Sebagai catatan, ini adalah rekor cadangan devisa tertinggi sejak Desember 2023, sebesar US$ 146,4 miliar.
Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, penerimaan devisa migas, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.
Posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2024 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono.
Ke depan, Erwin menegaskan Bank Indonesia memandang cadangan devisa memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal. Prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.
“Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Erwin.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui PT Bank Commonwealth (PTBC) bergabung menjadi bagian dari PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP). Dengan persetujuan tersebut, terhitung sejak 1 September 2024, penggabungan kedua entitas tersebut telah efektif dan kedua bank tersebut kini telah bersatu di bawah entitas OCBC Indonesia.
“Dengan efektifnya penggabungan ini, maka menandai dimulainya kembali penyatuan entitas untuk menjadi lebih solid dan tangguh. Dengan menyatukan kekuatan, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang lebih komprehensif di Indonesia, dipadukan dengan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Tiongkok Raya, dan kawasan lainnya,” kata Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC Indonesia, dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (3/9/2024).
Dengan demikian, nasabah PTBC secara otomatis menjadi nasabah OCBC Indonesia. Selanjutnya, nasabah dapat melakukan transaksi di kantor cabang OCBC mana pun di seluruh Indonesia, atau melalui saluran digital OCBC untuk kebutuhan individu maupun bisnis.
Seperti diketahui, OCBC Indonesia telah melakukan penandatanganan Sale and Purchase Agreement (SPA) dengan Commonwealth Bank of Australia (CBA) untuk membeli 99,00% saham unit usahanya di Indonesia, PTBC. OCBC Indonesia bermaksud untuk mengakuisisi sisa 1,00% saham PTBC dari pemegang saham lainnya. Nilai akuisisi tersebut diestimasikan mencapai Rp2,2 triliun.
Lantas, akuisisi tersebut membuat meniadakan keberadaan bank asing asal Australia itu di Indonesia. Namun, selain PTBC, sejumlah bank asing telah meninggalkan Indonesia.
Berikut daftarnya, dirangkum oleh CNBC Indonesia
Citi Indonesia
Citibank, N.A. Indonesia (Citi Indonesia) telah resmi menutup bisnis consumer banking setelah penjualan aset dan liabilitas kepada PT Bank UOB Indonesia rampung pada Senin (20/11/2023). Pengalihan aset dan liabilitas consumer banking Citibank ke UOB Indonesia berlaku efektif mulai tanggal 18 November 2023.
Usai penjualan ini, Citi Indonesia ke depannya akan fokus ke bisnis corporate banking dan tetap akan menyalurkan kredit consumer secara tidak langsung.
Seperti diketahui, penjualan bisnis ritel itu sejalan dengan strategi global Citigroup, yang menetapkan hanya beberapa bisnis consumer dan retail di luar Amerika Utara yang akan tetap beroperasi. Antara lain, di Hong Kong, Singapura, Inggris, dan Timur Tengah.
Rabobank Indonesia
Pada bulan April 2019, PT Rabobank Internasional Indonesia mulai menghentikan operasinya, setelah 29 tahun berbisnis di Indonesia. Tepatnya, Rabobank Indonesia berdiri pada tahun 1990.
Keputusan ini merupakan bagian dari strategi global dari Rabobank Group asal Belanda itu. Yakni, terkait dengan visi Banking for Food yang berfokus pada rantai pasokan internasional untuk sektor pangan dan agrikultur.
Rabobank memutuskan hengkang dari Indonesia karena alasan kerugian yang dialami selama bertahun-tahun. Berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan perseroan, hingga Maret 2019, perseroan melaporkan kerugian Rp 9,78 miliar.
Pendapatan bunga bersih perseroan tercatat hanya Rp 103,67 miliar secara tahunan terus turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 106,1 miliar.
Total nilai Aset pada Maret 2018 itu mencapai Rp 17,38 triliun. Sementara itu, total liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp 15,37 triliun dengan total ekuitas Rp 2,02 triliun.
Pada Desember 2019, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mengumumkan keputusan untuk mengakuisisi Rabobank Indonesia. Pembelian ini dilakukan melalui anak usaha BCA, BCA Finance.
Bank RBS Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha kantor cabang asing The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS) di Indonesia pada Februari 2018. Pencabutan ini dilakukan atas permintaan kantor pusat RBS di Belanda yang disampaikan pada OJK pada 1 November 2016.
RBS setop beroperasi karena induk usaha merubah strategi bisnis perusahaan, Selain menutup bisnis di Indonesia, RBS pusat juga menutup operasi di 24 negara lainnya. RBS Indonesia mulai beropoerasi pada tahun 1969.
Bank ANZ Indonesia
Pada tahun 2018, PT Bank ANZ Indonesia asal Australia, resmi melepas bisnis ritel mereka di Indonesia kepada PT Bank DBS Indonesia asal Singapura. ANZ Indonesia sendiri telah berdiri RI sejak tahun 1973.
Lini bisnis yang dilepas melingkupi kredit ritel dan layanan dana nasabah kaya atau wealth management. Tidak hanya di Indonesia, ANZ menjual lini bisnis miliknya itu di Singapura, Hong Kong, Cina, dan Taiwan.
Penjualan ini mengakibatkan kerugian bagi ANZ sebesar US$ 265 juta atau sekitar Rp3,4 triliun. Langah ini berkaitan dengan perubahan strategi dan fokus usaha ANZ di kawasan Asia.
Pada bula Oktober 2016, DBS telah mengumumkan rencana pengambilalihan Bisnis Retail dan Wealth Management ANZ pada pasar di Singapura, Hong Kong, China, Taiwan dan Indonesia.
