilansir The Guardian, Jumat (2/5/2025).

Ia menggambarkan kondisi pasar saat ini sebagai “yang terberat” yang pernah dihadapi perusahaan, seraya mencatat bahwa penjualan global mereka juga turun 1% secara mengejutkan selama periode yang sama.

Untuk merespons tren ini, McDonald’s mencoba menggenjot pembelian melalui peluncuran menu “value” baru yang dirancang agar lebih terjangkau.

Namun langkah tersebut belum cukup menahan arus konsumen yang mulai menghindari makan di luar karena kekhawatiran ekonomi yang meningkat.

Perusahaan-perusahaan lain di bidang makanan dan minuman seperti Starbucks, Domino’s Pizza, dan Chipotle Mexican Grill juga mulai merasakan dampaknya. Mereka melaporkan bahwa konsumen AS mulai mengurangi frekuensi makan di luar.

Adapun ekonomi AS mengalami kontraksi sebesar 0,3% pada kuartal pertama 2025, sebuah pembalikan tajam dari pertumbuhan 2,4% pada kuartal sebelumnya dan menandai penyusutan pertama sejak awal 2022.

Indeks sentimen konsumen AS juga anjlok 32% antara Januari hingga April-penurunan tajam yang membawa indeks ke titik terendah sejak resesi tahun 1990. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh kekhawatiran terhadap kemungkinan perang dagang global setelah pengumuman tarif baru Trump.

kas138

Senjata Baru China Bikin Amerika Waswas, DPR AS Ketakutan

Profil Liang Wenfeng Pendiri DeepSeek (X/hosun_chung)

China lagi-lagi bikin Amerika Serikat (AS) bikin waswas karena senjata teknologi yang mereka miliki. Senjata teknologi tersebut adalah chatbot kecerdasan buatan (AI), DeepSeek.

AS menilai bahwa DeepSeek sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional Negeri Paman Sam.

Dalam laporan terbaru dari Komite Khusus di Kongres AS, DeepSeek disebut bukan sekadar chatbot biasa, melainkan alat strategis yang menyimpan potensi ancaman besar terhadap keamanan data warga Amerika.

Laporan itu menyebut DeepSeek melakukan pengumpulan data yang sangat agresif, mulai dari riwayat percakapan, detail perangkat, hingga pola mengetik pengguna.

“DeepSeek adalah ancaman nyata bagi keamanan nasional kita,” tulis laporan badan serupa DPR di AS tersebut, dikutip dari TechRadar, Selasa (29/4/2025).

Menurut laporan itu, data yang dikumpulkan tersebut diduga dialirkan langsung ke pemerintah China melalui infrastruktur yang terhubung ke China Mobile, perusahaan telekomunikasi yang sudah lebih dulu dilarang beroperasi di AS karena dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.

Temuan ini juga mengonfirmasi laporan dari perusahaan keamanan siber Feroot, yang menemukan adanya tautan tersembunyi di halaman login DeepSeek yang mengarah langsung ke sistem milik China Mobile. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa DeepSeek diduga kuat berafiliasi dengan militer China.

Selain itu, DeepSeek juga dilaporkan menggunakan berbagai alat pelacak dari perusahaan teknologi raksasa China seperti ByteDance (induk TikTok), Baidu, dan Tencent, tiga nama yang sudah lama mendapat sorotan dari pemerintah AS terkait isu sensor dan pengawasan massal.

“Bersama-sama, perusahaan-perusahaan ini merupakan alat pengawasan, penyensoran, dan eksploitasi data yang terdokumentasi dengan baik, yang diperkuat oleh DeepSeek,” tulis para ahli.

Sebagai respons, Komite Khusus Kongres AS kini mendorong perluasan kontrol ekspor teknologi AI serta meminta pemerintah AS  untuk menyiapkan langkah antisipatif terhadap ancaman kejutan strategis dari teknologi AI China.

kas138

Dunia Dibuat Kaget! Harga Batu Bara Tiba-tiba Melesat 7 Hari Beruntun

Batu bara

Kenaikan harga batu bara bikin investor tercengang karena telah tembus level US$101/ton di tengah kritik dari pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap kebijakan energi Eropa. AS menyoroti bahwa upaya Eropa untuk beralih secara cepat ke energi terbarukan tanpa mempertimbangkan realitas pasokan energi dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan energi dan stabilitas ekonomi.

Dilansir dari Refinitiv, harga batu bara 1 Mei 2025 tercatat sebesar US$101,5/ton atau naik 0,5% apabila dibandingkan penutupan perdagangan 30 April 2025 yang sebesar US$101/ton.

Apresiasi ini juga memperpanjang kenaikan harga batu bara yang terjadi selama tujuh hari beruntun atau sejak 23 April 2025. Batu bara sudah menguat 7,9%.

Dilansir dari oilprice.com, sasaran Eropa untuk mengejar agenda nol-bersih merampas hak warga negara untuk mendapatkan energi yang andal dan terjangkau dalam pilihan yang dibuat oleh politisi, kata Menteri Energi AS, Chris Wright.

