SCRITTORINCORSO

^{_{Suasana sidang putusan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015–2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/12/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri}}

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Sukartono menyatakan PT Timah Tbk. merugikan negara sebesar Rp26 triliun pada kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015–2022.

“Sejak tahun 2015, PT Timah tidak lagi melakukan penambangan di wilayah penambangan darat, namun menampung bijih timah hasil penambangan ilegal 5 smelter dan afiliasi dalam wilayah IUP PT Timah,” ucap Sukartono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu.

Padahal, lanjut dia, para smelter dan afiliasi mengetahui bahwa penambangan di wilayah IUP PT Timah, alias di luar IUP masing-masing perusahaan, adalah ilegal.

“Tidak diperbolehkan, namun PT Timah Tbk menyepakati untuk membeli timah hasil penambangan ilegal tersebut,” ucap dia.

Kesepakatan tersebut diwujudkan melalui pembuatan dan pelaksanaan program kerja sama mitra pertambangan agar dapat membeli bijih timah dari penambang ilegal.

Berdasarkan sepengetahuan Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016–2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, lanjut Sukartono, Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode 2017–2020 Alwin Albar telah mencatatkan kegiatan pengiriman bijih timah sebanyak 5 persen, yang dikirimkan oleh smelter swasta.

“Seolah-olah legal, resmi, sebagai produksi dari program sisa hasil penambangan PT Timah,” kata dia.

Sukartono mengatakan bahwa PT Timah melakukan rekayasa program pengamanan aset cadangan bijih timah dan kegiatan pengiriman bijih timah sebanyak 5 persen yang dikirimkan oleh perseorangan maupun smelter swasta, yakni PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa serta PT Tinindo Internusa ke PT Timah sejak tahun 2017–2018.

“Itu adalah rekayasa PT Timah untuk memenuhi realisasi RKAB PT Timah dengan cara melegalisir penambangan maupun pembelian bijih timah dari pertambangan ilegal di IUP PT Timah yang pembayarannya didasarkan tonase timah,” ujarnya.

Rekayasa tersebut mengakibatkan terjadinya pengeluaran PT Timah yang tidak seharusnya, yaitu sebesar Rp5.153.498.451.086 (Rp5 triliun).

Lebih lanjut, Sukartono juga mengatakan bahwa program kemitraan jasa pertambangan antara PT Timah dengan mitra jasa pertambangan pemilik Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sejak 2015–2022 yang melegalkan penambangan maupun pembelian bijih timah dari penambangan ilegal mengakibatkan pengeluaran PT Timah Tbk yang tidak seharusnya sebesar Rp 10.387.091.224.913 (Rp10,3 triliun).

Kerugian sebesar Rp11.128.036.025.519 (Rp11 triliun) dijabarkan oleh Sukartono berasal dari kelima smelter tersebut yang memperoleh timah mentah dengan cara mengumpulkan bijih timah ilegal dari kolektor-kolektor yang terafiliasi oleh mereka.

“Dan dari perusahaan-perusahaan cangkang atau boneka dari 5 smelter yang mendapat SPK (surat perintah kerja) dari PT Timah untuk melakukan pembelian dari penambangan-penambangan ilegal dalam wilayah PT Timah,” tutur Sukartono.

Dalam kasus korupsi timah, ketiga terdakwa tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun.

Kerugian tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,07 triliun berupa kerugian lingkungan.

^{_{Plt Kepala ANRI Imam Gunarto (ANTARA/Khalis Surry)}}

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengajak masyarakat di Provinsi Aceh untuk menyimpan cerita gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada 20 tahun silam ke Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST), agar dapat tersimpan dengan baik sehingga menjadi bahan edukasi kepada generasi mendatang.

“Saya mohon, bila seluruh masyarakat yang punya cerita, tolong ceritakan itu dan simpan di Balai Arsip Statis Tsunami,” kata Plt Kepala ANRI Imam Gunarto di Banda Aceh, Rabu.

Hal itu disampaikan Imam Gunarto dalam seminar internasional dan pameran arsip kebencanaan/arsip tsunami bertajuk “Merawat Ingatan, Membangun Ketangguhan” dua dekade gempa dan tsunami Aceh.

