Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu (11/12/2024). ANTARA/Bayu Saputra
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menambah jam layanan untuk mengantisipasi lonjakan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang terjadi setiap akhir tahun.
Langkah itu diambil untuk memastikan pencairan anggaran berjalan lancar menjelang tutup tahun anggaran 2024.
“Jadi yang biasanya sampai jam 17.00 WIB, ini diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada yang setengah jam, ada yang satu jam. Kalau kurang juga kita ditambahkan lagi satu jam,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu.
Selain perpanjangan jam layanan, KPPN juga melakukan pengecekan terhadap sistem yang terkait dengan pembayaran yang nantinya akan berpengaruh pada kecepatan pelayanan.
Astera menjelaskan, pada akhir tahun, KPPN akan mendapat bantuan berupa pembentukan gugus tugas (task force). Tim ini diperkuat dengan personel tambahan dari pusat untuk membantu pelaksanaan penyelesaian SPM.
“Di KPPN-KPPN yang punya load tinggi, kita buatkan task force, jadi ada bantuan dari pusat untuk membantu pelaksanaan penyelesaian SPM dan tentunya pada akhirnya nanti kita akan membuat suatu manajemen dengan satuan kerja (satker), jadi tim kami di KPPN ini akan bekerja sama dengan satker untuk memastikan jadwal-jadwal penyampaian SPM kepada kami,” ujarnya pula.
Langkah tersebut dinilai krusial, mengingat volume pengajuan SPM yang cenderung melonjak menjelang akhir tahun.
Astera menyampaikan, rata-rata pengajuan SPM harian pada September atau Oktober mencapai 25.000. Angka ini meningkat menjadi 26.000 pada November, dan pada Desember saat ini telah mencapai 44.000 pengajuan per hari.
“Ini sebetulnya masih belum puncak karena kalau tahun lalu itu kita tutup pembayaran SPM di tanggal 15 (Desember) dan puncaknya nanti akan bisa sampai di 49.000. Kalau sekarang karena kita akan tutup tanggal 23 (Desember), jadi nanti mungkin puncaknya akan ada di sekitar tanggal 23 (Desember). Prediksi kami ini akan meningkat sekitar 7-8 persen dibandingkan tahun yang sebelumnya,” ujarnya.
Adapun KPPN cenderung semakin sibuk di akhir tahun. Hal ini dikarenakan banyak satuan kerja pemerintah yang berlomba-lomba merealisasikan anggaran sebelum tutup tahun, untuk menghindari dana yang tidak terserap atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Selain itu, pembayaran kontrak proyek, gaji, tunjangan, dan belanja barang sering kali dijadwalkan di triwulan terakhir tahun anggaran.
Proses rekonsiliasi keuangan negara juga membutuhkan perhatian ekstra di akhir tahun. Dalam hal ini, KPPN harus memastikan semua transaksi tercatat dengan benar, serta menyusun laporan realisasi anggaran tahunan.