Bank Barclays Indonesia
Barclays merupakan bank asing yang paling cepat meninggalkan Indonesia. Bank asal Inggris ini masuk Indonesia pada 2008 dengan mengakuisisi Bank Akita dan mengganti nama perusahaan jadi Bank Barclays Indonesia.
Ini sejalan dengan strategi raksasa bank di Inggris itu untuk reorganisasi melalui 3 divisi terpisah yakni Global Retail Banking (GRB), Corporate and Investment Banking and Wealth Management (CIBWM) dan Absa. Absa adalah salah satu kelompok usaha finansial terbesar di Afrika Selatan.
Langkah ini menelan biaya hingga 100 juta pound atau sekitar US$ 150 juta. Barclays juga berniat menjual Bank Akita atau Bank Barclays Indonesia pada waktu yang tepat.
Bank Credit Agricole Indosuez
Selain itu ada juga bank asal Prancis yang memutuskan hengkang dari Indonesia. Dikutip dari Bank Indonesia, izin usaha Bank Credit Agricole Indosuez dicabut pada 27 Januari 2003.
Pencabutan izin itu atas permintaan pemegang saham. Alasan utama bank hengkang dari Indonesia adalah memburuknya kinerja perseroan. Upaya restrukturisasi kredit dan penambahan modal yang sudah dilakukan tidak mampu menyelamatkan bank tersebut.
Pj. Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan mengatakan PLTGU Tambak Lorok Blok 3 mengalami pemuktahiran teknologi pembangkitan listrik.
“Secara teknis lebih efisien, lebih cepat dan akan lebih andal dalam melayani kebutuhan listrik di Jawa Tengah. Kita ketahui bersama bahwa investasi sedang dalam percepatan dan Jawa Tengah dilirik sebagai lahan investasi yang baik,” terang Boedyo dalam keterangan resmi dikutip Rabu (4/9/2024).
Diketahui, tren positif dari percepatan investasi di Jawa Tengah tercermin di antaranya melalui pengembangan Kawasan Industri Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Batang. Tak hanya itu, pertumbuhan investasi tersebut juga terlihat melalui peningkatan konsumsi listrik di Jawa Tengah yang mencapai 19.594 gigawatt hour (GWh) pada Juli 2024, atau melonjak sebesar 1.550 GWh jika dibandingkan dengan konsumsi pada Juli 2023 yang sebesar 18.044 GWh.
Dirinya juga menekankan bahwa sektor ketenagalistrikan memegang peranan penting dalam mendorong roda perekonomian.
“Ketenagalistrikan merupakan faktor penting sebagai pendukung roda pembangunan perekonomian di satu wilayah,” katanya.
Tidak hanya itu, Boedyo juga mengapresiasi penggunaan teknologi PLTGU Tambak Lorok Blok 3 yang sangat ramah lingkungan. Perlu diketahui, dengan tingkat efisiensi yang mencapai 61% jika dibandingkan dengan PLTGU lainnya, pembangkit ini mampu menghindarkan emisi sebesar 671 ribu Ton CO2 dalam setahun.
“Saya mengapresiasi teknologi PLTGU Tambak Lorok Blok 3 yang dapat berkontribusi menurunkan emisi. Dengan menggunakan teknologi yang lebih bersih dibanding dengan menggunakan teknologi yang berbasis fosil,” kata Boedyo.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan pihaknya sangat siap menyambut peningkatan kebutuhan listrik seiring tren investasi di Jawa Tengah yang terus bertumbuh.
“Pembangkit ini memiliki kapasitas maksimal mencapai 779 megawatt (MW) sehingga mampu menghasilkan listrik lebih dari 3.200 GWh dalam setahun. Tambahan pasokan listrik dari Tambak Lorok ini membuat kita makin siap menyambut investasi sekaligus mendorong demand baru di Jawa Tengah yang tiap tahunnya terus meningkat,” terang Darmawan.
Komitmen PLN tersebut tercermin melalui kondisi sistem kelistrikan di Jawa Tengah yang saat ini memiliki Daya Mampu sebesar 7.221 MW dengan beban puncak mencapai 5.332 MW. Tak hanya dari sisi pasokan listrik, kehadiran PLTGU Tambak Lorok Blok 3 juga turut mendorong perekonomian Jawa Tengah dengan menyerap ribuan tenaga kerja lokal.
“Sejak proses konstruksi hingga saat ini beroperasi, PLTGU ini telah menyerap lebih dari 2.100 tenaga kerja yang mayoritas merupakan putra-putri asli dari Jawa Tengah dan sekitarnya,” tambah Darmawan.
Darmawan menegaskan, upaya PLN dalam mengakselerasi transisi energi di Tanah Air berjalan beriringan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dulu, tugas utama PLN hanya menyediakan listrik. Sekarang, tugas utama kami adalah untuk melestarikan lingkungan dan pada saat yang sama mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuannya apa? untuk meningkatkan kapasitas nasional, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memberantas kelaparan, mengurangi kemiskinan, dan menyejahterakan masyarakat,” pungkas Darmawan.
Sebuah laporan kian membuktikan asumsi tersebut. Perusahaan bernama radio dan TV Cox Media Group (CMG) memiliki software untuk mendengarkan percakapan pengguna.
Laporan tersebut berasal dari dokumen yang dikutip 404 media. Tujuan software adalah untuk para pengiklan bisa memasarkan produk sesuai dengan kebutuhan setiap orang.
Active Listening dapat mendengar percakapan pengguna ponsel secara ril time. Berikutnya para pengiklan bisa menargetkan tiap konsumen di pasar.
“Pengiklan bisa memasangkan data suara dengan data perilaku untuk menargetkan konsumen di pasar,” kata dokumen itu, dikutip dari Futurism, Senin (2/9/2024).