Ia menjelaskan peran arsip begitu penting untuk pembelajaran masa akan datang, karena ingatan manusia yang terbatas. Oleh karena itu menyimpan arsip serta mengelola dengan baik sangat penting untuk mereview kembali ingatan-ingatan yang sudah mulai lupa agar menjadi bahan pembelajaran.

Pemerintah telah menyiapkan fasilitas khusus untuk membangun memori kolektif tentang tsunami sebagai persembahan dari negara untuk dunia. Kehadiran BAST tidak hanya untuk masyarakat Aceh, tetapi juga masyarakat dunia, agar bisa belajar dari peristiwa yang sangat dahsyat di masa lampau itu.

Dia mengatakan ingatan peristiwa gempa dan tsunami Aceh yang terjadi 26 Desember 2004 silam sudah menjadi ingatan dunia atau memory of the world. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki arsip tentang tsunami baik institusi, komunitas, maupun perorangan, diminta untuk tidak menyimpan secara mandiri.

“Ini sudah menjadi memori dunia, maka kewajiban kita arsip ini harus diakseskan secara internasional kepada dunia. Mari bersama sama merawat ingatan dan membangun ketangguhan,” ujarnya.

Imam yakin masih banyak arsip tentang tsunami Aceh yang masih disimpan secara pribadi oleh masyarakat baik secara individu maupun komunitas sebagai kenangan.

“Maka saya mengimbau agar arsip-arsip itu diserahkan saja kepada balai arsip tsunami Aceh, nanti disimpan digitalnya saja. Jadi kita akan bantu mendigitalkan, masyarakat cukup menyimpan digitalnya, yang asli diserahkan untuk dirawat negara sehingga dijamin penyimpanan selama-lamanya untuk pembelajaran generasi berikutnya,” ujarnya.

^{_{Aktor Iqbaal Ramadhan saat ditemui dalam perilisan trailer dan poster film “Perayaan Mati Rasa” di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu. (ANTARA/Vinny Shoffa Salma)}}

Aktor Iqbaal Ramadhan menceritakan pengalamannya berakting sebagai anak band sekaligus terlibat sebagai produser eksekutif di film barunya bertajuk “Perayaan Mati Rasa” garapan Sutradara Umay Shahab.

Saat ditemui dalam perilisan trailer dan poster film “Perayaan Mati Rasa” di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu, Iqbaal membeberkan alasannya untuk terlibat dalam film tersebut karena dia percaya sosok Umay dapat memenuhi ekspektasinya. Terlebih, Iqbaal merasa sinergi antara dirinya dengan Umay dapat berjalan baik melalui karya film kali ini.

“Gua punya trust yang besar sekali terhadap proses regenerasi film maker di Indonesia, dan Umay adalah salah satu remaja (saat itu) umur 19 yang membuat sebuah film dan film pertamanya langsung box office,” kata Iqbaal.

Dalam film “Perayaan Mati Rasa”, Iqbaal berperan sebagai Ian Antono, salah satu anggota dari grup band Midnight Serenade. Uniknya, Iqbaal yang benar-benar berprofesi sebagai musisi harus tampil berakting bersama musisi lainnya sebagai grup band di film tersebut, yaitu Dul Jaelani, Randy Danistha (Nidji), dan Devano Danendra.

Iqbaal pun merasa senang dapat beradu akting sekaligus bermain musik bersama anggota Midnight Serenade. Alih-alih merasa kesulitan, Iqbaal merasa nyaman karena mendapat pengalaman baru sekaligus memperluas cakrawala musik bersama rekan-rekannya di Midnight Serenade.

“Kebetulan kita satu sama lain udah kenal, dan karena sudah main musik dari dulu, sama-sama aktor juga, jadi mudah banget untuk menyatukannya,” kata Iqbaal.

Saat ditanya apakah proyek Midnight Serenade akan terus berlangsung selepas penayangan film “Perayaan Mati Rasa”, Iqbaal mengatakan bahwa kemungkinan tersebut masih sangat terbuka.

“Doain temen-temen, insya Allah,” kata pria kelahiran 28 Desember 1999 itu.

Kini, Midnight Serenade telah memiliki empat lagu yang semuanya masuk ke dalam OST “Perayaan Mati Rasa”, yaitu “Laut”, “157”, “Sampai Jumpa”, dan “Perayaan Mati Rasa”.

Selain terlibat sebagai pemeran utama, Iqbaal juga didapuk sebagai produser eksekutif untuk film tersebut bersama Yahni Damayanti dan Prilly Latuconsina.

