Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan bahwa temuan ini didapat dari pengawasan dan operasi penindakan terhadap kegiatan produksi dan peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan selama periode Oktober hingga November 2024.
Adapun total nilai temuan dugaan kejahatan produksi dan peredaran kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya dengan nilai temuan lebih dari Rp 8,91 miliar.
“Temuan kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya ini berjumlah 235 item (205.400 pieces),” ujar Taruna Ikrar dalam konferensi pers, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan jenis pelanggaran pada temuan ini, ada 4 wilayah di Indonesia dengan nilai keekonomian temuan yang signifikan. Jawa Barat merupakan wilayah dengan temuan terbanyak hingga mencapai lebih dari Rp 4,59 miliar.
Lalu diikuti Jawa Timur yang mencapai lebih dari Rp 1,88 miliar. Kemudian, Jawa Tengah yang mencapai lebih dari Rp 1,43 miliar dan Banten yang mencapai lebih dari Rp 1,01 miliar.
Berikut adalah temuan kosmetik yang disita BPOM karena ilegal atau berbahaya:
Berdasarkan jenis pelanggaran pada temuan ini, nilai keekonomian terbesar yang mencapai lebih dari Rp4,59 miliar adalah jenis pelanggaran memproduksi/mengedarkan kosmetik mengandung bahan berbahaya.
Pelanggaran selanjutnya adalah mengedarkan kosmetik ilegal dengan nilai keekonomian temuan mencapai lebih dari Rp 4,32 miliar.
Momen tersebut dibagikan Ahok melalui akun Instagram personalnya. Tak cuma Ahok dan Anies, ada juga mantan Gubernur Jakarta lain seperti Sutiyoso, Djarot Saiful Hidayat, Fauzi Bowo, dan Ahmad Riza Patria.
Mereka sama-sama menghadiri acara Bentang Harapan JakASA untuk menyambut Malam Tahun Baru 2025 pada Selasa (31/12/2024) kemarin.
Semuanya kompak mengenakan setelan batik lengan panjang. Di samping para mantan Gubernur Jakarta, hadir pula para kandidat yang berkontestasi di Pilgub Jakarta 2024.
Adapun tuan rumah Pj Gubernur Teguh Setyabudi mengenakan beskap Betawi. Dalam acara itu, mereka berbincang sambil menyantap hidangan yang disediakan.
Pantauan CNBC Indonesia dari video di akun Instagram personal Ahok, tampak dirinya dan Anies berbisik-bisik sambil tertawa tipis di tengah kerumunan.
Pada caption unggahan tersebut, Ahok menitipkan doa untuk Jakarta di tahun 2025.
“Tidak lama lagi Jakarta akan berusia 5 abad dan akan segera dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur baru, saya berharap para pejabat di lingkungan Pemprov Jakarta dapat bekerja untuk mememuhi tuntutan keadilan sosial dari warganya dan menjadi kota yang berstandar dunia. Untuk warga Jakarta dan kita semua saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2025,” tertera pada caption Instagram Ahok, dikutip Rabu (1/1/2025).
Ia juga menyisipkan gambar tulisan tangan tentang Jakarta yang ditulis pada 31 Desember 2024. Begini isinya:
“Jakarta yang memiliki pejabat-pejabat yang suka memenuhi tuntutan keadilan sosial warganya, serta Jakarta yang memenuhi persyaratan yang standar dunia menjadi kota megapolitan dunia,” tulis Ahok.
Dikutip dari detikcom, saat ditanya wartawan terkait apa yang dibisik-bisik dengan Anies, Ahok memberikan teaser akan membawa kejutan di 2025.
“Bulan depan, tunggu aja,” ucap Ahok sembari mendekat ke arah Anies.
Wakil Menteri ESDM Yuliot meninjau langsung kesiapan distribusi BBM di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pekanbaru, Riau, guna memastikan kelancaran suplai energi di wilayah Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat.
“Kami dari Satuan Tugas (Satgas) Nasional ESDM mengecek distribusi BBM di Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Selama Natal kemarin, pasokan BBM berlangsung sangat lancar dan tidak ada kendala,” ujar Yuliot dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (30/12/2024).
