Jajaran Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menemui massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis untuk menyikapi tunjangan anggota Dewan.
Tak lama saat menggelar aksi unjuk rasa tersebut, empat perwakilan dari AMPSI pun dipersilahkan masuk untuk melakukan audiensi bersama jajaran Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, yaitu Ima Mahdiah, Basri Baco, Wibi Andrino dan Rani Mauliani.
Dalam audiensi yang dilakukan di ruang rapat Gedung DPRD DKI Jakarta, koordinator aksi tersebut, Muhammad Ihsan mengatakan, pihaknya menyoroti besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi perekonomian masyarakat.
Kendati demikian Ihsan menegaskan, pihaknya tidak meminta tunjangan dihapus, namun dikurangi dan disesuaikan.
Melihat situasi dan kondisi perekonomian yang tidak berbanding terbalik dengan wakil rakyat saat ini, maka perlu dievaluasi. “Kalau bisa bukan dihapus, tapi dikurangi,” kata Ihsan.
Selain itu, mereka juga mendesak DPRD melakukan pengawasan ketat terhadap BUMD DKI. Mereka menyinggung sejumlah perusahaan daerah seperti Dharma Jaya hingga Jakpro yang kerap diterpa isu miring terkait pengelolaan manajemen.
“Jadi kami minta audit beberapa BUMD yang terlihat dan isu-isu di medianya ini cukup banyak, yaitu ada Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station yang beberapa bulan lalu itu tertangkap dirutnya dan PAM Jaya serta Jakpro,” kata Ihsan.
Ihsan menilai, BUMD besar tersebut tujuannya bukan untuk mencari keuntungan atau berbisnis melainkan manfaat keberadaannya harus lebih dirasakan lagi oleh masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyatakan, pihaknya sepakat melakukan evaluasi terkait gaji dan tunjangan anggota dewan. Seluruh fraksi tidak keberatan jika dilakukan penyesuaian.
“Terkait tunjangan dan gaji, kami sudah bersepakat semuanya, tidak ada satupun fraksi yang menolak. Kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang,” ujar Baco.
Baco juga memastikan Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi perekonomian termasuk BUMD akan merekomendasikan audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan daerah tersebut.
“Jadi bisa saya pastikan teman-teman kami akan jadikan hasil rapat ini sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada agar lebih transparan terkait dalam penanganan keuangan dan lain-lain,” ujarnya.