CMG tidak menyebutkan cara memperoleh data suara. Namun hanya mengatakan bisa mengidentifikasi pengguna yang siap membeli sesuatu dan akan membuat daftar iklan bertarget pada pengguna itu.
Tiga raksasa teknologi dunia menjadi klien layanan tersebut. Mulai dari Facebook, Google hingga Amazon.
Saat dihubungi, Google menghapus CMG dalam program mitranya. Sementara pemilik Facebook, mengatakan tengah meninjau apakah ada pelanggaran terkait CMG.
Amazon membantah bekerja sama dengan CMG dan tidak akan melakukannya. Juru bicara juga mengatakan perusahaan siap mengambil tindakan jika mitra pemasaran melanggar aturan.
Sementara itu, Futurism dan Gizmodo mengungkapkan belum menerima tanggapan apapun dari CMG untuk memberikan informasi lebih lanjut soal Active Listening.
Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, Senin (2/9/2024) merilis data IHK untuk Agustus 2024. IHK menunjukkan pelandaian dan di bawah ekspektasi konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia.
Secara tahunan (year on year/yoy), IHK masih naik atau mengalami inflasi sebesar 2,12% pada Agustus 2024 atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 2,13%. Secara bulanan (month to month/mtm), IHK turun tercatat mengalami deflasi sebesar 0,03%.
“Deflasi bulan Agustus 2024 lebih rendah dari Juli 2024 dan merupakan deflasi keempat 2024,” kata Pudji Ismartini, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, dalam rilis BPS, Senin (2/9/2024).
Sementara konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 11 institusi memperkirakan IHK Agustus 2024 diperkirakan stagnan 0%% dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,18%.
Sedangkan IHK secara tahunan diperkirakan akan naik tipis menjadi 2,15% (yoy) pada Agustus 2024 dan IHK inti diproyeksi sebesar 1,99% yoy.
Deflasi 4 Bulan Beruntun, Anomali Besar Bagi RI
Deflasi empat bulan beruntun secara bulanan ini pertama kali terjadi sejak 1999 atau 25 tahun terakhir. Artinya, selama Era Reformasi, Indonesia baru mengalami deflasi empat bulan beruntun.
Deflasi ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Pasalnya, deflasi empat bulan beruntun semakin menegaskan sinyal pelemahan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil saat ini.
Sebagai catatan, pada 1999 deflasi pernah terjadi dalam delapan bulan beruntun yakni pada Maret (-0,18%), April (-0,68%), Mei (-0,28%), Juni (-0,34%), Juli (-1,05%), Agustus (-0,71%), September (-0,91%), dan Oktober (-0,09%).
Perlu dicatat jika kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu sedang carut-marut karena krisis pada 1997/1998.
Untuk Agustus 2024, penyumbang deflasi terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau dengan deflasi 0,52% dan andil deflasi 0,15%. Secara historis, IHK Indonesia lebih kerap mencatat inflasi dibandingkan deflasi. Catatan deflasi biasanya hanya terjadi sebulan kemudian diikuti dengan inflasi pada bulan berikutnya. Deflasi juga cuma terjadi pada periode-periode tertentu seperti pasca Lebaran Idul Fitri. Dengan berdasar catatan historis itu pula maka deflasi dua bulan, tiga bulan, apalagi empat bulan beruntun adalah hal yang sangat langka. Kondisi anomali deflasi tiga bulan beruntun hanya terjadi tiga kali selama 38 tahun terakhir yakni pada 1999, 2020, dan tahun ini.
Deflasi empat bulan beruntun dalam sejarah panjang Indonesia hanya terjadi dua kali dalam kurun waktu 45 tahun (1979-2024) yakni pada 1999 dan tahun ini. Anomali besar ini jelas memunculkan tanda tanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan akan bahaya inflasi karena laju inflasi pada 2022 hingga 2023. Namun justru kondisi yang ada saat ini muncul deflasi dan hingga saat ini, Jokowi belum memberikan pernyataan soal deflasi ini.
Menanggapi hal ini, Ekonom Bank Danamon, Hosianna Situmorang menyampaikan bahwa selama lima tahun terakhir, deflasi sebagian besar disebabkan oleh penurunan harga makanan yang volatil.
Terlihat deflasi yang terjadi sejak Mei-Agustus 2024 menunjukkan tingkat harga barang bergejolak terpantau juga mengalami deflasi.
Begitu pula ketika terjadi deflasi pada Agustus 2023, barang bergejolak pun mengalami kontraksi.
Periode Februari, Agustus, dan Oktober 2022 juga terpantau hal yang sama yakni deflasi headline dan barang bergejolak.
Juni dan September 2021 juga tercatat mengalami deflasi pada sisi headline maupun barang bergejolak.
PMI Manufaktur Kontraksi Lagi
PMI Manufaktur Indonesia menunjukkan kontraksi untuk dua bulan beruntun yakni pada Juli (49,3) dan Agustus. Posisi PMI Manufaktur saat ini juga merupakan yang terendah sejak Agustus 2021.
Ambruknya PMI Manufaktur ini tentu memicu kekhawatiran karena manufaktur banyak menyumbang ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Ambruknya manufkatur juga bisa mencoreng kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang turun jabatan Oktober mendatang.
Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede mengungkapkan catatan deflasi di Agustus terjadi seiring dengan penurunan harga volatile food efek peningkatan produksi bawang merah.
Lebih lanjut, deflasi yang dialami Indonesia selama empat bulan beruntun yang diikuti dengan turunya PMI Manufaktur Agustus yang anjlok ke level 48,9 poin menjadi indikasi adanya penurunan daya beli masyarakat.