Berdasarkan laporan tim posko nasional sektor ESDM, sambung Yuliot, ketahanan stok BBM nasional saat ini mencapai 18-20 hari untuk seluruh jenis bahan bakar, termasuk gasoline, gasoil, kerosene, dan avtur. Khusus di Sumatera, pasokan energi dipenuhi dari Kilang Dumai dan Sei Pakning yang memiliki kapasitas produksi 170.000 barel per hari (bph), atau setara 16% kebutuhan nasional.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi saat libur Tahun Baru, pemerintah telah menyiapkan mekanisme penambahan kuota bagi SPBU yang membutuhkan.
“Kita menyiapkan mobil penyimpanan (storage) mengantisipasi kalau ada lonjakan-lonjakan permintaan,” tambah Yuliot.
Selain pasokan BBM, Kementerian ESDM juga memantau sektor kelistrikan di Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera. Hasil pantauan menunjukkan bahwa pasokan listrik selama Natal 2024 berjalan tanpa hambatan berarti.
“Alhamdulillah selama Natal relatif tidak ada permasalahan dalam suplai listrik. Mulai dari sumber energi primer, pembangkit, hingga jaringan distribusi. Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN,” kata Yuliot.
Berdasarkan data PLN, beban puncak nasional pada Natal 2024 tercatat sebesar 37,5 Giga Watt (GW) dengan cadangan daya mencapai 16,2 GW atau 43,3%. Di Sumatera, daya mampu pasok mencapai 9,7 GW, sedangkan beban puncaknya sebesar 6,9 GW dan cadangan daya 2,8 GW.
Meski demikian, Executive Vice President Operasi Sistem Ketenagalistrikan PLN Dispriansyah menjelaskan, konsumsi listrik saat Natal justru menurun hingga 17-20% dibanding rata-rata harian.
Penurunan ini disebabkan curah hujan tinggi di Sumatera, yang mengurangi penggunaan alat seperti pendingin udara (AC). Selain itu, bencana banjir di beberapa wilayah juga menekan konsumsi listrik rumah tangga.
“Kami perkirakan di awal itu turun hanya sekitar 10-13% secara nasional dari beban rata-rata harian sebelum periode Natal. Tetapi ternyata turunnya cukup drastis. Sumatera 17% dari beban rata-rata nasional,” jelasnya.
Bagi pemerintah, kesiapan energi penting untuk mendukung aktivitas masyarakat selama pergantian tahun. Yuliot menyoroti bahwa Pulau Sumatera memiliki peran strategis sebagai lumbung energi nasional.
“Sumatera adalah wilayah prioritas bagi pemerintah dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Kami harap pasokan energi di sini dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Yuliot.
Sebagaimana diungkap oleh para pejabat AS pada Jumat (27/12/2024), rencana ini diusung seiring upaya pemerintahan Joe Biden untuk menyalurkan bantuan sebanyak mungkin ke Kyiv sebelum meninggalkan jabatannya pada tanggal 20 Januari.
Melansir dari CNBC Internasional, paket bantuan yang besar ini mencakup berbagai jenis amunisi, termasuk sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional dan sistem pertahanan udara Hawk. AS juga akan mengirim bantuan militer berupa rudal stinger serta peluru artileri 155 mm dan 105 mm.
Para pejabat AS, yang mengatakan bahwa mereka memproyeksikan pengumuman akan dibuat oleh pemerintah AS pada hari Senin (30/12/2024), berbicara dengan syarat anonim untuk memberikan rincian yang belum dipublikasikan.
Bantuan militer baru ini datang ketika Rusia telah meluncurkan rentetan serangan terhadap fasilitas-fasilitas pembangkit listrik Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Di sisi lain, Ukraina mengklaim telah mencegat sebagian besar rudal dan pesawat tak berawak AS.
Pasukan Rusia dan Ukraina juga masih terlibat dalam pertempuran sengit di sekitar wilayah perbatasan Rusia di Kursk, di mana Moskow telah mengirim ribuan tentara Korea Utara untuk membantu merebut kembali wilayah yang direbut Ukraina.