Meskipun harus bertanggung jawab dalam dua tugas sekaligus, Iqbaal berusaha melakukan yang terbaik untuk kesuksesan film ini. Terlebih, film “Perayaan Mati Rasa” merupakan proyek perdananya sebagai produser film.

“Dari dulu secara personal gua punya keinginan untuk berada di balik layar, kebetulan Umay ngajak kerja sama dan memberi kesempatan untuk terlibat (sebagai produser eksekutif),” kata Iqbaal.

“Akhirnya gua bisa belajar, gua belajar banyak banget dari Umay tentang industri film nggak cuma sebagai aktor, tapi juga bagaimana mengkomunikasikan karya kita ke masyarakat luas dengan sedekat mungkin,” sambungnya.

Sementara itu, film “Perayaan Mati Rasa” akan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Januari 2025. Film tersebut dibintangi oleh Iqbaal Ramadhan, Umay Shahab, Unique Priscilla, Dwi Sasono, dan lainnya.

^{_{Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto (kiri) memberikan kartu identitas anak kepada warga saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Disdukcapil Medan, Sumatera Utara, Rabu (11/12/2024).  (ANTARA FOTO/Yudi Manar)}}

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, bahwa pemerintah menaati prosedur berdasarkan kewenangan dalam Pilkada serentak 2024.

“Ya kita semuanya akan menaati prosedur berdasarkan kewenangan,” ucap Bima saat meninjau pelayanan di Kantor Disdukcapil Kota Medan, Rabu.

Menurutnya, pemerintah akan menaati setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan sengketa pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan memutuskan tahapan seperti apa harus dilakukan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota nantinya.

“Apabila ada keputusan dari MK, ya kita ikuti. Tapi di fase ini kita masih menunggu, sejauh mana gugatan itu masuk. Sejauh mana kemudian MK memberi keputusan,” papar Bima.

Pihaknya mengungkap, bahwa banyaknya jumlah potensi permohonan perselisihan hasil Pilkada 2024, terdiri atas hasil pilkada tingkat kabupaten dan kota.

“Apapun keputusan MK itu bersifat final, dan mengikat. Pasti kita akan ikuti,” jelas Bima yang merupakan Wali Kota Bogor periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini.

Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak tujuh permohonan sengketa pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, di Jakarta, Rabu pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan laman MK, tujuh permohonan itu terdiri atas satu permohonan gugatan hasil pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara, satu permohonan pemilihan gubernur Sumatera Utara, dua permohonan sengketa gubernur Maluku Utara, dan tiga permohonan sengketa gubernur Papua Selatan.

Di sisi lain, permohonan sengketa pemilihan bupati diajukan ke MK telah berjumlah sebanyak 202 permohonan, dan sengketa pemilihan wali kota mencapai 45 permohonan.

Dengan demikian, total sengketa Pilkada 2024 hingga Rabu (11/12) sore ini yang telah diterima Mahkamah Konstitusi ialah sebanyak 254 permohonan.

Sesuai Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setelah gugatan diajukan, maka pemohon harus melengkapi dan memperbaiki permohonannya.

Kemudian, MK akan meregistrasi perkara dengan mencatatnya ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)

^{_{Arsip foto – Gregorius Ronald Tannur (kanan) berjalan dengan pengawalan petugas kejaksaan usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan atau vonis di Pengadilan Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (24/7/2024). (ANTARA/Didik Suhartono)}}

 Ketua majelis yang menangani perkara Gregorius Ronald Tannur di tingkat kasasi, Hakim Agung Soesilo, memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan hakim agung lainnya karena menilai terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti itu seharusnya divonis bebas, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan salinan putusan kasasi Nomor 1466 K/Pid/2024 yang diunduh dari laman Kepaniteraan Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu, Soesilo menyimpulkan Ronal Tannur tidak mempunyai mens rea atau niat untuk melakukan tindak pidana.

Oleh sebab itu, ia menilai putusan PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur sudah tepat.

“Konstruksi fakta yang dibangun dalam surat dakwaan penuntut umum dihubungkan dengan alat bukti, maka muncul konklusi ataupun kesimpulan bahwa terdakwa tidak mempunyai mens rea untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum sehingga putusan judex facti (PN Surabaya) yang membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum sudah tepat,” demikian petikan pendapat berbeda Soesilo.

