Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) siap mendukung inisiatif untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait perubahan iklim dan penanganan sampah dengan dokumen kajian.
“Kami sudah minta untuk disiapkan mendukung inisiatif dari Komisi XII dalam rangka menggolkan undang-undang perubahan iklim dan undang-undang sampah,” kata Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, Kamis.
Menteri Hanif menyampaikan bahwa pihaknya berharap dokumen untuk mendukung inisiasi undang-undang terkait perubahan iklim dan penanganan sampah itu dapat diserahkan kepada Komisi XII DPR RI pada akhir tahun ini.
“Dalam konteks itu mudah-mudahan sampai akhir tahun kami bisa hantarkan kepada bapak/ibu untuk sebagai dukungan kajian akademik di dalam rangka mendorong undang-undang sampah dan undang-undang perubahan iklim yang diinisiasi Komisi XII bisa maju ke tahap selanjutnya,” tambah Hanif.
Pada saat bersamaan KLH/BPLH mengajukan pagu anggaran untuk tahun 2026 per program mencapai Rp476,44 miliar untuk tema kualitas lingkungan hidup, dan Rp58,79 miliar untuk tema ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Penyiapan dokumen kajian tersebut masuk dalam anggaran untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim.
Secara total pagu anggaran untuk KLH/BPLH untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 adalah sebesar Rp1.396.394.243.000, dengan sekitar 0,83 persen diantaranya berasal dari dana hibah luar negeri.
“Ketahanan bencana dan perubahan iklim tidak terlalu besar, karena adanya dukungan internasional. Tadi sudah disampaikan ke pimpinan, tahun depan ada sekitar Rp500 miliar diemban teman-teman yang terkait perubahan iklim yang justru berkutat lebih kepada dokumen perencanaan dan instrumennya,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.