Awal Desember ini, para pejabat pertahanan senior AS mengakui bahwa Departemen Pertahanan AS mungkin tidak dapat mengirim seluruh sisa persediaan senjata dan peralatan Pentagon senilai US$ 5,6 miliar yang telah disahkan oleh Kongres untuk Ukraina sebelum Presiden terpilih Donald Trump dilantik.
Trump sendiri telah berbicara mengenai penyelesaian yang dinegosiasikan antara Ukraina dan Rusia, serta berbicara mengenai hubungannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Banyak pemimpin AS dan Eropa yang khawatir bahwa hal ini akan menghasilkan kesepakatan buruk bagi Ukraina. Mereka khawatir bahwa Trump tidak akan memberikan seluruh dana senjata yang telah disetujui oleh Kongres kepada Ukraina.
Bantuan dalam paket baru ini berada di bawah otoritas presiden, yang memungkinkan Pentagon untuk mengambil senjata dari gudang dan mengirimkan dengan cepat ke Ukraina. Bantuan terbaru ini akan mengurangi jumlah yang tersisa menjadi sekitar US$ 4,35 miliar.
Para pejabat AS berharap bahwa masuknya bantuan militer akan membantu memperkuat pertahanan Ukraina, mengingat Zelensky memutuskan bahwa inilah saatnya untuk bernegosiasi.
Lebih lanjut, seorang pejabat senior pertahanan mengatakan, meskipun AS akan terus menyediakan senjata untuk Ukraina hingga 20 Januari 2025, mungkin masih ada sisa dana yang bisa digunakan oleh pemerintahan Trump mendatang.
Menurut Pentagon, ada sekitar US$1,2 miliar yang tersisa dari pendanaan jangka panjang melalui Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina yang dapat digunakan untuk membayar kontrak senjata yang tidak akan dikirim selama satu tahun atau lebih. Pemerintah AS mengantisipasi untuk mengeluarkan semua uang tersebut sebelum akhir tahun ini.
Jika paket baru ini disertakan, maka AS telah memberikan lebih dari US$ 64 miliar dalam bentuk bantuan keamanan kepada Ukraina sejak Rusia menginvasi pada Februari 2022.
Setiap bank, memiliki produk tabungan dan saldo minimal yang berbeda-beda. Saldo tersebut berfungsi sebagai pengaman jika nasabah tidak aktif menggunakan rekening. Sehingga, saldo yang mengendap akan digunakan oleh pihak bank untuk menutupi biaya-biaya transaksi.
Jika saldo di ATM sudah menyentuh saldo minimal bank, maka nasabah tidak akan bisa menarik uang tersebut. Untuk itu, penting bagi para nasabah mencatat minimal saldo dari produk-produk tabungan bank sebelum memilih dan menggunakannya.
Masing-masing bank memiliki kebijakan yang berbeda untuk menetapkan minimum saldo di ATM nasabah. Bahkan, tiap jenis tabungan di satu bank saja bisa memiliki batas minimal saldo yang berbeda.
Beberapa bank menggunakan sisa saldo tersebut sebagai biaya penutupan rekening tabungan yang tidak aktif. Ada juga bank yang menggunakannya agar menjaga rekening tabungan nasabah tetap aktif..
Berikut ketentuan saldo minimal big bank RI:
BCA
-TabunganKu: Rp 20.000
-Simpanan Pelajar: Rp5.000
-Tahapan Xpresi: Rp10.000
-Tahapan: Rp50.000
-Tapres: Rp5.000.000
-BCA Dollar: US$100 atau S$200
Bank Mandiri
-Tabungan Rupiah: Rp 100.000
-Tabungan NOW: Rp 25.000
-Tabungan Payroll: Rp 10.000
-TabunganKu: Rp 20.000
-Tabungan TKI: Rp 10.000
-Tabungan Mitra Usaha: Rp 1.000.000
-Tabungan SiMakmur: Bebas biaya
-Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel): Rp 5.000
BNI
BNI Taplus: Rp 150.000
BNI Taplus Bisnis: Rp 1.000.000
BNI Taplus Pegawai: Sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS)
Mantan Presiden Joko Widodo pun buka suara. Apa katanya?
“Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada, udah,” katanya di gedung Graha Saba Buana, Kelurahan Sumber, Solo, Rabu (25/12/2024).
Mengutip detik.com, Disinggung mengenai namanya yang masih disangkutkan dengan kasus tersebut, Jokowi menjawab santai. Ia menegaskan dirinya sudah purnatugas.
“(Nggak apa-apa nama dibawa di kasus tersebut) He-he-he…, sudah purnatugas, pensiunan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku kaget soal penetapan Hasto sebagai tersangka. Cak Imin berharap Hasto dapat melalui proses hukum dengan kesabaran.
“Ya tentu kita semua kaget sekaligus prihatin, moga-moga Pak Hasto melalui ini dengan sabar. Dan saya kira kita tunggu saja perkembangannya,” ucapnya.
KPK sebelumnya resmi mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Dia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) buron Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Ketua DPP PDI PerjuanganSaid Abdullah mengungkapkan aksi saling tuding ini mulaimengarah pada situasi yang kontraproduktif.
“Padahal energi bangsa ini kita perlukan untuk bersatu, menghadapi tantangan ekonomi 2025 yang tidak mudah,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Selasa (24/12/2024).
Terlebih lagi, dia menilai Indonesia saat ini tengahmenghadapi sentimen negatif dari pasar atas menguatnya dolar Amerika Serikat terhadaprupiah, karena ekspektasi investor atas menguatnya ekonomi Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.
Untuk menjernihkan ruang publik, dan memberi kepastian hukum,dia meluruskan kenaikan PPN dari 11%menjadi 12%merupakan amanat dari Undang Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang berlaku sejak tahun 2021.
“Kenaikan PPN sesungguhnya bukan peristiwa yang datang seketika. Sebelum 1 April tahun 2022 tarif PPN berlaku 10%,” ungkapnya.
Setelah Undang Undang No 7 tahun 2021 berlaku, maka diatur pemberlakuan kenaikan tarif PPN menjadi 11% per 1 April 2022, dan selanjutnya 1 Januari 2025 tarif PPN menjadi 12%, dengan demikian terjadi kenaikan bertahap.
Namun, Said mengatakanpemerintah diberikan ruang diskresi untuk menurunkan PPN pada batas bawah di level 5% dan batas atas 15% bila dipandang perlu, mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional.
Pada Undang Undang No 7 tahun 2021 Bab IV pasal 7 ayat 1 huruf b telah diatur bahwa pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025.
“Atas dasar ketentuan ini, maka pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12% ke dalam target pendapatan negara pada APBN 2025,” paparnya.
Selanjutnya APBN 2025 telah di undangkan melalui Undang Undang No 62 tahun 2024. Undang Undang ini disepakati oleh seluruh Fraksi di DPR, dan hanya Fraksi PKS DPR RI yang memberikan persetujuan dengan catatan.
Dengan demikian, dia menegaskan pemberlakukan PPN 12% berkekuatan hukum.
Dia menjelaskanUndang Undang No 7 tahun 2021 tentang HPP mengamanatkan sejumlah barang dan jasa yang tidak boleh dikenai PPN atau PPN 0 persen, antara lain; ekspor barang dan jasa, pengadaan vaksin, buku pelajaran umum, buku pelajaran agama, kitab suci, pembangunan tempat ibadah, proyek pemerintah yang didanai dari hibah atau pinjaman luar negeri, barang dan jasa untuk penanganan bencana, kebutuhan pokok yang di konsumsi rakyat banyak, serta pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan nasional yang bersifat strategis.
Said mengatakan dalam pembahasan APBN 2025 pemerintah dan DPR juga menyepakati target pendapatan negara dengan asumsi pemberlakuan PPN 12%untuk mendukung berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto,seperti programquick winyang akan didanai oleh APBN 2025.
Program tersebut a.l.Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp 71triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp 3,2triliun, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap di Daerah Rp 1,8 triliun, pemeriksaan penyakit menular (TBC) Rp. 8 triliun, Renovasi Sekolah Rp 20triliun, Sekolah Unggulan Terintegrasi Rp 2triliun, dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa Rp 15 triliun.
