MoU dengan Kemen PKP-BP Tapera, BNI kantongi tambahan kuota KPR FLPP

MoU dengan Kemen PKP-BP Tapera, BNI kantongi tambahan kuota KPR FLPP

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendapatkan tambahan kuota penyaluran KPR subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang disepakati melalui penandatanganan MoU bersama Kementerian PKP dan BP Tapera.

Melalui MoU ini, BNI diberikan kepercayaan menyalurkan KPR FLPP menjadi 25.000 unit pada 2025. Jumlah ini melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan kuota awal BNI tahun ini yang hanya sebesar 10.750 unit.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa hal ini menegaskan tingginya kepercayaan pemerintah kepada BNI dalam menjalankan program.

“Dengan kuota 25.000 unit, BNI siap mendukung percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk hadir di tengah masyarakat,” kata Putrama.

Adapun penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Menteri PKP RI Maruarar Sirait, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Grha BNI, Jakarta, Rabu (23/7).

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengapresiasi kontribusi aktif BNI dalam menyalurkan KPR subsidi.

Heru mencatat, hingga 23 Juli 2025, BNI telah menyalurkan sebanyak 6.025 unit KPR FLPP dengan nilai mencapai Rp759,57 miliar. Ia mengingatkan, peningkatan kuota KPR FLPP BNI menjadi tantangan sekaligus komitmen bersama untuk direalisasikan.

Heru juga melaporkan bahwa pertumbuhan realisasi KPR FLPP biasanya mencapai puncak pada semester II. Hingga paruh pertama 2025, realisasi KPR FLPP tercatat tumbuh sekitar 44,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Dari yang eksisting tahun lalu (total kuota) 220 ribu (unit), tahun ini menjadi 350 ribu. Kalau rata-rata pertumbuhan tahunan dari tahun-tahun kemarin bisa 120 persen, maka untuk bisa mencapai 350 ribu, semester II 2025 kita harus mampu tumbuh sekurang-kurangnya 149 persen. Ini mudah-mudahan menjadi reminder kita semua bahwa ini memang tidak main-main,” kata Heru.

Selain penandatanganan MoU, BNI turut menggelar akad kredit pemilikan rumah (KPR) massal yang melibatkan 779 debitur yang hadir secara offline dan online. Sebanyak delapan perwakilan debitur mengikuti acara secara langsung, sementara sisanya hadir secara daring dari berbagai wilayah Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Menteri Ara menyampaikan apresiasinya kepada BNI atas dukungan konkret yang diberikan.

“Hari ini, 779 debitur telah melaksanakan akad massal KPR subsidi. Ini bukan sekadar angka, tetapi wajah-wajah keluarga yang akan memiliki tempat tinggal layak,” kata Ara.

Adapun BNI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyediaan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penyaluran KPR FLPP menjadi bagian dari komitmen BNI dalam mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan nasional.

Dengan dukungan terhadap program pemerintah, perseroan menyampaikan bahwa hal ini tidak hanya menunjukkan kapasitas BNI dalam menyalurkan pembiayaan.

Lebih dari itu, BNI juga mempertegas perannya sebagai agen pembangunan nasional, yang berkomitmen menyediakan solusi keuangan inklusif dan berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat.