Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara mengenai skenario Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pilkada, untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dibantah Hasan.
“Sampai sekarang belum ada Perppu-kan,” kata Hasan saat ditanya di Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (21/8/2024).
Ia juga belum mau memastikan apakah pemerintah akan melakukan ini, meski ada kekhawatiran dari masyarakat.
“Kita ikuti saja sekarang yang ada adalah proses pembahasan undang-undang di DPR. Saya rasa bolanya dan hal-hal teknisnya lebih banyak bisa ditanyakan ke DPR,” katanya.
Namun, menurut Hasan, pemerintah terus menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga kewenangan DPR RI dalam membentuk undang-undang. Sehingga menurutnya harus menunggu proses yang berlangsung.
Diketahui, Lalu pada hari ini, Rabu (21/8), DPR memutuskan akan menggelar rapat dalam membahas revisi Undang-undang (UU) Pilkada. Beberapa pihak merasa revisi UU Pilkada dilakukan untuk menganulir putusan MK.
Namun, hal ini dibantah Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi. Ia mengatakan pembahasan revisi UU Pilkada tidak akan berbenturan dengan putusan MK terkait syarat pencalonan.