Said mengaku sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, pada tanggal 8 Desember 2024 yang lalu, saya juga sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN dari 11%menjadi 12%, khususnya terhadap rumah tangga miskin, dan kelas menengah. Adapun mitigasi resiko itu dapat diwujudkan dalam sejumlah kebijakan.
Pertama, perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat. DPR meminta agarjumlah penerima manfaat perlinsos di pertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin, serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.
Kedua, subsidi BBM, LPG, listrik untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah.
“Termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian bbm bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah,” kata Said.
Ketiga, subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal diberbagai wilayah, khususnya kota kota besar yang memiliki moda transportasi massal.
Keempat, dia juga meminta adanya subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah, setidaknya tipe rumah 45 kebawah, serta rumah susun.
Kelima, bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat, khususnya siswa berprestasi dari rumah tangga miskin hingga menengah.
Keenam, pemerintah diminta melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit 2 bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau.
Ketujuh, dia juga meminta pemerintah memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan Pemerintah.
“Menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri,” kata Said.
Kedelapan, pemerintah juga didorong untuk menyediakanprogram pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah, sertameluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak. Hal iniguna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing. Juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran KUR.
Terakhir, pemerintah harus memastikan program penghapusan kemiskinan ekstrem dari posisi saat ini 0,83%menjadi nol persen di tahun 2025, dan penurunan generasi stunting dibawah 15%dari posisi saat ini 21%.
Melihat betapa elite dan modernnya kawasan SCBD, tak sedikit orang yang penasaran mengenai siapa pemilik tempat tersebut. Mengutip laman resmi SCBD, properti yang ada di kawasan ini dikembangkan oleh PT Danayasa Arthatama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang real estat dan properti.
PT Danayasa Arthatama ternyata merupakan anak perusahaan di bawah naungan PT Jakarta International Hotels and Development Tbk (JIHD) yang dimiliki oleh sosok pengusaha konglomerat keturunan Tionghoa bernama Tomy Winata.
Disebutkan dalam berbagai sumber, Tomy Winata merupakan seorang yatim piatu yang hidupnya dulu serba kekurangan. Ia memulai bisnisnya benar-benar dari nol.
Pada tahun 1972, dia mulai merintis bisnisnya dengan mengerjakan proyek dari angkatan militer. Pada saat itu, ia dipercaya oleh pihak militer untuk membangun kantor koramil di kawasan Singkawang.
Setelah proyek tersebut, hubungan bisnisnya dengan pihak militer pun terus berjalan, terutama dengan sejumlah perwira menengah hingga perwira tinggi. Bisnisnya kian menggeliat usai dirinya membangun perusahaan kongsi bersama dengan Sugianto Kusuma atau Aguan dalam membentuk grup Artha Graha atau Artha Graha Network.
Seperti diketahui diketahui, cakupan bisnis sang Aguan meluas ke berbagai industri dan sektor di seluruh Indonesia. Mulai dari sektor properti, keuangan, Agro industri dan perhotelan yang menjadi 4 pilar utama bisnisnya.
Selain 4 bisnis inti tersebut, AG Network juga melakukan diversifikasi ke bidang usaha lain termasuk pertambangan, media, hiburan, ritel, IT & telekomunikasi, dan lain-lain. Saat ini dia menjabat sebagai Komisaris bersama dengan Sugianto Kusuma sebagai Komisaris Utama.
Sebelumnya, perusahaan tersebut sempat melantai di bursa. Danayasa Arthatama pertama kali menggelar initial public offering (IPO) pada 2002 dengan mengeluarkan 100 juta lembar saham. Saat itu, Tomy Winata menempati posisi sebagai Presiden komisaris PT Danayasa Arthatama.
Namun, pada April 2020 lalu Danayasa Arthatama dinyatakan resmi hengkang dari lantai bursa setelah otoritas bursa merestui voluntary delisting perusahaan.
Selain itu, Tomy Winata juga memiliki PT Jakarta International Hotels & Development Tbk. (JIHD) PT Jakarta International Hotels and Development Tbk. (JIHD) yang didirikan pada November 1969 dan mulai beroperasi pada bulan Maret 1974 dengan pembukaan Hotel Borobudur.
