Pemerintah bakal melanjutkan pemberian bantuan pangan berupa 10 kilogram (kg) beras pada bulan Januari – Februari 2025 nanti. Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) hal itu dilakukan untuk memitigasi defisit produksi beras.
“Saya sudah ratas kita melihat produksi beras tahun 2021, 2022, 2023 kita bandingkan dengan 2024, Januari itu kita ada shortage produksi,” kata Zulkifli Hasan, di Kompleks Parlemen, Senin (2/12/2024).
Zulhas mengatakan produksi beras di Januari 2024 diperkirakan di bawah 1,5 juta ton, sedangkan kebutuhannya mencapai 2,6 juta ton. Kemudian pada bulan Februari produksi diperkirakan 2 juta ton, sedangkan kebutuhan diperkirakan 2,6 juta ton.
“Saya sudah ratas dipimpin presiden langsung sudah diputuskan akan ada bantuan pangan nanti untuk 16 juta orang, sebanyak 160 ribu ton di Januari dan 160 ribu ton di Februari,” kata Zulhas.
Selain itu, ungkap Zulhas, nantinya pemerintah juga akan menggelar operasi pasar untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras pada tahun 2025 nanti. Sebanyak 150 ribu ton beras SPHP digelontorkan di bulan Januari dan 150 ribu ton lagi di Februari.
“Dengan begitu Bulog stoknya akan berkurang dan nanti pada Maret – April akan panen raya. Bulog harus membeli gabah karena panen itu akan datang 3 juta lebih. Oleh karena itu Maret-Mei Bulog harus membeli kira-kira hampir 2 juta gabah petani,” kata Zulhas.
Untuk anggaran, dialokasikan untuk bantuan sosial dan operasi pasar itu mencapai Rp 6 triliun, yang diambil dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Jumlah Penerima Bansos Dikurangi
Sebelumnya Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan jumlah penerima bantuan pangan berupa beras 10 kilogram diturunkan menjadi 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari sebelumnya mencapai 22 juta KPM.
Penurunan ini dilakukan karena ada sudah ada program bantuan pemerintah lainnya termasuk makan Bergizi Gratis.
“Karena kan sudah Makan Bergizi Gratis, dan pasti harusnya ter-cover oleh beberapa kegiatan lainnya,” kata Arief, mengutip CNN Indonesia, Rabu (6/11/2024).
Anggaran yang dibutuhkan untuk bantuan pangan ini sebesar Rp 5,1 triliun, yang diharapkan bisa menekan tingkat inflasi.
“Urgensinya adalah pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari inflasi. Jadi pada saat beras menjadi kontributor inflasi kita harus melakukan intervensi,” kata Arief.