Dalam penilaian Soesilo, korban Dini Sera Afrianti meninggal dunia akibat luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan perdarahan. Meski terdapat hasil visum yang menjelaskan kematian, tetapi Soesilo menilai hasil visum itu tidak serta merta menyatakan Ronald Tannur sebagai pelaku,

“Apalagi sampai adanya dugaan terdakwa melindas tubuh Dini Sera Afrianti sebagai penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan dugaan tersebut,” sambung Soesilo.

Soesilo meyakini bahwa saksi-saksi yang diperiksa di persidangan tidak dapat menerangkan perbuatan yang didakwakan kepada Ronald Tannur. Bukti-bukti elektronik berupa rekaman CCTV juga tidak menunjukkan bahwa Ronald Tannur telah melindas tubuh Dini Sera Afrianti dengan mobilnya.

Majelis kasasi terdiri atas tiga hakim agung. Kendati Soesilo selaku ketua majelis memiliki pendapat berbeda, dua hakim agung lainnya, yakni Ainal Mardhiah dan Sutarjo, sepakat bahwa Ronald Tannur terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Dini Sera Afrianti meninggal dunia.

Oleh karena itu, majelis kasasi memutuskan mengabulkan permohonan kasasi yang dimohonkan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Ronald Tannur dihukum dengan pidana penjara selama lima tahun sehingga vonis bebas yang bersangkutan menjadi gugur.

Belakangan putusan vonis bebas Ronald Tannur oleh PN Surabaya ramai diperbincangkan karena majelis hakim yang menjatuhkan vonis bebas tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap atau gratifikasi dalam memutus perkara Ronald Tannur.

Majelis kasasi juga menjadi sorotan setelah mantan pegawai MA Zarof Ricar ikut ditetapkan sebagai tersangka. Zarof Ricar diduga menjadi makelar untuk memuluskan perkara Ronald Tannur di tingkat kasasi, tetapi dia disebut belum menyerahkan uang suap kepada hakim agung kasasi

Hasil pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa yang dibentuk MA menyimpulkan bahwa majelis kasasi Ronald Tannur tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Namun demikian, tim pemeriksa MA mengakui Zarof Ricar pernah bertemu dengan Soesilo di Makassar. Menurut MA, dalam pertemuan singkat itu, Zarof Ricar sempat menyinggung soal perkara kasasi Ronald Tannur, tetapi Soesilo tidak memberikan tanggapan.

^{_{Menteri Luar Negeri RI Sugiono (kiri) bersama Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Amodi (kanan) di acara jamuan makan siang di Kediaman Dubes Arab Saudi di Jakarta, Rabu (11/12/2024). (ANTARA/Kuntum Riswan.)}}

– Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Amodi mengajak lebih banyak warga negara Indonesia untuk berkunjung ke negaranya saat bertemu dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam jamuan makan siang di kediamannya di Jakarta, Rabu.

“Saya kembali lagi mengundang Bangsa Indonesia untuk datang ke Arab Saudi, baik itu untuk berziarah, umroh, haji maupun berwisata. Dan kami sangat menyambut baik saudara-saudara kami dari Indonesia,” katanya kepada wartawan usai jamuan makan siang itu.

Dubes Faisal mengatakan hubungan Indonesia dengan Arab Saudi sudah terjalin sekitar 75 tahun, dan dia berharap hubungan kedua negara di berbagai sektor semakin meningkat dan semakin baik.

“Suatu kehormatan menyambut Anda semua, dan saya sungguh berharap makan siang ini akan semakin mempererat hubungan Arab Saudi dan Indonesia di tahun-tahun mendatang, Insya Allah,” ujarnya pada acara jamuan makan siang yang juga dihadiri sejumlah duta besar untuk Indonesia dari berbagai negara itu.

Menlu Sugiono menuturkan bahwa Arab Saudi merupakan negara yang telah menjadi sahabat Indonesia sejak awal kemerdekaan dan kehadirannya pada jamuan itu dimaksudkan untuk menjaga persahabatan dan hubungan yang telah terjalin sejak lama tersebut.

“Seperti kita ketahui, masyarakat kita mempunyai kedekatan juga dengan Kerajaan Arab Saudi karena setiap tahunnya banyak di antara masyarakat Muslim kita yang melaksanakan umroh dan haji. Jadi ini merupakan sebuah hubungan yang strategis yang harus dijaga dan diperkuat,” tutur dia.