“Tren deflasi ini dipengaruhi oleh supply pangan yang sudah mulai membaik atau normalized pasca factor el nino di awal tahun ini. Namun kita juga perlu mencermati bahwa ada kecenderungan daya beli masyarakat ada kemungkinan trennya sudah mulai menurun. Hal ini diperkuat dengan data yang dirilis pagi ini adalah PMI manufacturing Indonesia kembali lagi masuk ke dalam fase kontraktif.” tutur Josua dalam program Profit, CNBC Indonesia (Senin, 02/09/2024)
S&P Global menjelaskan manufaktur Indonesia terkontraksi lebih lanjut karena menurunnya output dan pesanan baru dengan tingkat yang lebih tajam.
Perusahaan manufaktur Indonesia juga terus mengurangi jumlah tenaga kerja meski hanya marginal.
“Penurunan dalam manufaktur Indonesia semakin intensif pada Agustus, yang ditandai dengan penurunan tajam dalam pesanan baru dan output untuk pertama kalinya dalam tiga tahun,” tutur Paul Smith, Direktur Ekonomi di S&P Global Market Intelligence, dikutip dari website resmi S&P Global.
“Tidak mengherankan, perusahaan merespons dengan mengurangi jumlah tenaga kerja, meskipun banyak yang menekankan bahwa ini bersifat sementara,” imbuhnya.
Kondisi lemahnya industri manufaktur Indonesia ini diperkirakan terus akan terjadi hingga akhir kuartal III-2024.
Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal mengatakan bahwa dengan produsen kemungkinan menghadapi kendala yang berkelanjutan, menjadikan dukungan kebijakan potensial penting untuk menstabilkan sektor ini.
“Kami memperkirakan permintaan industri akan melemah sepanjang tahun depan karena kondisi pasar yang buruk, termasuk daya beli yang rendah dan permintaan global yang tertekan,” papar Fithra.
“Dengan prospek pertumbuhan yang terbatas baik domestik maupun internasional, kami memperkirakan PMI Indonesia akan berada di sekitar 49-50 hingga akhir kuartal
Foto: Suasana pengerjaan dekorasi High-Level Forum on Multi Stakeholder Partnership (HLF-MSP) 2024 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Sabtu (31/8/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bogat Widyatmoko mengatakan, HLF MSP 2024 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia, negara ini memiliki posisi strategis sebagai pemimpin maupun orkestrator dalam mengatasi berbagai tantangan global.
Apalagi, Indonesia merupakan negara besar dengan luas wilayahnya hampir sama dengan Eropa. Indonesia juga diberkahi sumber daya alam dan jumlah penduduk yang melimpah.
“Dari pengalaman masa lalu, kita juga bisa berbagi pengamanan praktik dan tentu saja menjadi role model bagi negara-negara lain untuk pembangunan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan,” ujar Bogat dalam Special Interview bersama CNBC Indonesia di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Sabtu (31/8/2024).
Bogat menambahkan, sebagai negara besar, Indonesia dapat memberikan semacam tolok ukur atau benchmarking bagi negara-negara Selatan untuk meningkatkan berbagai macam pembangunannya, tidak hanya di bidang ekonomi, melainkan juga bidang lainnya.
Lebih lanjut dalam konteks HLF-MSP 2024, forum ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai jembatan bagi negara-negara berkembang dalam berbagi pengetahuan, praktik terbaik dalam mengatasi masalah pembangunan serta merevitalisasi kerja sama South-South and Triangular Cooperation (SSTC).
HLF MSP juga akan menjadi upaya Indonesia untuk memperkuat ketangguhan diplomasi sebagai prasyarat agar negara ini dapat merespons berbagai tantangan sekaligus menjadikannya peluang untuk memperkuat pengaruh negara dalam kancah pergaulan internasional.
Melalui HLF MSP pula Indonesia dapat menawarkan dukungan teknis dan pertukaran pengetahuan dalam proyek-proyek konkret yang melibatkan negara-negara Selatan dan Utara untuk membangun kepercayaan berbasis bukti.
Tak hanya itu, Indonesia dapat membantu membangun jejaring global yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari negara-negara Selatan dan Utara untuk memperkuat hubungan dan kerja sama serta menginisiasi kemitraan strategis di berbagai bidang, seperti lingkungan, teknologi, dan pembangunan ekonomi.
Foto: Paus Francis melambai dari mobil Popemobile saat dia melakukan tur ke alun-alun Santo Petrus setelah misa Minggu Paskah pada 9 April 2023 di Vatikan. (AFP via Getty Images/ANDREAS SOLARO)
Paus Fransiskus akan mengadakan perjalanan Apostolik ke Asia Pasifik pada 2-13 September 2024 mendatang. Yaitu ke Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Singapura. Indonesia akan jadi negara pertama dalam perjalanan Paus Fransiskus kali ini, yang dijadwalkan tiba di Jakarta pada tanggal hari Selasa, 3 September 2024.
Ini adalah lawatan pertama Pemimpin Umat Katolik di dunia ke Indonesia, setelah 35 tahun lamanya.
Perjalanan Apostolik ke kawasan Asia Pasifik akan menjadi perjalanan terpanjang dalam 11 tahun masa kepausan Paus Fransiskus yang kini berusia 87 tahun. Perjalanan ini bahkan lebih lama dari lawatan ke Amerika di awal masa kepausan-nya.
Pada kunjungan Asia Pasifik kali ini, Indonesia dipilih menjadi negara pertama yang akan dikunjungi Paus Fransiskus. Sebelumnya, ketika masa kepemimpinan Paus Paulus VI pada 1970 pernah mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya.
Kemudian, kunjungan yang kedua pada 1989 ketika Gereja Katolik Roma dipimpin oleh Paus Yohanes Paulus II. Lalu untuk yang ketiga kalinya akan dilakukan oleh Paus Fransiskus, sekaligus akan tercatat menjadi perjalanan Apostolik yang ke-45 dalam masa kepausannya.
