Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld menegaskan perlunya peran aktif pemerintah dalam memberikan edukasi kepada publik terkait kebijakan royalti yang belakangan menimbulkan polemik di kalangan pelaku usaha.
“Royalti itu hak dari penciptanya, dan memang diatur undang-undang. Tapi, pelaku usaha sering kaget karena tiba-tiba diminta membayar. Harus ada roadmap, ada sosialisasi, sehingga masyarakat memahami kewajiban ini,” kata Vaudy di sela-sela Seminar Nasional IKPI di salah satu hotel di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa.
Menurutnya, edukasi publik menjadi kunci agar kebijakan ini tidak dipandang sebagai beban semata, melainkan sebagai penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.
“Kebijakan ini benar, tapi langkah penerapannya harus terukur. Kalau tidak, bisa memunculkan resistensi di masyarakat,” katanya.
Dia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban pajak. Di momentum HUT ke-60 IKPI yang bertema “IKPI untuk Nusabangsa”, Vaudy mengajak wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Pajak itu sama seperti darah dalam tubuh. Negara kita memerlukan pajak untuk hidup dan berkembang. Jadi, wajib pajak harus memenuhi kewajibannya, dan di sisi lain hak-haknya juga harus dijunjung tinggi,” ujarnya.
Dalam seminar itu, pihaknya ingin memperbarui wawasan, memperluas jaringan, sekaligus memperkuat kontribusi profesi dalam mendukung sistem perpajakan nasional.
“Tujuan seminar ini untuk update pengetahuan, update peraturan, dan rencana strategis dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK), maupun instansi lain. Topik-topik yang kita bahas lebih bersifat strategis, seperti big data, kuasa wajib pajak, hingga peran kuasa hukum dalam praktik perpajakan,” kata Vaudy.