Sugiono menyampaikan harapan agar kerja sama dengan Arab Saudi bisa lebih signifikan termasuk mewujudkan keinginan Indonesia untuk membangun kampung haji di Mekah untuk memudahkan jamaah haji asal Indonesia.

Senada dengan Menlu Sugiono, Menag Nasaruddin menuturkan bahwa relasi Indonesia dengan Arab Saudi sangat bagus karena selain dipertemukan oleh masalah haji, juga oleh hal-hal lain mulai dari pendidikan hingga tenaga kerja.

Dia pun menyampaikan bahwa dirinya telah bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah untuk membahas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 2025.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu juga telah menentukan jumlah kuota jamaah dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025, dan tinggal menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RI.

“Minggu ini kita ada penetapan bersama dengan DPR. Kami belum bisa umumkan sebelum panjanya (panitia kerja) dibentuk ya. Minggu ini Insya Allah,” kata Nasaruddin.

^{_{Ilustrasi – Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, Jawa Barat. ANTARA/HO-PT PLN (Persero)}}

Ekonom keuangan dan praktisi pasar modal Hans Kwee memproyeksikan investor bakal memburu perusahaan di sektor usaha energi baru dan terbarukan (EBT), yang melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO), menyusul tren positif energi hijau tersebut baik di Indonesia maupun global.

“Hal ini akan menjadi sentimen positif bagi perusahaan energi terbarukan yang akan melakukan IPO,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke China, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Emirat Arab, serta menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil belum lama ini, juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam mendorong energi terbarukan.

Komitmen Indonesia menuju 75 gigawatt (GW) energi terbarukan pada 2040, juga disampaikan pemerintah dalam Conference of the Parties (COP) 29 di Azerbaijan.

Hans melihat tren global dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendorong pengembangan energi terbarukan akan menjadi sentimen positif bagi perusahaan EBT, yang akan go public.

Tren tersebut, kata dia, bisa menjadi daya tarik bagi investor terhadap IPO perusahaan energi terbarukan.

“IPO perusahaan energi terbarukan cenderung akan diminati investor, mengingat prioritas Pemerintah Indonesia dan global dalam mendorong lingkungan berkelanjutan termasuk salah satunya melalui penggunaan energi ramah lingkungan. Tren global serta komitmen dan kebijakan Pemerintah Indonesia akan menjadi sentimen positif bagi perusahaan EBT yang akan go public,” kata Hans.

Hans pun menyarankan investor melihat pipeline dan profil perusahaan energi terbarukan yang akan IPO.

Pasalnya, setiap jenis energi hijau memiliki karakteristik dan tantangan berbeda.

Dia mencontohkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang membutuhkan investasi dan biaya perawatan/pemeliharaan cukup besar.

Sementara, pembangkit listrik tenaga arus laut juga memiliki banyak tantangan. Energi angin (bayu) juga relatif tidak stabil, karena bergantung pada kecepatan angin.

“Akan tetapi, ujungnya adalah profit untuk kita melihat prospek perusahaan energi terbarukan,” ujarnya.

Menurut Hans, sentimen positif lainnya adalah potensi peningkatan permintaan listrik ke depan.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen akan turut menggerakkan industri/manufaktur, sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap tenaga listrik.

Sentimen positif tersebut juga telah mendorong perusahaan besar yang selama ini bergerak di energi fosil seperti batu bara, mulai memasukkan energi terbarukan ke dalam portofolio perusahaan.

Untuk dapat melakukan lompatan besar energi terbarukan, Hans menilai pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi pelaku usaha, yaitu insentif fiskal, kebijakan, dan regulasi sehingga menarik minat investor.

Dia mencontohkan, potensi energi surya melimpah, tetapi pemanfaatan belum optimal.

Demikian juga dengan kendaraan listrik yang masih menggunakan energi fosil. Oleh sebab itu, menurutnya, perlu terus dibangun pembangkit listrik energi terbarukan.

“Jadi kita mau tukar dengan mobil listrik, tetapi masih memakai listrik yang dihasilkan dari batu bara, sehingga masih kurang optimal dalam upaya mengurangi karbon,” ujarnya pula.