Kunjungan Bapa Suci Pemimpin Gereja Katolik Dunia ke Indonesia ini menjadi peristiwa bersejarah dan penting dalam memperkuat hubungan diplomasi dua negara, meningkatkan toleransi antar umat beragama, sekaligus menekankan nilai perdamaian dan kemanusiaan.
Berikut beberapa rekaman jejak perjalanan Paus di Indonesia sejak zaman kepemimpinan Paus Paulus VI :
1970 – Paus Paulus VI
Pada 1970 silam ketika Vatikan dipimpin Paus Paulus VI, Ia mengunjungi Indonesia saat hendak menghadiri Konferensi Uskup-uskup Pan-Asia di Manila, Filipina serta Konferensi Uskup-uskup Australia dan Oceania di Sydney, Australia.
Dalam perjalanan menuju kedua negara tersebut, Paus Paulus hendak beristirahat satu malam di Jakarta, Indonesia. Pemerintah Indonesia pun tidak mengabaikan kesempatan pemimpin umat Katolik yang singgah tersebut.
Pada waktu itu, ketika RI dipimpin Presiden Soeharto pada September 1970 menyatakan menyambut hangat kedatangan Paus Paulus VI, meskipun pada waktu itu penyambutan tidak dilaksanakan secara kenegaraan.
Presiden Soeharto bersama dengan Ibu negara pada saat itu menjemput sendiri Paus Paulus VI di Lapangan Terbang Kemayoran, Jakarta menuju menuju Kedutaan Besar Takhta Suci Vatikan di Jakarta.
Setelah perbincangan yang cukup panjang, Paus Paulus juga disebut akan mengunjungi kembali Indonesia. Esoknya harinya, Presiden Soeharto juga melepas keberangkatan Paus Paulus VI menuju Filipina dan Australia.
Walau begitu, kedatangan Paus Paulus VI ke Indonesia lebih ditekankan pada kedudukannya sebagai Pemimpin Tertinggi Umat Katolik Sedunia bukan Kepala Negara Vatikan. Maka, selain acara-acara resmi dengan pihak pemerintah Indonesia, Paus Paulus VI juga mengadakan acara-acara keagamaan khusus dengan umat Katolik Indonesia.
Kedatangan Paus kembali kemudian diagendakan pada 3-4 Desember 1970. Ini menjadi kunjungan resmi ke Indonesia untuk yang pertama kalinya
Pada waktu itu, Paus datang dengan menumpangi pesawat DC 8-Alitalia dan mendarat di Lapangan Terbang Kemayoran Jakarta pada pukul 15.30 WIB. Begitu pintu pesawat “Arcangelo Corelli” dibuka, Sri Paus melambaikan tangannya kepada para pembesar dan umat yang menjemputnya sambil menuruni pesawat.
Presiden Soeharto didampingi oleh para menteri, pimpinan DPR dan MPRS, pejabat-pejabat tinggi lainnya, serta para duta besar menyambut langsung kedatangan Paus Paulus VI.
Sesudah itu Paus Paulus VI menuju langsung ke Gereja Katedral Jakarta untuk bertemu dengan rohaniwan/rohaniwati Indonesia. Malam harinya, Paus Paulus VI mempersembahkan misa suci di Stadion Utama Senayan.
Pada 4 Desember 1970, lawatan Paus Paulus VI pun berakhir, didampingi Presiden Soeharto Ia menaiki pesawatnya di Lapangan Terbang Kemayoran. Paus Paulus VI juga meninggalkan sejumlah kenang-kenangan manis bagi pemerintah Indonesia, diantaranya empat buah ambulan yang bisa digunakan untuk rumah sakit pemerintah.
1989 – Kunjungan Paus Yohanes Paulus II
Berikutnya, kunjungan kedua Sri Paus ke Indonesia pada 1989 silam. Pada waktu itu, Vatikan dipimpin oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia terkenal sebagai paus yang paling banyak melakukan perjalanan Apostolik, bahkan sampai dijuluki “Paus Musafir”
Mengutip buku yang berjudul Paus Yohanes Paulus II, Musafir Dari Polandia, karya Trias Kuncahyono, disebutkan bahwa belum pernah ada dalam sejarah Gereja maupun sejarah kepausan, seorang Paus yang melakukan perjalanan baik di dalam negeri, Italia, maupun luar negeri sebanyak yang dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II.
Hingga wafatnya pada 2 April 2005, Paus Yohanes Paulus II telah melakukan perjalanan pastoral ke luar negeri hingga 104 kali.
Dalam catatan Garry O’Connor, Paus Yohanes Paulus II tercatat melakukan perjalanan di Italia sebanyak 146 kali dan mengunjungi 301 paroki. Sebagai gambaran kasarnya, Paus Yohanes Paulus II telah melakukan perjalanan lebih dari seperempat juta kilometer atau setara mengelilingi bumi sebanyak 31 kali atau tiga setengah kali perjalanan dari bumi ke bulan.
35 tahun silam atau tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II datang ke Indonesia. Sebelum datang, pada waktu itu Paus sempat mengurungkan niat berkunjung dengan alasan adanya pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur.
Pada waktu itu memang masalah Timor Timur sedang panas terkait dengan pengiriman tentara Indonesia untuk meredam kemerdekaan Timor Timur. Meski begitu, masalah dapat ditangani dengan cepat oleh Pemerintah.
Presiden Soeharto kemudian meminta Menteri Pertahanan dan Keamanan L.B. Moerdani melakukan dialog dengan pihak Vatikan.
