Pemerintah memperkuat komitmennya untuk mengeliminasi tuberkulosis (TB), melalui dukungan dari daerah, mengingat TB masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia terutama di 8 provinsi.
Dalam Rapat Koordinasi Forum 8 Gubernur, pemerintah mempertemukan para gubernur dari provinsi dengan beban TB tertinggi, yakni Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur, guna menguatkan komitmen bersama menuju Eliminasi TB Nasional Tahun 2030.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa percepatan eliminasi TB merupakan salah satu program prioritas nasional (quick win) Presiden Prabowo Subianto, dan mengingatkan bahwa TB memiliki tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan COVID-19.
“Sejak ditemukan, TB telah merenggut hingga 1 miliar nyawa di dunia. Saat ini, setiap tahun terdapat sekitar 1 juta kematian global, termasuk 125 ribu di Indonesia. Artinya, setiap lima menit ada dua orang Indonesia meninggal karena TB,” kata Budi.
Menurutnya, tantangan utamanya adalah menemukan kasus yang belum terdeteksi. Dari estimasi 1 juta kasus per tahun, Indonesia baru mencatat 508.994 kasus hingga 25 Agustus 2025 atau 47 persen dari target nasional. Hanya Provinsi Banten yang berhasil mencapai target notifikasi kasus.
Dari kasus yang sudah ditemukan, sebanyak 90 persen pasien TB sensitif obat telah memulai pengobatan, sedangkan pengobatan bagi TB resisten obat baru 77 persen dari target 95 persen.
“Namun, tingkat keberhasilan terapi masih di bawah target. Tidak ada provinsi yang mencapai 90 persen untuk TB sensitif obat, dan hanya Kalimantan Utara yang mencapai target 80 persen untuk TB resisten obat,” katanya.
Selain itu, cakupan terapi pencegahan TB (TPT) masih rendah. Hingga Agustus 2025, baru 108.590 kontak serumah penderita TBC sekitar 8 persen yang mendapat TPT, jauh dari target nasional yakni 72 persen.
“Rendahnya capaian TPT menunjukkan pentingnya dukungan lintas sektor, peningkatan edukasi masyarakat, serta optimalisasi peran pemerintah daerah untuk memperluas cakupan pencegahan,” ujar Menkes.
Dari sisi pendanaan, Menkes menegaskan bahwa dukungan anggaran sudah tersedia baik dari hibah maupun APBN. Namun, realisasi di sejumlah daerah masih rendah.
Adapun laporan Global Tuberculosis Report 2024 mencatat Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan estimasi 1,09 juta kasus TB dan 125 ribu kematian per tahun. Angka ini menegaskan urgensi percepatan penanggulangan TB secara masif dan terintegrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat eliminasi TB.
Menurutnya, TB tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah melalui kebijakan, kewenangan, dan sumber daya yang ada.
“Kemendagri akan memastikan agar penanggulangan TB menjadi prioritas pembangunan di setiap daerah,” kata Tito.
Ia mengingatkan pengalaman Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 sebagai bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dapat membawa bangsa keluar dari krisis.
Dia juga menyoroti masih adanya kesenjangan layanan. Saat berkunjung ke Papua, dia menemukan kasus TB pada anak-anak yang tidak mendapat perawatan memadai.