Indonesia memiliki potensi besar energi terbarukan. Berdasarkan data Kementerian ESDM per semester II-2024, potensi energi terbarukan di tanah air sebesar 3.687 GW, dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 0,3 persen atau 13.781 megawatt (MW).

Potensi tenaga surya 3.294 GW, baru dimanfaatkan 675 MW; angin memiliki potensi 155 GW, tetapi pemanfaatan 152 MW; hidro 95 GW, pemanfaatan 6.697 MW; arus laut 63 GW dan belum ada pemanfaatan; bioenergi 57 GW, pemanfaatan 3.408 MW; serta panas bumi 23 GW, pemanfaatan 2.597 MW.

^{_{Penampilan senam kreasi Juara 1 lomba Senam Mencuci Tangan, SD Menteng 03, di acara puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tingkat kota di Auditorium Universitas YARSI, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/24). ANTARA/Yamsyina Hawnan}}

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) terus menggaungkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai investasi kesehatan di masa depan sekaligus untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

“Kesehatan adalah investasi jangka panjang menuju generasi emas Indonesia 2045. Mari kita bersama menjaga kesehatan diri dan lingkungan,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Rismasari dalam puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tingkat kota di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, peringatan HKN ke-60 menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor menuju sistem kesehatan nasional yang lebih kuat.

Peringatan HKN yang mengangkat tema “Gerak Bersama” dinilai sangat relevan di masa pascapandemi seperti saat ini.

Oleh karena itu, ia menyebut perlunya kerja sama antara sektor kesehatan dan non kesehatan untuk bisa menyelesaikan masalah kesehatan nasional.

“Kami mengedepankan kolaborasi antara sektor kesehatan dan non kesehatan untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti stunting, tuberculosis (TBC), hingga kesehatan mental,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan transformasi kesehatan berlandaskan pada enam pilar utama yaitu layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan teknologi kesehatan.

“Pilar-pilar ini diharapkan dapat diwujudkan secara bertahap dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

^{_{Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar berbicara dengan awak media di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (11/12/2024). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)}}

Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons adanya pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Agung Soesilo dalam putusan tingkat kasasi perkara kasus dugaan pembunuhan yang menjerat Ronald Tannur.

“Saya kira informasi ini menjadi informasi yang berharga. Kami mau menyatakan, tentu setiap hakim memiliki keyakinan masing-masing dalam menilai suatu perkara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu.

Terkait apakah Soesilo akan diperiksa oleh penyidik, ia mengatakan bahwa keputusan itu tergantung dari tingkat urgensinya dalam penyidikan kasus dugaan pemufakatan jahat berupa suap pada putusan tingkat kasasi Ronald Tannur yang menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar dan pengacara Ronald, Lisa Rahmat.
​​​
“Saya kira itu menjadi perhatian dan tentu ini akan kami informasikan kepada penyidik. Apakah penyidik menganggap ini sebagai informasi yang sangat urgen untuk dilakukan pendalaman? Saya kira kita tunggu,” ujarnya.

Diketahui, ketua majelis yang menangani perkara Gregorius Ronald Tannur di tingkat kasasi, Hakim Agung Soesilo, memiliki pendapat berbeda dengan hakim agung lainnya karena menilai terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti itu seharusnya divonis bebas, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Berdasarkan salinan putusan kasasi Nomor 1466 K/Pid/2024, Soesilo menyimpulkan Ronald Tannur tidak mempunyai mens rea atau niat untuk melakukan tindak pidana.

Oleh sebab itu, ia menilai putusan PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur sudah tepat.

“Konstruksi fakta yang dibangun dalam surat dakwaan penuntut umum dihubungkan dengan alat bukti, maka muncul konklusi ataupun kesimpulan bahwa terdakwa tidak mempunyai mens rea untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum sehingga putusan judex facti (PN Surabaya) yang membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum sudah tepat,” demikian petikan pendapat berbeda Soesilo.

Dalam penilaian Soesilo, korban Dini Sera Afrianti meninggal dunia akibat luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan perdarahan. Meski terdapat hasil visum yang menjelaskan kematian, tetapi Soesilo menilai hasil visum itu tidak serta merta menyatakan Ronald Tannur sebagai pelaku,

“Apalagi sampai adanya dugaan terdakwa melindas tubuh Dini Sera Afrianti sebagai penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan dugaan tersebut,” sambung Soesilo.