Vatikan meminta agar Keuskupan Timor Timur berada langsung di bawah Vatikan, yang sebelumnya berada di bawah Keuskupan Portugal. Kesepakatan ini akhirnya terjalin antara Vatikan dan Indonesia. Keputusan ini juga sebagai pengakuan de facto integrasi Timor Timur ke Indonesia.
Adanya keputusan tersebut akhirnya membuat Paus Yohanes Paulus II menanggapi positif kembali rencananya untuk berkunjung ke Indonesia. Kedatangan Bapa Suci Paus yang kedua kalinya ke Indonesia akhirnya terjadi pada 9 Oktober 1989.
Berbeda dengan pendahulunya, Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke Indonesia sebagai Pemimpin Tertinggi Umat Katolik Sedunia dan Kepala Negara Vatikan. Oleh karena itu, agenda kunjungannya terbilang cukup padat dan panjang.
Selain bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintahan Indonesia, Paus Yohanes Paulus II juga menemui rohaniwan/rohaniwati. Sri Paus juga memimpin misa bersama dengan umat Katolik sekaligus berkeliling seluruh Indonesia antara lain ke Medan, Jakarta, Yogyakarta, Maumere, dan Dili (dahulu masuk wilayah Timor Timur, Indonesia).
Pada waktu itu, misa kudus dilakukan di Stadion Utama Senayan yang dihadiri lebih dari 100.000 umat Katolik dari seluruh Indonesia. Dalam perayaan Ekaristi tersebut Paus Yohanes Paulus II didampingi oleh Mgr. Leo Soekoto, Mgr. Julius Darmoatmodjo, Kardinal Casaroli, dan Kardinal Tomko, keduanya dari Vatikan.
Tak hanya memimpin Misa, Ia juga menghadiri pertemuan lintas agama. Tepatnya pada 10 Oktober 1989 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Hadir dalam pertemuan itu antara lain pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma, dan Perwalian Umat Budha Indonesia.
Selain memimpin misa di Jakarta, Paus Yohanes Paulus II juga menyelenggarakan misa dan kunjungan di beberapa tempat di Indonesia. Pada 10 Oktober 1989 diadakan perayaan misa di lapangan Dirgantara, Akademi Angkatan Udara Yogyakarta; 11 Oktober 1989 diadakan misa di Gelora Samador da Cunha, Maumere, Flores, NTT; 12 Oktober 1989 berkunjung ke Dili, Timor Timur, NTT; 13 Oktober 1989 mengadakan misa di Medan, Sumatra Utara.
Setelah berkeliling Indonesia, Paus Yohanes Paulus II pada 13 Oktober 1989 kembali lagi ke Jakarta.
Pada 14 Oktober 1989, Paus Yohanes Paulus II mengakhiri kunjungannya di Indonesia dan bertolak menuju Mauritius. Sebelumnya, Paus Yohanes Paulus II berkunjung kembali ke Istana Merdeka untuk menemui Presiden Soeharto sekaligus berpamitan.
2024 – Paus Fransiskus
Berlanjut pada tahun ini yang akan menjadi ketiga kalinya Sri Paus datang ke RI. Kedatangan Bapa Suci Pemimpin Gereja Katolik Dunia ke Indonesia akan mencakup berbagai pertemuan penting hingga misa akbar yang berlangsung dari 3 – 6 September 2024.
Kunjungan Paus kali ini hanya akan singgah di Jakarta saja. Duta Besar Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan, Michael Trias Kuncahyono mengatakan, kunjungan Paus ini punya dua perspektif. Pertama, Paus sebagai pemimpin Gereja Katolik yang menyapa umatnya di Indonesia dalam perannya sebagai gembala. Sementara itu, aspek kedua adalah Paus sebagai Kepala Negara Vatikan.
Terkait dengan kunjungan Paus, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC, menyatakan kegembiraan Gereja Indonesia.
Sebagai bentuk persiapan, KWI bekerja sama dengan Nunsius Apostolik Tahta Suci Vatikan di Indonesia membentuk panitia pada April 2024. Kini panitia yang terdiri dari 56 anggota inti dan 107 relawan inti, terus bekerja mempersiapkan segala sesuatu hingga saat ini.
Setelah kunjungan di Indonesia, Paus akan melanjutkan perjalanannya ke Port Moresby dan Vanimo di Papua Nugini pada 6 hingga 9 September 2024. Kemudian, Paus Fransiskus akan mengunjungi Dili, Timor Leste, dari 9 hingga 11 September 2024. Perjalanan apostolik Paus akan ditutup dengan kunjungan ke Singapura pada 11 hingga 13 September 2024.
Per pukul 11:23 WIB, IHSG menguat 0,57% ke posisi 7.702,2. IHSG juga sempat menyentuh level tertinggi intraday-nya di 7.715,76, beberapa menit sebelum pukul 11:00 WIB. Pada posisi ini menjadi rekor tertinggi sementaranya pada hari ini.
Nilai transaksi indeks pada sesi I hari ini sudah mencapai sekitar Rp 6,1 triliun dengan volume transaksi mencapai 9 miliar lembar saham dan sudah ditransaksikan sebanyak 661.996 kali.
IHSG cenderung kembali menguat dan kembali mencetak rekor sementaranya, jelang rilis data pembacaan kedua produk domestik bruto (PDB) AS pada kuartal II-2024.
Konsensus pasar dalam Trading Economics memperkirakan produk domestik bruto (PDB) perkiraan kedua AS pada kuartal II-2024 akan tumbuh 2,8%, sama seperti perkiraan awal yang diumumkan pada Juli.
Setiap perubahan dapat memengaruhi ekspektasi terhadap langkah bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) berikutnya, meski The Fed sudah mengindikasikan akan memangkas suku bunga acuannya pada pertemuan September mendatang.
Revisi ini juga akan sangat penting untuk menilai ketahanan ekonomi AS dalam menghadapi potensi penurunan suku bunga.