Bertahun-tahun yang lalu, Eropa Barat, dan juga pemerintahan Biden, memilih satu sisi persimpangan jalan yang menghilangkan pilihan konsumen,kata Menteri Wright dalam pidato utama di Forum Bisnis Three Seas di Warsawa, Polandia.

Kebijakan transisi energi yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris dan lembaga-lembaga Uni Eropa (UE) telah mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi Eropa hanya menyumbang 8% dari emisi global, kata Wright, pendiri dan mantan CEO perusahaan layanan fracking Liberty Energy.

Dia menambahkan pemberlakuan mandat dari atas ke bawah untuk sistem energi sebenarnya memiskinkan negara-negara yang memilih untuk mengejar emisi nol bersih. Hal ini tidak mungkin menyebar secara global karena telah menciptakan dua faktor yang sangat tidak diinginkan.

Deindustrialisasi dan energi yang lebih mahal bagi konsumen dan bisnis, pejabat energi AS mengatakan kepada hadirin di Polandia.

“Pemberlakuan kebijakan iklim yang dipaksakan dari atas ke bawah ini dibenarkan sebagai hal yang diperlukan untuk menyelamatkan dunia dari perubahan iklim,” kata Wright.

“Namun, saya dapat mengatakan bahwa ketakutan akan perubahan iklim telah jelas mengurangi kebebasan energi, dan, dengan demikian, kemakmuran dan keamanan nasional di seluruh Eropa Barat.” imbuhnya.

Pejabat AS itu menegaskan bahwa perubahan iklim adalah fenomena fisik nyata, tetapi perubahan iklim bukanlah masalah paling mendesak di dunia.

“Saat ini, orang-orang yang berjuang untuk membayar tagihan mereka sambil bercita-cita untuk menjalani gaya hidup yang sangat berenergi seperti Anda dan saya merupakan tantangan global yang jauh lebih besar daripada perubahan iklim. Akses terhadap energi sangatlah penting untuk tidak salah.” ujar Wright.

Di banyak negara yang mengonsumsi energi, keterjangkauan dan keandalan energi lebih diutamakan daripada keberlanjutan sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Negara-negara ekonomi berkembang utama seperti China dan Indiaterus bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik, meskipun China juga merupakan pemimpin yang tak terbantahkan dalam pemasangan energi terbarukan.

China dan India telah mempertahankan pertumbuhan permintaan batu bara global pada dekade ini. Mereka bahkan berencana menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara untuk mendukung lonjakan energi terbarukan masing-masing dengan daya beban dasar 24/7 dan menghindari krisis listrik atau pemadaman listrik seperti yang mereka alami pada awal tahun 2020-an.

kas138

Masuk Gerbang Perang, Ini Perbandingan Nuklir India & Pakistan

Hubungan antara India dan Pakistan terus memanas. Pasukan kedua negara terlibat saling tembak di wilayah Kashmir yang disengketakan. (REUTERS/Anushree Fadnavis)

Hubungan India dan Pakistan memanas setelah insiden penembakan massal di Kashmir, wilayah yang telah disengketakan oleh New Delhi dan Islamabad.

Ketegangan antara kedua negara kekuatan nuklir tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran, sebab konflik dapat meningkat melampaui penggunaan senjata konvensional dan dapat menimbulkan perang antara kedua negara.

Lalu antara India dan Pakistan, negara mana yang unggul dalam kepemilikan nuklir?

Hingga saat ini, baik Pakistan dan India diketahui memiliki hulu ledak nuklir. Menurut Arms Control Center, India menjadi negara berkekuatan nuklir pada tahun 1974, dan Pakistan menjadi negara berkekuatan nuklir pada tahun 1998.

India memiliki sekitar 164 hulu ledak nuklir, dan memiliki kemampuan nuklir berbasis darat, laut, dan udara. Negara tersebut telah mendeklarasikan kebijakan “No First Use”, yang berarti mereka telah bersumpah untuk tidak pernah menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu dalam suatu konflik. Namun, pada Agustus 2019, India mengatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan kembali kebijakan ini.

Sementara itu, Pakistan memiliki sekitar 170 hulu ledak. Jumlah ini melebihi proyeksi yang dibuat oleh Badan Intelijen Pertahanan AS pada tahun 1999 bahwa Pakistan akan memiliki 60-80 hulu ledak pada tahun 2020.

Jika tren pertumbuhan saat ini berlanjut, persenjataan Pakistan dapat tumbuh menjadi 220 hingga 250 hulu ledak pada tahun 2025. Pakistan menyimpan hulu ledak nuklirnya secara terpisah dari rudalnya dan hanya akan merakit satu jika akan digunakan.

Tidak seperti India, Pakistan belum mendeklarasikan kebijakan “No First Use”, dan sebaliknya telah memilih untuk menekankan medan perang yang lebih kecil atau senjata nuklir “taktis” sebagai lawan dari pasukan konvensional India yang lebih besar dan lebih unggul.

“Bahkan pertukaran nuklir kecil antara India dan Pakistan dapat membunuh 20 juta orang dalam seminggu. Jika musim dingin nuklir dipicu, hampir 2 miliar orang di negara berkembang akan berisiko mati karena kelaparan,” ujar Arms Control Center.