Soesilo meyakini bahwa saksi-saksi yang diperiksa di persidangan tidak dapat menerangkan perbuatan yang didakwakan kepada Ronald Tannur. Bukti-bukti elektronik berupa rekaman CCTV juga tidak menunjukkan bahwa Ronald Tannur telah melindas tubuh Dini Sera Afrianti dengan mobilnya.

^{_{Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan fasiltias kredit modal kerja ekspor senilai Rp300 miliar kepada PT Bio Farma (Persero) melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, Jakarta, Rabu (11/12/2024) (ANTARA/HO-LPEI)}}

 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan fasilitas kredit modal kerja ekspor senilai Rp300 miliar kepada PT Bio Farma (Persero) melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Direktur Pelaksana Bisnis LPEI Anton Herdianto mengatakan, pemberian fasilitas kredit kepada Bio Farma menegaskan komitmen LPEI untuk mendorong industri farmasi Indonesia agar dapat bersaing di pasar global

“Dengan penandatanganan perjanjian kredit ini, LPEI dan PT Bio Farma (Persero) menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam pengembangan industri farmasi di Indonesia, serta meningkatkan daya saing produk-produk farmasi Indonesia di pasar global,” kata Anton di Jakarta, Rabu.

Diketahui, data Kementerian Perindustrian mencatat nilai ekspor industri farmasi dan obat bahan alam Indonesia sepanjang Januari hingga September 2024 mencapai 639,42 juta dolar AS atau Rp9,9 triliun.

Penandatangan Perjanjian Kredit dilakukan oleh Kepala Divisi Bisnis III LPEI, Nurrohmanudin dengan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bio Farma (Persero) IGN Suharta Wijaya dan disaksikan oleh Direktur Pelaksana Bisnis Anton Herdianto, Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Maqin U. Norhadi, dan Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya.

Anton menjelaskan Perjanjian Kredit LPEI dengan Bio Farma merupakan wujud nyata peningkatan kemandirian industri farmasi Indonesia melalui PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Perseroan memiliki peran penting dalam mendukung program vaksinasi serta memperluas penetrasi pasar internasional, yang menjadi bukti atas kualitas dan kepercayaan global terhadap produk-produk vaksinnya.

“Program PKE merupakan wujud negara hadir untuk mendorong ekspor nasional dan merupakan bentuk diplomasi ekonomi Indonesia ke mancanegara secara terukur, bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri lokal agar dapat bersaing dengan negara-negara lain sehingga ekspor Indonesia bisa meningkat. Sinergi LPEI dengan Bio Farma sebagai salah satu BUMN terbesar di farmasi, merupakan langkah awal untuk mendukung kemandirian industri farmasi Indonesia,” terang Anton.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya mengatakan, Bio Farma, sebagai produsen vaksin terbesar di Indonesia, berkomitmen untuk memproduksi vaksin berkualitas tinggi dan berkontribusi pada ketahanan kesehatan nasional dan mendukung program imunisasi nasional.

Bio Farma saat ini merupakan pemain global dengan menempati posisi ke 9 berdasarkan WHO Global Vaccine Market Report 2023. Perusahaan saat ini telah mendistribusikan vaksin ke lebih dari 160 negara di dunia. Sebagai pemasok vaksin terbesar ke 5 melalui badan Kesehatan dunia (WHO).

“Bio Farma memiliki kapasitas produksi 3,1 miliar dosis per tahun, dengan sekitar 52 persen dari total produksi kami diekspor. Ini menunjukkan bahwa Bio Farma tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga berkomitmen untuk memenuhi permintaan internasional,” kata Shadiq.

Adapun total dana PKE sebesar Rp8,7 triliun telah disalurkan LPEI untuk delapan progam PKE yang sedang berjalan, yaitu PKE Penerbangan, PKE Kawasan, PKE Pariwisata Mandalika, PKE Trade Finance, PKE UKM, PKE Alat Transportasi, PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Akumulasi disbursement PKE sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sampai dengan 30 November 2024 adalah sebesar Rp19,9 triliun dengan jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan sebanyak 231 pelaku usaha. Kemudian total new disbursement tahun 2024 per 30 November 2024 mencapai sebesar Rp 6,6 triliun atau 121 persen dari target Rp5,5 triliun