Namun yang utama, investor menanti rilis data inflasi pengeluaran personal (personal consumption expenditure/PCE) AS periode Juli 2024.
Konsensus pasar dalam Trading Economics memperkirakan Indeks Harga Konsumen (IHK) PCE AS pada bulan lalu tidak banyak berubah atau masih sama seperti pada Juni lalu yakni tumbuh 2,5% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sedangkan secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi PCE AS diperkirakan naik sedikit menjadi 0,2%.
Jika benar demikian, maka ‘amunisi’ The Fed untuk memangkas suku bunga acuannya pada September mendatang cukup besar.
Sebelumnya pada Simposium Jackson Hole, Wyoming Jumat lalu, Ketua The Fed Jerome Powell memberikan sinyal bahwa pemangkasan suku bunga mungkin segera dilakukan, meskipun ia tidak memberikan indikasi pasti mengenai waktu atau besaran pemangkasan tersebut.
Sementara itu dari dalam negeri, pada hari ini menjadi periode terakhir pendaftaran bagi para pasangan calon (paslon) kepala daerah yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 selama 3 hari, jika sampai hari terakhir masa pendaftaran hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar.
Hal ini disampaikan Anggota KPU RI, Idham Holik saat menyambangi Kantor KPU DKI Jakarta di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).
“Jika sampai hari ketiga batas akhir masa pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ternyata masih ada, ternyata hanya satu pasangan calon, dan menyisakan parpol peserta pemilu yang belum mengusulkan pasangan calon, jika demikian maka akan diekstensi, akan diperpanjang,” kata Idham.
Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 Pasal 135, jika hanya ada satu paslon hingga pendaftaran berakhir, dan di satu sisi masih ada partai politik yang belum mengusulkan atau mendaftarkan paslon jagoannya, maka KPU daerah yang mengalami peristiwa itu, akan memperpanjang masa pendaftaran serta menyosialisasikan ulang.
Foto: Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Bara Krishna Hasibuan menyampaikan pemaparan dalam acara Trade Corner Special Dialogue di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kemendag Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan aturan EUDR yang diberlakukan Uni Eropa mulai 2025 tidak bisa dipukul rata. Karena masing-masing negara di dunia punya standar pengukuran lingkungan. Dia pun sudah menyampaikan hal itu ke delegasi Uni Eropa.
“Kita tahu bahwa dunia mementingkan soal lingkungan hidup tapi punya standar yang berbeda-beda, level setiap negara berbeda, tidak bisa menerapkan standar mereka harus berlaku universal. Kita sudah sampaikan,” ungkap Bara di Trade Corner Special Dialogue di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).
Foto: Bendera Uni Eropa. (REUTERS/Johanna Geron) Bendera Uni Eropa. (REUTERS/Johanna Geron)
Dengan aturan EUDR, Bara bilang kalau Uni Eropa memonopoli soal lingkungan hidup. Hal itu tidak dibenarkan dan merugikan banyak negara khususnya Indonesia.
“Kami sampaikan juga bahwa Uni Eropa memonopoli soal lingkungan hidup,” tegasnya.
Bara pun berharap dengan penyampaian keberatan yang dilakukan Uni Eropa bisa didengar sekaligus mengubah ketentuan EUDR. Di lain hal, Indonesia juga terus mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) agar bisa menekan dampak dari EUDR.
“Kita harapkan mereka mengerti ini. Kita harapkan kalau negosiasi CEPA selesai, maka itu akan jadi mendefenisikan hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa,” sebutnya.
Dugaan subsidi dari pemerintah menjadi penyebab. Berikut rangkuman CNBC Indonesia, Selasa (27/8/2024).
Kanada
Kanada secara resmi mengumumkan akan menjatuhkan tarif bea masuk hingga 100% bagi mobil listrik (electronic vehicle/EV) yang diimpor dari China, di samping bea masuk impor sebesar 6,1 persen yang sudah ada, Senin waktu setempat. Selain mobil listrik, Kanada juga mengenakan tarif 25% pada baja dan aluminium China.
Pengumuman tersebut menyusul pertemuan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan dengan Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau dan menteri kabinet pada hari Minggu. Tarif baru kendaraan listrik berlaku 1 Oktober sementara aluminium dan baja 15 Oktober.
“Pelaku seperti China telah memilih untuk memberi diri mereka keuntungan yang tidak adil di pasar global,” kata Trudeau menyebut tudingan subsidi pemerintah Beijing sebagai penyebabnya, dikutip dari Associated Press (AP), Selasa (27/8/2024).
“Kami melakukannya sejalan, secara paralel, dengan negara-negara ekonomi lain di seluruh dunia yang menyadari bahwa ini adalah tantangan yang kita semua hadapi. Kecuali kita semua ingin berlomba-lomba sampai ke dasar, kita harus bangkit,” jelas Trudeau lagi.
Perlu diketahui, mengutip VOA, industri manufaktur automotif Kanada mempekerjakan lebih dari 125.000 orang. Kanada telah menginvestasikan miliaran dolar untuk mendukung transisi ke kendaraan listrik dan memperkuat rantai pasokan baterai domestik.
Pada konferensi pers di Halifax, di pantai Atlantik Kanada, Trudeau sempat menyatakan bahwa kelebihan produksi kendaraan listrik China dan subsidi besar-besaran dari pemerintah untuk sektor otomotifnya “mengharuskan kita untuk bertindak”. Belum ada tanggapan langsung dari China terkait hal ini.
Sementara itu, Kedutaan Besar China di Kanada Selasa ini menyampaikan “ketidakpuasan yang kuat” atas rencana Ottawa untuk mengenakan tarif 100% pada impor kendaraan listrik China.