JIHD diketahui pertama kali melantai di bursa pada 1984, dan menjadi salah satu dari 24 perusahaan pertama yang terdaftar di Indonesia. Mengutip laporan porsi kepemilikan saham JIHD periode Juni 2023, Tomy Winata duduk sebagai salah satu pemegang saham mayoritas dengan menggenggam kepemilikan sebanyak 306,24 juta saham atau 13,15% dari total saham beredar.
Tak hanya di sektor properti, Tomy Winata juga terjun ke bisnis sektor keuangan melalui PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC).
Sebagai informasi, Bank Artha Graha pertama kali berdiri pada 1973 dengan nama PT Inter-Pacific Financial Coorporation. Perusahaan ini kemudian melakukan merger dengan PT Bank Artha Graha pada 14 April 2005.
Namun, status kepemilkan Tomy Winata di INPC merupakan kepemilikan tidak langsung usai sejumlah perusahaan miliknya menggenggam porsi kepemilikan saham di bank tersebut.
Sebagai perusahaan taksi listrik pertama di Vietnam, Xanh SM memulai operasinya di Indonesia tepat saat permintaan perjalanan melonjak menjelang musim liburan Tahun Baru 2025.
CEO Global GSM, Nguyen Van Thanh menyampaikan, Xanh SM berkomitmen memberikan pengalaman mobilitas bintang 5 melalui “5 Janji Hijau”. Di antaranya Green Means Excellent Experience, Green Means Professional Drivers, Green Means High-Quality Vehicles, Green Means Affordable Pricing, dan Green Means Environmental Care.
“Indonesia adalah pasar yang menarik dalam peralihan ke solusi percepatan transisi mobilitas hijau dan cerdas ini. Komitmen Indonesia mencapai Net Zero pada 2060 sejalan dengan misi kami dalam memimpin elektrifikasi transportasi global. Kami percaya Xanh SM akan memberikan pengalaman transportasi premium kepada masyarakat Indonesia sekaligus memicu gerakan menuju mobilitas hijau di seluruh dunia, menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi semua,” ungkap dia dikutip Senin (23/12/2024).
Thanh memaparkan seluruh armada Xanh SM terdiri dari mobil listrik VinFast Limogreen, yang menawarkan perjalanan bebas emisi, bebas kebisingan, dan bebas bau bahan bakar. Hal ini memastikan setiap perjalanan terasa nyaman, aman, dan ramah lingkungan.
“Sebagai pelopor di industri taksi listrik, Xanh SM siap menetapkan standar kualitas dan keandalan di pasar transportasi daring yang dinamis di Indonesia. Dengan memanfaatkan armada kendaraan listrik modern dan tim pengemudi profesional, Xanh SM akan berkontribusi pada transisi Indonesia menuju transportasi listrik sekaligus meningkatkan standar kualitas layanan dalam industri ride-hailing di tingkat regional,” terang dia.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno menegaskan, layanan seperti ini memegang peran dalam mengurangi emisi, meningkatkan kualitas udara, serta berkontribusi terhadap tujuan yang lebih luas guna menciptakan ekonomi berkelanjutan dan kegiatan perekonomian yang menghasilkan rendah karbon.
“Saya yakin peluncuran ini dapat menginspirasi lebih banyak investasi di sektor ekonomi hijau, menciptakan peluang dan inovasi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Upaya kami tidak berhenti sampai di sini. Saya berharap dapat melihat layanan ride-hailing listrik Xanh SM akan terus berkembang dan berkontribusi terhadap tujuan dalam membangun ekonomi hijau yang tangguh dan berdaya saing bagi Indonesia,” tegas Riyatno.
Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Ta Van Thong, berharap perdagangan dua arah antara Vietnam dan Indonesia dapat mencapai US$ 15 miliar. Di mana para Vietnam telah menetapkan target baru sebesar US$ 18 miliar untuk dicapai dalam beberapa tahun ke depan.
“Partisipasi VinFast dan Xanh SM akan berkontribusi pada tujuan tersebut. Ada minat yang besar dari perusahaan-perusahaan Vietnam untuk berbisnis di Indonesia sebab Indonesia adalah tanah yang subur. Saya berharap dengan kesuksesan VinFast dan Xanh SM, banyak perusahaan Vietnam datang ke Indonesia dan berkontribusi pada perkembangan Indonesia yang makmur,” tuturnya.
Sebagai informasi, pelanggan di Indonesia dapat mengunduh aplikasi Xanh SM di iOS App Store atau Google Play Store Android, menghubungi hotline di 14068, atau memesan di jalan dan di lokasi parkir umum di Jakarta.
Sejak diluncurkan di Vietnam pada April 2023, Xanh SM dengan cepat menjadi pemimpin transportasi hijau regional. Ekspansinya ke Indonesia merupakan langkah maju yang signifikan, memperkuat visi untuk “Go Green Global” sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai pelopor inovasi dan keberlanjutan di industri ini.
Peluncuran Xanh SM di Jakarta dihadiri oleh Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Ta Van Thong, Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Denny Abdi, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Tatan Rustandi, serta perwakilan Kedutaan Besar Laos, Uzbekistan, Timor Leste, Serbia, India, dan Sri Lanka di Indonesia.
Mulanya, pemerintah menyebut hanya barang-barang mewah yang terdampak PPN 12%. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lalu menjelaskan bahwa semua barang yang selama ini dikenakan PPN 11% akan naik menjadi 12% tahun depan.
Salah satu yang dikenai PPN 12% adalah transaksi uang elektronik dan dompet digital (e-wallet). Hal ini sudah dikonfirmasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.
Pasalnya, jasa atas transaksi uang elektronik dan e-wallet sudah lama tercakup sebagai barang dan jasa kena pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Saat tarif PPN masih 11% sejak 1 April 2022 hingga kini, jasa transaksi uang elektronik dan e-wallet sudah menjadi objek pajak. Artinya, jasa transaksi itu bukan barang baru yang dikenakan tarif pajak saat PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025.
“Jasa atas transaksi uang elektronik dan dompet digital selama ini telah dikenakan PPN sesuai ketentuan PMK 69/PMK.03/2022,” dikutip dari keterangan tertulis Ditjen Pajak bernomor KT-03/2024, Sabtu (21/12/2024).
Namun, yang menjadi dasar pengenaan pajak bukan nilai pengisian uang (top up), saldo (balance), atau nilai transaksi jual-beli. Adapun pengenaan pajaknya dilakukan atas jasa layanan penggunaan uang elektronik atau dompet digital tersebut.
Mengutip situs Kementerian Keuangan, PPN atau value added tax (VAT) dikenal juga dengan istilah goods and services tax (GST). PPN adalah pajak tidak langsung yang disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak.
Dengan kata lain, konsumen akhir sebagai penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Untuk memahami besaran kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% terhadap biaya transaksi di dompet digital ataupun e-wallet, termasuk pembayaran dengan QRIS, berikut ini simulasi yang telah dibuat oleh Ditjen Pajak:
a) Zain mengisi ulang (top up) uang elektronik sebesar Rp1.000.000. Biaya top up misalnya Rp1.500, maka PPN dihitung sebagai berikut:
11% x Rp1.500 = Rp165.
Dengan kenaikan PPN 12%, maka PPN dihitung menjadi sebagai berikut:
12% x Rp1.500 = Rp180.
Jadi, kenaikannya PPN sebesar 1% hanya Rp15.
b) Slamet mengisi dompet digital atau e-wallet sebesar Rp500.000. Biaya pengisian dompet digital atau e-wallet misalnya Rp1.500, maka PPN dihitung sebagai berikut:
11% x Rp1.500 = Rp165.
Dengan kenaikan PPN 12%, maka PPN dihitung menjadi sebagai berikut:
12% x Rp1.500 = Rp180
Jadi, kenaikannya PPN sebesar 1% hanya Rp15.
“Artinya, berapapun jumlah nominal transaksi sepanjang jasa layanan yang dibebankan oleh provider tidak mengalami perubahan, maka jumlah PPN yang dibayar akan tetap sama,” kata Ditjen Pajak.
