Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya untuk mengurangi disparitas biaya logistik, terutama antara wilayah bagian barat dan timur Indonesia. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi mengatakan sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan infrastruktur laut yang efisien agar biaya logistik dapat terjangkau.
Saat ini menurutnya biaya logistik masih belum merata, khususnya di wilayah barat dan timur Indonesia. Biaya logistik di wilayah timur Indonesia cenderung lebih mahal, karena pemanfaatan ruang yang belum optimal.
“Mengenai cost logistic, antara Timur dan Barat selalu terjadi seperti ini. Mengapa menjadi sedikit mahal? karena ketika bicara kapal, kita berbicara tentang ruang. Kita berbicara tentang optimalisasi ruang,” ujarnya dalam diskusi panel di Indonesia Maritime Week di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).
Dia menjabarkan, ketika kapal logistik berlayar dari barat ke timur kapasitasnya 100% terisi. Sementara ketika kapal logistik yang sama kembali, kapasitasnya hanya terisi 20-40%. Perbedaan kapasitas dan pemanfaatan ruang inilah yang menimbulkan disparitas harga logistik.
“Jadi untuk satu komoditas, pelanggan harus membayar dua kali lipat untuk sekali jalan ke bagian Timur dan kemudian kembali ke bagian Barat,” ungkapnya.
Alasan lain terjadi disparitas harga adalah ekosistem yang belum memadai. Untuk itu, pemerintah akan meminta pihak swasta untuk menyediakan barang bawaan di daerah pedesaan dan juga mengembangkan ekosistemnya, tanpa disubsidi oleh pemerintah.
“Jadi, sedikit demi sedikit, nantinya, ekosistemnya ada di sana. Tentu saja, setelah ekosistemnya ada, mungkin kargo yang seimbang akan datang dari bagian Timur ke Barat,” pungkasnya.