“Ini akan merusak kerja sama perdagangan dan ekonomi antara China dan Kanada, merugikan kepentingan konsumen dan perusahaan Kanada (dan) memperlambat proses transisi hijau Kanada,” kata seorang juru bicara kedutaan dalam sebuah pernyataan di situs webnya.
Uni Eropa
Komisi Eropa mengeluarkan draf terbaru soal bea masuk ke mobil listrik buatan China, Selasa pekan lalu. Hal ini merupakan kelanjutan aturan yang sebelumnya sudah diterapkan sementara di Juni, sekitar 17% hingga 37,6%, di atas bea masuk saat ini sebesar 10%.
Rencananya draf itu akan disetujui Oktober nanti. Dalam pernyataan terbaru Komisi Eropa mengatakan pihaknya akan mengenakan bea masuk impor selama lima tahun hingga 36% pada mobil listrik China.
Namun, ini bisa dikecualikan jika Beijing dapat menawarkan solusi alternatif untuk mengakhiri pertikaian mengenai subsidi negara, yang diklaim Eropa membuat EV China lebih murah. Khusus, Tesla yang diproduksi di China, kendaraan itu hanya akan menghadapi tarif impor UE tambahan sebesar 9%, setelah eksekutif Uni Eropa (UE) menyimpulkan bahwa Tesla diuntungkan hanya sedikit oleh subsidi China daripada produsen lain di dalam negeri Tirai Bambu.
“Kami terbuka dengan China untuk mengajukan proposal yang akan menyelesaikan masalah dengan cara yang sama seperti bea masuk,” kata seorang pejabat komisi kepada wartawan dikutip dari AFP, Rabu lalu.
Hal ini sontak membuat marah pemerintah Presiden Xi Jinping. China dengan tegas “menentang keras” tarif tersebut seraya meneriakkan desakan agar Brussels bekerja sama dengan Beijing secara rasional dan pragmatis untuk menghindari “eskalasi perdagangan”.
“China dengan tegas menentang dan sangat khawatir tentang hal ini,” kata Kementerian Perdagangan China.
“Kami berharap pihak Eropa akan bekerja sama dengan pihak China secara rasional dan pragmatis … dan mengambil tindakan praktis untuk menghindari eskalasi ketegangan perdagangan,” ujarnya memperingatkan.
Kelompok yang mewakili perusahaan China di Eropa, Kamar Dagang Tiongkok untuk UE (CCCEU), juga meneriakkan rencana Komisi Eropa tersebut tidak adil. Sikap UE, tegasnya, justru akan memperburuk ketegangan perdagangan.
“Menyatakan ketidakpuasan yang kuat dan penentangan tegas terhadap pendekatan proteksionis UE,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
“Penggunaan alat perdagangan yang tidak adil oleh UE untuk menghalangi perdagangan bebas kendaraan listrik, bersama dengan pendekatan proteksionis ini, pada akhirnya akan melemahkan ketahanan industri kendaraan listrik Eropa,” jelasnya lagi.
“Ini akan memperburuk ketegangan perdagangan antara China dan UE, mengirimkan sinyal yang sangat negatif terhadap kerja sama global dan pembangunan hijau.”
Perlu diketahui UE menerapkan kebijakan tarif setelah melakukan penyelidikan yang berujung pada klaim subsidi pada mobil listrik China. Beijing sendiri sudah melayangkan banding terhadap tindakan tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Dalam aturan sementara Juni, mobil listrik China BYD mendapat kenaikan tarif 17% sementara Geely 19,3%. Mobil listrik China lain, SAIC dikenakan tarif 37,6%.
Belum diketahui jelas bagaimana nasib sejumlah perusahaan mobil Eropa seperti Volkswagen dan BMW dari Jerman yang terlibat usaha patungan yang mengekspor kendaraan listrik China. Sebelumnya mereka sempat mengutarakan kekhawatiran akan kebijakan baru UE tersebut.
Menurut Atlantic Council, penjualan kendaraan listrik China di luar negeri naik 70% pada tahun 2023, mencapai US$34,1 miliar (sekitar Rp 526 triliun). Hampir 40% ditujukan ke UE, penerima kendaraan listrik China terbesar.
Amerika Serikat (AS)
AS sendiri sudah mengumumkan memberlakukan peningkatan tarif impor kendaraan listrik China, sejak Mei. Presiden AS Joe Biden bahkan meningkatkannya hingga empat kali lipat, menjadi 100%.
Sebelumnya pajak impor yang berlaku adalah 25%. Kebijakan ini bahkan sudah resmi berlaku 1 Agustus lalu.
Di saat yang sama, AS juga menaikkan tarif impor sel surya dari China naik dua kali lipat menjadi 50%. AS juga menggandakan tarif semikonduktor China dari 25% menjadi 50%, lalu meningkatkan tiga kali lipat tarif impor produk baja dan aluminium menjadi 25%.
“Langkah bersamaan ini akan menaikkan tarif impor dari China senilai US$18 miliar,” sebut Gedung Putih, sebagaimana dimuat CBS News.
“Mobil listrik murah asal China berdampak negatif terhadap bisnis atau pekerja di AS, tidak menambah penyebab munculnya kendaraan listrik di negara ini,” tambahnya.
AS juga menyebut ini adalah bagian dari upaya mencegah China meremehkan perusahaan-perusahaan AS. Termasuk mengancam lapangan kerja manufaktur AS.
“Bukan rahasia lagi bahwa presiden, seluruh pemerintahannya, prihatin dengan praktik tidak adil yang dilakukan oleh (China) yang merugikan pekerja dan bisnis AS, masalah kelebihan kapasitas, cara China menerapkan serangkaian kebijakan non-pasar, mendistorsi praktik-praktik di sektor-sektor strategis,” kata but, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan kala itu.
