Indonesia hingga akhir tahun 2024 ini diprediksi akan mendapatkan ‘durian runtuh‘ hingga US$ 40 miliar atau Rp 606 triliun dari proyek ‘kebanggaan’ Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yakni hilirisasi khususnya pada komoditas nikel di dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan nilai ekspor produk hilirisasi nikel di Indonesia hingga akhir tahun ini ditargetkan bisa menyentuh US$ 40 miliar atau setara Rp 606 triliun (asumsi kurs Rp 15.148 per US$).
Hal ini tentunya mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan nilai ekspor nikel tahun 2023 lalu yang tercatat mencapai US$ 34,8 setara Rp 528 triliun. “Di 2023, sekarang sudah masuk 2024, saya pastikan (nilai ekspor nikel) minimum US$ 40 miliar (Rp 606 triliun). Sekarang sudah US$ 34 miliar,” bebernya di Jakarta, dikutip Kamis (26/9/2024).
Bahlil mengisahkan, nilai ekspor nikel pada saat kebijakan hilirisasi nikel belum berjalan di Indonesia khususnya pada tahun 2018 lalu hanya sebesar US$ 3,3 miliar setara Rp 49,98 triliun.
Saat ini, lanjut Bahlil, Indonesia sudah disegani oleh berbagai negara termasuk China, Amerika, dan negara-negara Eropa. Hal itu diklaim lantaran Indonesia bisa mencapai peningkatan nilai ekspor nikel yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun.
“Nah ini adalah pertumbuhan ekonomi. Makanya hilirisasi, hilirisasi ini kan sebenarnya hanya sebagai bagian kecil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkit nilai ekspor dari hilirisasi nikel yang sudah dijalankan sejak beberapa tahun ini. Pada tahun 2023 lalu, nilai ekspor dari hilirisasi nikel mencapai US$ 34,8 miliar atau Rp 528 triliun (kurs Rp 15.175 per US$).
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi pada saat peresmian Injeksi Bauksit Perdana ke Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 milik PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).
Awalnya Jokowi mengatakan, bahwa kebijakan Indonesia untuk melarang kegiatan ekspor bahan mentah dan melakukan hilirisasi di dalam negeri kerap mendapatkan tekanan-tekanan dari negara maju, salah satunya adalah nikel.
Sementara untuk pelarangan ekspor bauksit tidak ada pertentangan dari negara-negara lainnya. Hal ini mungkin imbas adanya geopolitik global, covid, resesi ekonomi. Sehingga negara-negara maju sibuk dengan masalah dan problem-problem yang mereka miliki.
“Meskipun saat kita 4 tahun yang lalu kita stop nikel, Uni Eropa membawa kita ke WTO. Tapi setelah itu nggak ada, bauksit kita stop nggak ada yang komplain nggak ada yang gugat,” ungkap Jokowi.