Pemerhati budaya Sulawesi Selatan menyoroti pelaksanaan Festival Pinisi 2025 di Kabupaten Bulukumba yang dinilai belum mewakili kekayaan nilai dan sejarah maritim Bugis-Makassar, sehingga harus diubah.
‘”Festival tahunan yang telah masuk dalam 100 Calendar of Events Kementerian Pariwisata dianggap masih sebatas seremoni tanpa muatan narasi peradaban, karena itu harus diubah menjadi diplomasi budaya internasional,” kata Budayawan Hasanuddin Salsabila dalam keterangan persnya di Bulukumba, Rabu.
Menurut lulusan Master of Education di Deakin University Melbourne Australia ini, kapal Pinisi bukan hanya warisan fisik, melainkan simbol dari kejayaan bahari Nusantara yang seharusnya dipromosikan sebagai identitas bangsa di mata dunia.
“Kita tidak bisa terus mengulang panggung seremonial yang tanpa narasi. Dunia harus tahu bahwa pelaut Bugis-Makassar sudah menjelajah laut sejak abad ke-10. Itu jauh sebelum bangsa Eropa mengenal kapal layar. Tapi pertanyaannya, apa pesan yang kita sampaikan saat merayakan Festival Pinisi?” ujar Hasanuddin.
Dia mengatakan, hingga kini belum ada pendekatan yang serius untuk membangun diplomasi budaya internasional melalui festival ini. Menurutnya, festival budaya semestinya diisi oleh narasi sejarah dan nilai-nilai peradaban yang berakar dari karakter lokal.
Selain itu, pemimpin daerah harus mulai menerapkan meritokrasi berbasis budaya. Dalam tradisi Bugis-Makassar, dikenal nilai “malempu namagetteng” ( jujur dan teguh pada prinsip).
Itu semestinya menjadi pedoman para pejabat dalam merancang kebijakan budaya, bukan hanya mengatur anggaran seremoni.
Hasanuddin juga menekankan perlunya keterlibatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara aktif, bukan sekadar sebagai fasilitator administratif, melainkan pengarah narasi budaya strategis untuk mendukung diplomasi Indonesia sebagai bangsa maritim.
Kritik serupa datang dari budayawan muda yang juga peneliti filologi Bugis Abdi Mahesa S.S, M.Hum.